Oleh: Dr. Benny Nurdin Yusuf, M.H.
Berhenti Menjadi Bangsa Penikmat
Sudah saatnya kita menyudahi peran sebagai penonton di tengah gegap gempita revolusi otomotif global.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar yang haus konsumsi, melainkan harus hadir sebagai episentrum kekuatan baru.
Mari kita balik logikanya: “Hentikan subsidi kepemilikan kendaraan pribadi, alihkan menjadi modal industri transportasi massal.”
Biarkan dunia sibuk membanjiri pasar dengan kendaraan listrik personal, namun pastikan setiap bus listrik yang melintas di kota-kota besar dunia membawa identitas: Made in Indonesia.
Inilah manifestasi hakiki dari kedaulatan sektor otomotif kita. Negara wajib hadir memenuhi mandat konstitusional untuk mobilitas rakyat yang aman.
Keberpihakan pada transportasi massal bukan sekadar urusan mengurai macet, melainkan tentang harga diri bangsa dan tanggung jawab moral menyelamatkan nyawa.
Ingatlah, di balik dinginnya statistik, ada 3 hingga 4 nyawa anak bangsa yang melayang sia-sia di jalan raya setiap jamnya.
Paradoks Lumbung Nikel: Antara Hilirisasi dan Ilusi Subsidi
Indonesia hari ini berdiri di atas tumpukan “emas hijau”. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, kita adalah pemegang kunci transisi energi global.
Namun, sebuah ironi besar sedang terjadi: negara lumbung energi ini justru dijebak menjadi pasar konsumsi bagi kendaraan listrik (EV) asing.
Alih-alih membangun sebuah peradaban angkutan massal, Pemerintah tengah merencanakan kucuran subsidi sebesar Rp30 triliun untuk motor listrik pribadi.
Mungkin terdengar seperti angin segar bagi individu.
Namun, dibalik itu ini sebuah alarm kuat bagi ketahanan transportasi nasional, dalam menjaga ekosistem transportasi jalan di Indonesia.
Kebijakan rencana subsidi motor listrik dengan angka fantastis (30 teilliun) berisiko melanggengkan dominasi roda dua yang populasinya telah mencapai ±140 juta unit (85% dari total kendaraan), sementara populasi bus kita masih mengenaskan di angka kurang dari 1%.
Kita sedang terjebak dalam kebijakan yang hanya mengganti polusi dengan “kemacetan yang lebih canggih”, Sudah seharusnya kita keluar dari ketergantungan kendaraan pribadi dan membangun peradaban transportasi publik yang bermartabat dan berkeadilan.
Menggugat Subsidi: Memperlebar Lubang Maut?
Pertanyaan besarnya: apakah kucuran subsidi kendaraan listrik ini benar-benar sebuah manifestasi Etika Lingkungan, atau justru sekadar kedok kapitalisme yang memperdalam jurang kesenjangan antara privilese kendaraan pribadi dan keterpurukan angkutan umum?
Jika kebijakan ini terus dipaksakan, kita bukan sedang menyelamatkan bumi, melainkan sedang mempertaruhkan keselamatan di jalan raya atas nama transisi energi.
Berdasarkan fakta di lapangan yang cukup mengerikan, bahwa sepeda motor menyumbang 75% angka kecelakaan lalu lintas.
Dengan fatalitas mencapai 30.000 jiwa per tahun, mayoritas korban berada pada usia produktif (15–40 tahun).
Subsidi motor listrik tanpa pembenahan sistemik hanya mengubah konsumsi BBM menjadi baterai, tanpa mengubah fakta bahwa nyawa tetap bertaruh di jalanan.
Sementara program menghadirkan layanan angkutan umum massal seperti Buy The Service (BTS) masih tertatih-tatih di koridor utama, belum menyentuh “nadi” pemukiman.
Keterbatasan anggaran daerah selalu menjadi alasan klasik yang mematikan inovasi.
Kondisi inilah yang memaksa masyarakat tetap bergantung pada roda dua sebagai pilihan terakhir yang rasional namun berisiko tinggi.
Strategi “Balas Budi”: Menjadi Raja di Rumah Sendiri
Jika pemain global menyerbu pasar kita dengan kendaraan pribadi, strategi paling elegan untuk membalasnya adalah: Ekspor Bus Listrik.
Kita harus menggunakan “Kartu As” nikel untuk menekan pemain global melalui skema alih teknologi yang agresif. Kita tidak boleh lagi puas hanya menjadi “tukang jahit” karoseri.
Indonesia harus naik kelas: memproduksi sasis dan sel baterai secara mandiri. Inilah esensi kedaulatan industri; menjadikan Indonesia sebagai Hub Produksi Bus Listrik Dunia.
Kita harus membalik status dari negara konsumtif menjadi produsen strategis.
Langkah Strategis Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintah harus berani mereorientasi arah kebijakan, termasuk kebijakan yg kurang populer tapi mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Beberpa yg mendasar antara lain ;
1. Akselerasi Regulasi Fiskal: Pangkas birokrasi dan mudahkan insentif bagi lahirnya Bus Listrik Nasional karya anak bangsa.
Kita butuh visi besar seperti BYD; yang bermula dari mimpi, namun kini merajai ekosistem dunia.
2. Massifikasi Angkutan Listrik Terintegrasi: Dorong layanan transportasi massal berbasis listrik di setiap wilayah perkotaan.
Jadikan mobilitas masyarakat bertumpu pada sistem yang terintegrasi, bukan pada kepemilikan pribadi.
3. Subsidi Berbasis Layanan (Service-Based): Alihkan anggaran Rp30 triliun tersebut untuk pengadaan armada bus listrik nasional yang dioperasikan sebagai layanan publik berkualitas.
Jangkau hingga gang-gang kecil melalui angkutan pengumpan (feeder), sehingga rakyat tak lagi punya alasan untuk bergantung pada kendaraan pribadi.
Etika Lingkungan atau Kedok Kapitalisme?
Menyelamatkan lingkungan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan nyawa.
Memperbaiki angkutan umum adalah etika lingkungan yang paling murni karena ia menyelesaikan emisi, kemacetan, dan keselamatan secara simultan.
Jangan sampai subsidi ini hanya menjadi “karpet merah” bagi kapitalisme global, sementara rakyat kecil tetap bertaruh nyawa di atas roda dua. Mari bangkit.
Bangun industri bus listrik kita sendiri, amankan jalan raya kita dengan standar keselamatan yang handal.
Jadikan Indonesia mercusuar produksi bus listrik dunia, bukan sekadar pasar teknologi asing!
Bantaeng, 3 Mei 2026
