JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 88 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sepanjang pelaksanaan Operasi Jaran Siginjai 2026 dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD).

Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 111 tersangka serta menyita berbagai kendaraan yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Tak hanya mengejar pelaku, kepolisian juga menyiapkan pengembalian enam unit sepeda motor hasil pengungkapan kasus kepada pemilik sah setelah melalui proses verifikasi dan penyelesaian administrasi barang bukti.

Hasil pengungkapan tersebut disampaikan Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto bersama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma dalam konferensi pers di Mapolda Jambi.

Wakapolda menjelaskan, pengungkapan 88 kasus tersebut berasal dari dua kegiatan, yakni Operasi Jaran Siginjai yang berlangsung pada 23 September hingga 12 Oktober 2026 dan KRYD pada 26 Oktober hingga 7 November 2026.

Dalam Operasi Jaran Siginjai 2026, Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil mengungkap 65 kasus curanmor dengan mengamankan 83 tersangka.

Dari jumlah tersebut, 22 orang masuk kategori target operasi (TO), sedangkan 43 orang lainnya merupakan non-target operasi (Non-TO), sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, meliputi 46 kendaraan roda dua, delapan kendaraan roda empat, serta sembilan senjata api maupun senjata tajam.

Setelah operasi berakhir, Polda Jambi melanjutkan pemberantasan curanmor melalui KRYD selama dua minggu, mulai 26 Oktober hingga 7 November 2026.

Melalui kegiatan tersebut, polisi kembali mengungkap 23 kasus dengan mengamankan 28 tersangka. Mereka terdiri dari 25 pelaku pemetik atau eksekutor pencurian dan tiga orang penadah.

Dari pengungkapan KRYD, petugas menyita 24 barang bukti berupa 22 sepeda motor, satu kendaraan roda enam, dan satu lembar STNK.

Jika dirinci berdasarkan waktu pelaksanaan, pada minggu pertama KRYD, yakni 26 hingga 31 Oktober 2026, polisi mengungkap 14 kasus dan mengamankan 18 tersangka.

Rinciannya, 16 pelaku pemetik dan dua penadah.

Petugas juga menyita 13 sepeda motor dan satu lembar STNK.

Sementara pada minggu kedua, 1 hingga 7 November 2026, polisi kembali mengungkap sembilan kasus dengan 10 tersangka, terdiri dari sembilan pelaku pemetik dan satu penadah.

Barang bukti yang diamankan pada periode tersebut meliputi sembilan sepeda motor dan satu kendaraan roda enam.

Pengungkapan minggu kedua tersebar di lima wilayah hukum, yakni Polresta Jambi dengan tiga kasus, Polres Batanghari satu kasus, Polres Muaro Jambi satu kasus, Polres Tanjung Jabung Timur dua kasus, serta Polres Sarolangun dua kasus.

Di tengah pengungkapan puluhan kasus tersebut, ada kabar baik bagi masyarakat yang sebelumnya kehilangan kendaraan akibat pencurian.

Polda Jambi menyiapkan enam sepeda motor hasil pengungkapan kasus untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

Pengembalian akan dilakukan setelah petugas menyelesaikan proses verifikasi dan prosedur penyelesaian barang bukti.

Enam kendaraan tersebut berasal dari penanganan perkara Ditreskrimum Polda Jambi sebanyak dua unit, Polresta Jambi dua unit, Polres Batanghari satu unit, dan Polres Muaro Jambi satu unit.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus curanmor tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari upaya kepolisian membantu korban mendapatkan kembali hak miliknya.

“Pengungkapan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengamankan para pelaku tindak pidana, tetapi juga bagaimana Polri dapat memberikan kepastian dan membantu masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kendaraan masyarakat yang berhasil ditemukan dapat kembali kepada pemiliknya yang sah,” ujarnya.

Sejumlah korban yang kendaraannya berhasil ditemukan juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas upaya pencarian tersebut.

