SUNGAPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh merespons permintaan DPRD yang mendesak agar operasional Villa Bukit Diza dihentikan sementara karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Walikota Sungai Penuh, Alfin, saat dimintai tanggapan, Selasa (29/4/2025), menyatakan bahwa penutupan vila tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Menurutnya, operasional bangunan seharusnya dimulai setelah izin diterbitkan.

“Pada prinsipnya, kami mendukung investasi di Sungai Penuh, tetapi tetap harus mengikuti aturan. Kita lihat informasinya saat ini izin sedang dalam proses,” kata Alfin.

Kasat Pol PP Kota Sungai Penuh, Zamroni, juga menegaskan akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Perizinan dan PUPR, guna memastikan penegakan Perda terhadap bangunan yang belum berizin.

Diketahui, Villa Bukit Diza berlokasi di Desa Sungai Jernih dan dibangun di zona pemukiman, berdasarkan data dari Dinas PUPR bidang Tata Ruang. Hal ini menjadi tantangan dalam proses pengurusan izin.

“Zona pemukiman memang bisa digunakan untuk usaha, tapi ada syarat ketat terkait luas area dan keberadaan ruang terbuka hijau,” ujar Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Teguh.

Pemkot Sungai Penuh menegaskan bahwa pengusaha wajib mematuhi peraturan perizinan agar kegiatan usaha tidak melanggar ketentuan tata ruang dan perundangan yang berlaku.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh mendesak agar operasional Villa Bukit Diza dihentikan sementara karena belum mengantongi izin resmi.

Hal ini mencuat setelah terungkap bahwa villa yang terletak di kawasan pemukiman tersebut belum mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menyatakan bahwa setiap bangunan usaha harus mengantongi izin lengkap sesuai regulasi.

“Jika tidak, maka itu ilegal. Kami dorong agar pemilik segera mengurus izin dan pemerintah harus tegas menutup sementara villa tersebut,” ujarnya.

Kabid Tata Ruang Dinas PUPR, Teguh T., menambahkan bahwa lokasi Villa Bukit Diza berada di zona pemukiman.

Meski boleh dimanfaatkan untuk usaha, namun harus memenuhi syarat ketat seperti luas lahan, ruang terbuka hijau, dan lainnya.

Hingga kini belum ada pengajuan izin resmi terkait PKKPR dari pemilik villa tersebut.

Pemerintah Kota Sungai Penuh pun diharapkan bersikap tegas untuk menghindari pelanggaran tata ruang dan perlindungan lingkungan.(*)