JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi terus memperkuat kualitas pelayanan transportasi melalui pembenahan menyeluruh di Terminal Tipe A Alam Barajo.

Berbagai peningkatan fasilitas dan penataan kawasan kini menjadikan terminal tersebut lebih representatif sebagai pusat pelayanan transportasi sekaligus dipersiapkan menjadi Business Terminal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Upaya tersebut mendapat perhatian dalam kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ke Kantor BPTD Kelas II Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis 23 Juli 2026.

Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, mengatakan pembenahan terminal merupakan bagian dari komitmen menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, modern, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, berbagai fasilitas pendukung telah ditingkatkan, mulai dari pemasangan CCTV, penambahan penerangan kawasan, penataan ruang pelayanan, hingga pembenahan lingkungan terminal sehingga pengguna jasa kini dapat menikmati fasilitas yang lebih baik.

“Pembenahan Terminal Alam Barajo merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi. Kami ingin terminal ini menjadi wajah pelayanan transportasi darat di Provinsi Jambi yang bersih, aman, nyaman, dan semakin diminati masyarakat,” ujar Benny.

Selain pembenahan terminal, BPTD juga terus meningkatkan pembangunan perlengkapan jalan di Provinsi Jambi.

Benny mengungkapkan, hingga saat ini pemenuhan perlengkapan jalan telah mencapai sekitar 61,4 persen dari total kebutuhan.

Pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan jalan umum terus dilakukan, termasuk memberikan dukungan teknis kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan prioritas tambahan pembangunan perlengkapan jalan, terutama menuju kawasan wisata Kerinci yang dinilai masih membutuhkan peningkatan infrastruktur keselamatan lalu lintas.

“Kami berharap dukungan Kementerian Perhubungan untuk penambahan rambu, marka jalan, dan penerangan menuju kawasan wisata Kerinci agar akses transportasi semakin aman dan nyaman,” katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan, mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi.

Menurutnya, pengembangan terminal saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pelayanan penumpang, tetapi juga diarahkan menjadi Business Terminal, yaitu kawasan yang mampu mengintegrasikan layanan transportasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Terminal ke depan harus menjadi pusat aktivitas yang produktif. Selain melayani penumpang, terminal juga harus mampu menghadirkan ruang usaha, fasilitas publik, dan kawasan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toni juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi yang telah menyediakan lahan tambahan untuk pengembangan Terminal Alam Barajo beserta fasilitas pendukungnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, turut memberikan apresiasi atas berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi.

Menurutnya, kondisi Terminal Alam Barajo kini mengalami perubahan signifikan dibanding beberapa tahun lalu dan telah menjadi salah satu terminal dengan fasilitas yang semakin lengkap serta nyaman bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi kinerja BPTD Kelas II Jambi yang terus melakukan pembenahan sehingga Terminal Alam Barajo kini semakin representatif sebagai pusat pelayanan transportasi darat di Provinsi Jambi,” kata Ariansyah.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPTD Kelas II Jambi, pengembangan Terminal Alam Barajo diharapkan terus berlanjut sehingga mampu menjadi simpul transportasi modern yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, sekaligus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pengembangan transportasi modern dan ramah lingkungan di daerah.

Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi dan Terminal Tipe A Alam Barajo, Kamis 23 Juli 2026.

Gubernur Jambi Al Haris yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Ariansyah, mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sekaligus mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Provinsi Jambi.

Menurut Ariansyah, Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen menjadikan terminal sebagai simpul utama transportasi yang aman, nyaman, modern, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami mengapresiasi berbagai pembenahan yang dilakukan BPTD Kelas II Jambi. Saat ini Terminal Tipe A Alam Barajo jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Fasilitas semakin lengkap, kawasan lebih tertata, bersih, nyaman, dan representatif sebagai pusat pelayanan transportasi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Jambi yang telah menghadirkan layanan bus listrik gratis sebagai bagian dari inovasi transportasi publik ramah lingkungan.

Menurutnya, kehadiran angkutan berbasis listrik menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi emisi karbon di sektor transportasi.

Karena itu, Ariansyah berharap kunjungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, termasuk penyediaan fasilitas pendukung serta peningkatan layanan transportasi publik di Provinsi Jambi.

“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat sehingga masyarakat semakin terdorong menggunakan transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan, menegaskan pembangunan terminal saat ini tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan menjadi pusat aktivitas ekonomi melalui konsep Business Terminal.