Wakapolda menegaskan, pemberantasan curanmor akan terus diperkuat melalui patroli, deteksi dini, pemetaan kawasan rawan kejahatan, pengembangan jaringan pelaku dan penadah, serta koordinasi antarkepolisian.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah ketika memarkirkan kendaraan.

Penggunaan kunci pengaman tambahan dan pemilihan lokasi parkir yang aman menjadi langkah sederhana untuk mengurangi risiko pencurian.

Bagi warga yang kehilangan kendaraan, polisi meminta agar segera membuat laporan ke kantor kepolisian terdekat dengan membawa dokumen kepemilikan, seperti STNK dan BPKB.

Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi maupun laporan tindak pidana melalui layanan Call Center Polri 110.

Polda Jambi berharap kerja sama kepolisian dan masyarakat dapat mempersempit ruang gerak pelaku curanmor sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk jemaat gereja, ikut memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Ia secara khusus mengingatkan bahaya penyalahgunaan etomidat yang dapat dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik atau liquid vape.

Pesan tersebut disampaikan Yani saat menghadiri kegiatan Minggu Kasih di Gereja GKPI Paal Merah, Kota Jambi, Minggu 8 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, ia mewakili Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

Menurut Yani, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Keluarga, tokoh agama, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan generasi muda.

Ia meminta masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga, sahabat, dan lingkungan agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan zat berbahaya.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolda juga menyampaikan perhatian Polda Jambi terhadap peredaran narkoba di sejumlah kawasan, termasuk Pulau Pandan yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah rawan peredaran narkotika.

Berbagai langkah telah dilakukan kepolisian, mulai dari penegakan hukum hingga pendekatan langsung kepada masyarakat.

Polda Jambi berharap keterlibatan warga dapat mendorong perubahan lingkungan sehingga Pulau Pandan menjadi kawasan yang lebih aman dan terbebas dari peredaran narkoba.

Yani menegaskan, upaya tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak warga berani menyampaikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Selain mengingatkan bahaya narkoba, Wakapolda Jambi juga meminta masyarakat memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan gangguan keamanan, membutuhkan bantuan kepolisian, atau ingin menyampaikan pengaduan.

Layanan tersebut menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan kepolisian.

Yani juga memperkenalkan salam Polisi Bersama Masyarakat sebagai bentuk komitmen Polri untuk membangun hubungan yang terbuka dan harmonis tanpa membedakan latar belakang agama maupun golongan.

Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Provinsi Jambi.

Kegiatan Minggu Kasih berlangsung di Gereja GKPI Paal Merah dengan sambutan langsung dari Pendeta Ratna Dewi Lubis selaku pendeta jemaat, majelis gereja, dan warga jemaat.

Wakapolda Jambi turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jambi serta personel kepolisian yang beragama Nasrani.

Kegiatan juga diisi persembahan lagu pujian dari jemaat dan sambutan Pendeta Ratna Dewi Lubis. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan penyerahan plakat kepada Wakapolda serta foto bersama.

Melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa Minggu Kasih menjadi salah satu upaya Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi, mempererat silaturahmi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kapolda mengajak tokoh agama dan jemaat gereja terus menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta mengambil bagian dalam mencegah berbagai gangguan keamanan.

Ia juga kembali menegaskan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama.

Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polda Jambi berharap sinergi dengan seluruh elemen masyarakat semakin kuat sehingga Provinsi Jambi tetap aman, damai, dan kondusif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi melalui audiensi yang berlangsung pada Rabu 21 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut dipimpin Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi Humaidi, A.PTNH., M.M., QCRO., beserta jajaran. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Wakapolda Jambi dan turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si.

Audiensi ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan instansi pertanahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing serta mendukung pelayanan publik di Provinsi Jambi.

Sejumlah pejabat Kanwil BPN Provinsi Jambi turut menghadiri pertemuan tersebut, di antaranya Kabag TU Dedy Rubianto, S.E., QRMP.; Kabid Survei dan Pemetaan Hary Susetio, S.T., M.H., QRMP.; Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran Aan Sugiono, S.H., M.H.; serta Kabid Penataan dan Pemberdayaan Eko Very Firmansyah, S.Kom.

