JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., mengucapkan selamat kepada Sudaryono yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa 22 Juli 2026.

Yasir yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Jambi menilai penunjukan Sudaryono merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, pengalaman Sudaryono di sektor pertanian, ditambah keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan Program MBG, menjadi modal penting untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami yakin pengalaman beliau di sektor pertanian akan menjadi modal penting dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Yasir.

Yasir menilai Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kota Jambi.

Ia menjelaskan, kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut dapat menjadi peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan lokal.

“Program MBG memiliki efek berganda yang sangat besar. Jika rantai pasoknya dikelola dengan baik, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal akan memiliki pasar yang lebih pasti. Ini tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” katanya.

Menurut Yasir, Kota Jambi memiliki potensi yang besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dan pelaku usaha pangan lokal dapat dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program nasional tersebut.

Selain itu, Yasir mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang segera menetapkan pimpinan definitif Badan Gizi Nasional sehingga pelaksanaan Program MBG dapat terus berjalan tanpa kendala.

Ia berharap sinergi antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, organisasi petani, serta seluruh pemangku kepentingan semakin diperkuat guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, kolaborasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“HKTI Kota Jambi siap mendukung setiap upaya yang memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Yasir.

Ia berharap kepemimpinan Sudaryono di Badan Gizi Nasional dapat menghadirkan berbagai inovasi, memperkuat tata kelola kelembagaan.

Serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) melayangkan peringatan tegas kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menolak pasokan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan kecil, serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Penolakan terhadap produk lokal dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap regulasi pemerintah.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa kewajiban penggunaan produk dalam negeri telah diatur secara jelas dalam Peraturan Presiden. Karena itu, seluruh mitra pelaksana MBG diminta patuh tanpa pengecualian.

“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis harus memprioritaskan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, BUMDesa, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya,” ujar Nanik dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, program MBG sejak awal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, praktik dapur MBG yang menolak pasokan dari petani dan pelaku usaha kecil dianggap bertentangan dengan semangat program tersebut.

Nanik juga mengingatkan para pengelola dapur MBG agar tidak bertindak sepihak dalam memilih pemasok bahan pangan.

“Kepala SPPG dan para mitra jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” tegasnya.

Peringatan ini disampaikan menyusul adanya laporan bahwa sejumlah dapur MBG lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar, bahkan diduga memicu praktik monopoli pasokan pangan di beberapa daerah.

BGN menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha kecil sekaligus mencederai prinsip keadilan ekonomi yang diusung pemerintah.

BGN memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada SPPG atau mitra MBG yang terbukti melanggar ketentuan.

“Jika melanggar, akan saya suspend. Ini berarti melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik.

Sanksi yang disiapkan mencakup penghentian sementara operasional dapur, evaluasi menyeluruh, hingga pemutusan kerja sama bagi pelanggaran yang dilakukan secara berulang atau disengaja.

Selain itu, BGN juga mengajak masyarakat, orang tua siswa, tenaga pendidik, serta pemangku kepentingan lainnya untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG di lapangan.

Pengawasan publik dinilai penting guna memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

Melalui penegasan ini, BGN berharap dapur Makan Bergizi Gratis benar-benar berfungsi sebagai ekosistem yang adil tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah.(*)