JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi perhatian di Kota Jambi.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular hingga memakan badan jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik strategis.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memicu keluhan masyarakat yang merasa aktivitas sehari-hari menjadi terganggu akibat padatnya kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Jambi Maulana mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut Maulana, persoalan antrean BBM sebenarnya bukan masalah baru.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya pernah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengendalikan antrean kendaraan di SPBU yang saat itu dinilai cukup efektif mengurangi kepadatan.

Namun kini, gejala serupa kembali muncul dan bahkan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas masyarakat.

“Dulu kita pernah memiliki satgas yang menangani persoalan antrean SPBU. Sekarang kondisi serupa kembali terjadi dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Karena itu saya sudah meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas langkah yang perlu dilakukan,” ujar Maulana.

Razia Kembali Jadi Opsi

Pemkot Jambi tidak menutup kemungkinan mengaktifkan kembali pola penertiban seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Namun, menurut Maulana, langkah tersebut harus dikaji secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di lapangan.

Ia menilai pembatasan antrean di satu lokasi justru berpotensi memindahkan penumpukan kendaraan ke SPBU lainnya.

“Kita akan membahas apakah perlu dilakukan penertiban seperti sebelumnya. Tetapi jumlah kendaraan yang mengantre saat ini cukup banyak. Kalau hanya dibatasi di beberapa SPBU, bisa saja antreannya berpindah ke lokasi lain,” katanya.

Disparitas Harga Dinilai Jadi Pemicu

Maulana menilai salah satu akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang adalah adanya selisih harga yang cukup besar antara jenis bahan bakar tertentu.

Perbedaan harga tersebut membuat masyarakat lebih memilih BBM tertentu sehingga terjadi konsentrasi kendaraan pada SPBU yang menyediakan produk tersebut.

“Persoalan utamanya berkaitan dengan disparitas harga. Karena selisih harga yang cukup besar, masyarakat cenderung memilih jenis BBM tertentu dan akhirnya terjadi penumpukan kendaraan,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengambil kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, setiap langkah yang akan diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Pemantauan Terus Dilakukan

Pemkot Jambi bersama instansi terkait saat ini masih memantau perkembangan situasi di lapangan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan solusi yang diterapkan nantinya tidak hanya mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga menjaga kenyamanan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan formulasi yang mampu menekan kemacetan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, baik di wilayah timur maupun barat.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah pengembangan Bandara Muara Bungo, yang dalam waktu dekat akan melayani rute penerbangan langsung Jakarta–Bungo oleh maskapai Batik Air mulai 15 Juni 2026.

Untuk mendukung operasional tersebut, Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan fasilitas apron bandara agar layanan penerbangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Pada 15 Juni 2026, Batik Air akan mulai melayani rute Jakarta–Bungo. Kami berharap ada dukungan pembangunan apron untuk memperkuat operasional bandara,” ujar Al Haris.

Selain Bandara Muara Bungo, Gubernur juga mengusulkan pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci, khususnya terkait perpanjangan landasan pacu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung rencana masuknya maskapai Nam Air yang akan membuka layanan penerbangan ke wilayah Kerinci.

Menurutnya, peningkatan fasilitas bandara akan memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan perdagangan.

Di sektor transportasi laut, Al Haris turut menyoroti percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting untuk membuka akses ekspor langsung dari Jambi tanpa harus bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Sumatera Barat, Dumai, maupun Belawan.

Selama ini, komoditas unggulan Jambi seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih harus dikirim melalui pelabuhan luar daerah, yang berdampak pada tingginya biaya logistik.

“Jika Pelabuhan Ujung Jabung terwujud, maka komoditas unggulan Jambi bisa diekspor langsung dari daerah sendiri,” jelasnya.

Selain infrastruktur transportasi, Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan pembangunan tujuh titik kampung nelayan yang tersebar di beberapa wilayah.

Rinciannya, tiga lokasi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tiga lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan satu lokasi di Kota Jambi.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID – Tiga kepala daerah di Provinsi Jambi sepakat memperkuat konektivitas antarwilayah melalui rencana pengembangan jalur penghubung Kerinci–Bungo. Kesepakatan tersebut melibatkan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Bupati Kerinci Monadi, dan Bupati Bungo H. Dedy Putra.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (29/05) lalu itu, berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah di wilayah barat Provinsi Jambi.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan bahwa peningkatan akses jalan Kerinci–Bungo merupakan langkah strategis untuk membuka konektivitas yang lebih cepat, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Menurutnya, keterhubungan antarwilayah akan memberikan dampak positif yang luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan sektor pariwisata dan pelayanan publik.

“Dengan terbukanya akses ini, jarak tempuh akan lebih singkat dan tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta pelayanan masyarakat,” ujar Alfin.

Senada dengan itu, Bupati Kerinci Monadi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, konektivitas antarwilayah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Bupati Bungo H. Dedy Putra menekankan bahwa akses transportasi yang terhubung dengan baik merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata.

Dalam kesempatan tersebut, ketiga kepala daerah juga menyepakati dukungan terhadap pembukaan rute penerbangan Batik Air Muara Bungo–Jakarta sebagai langkah memperkuat akses transportasi udara di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat integrasi konektivitas darat dan udara, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi kawasan barat Provinsi Jambi.

Ketiga kepala daerah optimistis bahwa sinergi yang terbangun ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk nyata, khususnya dalam percepatan pembangunan akses jalan penghubung Kerinci–Bungo sebagai jalur strategis masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menegaskan perlunya kolaborasi kuat antara Pemkot Jambi, Kementerian Perhubungan, dan masyarakat dalam memaksimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat layanan transportasi.