Hadir pula Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Herwinsyah, S.SIT., M.H.; Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Eko Windarto, S.ST., M.H.; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, S.ST., M.H.; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi Dede Wahyudi, S.T., M.P.W.K.

Melalui pertemuan tersebut, Polda Jambi dan BPN Provinsi Jambi menegaskan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Koordinasi lintas instansi dinilai menjadi salah satu unsur penting untuk membangun hubungan kerja yang baik, terutama dalam menjalankan kewenangan masing-masing lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kepolisian senantiasa membuka ruang komunikasi dengan berbagai instansi guna memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya, hubungan kelembagaan yang terjalin dengan baik diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang optimal serta membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Provinsi Jambi.

Erlan menambahkan, kolaborasi antarinstansi perlu terus dipelihara dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Komunikasi yang efektif juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat, tanpa mengesampingkan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Polda Jambi berharap hubungan kerja dengan BPN Provinsi Jambi dapat terus berkembang melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang berkesinambungan.

Melalui sinergi tersebut, kedua instansi diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kapolda Jambi Irjen Pol. Widodo bersama Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto turun langsung mengatur lalu lintas pada Senin pagi 19 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik strategis Kota Jambi untuk membantu kelancaran mobilitas masyarakat pada jam sibuk.

Kapolda Jambi bertugas di Simpang Adipura, sedangkan Wakapolda mengatur pergerakan kendaraan di Simpang Bukit Baling.

Sejumlah Pejabat Utama Polda Jambi juga ditempatkan di persimpangan lain di wilayah kota.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian membantu mengatur arus kendaraan dan mengurai kepadatan di persimpangan.

Kehadiran pimpinan kepolisian di lapangan menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama saat aktivitas pagi mulai meningkat.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan Kapolda menekankan pentingnya kehadiran polisi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Polri harus selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui pelayanan langsung yang membantu aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujar Erlan saat menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Kapolda di Simpang Adipura, Wakapolda di Bukit Baling

Pengaturan lalu lintas melibatkan pimpinan dan personel Polda Jambi di beberapa titik strategis.

Kapolda memantau sekaligus membantu pergerakan kendaraan di Simpang Adipura, sementara Wakapolda bertugas di Simpang Bukit Baling.

Penempatan petugas di persimpangan tersebut ditujukan untuk membantu pengguna jalan melintasi kawasan yang membutuhkan pengaturan arus kendaraan.

Personel juga berupaya menjaga ketertiban agar aktivitas masyarakat pada pagi hari dapat berlangsung dengan aman.

Polda Jambi menyebut kegiatan ini sebagai penerapan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.

Melalui keterlibatan langsung pimpinan, institusi tersebut ingin menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab seluruh jajaran, bukan hanya petugas yang bertugas di lapangan.

Namun, efektivitas pengaturan lalu lintas juga bergantung pada kepatuhan pengguna jalan, kondisi kendaraan yang melintas, serta koordinasi petugas di setiap persimpangan.

Erlan menjelaskan bahwa keterlibatan pimpinan dalam pengaturan lalu lintas diharapkan menjadi contoh bagi personel untuk mengedepankan disiplin, tanggung jawab, dan sikap profesional saat melayani masyarakat.

Kapolda juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat.

Menurut pesan yang disampaikan melalui Kabid Humas, pelayanan kepolisian harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sebatas slogan.

“Tidak boleh ada sekat antara polisi dan masyarakat. Setiap personel, apa pun pangkat dan jabatannya, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik,” kata Erlan.

Polda Jambi berharap kegiatan serupa dapat berlangsung secara berkelanjutan, khususnya di persimpangan yang membutuhkan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya institusi untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat.

Untuk menilai dampaknya secara lebih terukur, informasi mengenai perubahan kepadatan kendaraan, waktu tempuh, atau evaluasi lalu lintas setelah kegiatan dapat menjadi data pendukung yang penting.