Menurutnya, terminal modern harus mampu menjadi kawasan terpadu yang menghadirkan ruang usaha, fasilitas publik, area komersial hingga ruang aktivitas masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Kami ingin terminal tidak hanya menjadi tempat naik turun penumpang, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Toni juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi yang telah mendukung pengembangan Terminal Alam Barajo melalui penyediaan lahan tambahan untuk pembangunan fasilitas penunjang.

Di sisi lain, Kepala BPTD Kelas II Jambi Benny Nurdin Yusuf menjelaskan berbagai peningkatan fasilitas telah dilakukan di Terminal Alam Barajo, mulai dari pemasangan CCTV, penerangan kawasan, ruang pelayanan, hingga penataan lingkungan terminal.

Selain itu, pihaknya terus meningkatkan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan umum, termasuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur menuju kawasan wisata Kerinci.

Menurut Benny, sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Jambi semakin cepat, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan transportasi yang modern dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali menjadi perhatian di Kota Jambi.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan terlihat mengular hingga memakan badan jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik strategis.

Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga memicu keluhan masyarakat yang merasa aktivitas sehari-hari menjadi terganggu akibat padatnya kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Jambi Maulana mengaku telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) guna mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Menurut Maulana, persoalan antrean BBM sebenarnya bukan masalah baru.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya pernah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengendalikan antrean kendaraan di SPBU yang saat itu dinilai cukup efektif mengurangi kepadatan.

Namun kini, gejala serupa kembali muncul dan bahkan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap mobilitas masyarakat.

“Dulu kita pernah memiliki satgas yang menangani persoalan antrean SPBU. Sekarang kondisi serupa kembali terjadi dan menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Karena itu saya sudah meminta Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk membahas langkah yang perlu dilakukan,” ujar Maulana.

Razia Kembali Jadi Opsi

Pemkot Jambi tidak menutup kemungkinan mengaktifkan kembali pola penertiban seperti yang pernah dilakukan sebelumnya.

Namun, menurut Maulana, langkah tersebut harus dikaji secara matang agar tidak memunculkan persoalan baru di lapangan.

Ia menilai pembatasan antrean di satu lokasi justru berpotensi memindahkan penumpukan kendaraan ke SPBU lainnya.

“Kita akan membahas apakah perlu dilakukan penertiban seperti sebelumnya. Tetapi jumlah kendaraan yang mengantre saat ini cukup banyak. Kalau hanya dibatasi di beberapa SPBU, bisa saja antreannya berpindah ke lokasi lain,” katanya.

Disparitas Harga Dinilai Jadi Pemicu

Maulana menilai salah satu akar persoalan yang menyebabkan antrean panjang adalah adanya selisih harga yang cukup besar antara jenis bahan bakar tertentu.

Perbedaan harga tersebut membuat masyarakat lebih memilih BBM tertentu sehingga terjadi konsentrasi kendaraan pada SPBU yang menyediakan produk tersebut.

“Persoalan utamanya berkaitan dengan disparitas harga. Karena selisih harga yang cukup besar, masyarakat cenderung memilih jenis BBM tertentu dan akhirnya terjadi penumpukan kendaraan,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengambil kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat sebagai konsumen.

Karena itu, setiap langkah yang akan diambil harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Pemantauan Terus Dilakukan

Pemkot Jambi bersama instansi terkait saat ini masih memantau perkembangan situasi di lapangan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan solusi yang diterapkan nantinya tidak hanya mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga menjaga kenyamanan masyarakat serta kelancaran aktivitas ekonomi di Kota Jambi.

Pemerintah berharap koordinasi dengan pihak terkait dapat menghasilkan formulasi yang mampu menekan kemacetan tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, baik di wilayah timur maupun barat.

Salah satu usulan utama yang disampaikan adalah pengembangan Bandara Muara Bungo, yang dalam waktu dekat akan melayani rute penerbangan langsung Jakarta–Bungo oleh maskapai Batik Air mulai 15 Juni 2026.

Untuk mendukung operasional tersebut, Gubernur meminta dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan fasilitas apron bandara agar layanan penerbangan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

“Pada 15 Juni 2026, Batik Air akan mulai melayani rute Jakarta–Bungo. Kami berharap ada dukungan pembangunan apron untuk memperkuat operasional bandara,” ujar Al Haris.

Selain Bandara Muara Bungo, Gubernur juga mengusulkan pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci, khususnya terkait perpanjangan landasan pacu.

