JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Meski kemerdekaan pers dijamin secara konstitusional, realita di lapangan menunjukkan bahwa kebebasan jurnalis masih menghadapi banyak tantangan.

Tekanan ekonomi, dominasi industri periklanan, serta komodifikasi profesi jurnalis, menjadi faktor utama yang membatasi ruang gerak media untuk bersuara bebas dan kritis.

Yusnaini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah dan mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta, menyebut bahwa kemerdekaan jurnalis saat ini belum sepenuhnya terwujud.

“Secara teori, jurnalis punya kebebasan untuk menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Tapi kenyataannya, media terutama media tradisional masih terjebak dalam tekanan ekonomi yang berat,” ujarnya.

Media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, saat ini kesulitan menjaga keberlangsungan hidup di tengah krisis finansial.

Ketergantungan terhadap pendapatan iklan, baik dari pemerintah maupun korporasi besar, membuat media harus menyesuaikan isi pemberitaannya demi menjaga hubungan dengan pengiklan.

“Ketika media bergantung penuh pada iklan, kritik terhadap pemerintah atau kelompok berkuasa menjadi sulit. Bahkan ada kasus di mana jurnalis dimutasi atau diberhentikan karena menulis berita yang dianggap mengganggu kepentingan pemilik modal,” tambah Yusnaini.

Tak hanya soal kebijakan redaksional, Yusnaini juga menyoroti kondisi kerja jurnalis yang tidak ideal.

Banyak jurnalis bekerja dengan gaji rendah, tanpa jaminan kesehatan, dan harus memproduksi konten untuk berbagai platform dari media massa hingga media sosial tanpa imbalan tambahan.

Fenomena ini disebut sebagai komodifikasi jurnalis, di mana kerja jurnalistik dilihat semata sebagai produksi konten demi trafik dan keuntungan bisnis.

Ironisnya, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan tidak menjadi milik jurnalis, melainkan perusahaan media.

“Ini memperparah ketimpangan dalam dunia jurnalistik. Nilai-nilai kemerdekaan semakin luntur karena jurnalis tidak punya kendali atas hasil karyanya sendiri,” jelasnya.

Yusnaini juga menyoroti dominasi platform digital asing seperti Google, Facebook, dan YouTube yang menyerap sebagian besar pendapatan iklan.

Hal ini membuat media lokal kesulitan bertahan dan kehilangan daya untuk mendanai jurnalisme berkualitas.

“Tanpa dukungan ekonomi yang kuat, mustahil media bisa bertahan sebagai kekuatan kontrol sosial. Kita butuh ekosistem media yang lebih adil agar jurnalis bisa bekerja secara merdeka, tanpa tekanan ekonomi dan kepentingan politik,” tegas Yusnaini.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar hak, tapi prasyarat utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Nurdin Hamzah (UNH) periode 2025–2029 resmi dilantik dalam acara yang digelar di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (27/11/2025) siang.

Pelantikan berlangsung meriah dengan dihadiri civitas akademika UNH, perwakilan Pemprov Jambi, dan Pemkot Jambi.

Ketua panitia, Septrian, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Sementara itu, Ketua IKA UNH, Fiet Haryadi M.Kom, mengungkapkan bahwa jumlah alumni UNH dari angkatan 1992 hingga 2023 telah mencapai sekitar 35.000 orang.

Mereka tersebar di berbagai bidang mulai dari pemerintahan, dunia usaha, akademisi, media, birokrasi, hingga sektor sosial kemasyarakatan.

Menurut Fiet, pengukuhan organisasi alumni menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lulusan UNH dalam berkontribusi bagi masyarakat.

“Kehadiran organisasi alumni bukan hanya wadah silaturahmi, tapi ruang kolaborasi untuk melahirkan manfaat nyata. Kita ingin menunjukkan bahwa alumni UNH mampu menjadi motor perubahan, teladan pelayanan publik, serta mitra strategis pemerintah daerah dan pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia berharap IKA UNH dapat memperkuat jejaring komunikasi antar alumni dan menjadi mitra strategis kampus dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Rektor Universitas Nurdin Hamzah, Dr Samsuddin, mengapresiasi terbentuknya kepengurusan alumni dan berharap kontribusi mereka dapat memperkuat kemajuan kampus.

“Silakan membuat program, dan kami siap mendukung,” katanya.

Asisten I Setda Provinsi Jambi, Arief Munandar, yang mewakili Gubernur Jambi, turut menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus IKA UNH.

Ia berharap organisasi ini mampu menjadi mitra pemerintah provinsi dalam meningkatkan kolaborasi antara kampus dan dunia kerja.

Gubernur melalui Arief menekankan pentingnya kontribusi alumni dalam pengembangan kurikulum berbasis industri, pembinaan karir, dan literasi digital agar lulusan mampu bersaing di era transformasi teknologi.

Ia juga mendorong IKA UNH untuk memperkuat riset yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

“Alumni bisa memberikan insight dan kajian yang lebih presisi, karena banyak tantangan pembangunan membutuhkan analisis data,” ujarnya.

Arief berharap IKA UNH dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Provinsi Jambi ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemajuan teknologi digital yang terus berkembang, peran jurnalis dalam membangun bangsa tetap krusial dan tidak tergantikan.

Bukan hanya sebagai penyampai informasi, jurnalis juga berfungsi sebagai penjaga nurani publik, pengawas kekuasaan, serta penggerak perubahan sosial di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Yusnaini, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah sekaligus mahasiswa program doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta.

“Jurnalis memiliki peran strategis dalam membangun bangsa. Dari sudut pandang ilmu komunikasi, media bukan sekadar saluran informasi, tetapi juga agen pembentuk kesadaran kolektif,” ujar Yusnaini.

Menurutnya, media massa berperan besar dalam menyebarkan nilai-nilai sosial dan budaya, membentuk opini publik, serta menjaga keberagaman dalam bingkai persatuan.

Media juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat melalui informasi yang akurat dan relevan.

“Pers juga berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Di satu sisi, media bisa menyoroti kebijakan yang merugikan publik. Di sisi lain, jurnalis dapat menjadi corong suara bagi kelompok terpinggirkan yang selama ini kurang mendapat perhatian,” tambahnya.

Dalam konteks demokrasi, Yusnaini menekankan bahwa jurnalis memiliki tanggung jawab sebagai pilar keempat demokrasi.

Pers yang independen dinilai penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan ruang publik tetap terbuka untuk berbagai suara dan kepentingan.

“Tanpa pers yang bebas dan kritis, demokrasi bisa kehilangan daya hidupnya. Media harus berani menantang narasi dominan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa jurnalis turut membentuk identitas bangsa melalui pemberitaan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dan pengaruh global.

Ini penting agar keberagaman yang dimiliki Indonesia tetap terjaga dalam kesatuan nasional.

“Jurnalis bukan hanya mengabarkan peristiwa, tetapi juga menghidupkan kesadaran publik dan mendorong arah perubahan sosial. Peran mereka sangat vital dalam pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Yusnaini.(*)