Polda Jambi menyatakan akan terus mendorong pelayanan yang profesional, responsif, dan humanis guna mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H. mengingatkan seluruh personel Polda Jambi agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pesan tersebut ia sampaikan saat memimpin apel pagi di lapangan hitam Mapolda Jambi, Kamis 15 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Widodo menekankan pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, dan pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Setiap personel harus senantiasa menjaga integritas, meningkatkan disiplin, dan bekerja secara profesional. Jangan menyalahgunakan kewenangan, jangan menyakiti hati masyarakat, serta jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita,” tegas Widodo.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi, pejabat utama Polda Jambi, kapolres jajaran, serta personel Polda Jambi.

Kapolda Tekankan Integritas, Bukan Sekadar Jabatan

Widodo mengingatkan bahwa menjadi anggota Polri bukan sekadar mengejar jabatan, pangkat, atau penghargaan.

Menurutnya, setiap personel harus menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Ia meminta anggota memahami tanggung jawab masing-masing, mematuhi aturan, dan menjaga profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Penyalahgunaan kewenangan, menurut pesan yang ia tekankan, bertentangan dengan amanah kepolisian untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat.

Penekanan tersebut menempatkan integritas sebagai tanggung jawab setiap anggota, bukan sekadar slogan dalam kegiatan kedinasan.

Jangan Hanya Hadir dalam Kegiatan Seremonial

Kapolda Jambi juga menyoroti pentingnya kehadiran polisi yang memberikan dampak nyata.

Ia mengingatkan agar personel tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan, perlindungan, dan komunikasi yang baik.

“Polri harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kehadiran kita dalam kegiatan seremonial, tetapi ketika membutuhkan bantuan, pelayanan, dan perlindungan, justru tidak merasakan manfaatnya. Bangun komunikasi, dengarkan keluhan masyarakat, dan berikan pelayanan yang profesional, adil, serta humanis,” ujarnya.

Arahan tersebut menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepolisian perlu terlihat dari cara anggota menangani keluhan, memberikan bantuan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat secara profesional dan adil.

Minta Perubahan Terlihat dalam Hasil Kerja

Widodo turut meminta jajarannya membuktikan perubahan melalui tindakan dan hasil kerja, bukan hanya pernyataan.

Ia mendorong setiap personel bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi.

“Saya tidak menuntut perubahan hanya dalam kata-kata. Saya ingin melihat perubahan dalam sikap, perilaku, cara bekerja, dan hasil pelaksanaan tugas. Kita harus bekerja berdasarkan fakta, data, evaluasi, dan solusi. Setiap pimpinan satuan harus mampu menilai hasil kerja anggotanya secara objektif dan berani melakukan perbaikan,” kata Widodo.

Ia juga meminta pimpinan satuan mengevaluasi kinerja anggota secara objektif dan melakukan perbaikan ketika menemukan kekurangan.

Pendekatan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Soliditas Harus Sejalan dengan Ketaatan pada Hukum

Selain integritas dan pelayanan, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga soliditas dan kerja sama di lingkungan Polda Jambi.

Ia meminta anggota saling mendukung dalam menjalankan tugas, sekaligus menjaga loyalitas kepada institusi, hukum, dan kepentingan masyarakat.

Widodo mengingatkan bahwa loyalitas tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan kesalahan. Setiap anggota tetap harus berpegang pada aturan dan tanggung jawab profesional.

Menutup arahannya, Kapolda mengajak seluruh personel menjaga semangat pengabdian serta membangun Polda Jambi yang profesional, berintegritas, responsif, dan semakin dipercaya masyarakat.

“Pegang teguh integritas dan laksanakan tugas dengan ikhlas, serta buktikan pengabdian melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Pesan tersebut menempatkan kepercayaan publik sebagai hal penting yang perlu dijaga melalui perilaku anggota, penegakan hukum yang profesional, serta pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Tradisi adat Melayu mewarnai penyambutan Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., di Markas Polda Jambi, Rabu 14 Oktober 2026.