Hal ini dinilai penting untuk mendukung rencana masuknya maskapai Nam Air yang akan membuka layanan penerbangan ke wilayah Kerinci.

Menurutnya, peningkatan fasilitas bandara akan memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan perdagangan.

Di sektor transportasi laut, Al Haris turut menyoroti percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang selama ini menjadi salah satu proyek strategis Provinsi Jambi.

Ia menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan tersebut sangat penting untuk membuka akses ekspor langsung dari Jambi tanpa harus bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Sumatera Barat, Dumai, maupun Belawan.

Selama ini, komoditas unggulan Jambi seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara masih harus dikirim melalui pelabuhan luar daerah, yang berdampak pada tingginya biaya logistik.

“Jika Pelabuhan Ujung Jabung terwujud, maka komoditas unggulan Jambi bisa diekspor langsung dari daerah sendiri,” jelasnya.

Selain infrastruktur transportasi, Gubernur juga menyampaikan dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan pembangunan tujuh titik kampung nelayan yang tersebar di beberapa wilayah.

Rinciannya, tiga lokasi berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tiga lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan satu lokasi di Kota Jambi.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dan memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas ekonomi di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI , SEPUCUKJAMBI.ID – Tiga kepala daerah di Provinsi Jambi sepakat memperkuat konektivitas antarwilayah melalui rencana pengembangan jalur penghubung Kerinci–Bungo. Kesepakatan tersebut melibatkan Wali Kota Sungai Penuh Alfin, Bupati Kerinci Monadi, dan Bupati Bungo H. Dedy Putra.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (29/05) lalu itu, berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat antar daerah di wilayah barat Provinsi Jambi.

Wali Kota Sungai Penuh Alfin menyampaikan bahwa peningkatan akses jalan Kerinci–Bungo merupakan langkah strategis untuk membuka konektivitas yang lebih cepat, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat.

Menurutnya, keterhubungan antarwilayah akan memberikan dampak positif yang luas, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan sektor pariwisata dan pelayanan publik.

“Dengan terbukanya akses ini, jarak tempuh akan lebih singkat dan tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta pelayanan masyarakat,” ujar Alfin.

Senada dengan itu, Bupati Kerinci Monadi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, konektivitas antarwilayah tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan pemerataan pembangunan di daerah.

Sementara itu, Bupati Bungo H. Dedy Putra menekankan bahwa akses transportasi yang terhubung dengan baik merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata.

Dalam kesempatan tersebut, ketiga kepala daerah juga menyepakati dukungan terhadap pembukaan rute penerbangan Batik Air Muara Bungo–Jakarta sebagai langkah memperkuat akses transportasi udara di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mempercepat integrasi konektivitas darat dan udara, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi kawasan barat Provinsi Jambi.

Ketiga kepala daerah optimistis bahwa sinergi yang terbangun ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk nyata, khususnya dalam percepatan pembangunan akses jalan penghubung Kerinci–Bungo sebagai jalur strategis masa depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menegaskan perlunya kolaborasi kuat antara Pemkot Jambi, Kementerian Perhubungan, dan masyarakat dalam memaksimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat layanan transportasi.

Menurutnya, sebagian besar lahan terminal masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh dari pemerintah pusat.

Terminal Alam Barajo yang berstatus Tipe A saat ini melayani rute AKAP dan AKDP, serta telah tercatat dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang siap dijalankan.

Benny menjelaskan bahwa, sejumlah fasilitas tambahan bisa dikembangkan, mulai dari pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan musala menjadi masjid, hingga opsi pembangunan jogging track jika mendapat persetujuan pusat.

Saat ini, BPTD sedang melakukan penataan ulang pemanfaatan lahan seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Proses penataan dipastikan berjalan bertahap dan akan dimulai setelah akses terminal sepenuhnya ditutup sesuai rencana pengembangan.

Benny berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran untuk tahap pengembangan berikutnya.

Termasuk rancangan terminal mixed use yang memadukan fungsi transportasi dengan fasilitas komersial modern tanpa menghilangkan sentuhan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, melakukan peninjauan langsung ke Terminal Alam Barajo, Senin (8/12/2025).

Kunjungan ini digelar untuk memastikan kualitas layanan terminal tetap memenuhi standar nasional serta membahas rencana pengembangan kawasan.

Dalam tinjauannya, Kemas Faried menilai pelayanan terminal mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan penumpang, hingga pengelolaan fasilitas. Ia bahkan berdialog dengan masyarakat untuk mendengar kebutuhan pengguna layanan.

