JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat pelayanan dasar bagi masyarakat melalui transformasi Posyandu.

Hal ini ditandai dengan sosialisasi Implementasi Penguatan Kapasitas Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digelar di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, Jumat (17/04/2026).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pembina Posyandu Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, dan diikuti puluhan kader dari tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Program Posyandu 6 SPM merupakan bentuk pengembangan layanan terpadu yang tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.

Transformasi ini mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, yang mendorong Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis siklus hidup, mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Nadiyah menegaskan pentingnya peran kader sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Sebanyak 68 kader yang hadir diberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi mereka dalam menjalankan program Posyandu 6 SPM, khususnya di bidang sosial.

“Kader memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah, mulai dari mengidentifikasi persoalan hingga membantu memberikan solusi sesuai kewenangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan kader di lapangan diharapkan mampu membaca kondisi riil masyarakat dan menyampaikan kebutuhan tersebut secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga organisasi perangkat daerah.

Selain itu, Nadiyah juga menyampaikan perkembangan positif di sektor pendidikan anak usia dini di Kota Jambi.

Tingkat partisipasi PAUD mengalami lonjakan signifikan dari 59 persen menjadi 88 persen hanya dalam satu tahun.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengusulkan pembangunan PAUD negeri di setiap kecamatan.

Pada tahun ini, Kota Jambi direncanakan akan mendapatkan tambahan lima unit sekolah PAUD baru.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Melalui penguatan kapasitas kader dan implementasi Posyandu 6 SPM, Pemerintah Kota Jambi berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin dekat, cepat, dan menyeluruh.

Ke depan, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat layanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat solusi berbagai persoalan masyarakat, demi mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melalui TP-PKK terus memperkuat transformasi Posyandu agar selaras dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengatur perluasan fungsi posyandu menjadi layanan terpadu berbasis Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Transformasi ini mencakup enam bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta sosial.

Penguatan dilakukan melalui advokasi, koordinasi lintas pihak, hingga peningkatan sarana prasarana.

Ketua TP-PKK Kota Jambi, dr. Nadiyah Maulana, menegaskan bahwa perubahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan posyandu hadir sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih lengkap.\

“Kami melaksanakan pertemuan advokasi dan koordinasi TP Posyandu dalam pengelolaan Posyandu Enam SPM di Kota Jambi,” sebutnya.

Dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, posyandu mengalami transformasi, baik dari sisi kelembagaan maupun pelayanan.

Ia menjelaskan bahwa, kini posyandu tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi sudah mencakup enam bidang SPM agar pelayanan lebih menyentuh kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Transformasi ini kita dorong secara bertahap. Saat ini ada 68 proyek posyandu percontohan di setiap kelurahan,” kata dia.

“Kami terus memperkuat sarana prasarana dan pemberdayaan kader sehingga pembaruan posyandu menjadi lebih modern dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Program Posyandu Enam SPM ini diharapkan menjadi pondasi penting untuk meningkatkan layanan dasar, membangun ketahanan keluarga, serta memperluas jangkauan pelayanan publik di tingkat kelurahan.