Prosesi tersebut mengangkat kearifan lokal sebagai bagian dari penghormatan kepada pimpinan baru sekaligus menegaskan identitas budaya masyarakat Jambi.

Penyambutan berlangsung dengan sejumlah rangkaian adat, mulai dari jajar hormat, pedang pora, pertunjukan silat Melayu, hingga penyampaian kato bejawab dan penaburan beras kunyit.

Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Subandi, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Jambi, para Kapolres dan Kapolresta jajaran, serta pengurus Bhayangkari Daerah Jambi.

Rangkaian kegiatan dimulai saat Kapolda Jambi beserta istri tiba di pintu masuk Mapolda Jambi dan menerima sambutan dari petugas adat Melayu.

Prosesi berlanjut dengan jajar hormat dan Lapsat, kemudian pedang pora sebagai bagian dari tradisi penyambutan di lingkungan kepolisian.

Saat memasuki lobi Mapolda, Kapolda juga menerima sambutan melalui pertunjukan silat Melayu Jambi.

Petugas Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi selanjutnya menyampaikan kato bejawab, yang menjadi bagian dari tata cara adat dalam prosesi tersebut.

Penaburan beras kunyit turut melengkapi rangkaian penyambutan.

Penggunaan unsur adat dalam kegiatan resmi ini menghadirkan identitas budaya lokal di lingkungan institusi kepolisian.

Tradisi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai Melayu Jambi di tengah kehidupan masyarakat modern.

Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan tradisi penyambutan itu tidak hanya berfungsi sebagai seremoni, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap budaya daerah.

“Tradisi penyambutan dengan adat Melayu Jambi ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah. Kearifan lokal menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam pelaksanaan tugas,” ujar Erlan.

Menurutnya, nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya lokal dapat menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

Namun, kedekatan tersebut juga membutuhkan tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Profesionalisme, kualitas pelayanan, respons terhadap pengaduan, serta kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik.

Erlan berharap kepemimpinan Kapolda Jambi yang baru dapat mendorong seluruh personel meningkatkan soliditas, menjaga profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan komitmen Polda Jambi untuk menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan Polri yang humanis dan profesional.

Penyambutan melalui adat Melayu menjadi penanda awal kehadiran Widodo di Mapolda Jambi.

Tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan harapan tersebut ke dalam kinerja kepolisian, termasuk konsistensi pelayanan, transparansi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pelestarian budaya dan penguatan profesionalisme dapat berjalan beriringan dalam mendukung hubungan yang lebih baik antara Polda Jambi dan masyarakat di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum bagi jajaran Polda Jambi untuk kembali menegaskan pentingnya nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan kehidupan bermasyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Kamis 1 Oktober 2026.

Upacara dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, S.I.K., M.Si., selaku inspektur upacara. Kegiatan diikuti para Pejabat Utama Polda Jambi serta personel kepolisian.

Rangkaian upacara berlangsung dengan sejumlah agenda, mulai dari laporan Komandan Upacara, penghormatan pasukan, mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dan pendahulu bangsa, hingga pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upacara tersebut juga dibacakan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila dan doa sebelum rangkaian kegiatan ditutup dengan Andhika Bhayangkari serta penghormatan pasukan.

Kapolda Jambi, Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji mengatakan, peringatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi pengingat bagi personel Polri untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam menjalankan tugas.

“Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi personel Polri, nilai tersebut harus diwujudkan melalui sikap profesional, integritas, disiplin, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Erlan menyampaikan pesan Kapolda Jambi.

Menurutnya, nilai Pancasila juga memiliki relevansi dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Karena itu, kepolisian mendorong seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan.

“Polri, khususnya Polda Jambi, berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memperkuat persatuan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Pesan tersebut menjadi bagian dari refleksi Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.

Bagi jajaran Polda Jambi, momentum tersebut sekaligus dikaitkan dengan pelaksanaan tugas kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Melalui peringatan tersebut, Polda Jambi menegaskan kembali komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendorong penguatan persatuan di tengah masyarakat yang beragam.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Polda Jambi mulai menggelar Operasi Jaran Siginjai 2026 untuk menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukumnya.