Menurutnya, sebagian besar lahan terminal masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh dari pemerintah pusat.

Terminal Alam Barajo yang berstatus Tipe A saat ini melayani rute AKAP dan AKDP, serta telah tercatat dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang siap dijalankan.

Benny menjelaskan bahwa, sejumlah fasilitas tambahan bisa dikembangkan, mulai dari pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan musala menjadi masjid, hingga opsi pembangunan jogging track jika mendapat persetujuan pusat.

Saat ini, BPTD sedang melakukan penataan ulang pemanfaatan lahan seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Proses penataan dipastikan berjalan bertahap dan akan dimulai setelah akses terminal sepenuhnya ditutup sesuai rencana pengembangan.

Benny berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran untuk tahap pengembangan berikutnya.

Termasuk rancangan terminal mixed use yang memadukan fungsi transportasi dengan fasilitas komersial modern tanpa menghilangkan sentuhan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, melakukan peninjauan langsung ke Terminal Alam Barajo, Senin (8/12/2025).

Kunjungan ini digelar untuk memastikan kualitas layanan terminal tetap memenuhi standar nasional serta membahas rencana pengembangan kawasan.

Dalam tinjauannya, Kemas Faried menilai pelayanan terminal mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan penumpang, hingga pengelolaan fasilitas. Ia bahkan berdialog dengan masyarakat untuk mendengar kebutuhan pengguna layanan.

“Pelayanannya sudah sangat luar biasa. Standar nasional sudah terpenuhi, meskipun pengelolaan terminal kini berada di bawah Kementerian Perhubungan,” katanya.

Selain meninjau fasilitas terminal, Kemas Faried bersama lurah dan ketua RT setempat membahas kelanjutan rencana pembangunan jalan alternatif di sekitar terminal.

Saat ini, meski aset terminal telah sepenuhnya dihibahkan ke pemerintah pusat, jalur sekitar terminal masih menjadi akses harian warga.

Ia menjelaskan bahwa terdapat lahan milik warga yang harus disepakati bersama sebelum proses pembersihan dan pembangunan jalan dilakukan.

Kemas Faried menargetkan pembahasan dan kesepakatan dapat rampung akhir Desember 2025.

“Tidak ada penggantian karena keterbatasan anggaran. Jika ada kesepakatan, lahan akan dibersihkan dan pembangunannya dimulai tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menyampaikan pentingnya sinergi Pemkot Jambi, Kemenhub, dan warga untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat mobilitas.

Ia mendorong pemerintah pusat segera melakukan revitalisasi terminal, mengingat masih banyak lahan yang belum termanfaatkan optimal.

Terminal Tipe A tersebut melayani rute AKAP dan AKDP serta telah masuk dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang tersedia.

Benny mengusulkan beberapa pemanfaatan tambahan, seperti pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan fasilitas ibadah dari musala menjadi masjid, hingga wacana pembangunan jogging track bila mendapatkan persetujuan.

Saat ini, BPTD tengah menata pemanfaatan lahan terminal seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Penataan akan dilakukan bertahap setelah akses terminal ditutup penuh sesuai rencana.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pengembangan lanjutan.

Termasuk konsep terminal mixed use yang menggabungkan layanan transportasi dengan fasilitas komersial berdesain modern tanpa meninggalkan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penganggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Dalam kunjungan lapangan ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), Banggar menilai program tersebut belum memiliki urgensi kuat, sementara kondisi angkot sebagai transportasi rakyat justru semakin memprihatinkan.

Kunjungan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota.

Selain mengevaluasi rencana anggaran bus listrik, mereka juga meninjau langsung pemanfaatan fasilitas Terminal Rawasari yang selama ini dinilai tidak optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Banggar menemukan bahwa terminal yang dibangun dengan anggaran besar belum berfungsi maksimal.

Dari 27 kios, hanya 10 yang beroperasi, sementara beberapa ruang publik tampak kosong dan tidak digunakan.

“Fasilitas ini milik pemerintah. Seharusnya bisa dimanfaatkan luas untuk masyarakat tanpa membebani mereka. Jika diberdayakan, kreativitas warga bisa tumbuh,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti area rooftop terminal yang berpotensi dijadikan ruang kreatif atau arena komunitas, namun hingga kini belum dioptimalkan.

Banggar juga mempertanyakan efektivitas anggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik.

Menurut Kemas Faried, keputusan melanjutkan program tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang ketat.

Kritik paling keras disampaikan anggota Banggar, Zayadi.

Ia menilai biaya besar untuk bus listrik tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Beberapa unit bus listrik sudah menelan biaya Rp1 miliar. Padahal di terminal masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, program bus listrik justru lebih menguntungkan segelintir pihak seperti pengusaha kendaraan listrik, sementara kebutuhan transportasi rakyat tidak tersentuh.

“Kalau dialihkan ke subsidi angkot, dampaknya jauh lebih besar. Rakyat pengguna angkot terbantu, pemilik angkot yang kini hidup segan mati tak mau juga bisa bangkit,” tegas Zayadi.

Zayadi menegaskan bahwa menghidupkan kembali Terminal Rawasari tidak cukup hanya dengan menambah program baru seperti bus listrik.

Menurutnya, revitalisasi angkot jauh lebih relevan dan langsung dirasakan masyarakat.

“Terminal ini sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pemerintah wajib menghidupkannya lagi. Rp1 miliar itu lebih baik untuk subsidi angkot daripada bus listrik,” tutupnya.(*)