MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan gapura Stadion Sri Maharaja Batu di Kabupaten Tebo menuai sorotan dan kritik dari masyarakat.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo itu disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp1,4 miliar, namun dinilai belum mencerminkan nilai biaya yang dikeluarkan.

Stadion Sri Maharaja Batu sendiri merupakan stadion sepak bola termegah di Provinsi Jambi.

Stadion yang berlokasi di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, tepatnya di Jalan Lintas Tebo–Bungo KM 2 ini memiliki kapasitas lebih dari 20.000 penonton.

Pembangunan stadion dimulai sejak tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Nama Sri Maharaja Batu resmi disematkan melalui sayembara pada Desember 2021 dan stadion tersebut diresmikan oleh Gubernur Jambi pada 22 Januari 2022.

Nama stadion diambil dari gelar tokoh bersejarah Kesultanan Jambi yang pernah bermukim di Desa Mangun Jayo, sebagai simbol nilai sejarah, ketangguhan, dan kearifan lokal masyarakat Tebo.

Namun, pembangunan gapura stadion yang terbaru justru memicu polemik.

Sejumlah warga menilai hasil fisik bangunan terlihat terlalu sederhana jika dibandingkan dengan besarnya anggaran yang digunakan.

Salah seorang warga Kabupaten Tebo, Hafizan Romi, mengaku kecewa setelah melihat hasil pembangunan gapura tersebut.

Menurutnya, dari sudut pandang masyarakat awam, bangunan itu tidak mencerminkan proyek bernilai miliaran rupiah.

“Kalau saya melihat dengan kacamata awam, hasilnya tidak sesuai. Terlalu mahal jika hanya membangun seperti itu. Dengan anggaran Rp1,4 miliar, kalau digunakan untuk membangun rumah, sudah sangat bagus dan lengkap dengan berbagai fasilitas,” ujar Hafizan kepada awak media, Senin (26/1/2026).

Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Selain itu, Hafizan juga mempertanyakan proses perencanaan serta perhitungan biaya proyek gapura stadion tersebut.

Ia meminta agar pemerintah daerah membuka informasi secara transparan kepada publik.

“Perencanaannya bagaimana, perhitungannya seperti apa, itu seharusnya disampaikan secara terbuka agar masyarakat tahu ke mana anggaran daerah digunakan,” katanya.

Tak hanya soal besaran biaya, Hafizan juga menilai bahwa pembangunan gapura stadion bukan merupakan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Kabupaten Tebo saat ini, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan dasar lainnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan kabar mengejutkan soal besaran penghasilan anggota DPR. Bukan sekadar ratusan juta, Mahfud menyebut dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR sebenarnya bisa menembus miliaran rupiah per bulan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, angka Rp 230 juta yang kerap disebut publik hanyalah bagian dari penghasilan rutin bulanan, sementara di luar itu masih ada sederet tunjangan hingga uang reses yang nilainya jauh lebih besar.

“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya. Di luar ini kan ada uang reses,” kata Mahfud.

Mahfud lalu mengisahkan pengalamannya saat menjadi anggota DPR periode 2004–2008. Kala itu, ia sudah menerima uang reses Rp 42 juta tiap tiga bulan, ditambah insentif per pembahasan undang-undang, hingga tawaran studi banding ke luar negeri dengan fasilitas mewah.

Di sisi lain, data resmi menunjukkan gaji pokok anggota DPR hanya Rp 4,2 juta per bulan. Namun, deretan tunjangan membuat total penghasilan mereka bisa melambung hingga Rp 100–230 juta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan mencatat negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun hanya untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.

Perbandingan dengan upah minimum pun mencolok. Jika UMP DKI Jakarta tahun ini Rp 5,39 juta, maka penghasilan DPR mencapai 42 kali lipat. Dibandingkan pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta, selisihnya bahkan tembus 105 kali lipat. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menghadiri acara peluncuran SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang digelar di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

Acara nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.

Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dengan sistem SP2D Online SIPD RI, proses pencairan dana mulai dari Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terhubung langsung antara pemerintah daerah dengan BPD.

Wali Kota Jambi, Dr Maulana, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis ini.

“Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI sangat relevan dengan komitmen kami di Kota Jambi. Kami siap mengimplementasikan SP2D Online secara maksimal guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem ini dapat meminimalkan hambatan dalam pencairan anggaran, mempercepat proses audit, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Sistem SP2D Online merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sejak 2019 telah mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejak 2023, SIPD RI ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional, dan mulai 2024 sistem ini menjadi wajib digunakan oleh 546 pemerintah daerah di Indonesia.

Dr Maulana juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPD untuk menyukseskan implementasi sistem ini.

“Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, profesional, dan terpercaya,” tambahnya.

Peluncuran SP2D Online SIPD RI ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera mengadopsi sistem digital ini demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.(*)