Operasi tersebut berlangsung selama 20 hari, mulai 23 September hingga 12 Oktober 2026.

Dimulainya operasi ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Jaran Siginjai 2026 di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Rabu 23 September 2026.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto memimpin langsung apel yang diikuti personel yang terlibat dalam operasi.

Sejumlah pejabat utama Polda Jambi juga hadir, termasuk Irwasda, Karo Ops, Kabid Propam, Wadir Reskrimum, serta para kepala satuan tugas.

Operasi ini menjadi salah satu langkah kepolisian untuk meningkatkan upaya pencegahan sekaligus penindakan terhadap kasus curanmor.

Wakapolda Tekankan Target Operasi

Dalam arahannya, K. Yani meminta seluruh personel memahami target serta pembagian tugas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, setiap anggota harus menjalankan tugas secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan selama berada di lapangan.

“Target operasi sudah ditentukan dan tugas masing-masing personel juga sudah dijelaskan. Laksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tetap mengutamakan keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar K. Yani.

Ia menegaskan keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari hasil pengungkapan kasus.

Keselamatan personel selama menjalankan tugas juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan operasi.

“Keberhasilan operasi bukan hanya dilihat dari capaian hasil, tetapi juga bagaimana seluruh personel dapat melaksanakan tugas dengan baik dan kembali ke rumah dalam keadaan selamat,” katanya.

Evaluasi Capaian Diminta Setiap Hari

Polda Jambi juga menyiapkan mekanisme evaluasi selama operasi berlangsung.

K Yani meminta Biro Operasi Polda Jambi melakukan evaluasi setiap hari untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan operasi.

Evaluasi tersebut mencakup capaian, kendala yang ditemukan di lapangan, hingga langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas operasi.

“Evaluasi harus dilakukan setiap hari sehingga kita dapat mengetahui capaian, kendala, maupun langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi,” ujarnya.

Dengan evaluasi rutin tersebut, pelaksanaan operasi diharapkan tidak hanya berjalan berdasarkan rencana awal, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi dan temuan di lapangan.

Personel Diminta Jaga Integritas

Selain target penindakan, Wakapolda Jambi juga mengingatkan personel yang terlibat agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

Dukungan anggaran yang diterima selama operasi diminta digunakan sesuai ketentuan dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

“Personel yang terlibat dalam operasi ini merupakan personel yang terpilih. Jadikan pelaksanaan tugas ini sebagai ladang ibadah dan laksanakan dengan penuh integritas,” katanya.

Polda Jambi berharap Operasi Jaran Siginjai 2026 dapat memberikan hasil nyata dalam menekan tindak pidana curanmor.

Operasi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pengungkapan kasus, tetapi juga mampu meningkatkan upaya pencegahan sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Semoga Operasi Jaran Siginjai 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan output yang nyata dalam mengurangi, bahkan meniadakan tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polda Jambi,” pungkas K Yani.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) memasuki tahap yang tidak hanya menuntut kesiapan pemadaman, tetapi juga penguatan pencegahan dan penegakan hukum.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kantor Bupati Tanjab Barat, Rabu, 26 Agustus 2026, Wakapolda Jambi, Brigjen Pol K Yani Sudarto menegaskan bahwa, seluruh unsur harus bergerak dalam satu sistem, mulai dari mendeteksi potensi kebakaran hingga menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran.

Rakor berlangsung di Ruang Pola Atas Kantor Bupati Tanjab Barat dan dihadiri Plh Dansatgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi Brigjen TNI Nyamin, Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat, Wakil Bupati Katamso SA, unsur BPBD, TNI, Polri, camat serta organisasi perangkat daerah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penegakan hukum.

Polda Jambi dan jajaran sebelumnya telah menangani sejumlah perkara karhutla di Tanjab Barat dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan.

Wakapolda Jambi menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan sebelum api berkembang.