“Pelayanannya sudah sangat luar biasa. Standar nasional sudah terpenuhi, meskipun pengelolaan terminal kini berada di bawah Kementerian Perhubungan,” katanya.

Selain meninjau fasilitas terminal, Kemas Faried bersama lurah dan ketua RT setempat membahas kelanjutan rencana pembangunan jalan alternatif di sekitar terminal.

Saat ini, meski aset terminal telah sepenuhnya dihibahkan ke pemerintah pusat, jalur sekitar terminal masih menjadi akses harian warga.

Ia menjelaskan bahwa terdapat lahan milik warga yang harus disepakati bersama sebelum proses pembersihan dan pembangunan jalan dilakukan.

Kemas Faried menargetkan pembahasan dan kesepakatan dapat rampung akhir Desember 2025.

“Tidak ada penggantian karena keterbatasan anggaran. Jika ada kesepakatan, lahan akan dibersihkan dan pembangunannya dimulai tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menyampaikan pentingnya sinergi Pemkot Jambi, Kemenhub, dan warga untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat mobilitas.

Ia mendorong pemerintah pusat segera melakukan revitalisasi terminal, mengingat masih banyak lahan yang belum termanfaatkan optimal.

Terminal Tipe A tersebut melayani rute AKAP dan AKDP serta telah masuk dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang tersedia.

Benny mengusulkan beberapa pemanfaatan tambahan, seperti pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan fasilitas ibadah dari musala menjadi masjid, hingga wacana pembangunan jogging track bila mendapatkan persetujuan.

Saat ini, BPTD tengah menata pemanfaatan lahan terminal seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Penataan akan dilakukan bertahap setelah akses terminal ditutup penuh sesuai rencana.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pengembangan lanjutan.

Termasuk konsep terminal mixed use yang menggabungkan layanan transportasi dengan fasilitas komersial berdesain modern tanpa meninggalkan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana penganggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik mendapat sorotan tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Dalam kunjungan lapangan ke Terminal Rawasari, Kamis (20/11), Banggar menilai program tersebut belum memiliki urgensi kuat, sementara kondisi angkot sebagai transportasi rakyat justru semakin memprihatinkan.

Kunjungan dipimpin Ketua Banggar DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama sejumlah anggota.

Selain mengevaluasi rencana anggaran bus listrik, mereka juga meninjau langsung pemanfaatan fasilitas Terminal Rawasari yang selama ini dinilai tidak optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Banggar menemukan bahwa terminal yang dibangun dengan anggaran besar belum berfungsi maksimal.

Dari 27 kios, hanya 10 yang beroperasi, sementara beberapa ruang publik tampak kosong dan tidak digunakan.

“Fasilitas ini milik pemerintah. Seharusnya bisa dimanfaatkan luas untuk masyarakat tanpa membebani mereka. Jika diberdayakan, kreativitas warga bisa tumbuh,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti area rooftop terminal yang berpotensi dijadikan ruang kreatif atau arena komunitas, namun hingga kini belum dioptimalkan.

Banggar juga mempertanyakan efektivitas anggaran Rp1 miliar untuk pembiayaan bus listrik.

Menurut Kemas Faried, keputusan melanjutkan program tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang sedang ketat.

Kritik paling keras disampaikan anggota Banggar, Zayadi.

Ia menilai biaya besar untuk bus listrik tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Beberapa unit bus listrik sudah menelan biaya Rp1 miliar. Padahal di terminal masih ada sekitar 60 angkot yang kondisinya memprihatinkan,” ujarnya.

Menurutnya, program bus listrik justru lebih menguntungkan segelintir pihak seperti pengusaha kendaraan listrik, sementara kebutuhan transportasi rakyat tidak tersentuh.

“Kalau dialihkan ke subsidi angkot, dampaknya jauh lebih besar. Rakyat pengguna angkot terbantu, pemilik angkot yang kini hidup segan mati tak mau juga bisa bangkit,” tegas Zayadi.

Zayadi menegaskan bahwa menghidupkan kembali Terminal Rawasari tidak cukup hanya dengan menambah program baru seperti bus listrik.

Menurutnya, revitalisasi angkot jauh lebih relevan dan langsung dirasakan masyarakat.

“Terminal ini sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pemerintah wajib menghidupkannya lagi. Rp1 miliar itu lebih baik untuk subsidi angkot daripada bus listrik,” tutupnya.(*)