Polri menjalankan langkah preemtif, preventif hingga represif.

Artinya, pendekatan tidak berhenti pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi dimulai dari pencegahan, deteksi dini dan pengawasan kawasan rawan.

Setiap institusi juga diminta menjalankan tugas sesuai kewenangannya agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Penanganan Karhutla harus dilakukan secara terpadu. Setiap unsur memiliki peran masing-masing, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, penanganan dampak hingga penegakan hukum,” ujar Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji mewakili Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar.

Menurut Erlan, koordinasi menjadi penting karena potensi karhutla dapat berkembang cepat ketika terlambat dideteksi.

Di tengah penguatan pencegahan, aspek hukum juga menjadi perhatian.

Polda Jambi memastikan perkara karhutla diproses berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh petugas di lapangan.

Untuk wilayah Tanjab Barat, sebelumnya telah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.

Penegakan hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan efek pencegahan sekaligus memastikan pihak yang terbukti melakukan pembakaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Namun, kepolisian menegaskan proses hukum tetap harus berbasis bukti dan hasil penyelidikan.

Kesiapan di lapangan juga menjadi bagian dari agenda Wakapolda Jambi.

Sebelum mengikuti rakor, Yani Sudarto bersama Plh Dansatgas Penanganan Karhutla Provinsi Jambi melakukan pengecekan pos dan peralatan Satgas Karhutla di wilayah Tanjab Barat.

Pengecekan tersebut diarahkan untuk memastikan personel dan sarana pendukung benar-benar siap digunakan.

“Pengecekan pos dan peralatan dilakukan untuk memastikan seluruh personel dan sarana pendukung dalam kondisi siap digunakan,” kata Erlan.

Kesiapan tersebut menjadi penting karena ketika titik api ditemukan, petugas dituntut tidak kehilangan waktu.

Semakin cepat lokasi diperiksa dan api ditangani, semakin kecil peluang kebakaran berkembang menjadi lebih luas.

Rakor tersebut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanganan karhutla.

Mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, perangkat daerah hingga jajaran kecamatan terlibat dalam pembahasan.

Model penanganan lintas sektor dinilai diperlukan karena persoalan karhutla tidak bisa diselesaikan hanya melalui pemadaman.

Ada rangkaian pekerjaan yang harus berjalan bersamaan: pencegahan, pemantauan, pelaporan, pemadaman, penanganan dampak dan penegakan hukum.

Karena itu, setiap unsur diminta memahami perannya dan menjaga komunikasi ketika situasi di lapangan berubah.

Polda Jambi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan.

Warga yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas.

“Apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar dapat dilakukan penanganan dengan cepat,” ujar Erlan.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena aparat tidak mungkin mengawasi setiap kawasan secara bersamaan.

Informasi dari warga dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pengecekan lebih cepat di lokasi yang dicurigai.

Polda Jambi juga menempatkan media sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Insan pers diharapkan tidak hanya memberitakan peristiwa kebakaran setelah terjadi, tetapi juga ikut menyampaikan informasi edukatif mengenai risiko dan pencegahan karhutla.

Menurut Erlan, informasi yang membangun kesadaran publik dapat mendorong masyarakat ikut menjaga lingkungan.

“Media juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi yang menyejukkan serta mendorong partisipasi publik dalam pencegahan Karhutla,” katanya.

Rakor di Tanjab Barat akhirnya menegaskan satu hal: penanganan karhutla tidak boleh bergerak setelah api membesar.

Dengan empat tersangka yang telah diproses dalam perkara karhutla di wilayah tersebut, penguatan pencegahan kini berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

Sementara kesiapan posko, personel dan peralatan terus diperiksa agar ketika titik api muncul, respons dapat dilakukan secepat mungkin.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) menjadi perhatian jajaran Polda Jambi.

Wakapolda Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto turun langsung mengecek kesiapan personel, posko hingga peralatan yang akan digunakan jika terjadi kebakaran.

Pengecekan dilakukan setelah Wakapolda memimpin apel pagi jam pimpinan di Mako Polres Tanjab Barat, Rabu, 26 Agustus 2026.

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi agenda internal kepolisian.

Di tengah ancaman karhutla yang masih membutuhkan kewaspadaan, Polda Jambi ingin memastikan jajaran di daerah benar-benar siap ketika menghadapi titik api di lapangan.

Dalam arahannya, Yani Sudarto mengapresiasi personel Polres Tanjab Barat yang telah terlibat dalam penanganan karhutla.

Namun, apel tersebut sekaligus digunakan untuk mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan selama ini.

“Terima kasih atas kinerjanya selama penanganan Karhutla. Saya mewakili Bapak Kapolda melakukan pengecekan sekaligus menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk mengevaluasi rangkaian kegiatan penanganan Karhutla yang telah dilaksanakan,” ujar Yani.

Menurutnya, pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan hanya ketika api sudah muncul. Patroli, pemantauan dan kesiapan personel harus berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, jajaran kepolisian diminta mempertahankan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi lain.

Selain pencegahan, Polda Jambi memastikan aspek penegakan hukum tetap menjadi bagian dari penanganan karhutla.

Yani menegaskan langkah pencegahan telah dilakukan secara masif, tetapi proses hukum tetap diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kita tetap menjaga semangat sinergitas dan semangat anggota yang berada di lapangan. Berbagai langkah telah dilakukan secara masif, baik melalui upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk perkara karhutla, kepolisian menyatakan proses hukum harus berjalan berdasarkan fakta dan hasil penyelidikan.

Setiap perkara akan ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan gelar perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan berjalan pada dua sisi sekaligus: mencegah kebakaran sebelum terjadi dan menindak pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran.

Polda Jambi juga menyebut Maklumat Kapolda Jambi mengenai pencegahan karhutla telah diterapkan.

Namun, pelaksanaannya tidak berhenti setelah maklumat diterbitkan.

Evaluasi akan terus dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dan melihat apakah diperlukan langkah tambahan.

Artinya, strategi penanganan karhutla akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Setelah apel, Wakapolda bersama jajaran melanjutkan kegiatan dengan mengecek posko penanganan karhutla dan gudang peralatan.

Pengecekan ini diarahkan untuk memastikan perlengkapan yang tersedia benar-benar dalam kondisi baik dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

Kesiapan peralatan menjadi penting karena penanganan titik api membutuhkan respons cepat.

Ketika api baru ditemukan, waktu menjadi faktor penentu agar kebakaran tidak sempat berkembang dan menjalar ke area yang lebih luas.

“Pengecekan posko dan peralatan ini penting untuk memastikan seluruh sarana pendukung benar-benar siap digunakan. Respons cepat sangat diperlukan ketika ditemukan titik api agar dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Erlan mengatakan pengecekan langsung ke jajaran merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan dari hulu hingga hilir.

Mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga penegakan hukum menjadi bagian yang harus dipersiapkan.

“Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergitas yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah daerah, BPBD, instansi terkait dan masyarakat,” kata Erlan.

Jajaran Polda Jambi juga terus memperkuat patroli, pemantauan dan ground checking di kawasan yang dinilai memiliki potensi kebakaran.

Langkah tersebut diarahkan untuk menemukan titik api sedini mungkin sehingga petugas dapat segera mengambil tindakan.

Di sisi lain, masyarakat diminta ikut menjadi bagian dari sistem pencegahan.

Warga yang menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu karhutla diminta segera melaporkannya kepada petugas.

Sebab, semakin cepat informasi diterima, semakin besar peluang api dapat ditangani sebelum berubah menjadi kebakaran yang lebih luas.

Pengecekan Wakapolda di Tanjab Barat akhirnya tidak hanya berbicara soal kesiapan personel.

Yang diuji adalah apakah seluruh rantai penanganan karhutla mulai dari deteksi, peralatan, koordinasi hingga penegakan hukum benar-benar siap bekerja ketika ancaman kebakaran muncul.(*)