KERINCI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Kerinci terus mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Percepatan Digitalisasi Desa Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci di Ruang Pola Kantor Bupati Kerinci, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada 10 desa terbaik dalam penerapan digitalisasi desa tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas inovasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan bahwa digitalisasi desa menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Ke depan kita ingin pelayanan desa semakin modern, berbasis teknologi, bahkan menuju pelayanan tanpa kertas,” ujar Monadi.

Ia menekankan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran penting sebagai penghubung dalam memastikan seluruh desa mampu mengimplementasikan sistem layanan digital secara optimal.

Menurutnya, transformasi digital desa juga menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi di sektor pelayanan publik.

Dalam implementasinya, digitalisasi desa di Kerinci menggunakan aplikasi GEMA DESA (Gerbang Elektronik Masyarakat Desa) yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.

Aplikasi ini berfungsi sebagai platform layanan administrasi dan informasi desa berbasis digital untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selain penandatanganan komitmen, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada 10 desa terbaik yang dinilai berhasil mengimplementasikan sistem digitalisasi secara konsisten dan inovatif.

Desa-desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Air Hangat Barat, Gunung Raya, Kayu Aro Barat, Danau Kerinci, hingga Air Hangat Timur.

Bupati Monadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh desa penerima penghargaan dan berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Kerinci.

“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga motivasi agar desa lain ikut berinovasi dalam pelayanan publik,” ungkapnya.

Dengan adanya komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci optimistis percepatan digitalisasi desa akan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang modern dan berbasis teknologi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat transformasi digital dengan melantik enam pejabat fungsional Pranata Komputer di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (16/4/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, di Aula BKPSDMD Kota Jambi, serta dihadiri sejumlah pejabat di lingkup pemerintahan setempat.

Dalam arahannya, Diza menegaskan bahwa peran pranata komputer saat ini semakin krusial, terutama dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pengelolaan data yang terintegrasi.

Menurutnya, keberadaan SDM di bidang teknologi informasi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

“Di era transformasi digital, pranata komputer menjadi garda terdepan dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi para aparatur sipil negara, khususnya pejabat yang baru dilantik.

Selain itu, kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dinilai menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

“Jabatan ini adalah amanah. Jalankan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Diza mendorong para pejabat fungsional tersebut untuk mampu menjadi agen perubahan, khususnya dalam menghadirkan inovasi di sektor pelayanan publik berbasis digital.

Hal ini dinilai penting, mengingat Kota Jambi akan menjadi tuan rumah agenda nasional Smart City pada Oktober 2026 mendatang.

“Perlu inovasi yang nyata agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan digital,” tambahnya.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat kapasitas birokrasi sekaligus memastikan manajemen ASN berjalan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris BKPSDMD Kota Jambi Noviardi dan Sekretaris Diskominfo Kota Jambi Fernada Tawaffal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kolaborasi internasional kembali diperkuat melalui perayaan ITEC Day 2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi pada Senin malam (30/3/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah India melalui Konsulat Jenderal India di Medan.

Acara tersebut menjadi wadah silaturahmi sekaligus mempererat hubungan bilateral, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Fokus utama kegiatan ini adalah mempertemukan para alumni program beasiswa India, termasuk program Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC).

Sebanyak 25 aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Jambi diketahui telah mengikuti program ITEC pada tahun 2025, dengan fokus pada bidang kesehatan digital dan keamanan siber.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar capaian, melainkan investasi strategis bagi masa depan kota.

“Kolaborasi global ini harus mampu kita terjemahkan menjadi transformasi nyata di daerah, khususnya dalam pelayanan publik yang modern dan inklusif,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pengalaman pribadinya sebagai alumni program di India yang memberikan kesan mendalam, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga budaya dan semangat inovasi masyarakatnya.

Menurutnya, inspirasi tersebut kini menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Jambi sebagai kota yang inklusif, tangguh, dan terhubung secara global.

Dalam kesempatan yang sama, Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shanker Goel, menyampaikan bahwa Pemerintah India telah menyediakan puluhan ribu beasiswa bagi pelajar internasional, termasuk dari Indonesia.

Ia menyebutkan sekitar 53 ribu beasiswa tersedia untuk berbagai program pendidikan dan pelatihan di India, yang terbuka bagi pelajar maupun aparatur pemerintahan.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Melalui kegiatan ini, diharapkan jaringan alumni ITEC semakin kuat dan mampu menjadi motor penggerak inovasi serta kerja sama lintas negara yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (IDX: ISAT) memulai 2026 dengan landasan bisnis yang semakin kokoh setelah menutup kuartal terakhir 2025 dengan pertumbuhan signifikan.

Pada kuartal IV 2025, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp15,36 triliun, tumbuh 9% dibanding kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan ini sejalan dengan kenaikan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 53,5% secara quarter-on-quarter, atau meningkat menjadi Rp5,5 triliun, serta 12,2% secara year-on-year.

Sementara itu, EBITDA naik 12% menjadi Rp26,6 triliun, mencerminkan kinerja keuangan yang sehat dan eksekusi strategi yang disiplin.

“Kami menutup 2025 dengan momentum yang kuat dan fondasi yang solid untuk melangkah ke 2026. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten, peningkatan profitabilitas, serta laba bersih yang positif menjadi indikasi keberhasilan strategi kami. Pemanfaatan AI dalam personalisasi layanan dan penguatan jaringan telah meningkatkan pengalaman pelanggan secara signifikan,” kata Vikram Sinha, President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison.

Pertumbuhan ARPU juga menunjukkan tren positif, meningkat hingga Rp44 ribu, didukung oleh penerapan personalisasi berbasis AI dan inovasi layanan seperti AI-powered 360 Scam and Spam Protection, yang menjaga keamanan pelanggan di berbagai kanal digital.

Selain itu, Indosat terus memperkuat pengalaman pelanggan dengan layanan 5G dan fixed wireless access (HiFi Air).

Hingga akhir 2025, layanan Home Broadband ini telah melayani sekitar 400.000 pelanggan di 24 kota di Indonesia.

Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi integrasi AI dengan kapabilitas jaringan canggih untuk menghadirkan konektivitas digital yang adaptif dan berbasis manusia.

Dengan fokus pada pengalaman, keamanan, dan kepercayaan digital, Indosat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pertumbuhan jangka panjang dan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui investasi berkelanjutan di infrastruktur digital, operasional berbasis data, dan inovasi berbasis AI.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi, bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, mengikuti Sosialisasi Transformasi Digital melalui Satelit Nasional Merah Putih di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas digital di Provinsi Jambi, khususnya untuk mengatasi blank spot di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat, termasuk Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, dan tim presales serta account manager Telkom.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsat memaparkan layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS).

Layanan ini memungkinkan koneksi cepat dan stabil tanpa batas kuota, hingga wilayah pelosok Provinsi Jambi.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di daerah yang belum terjangkau fiber optik maupun jaringan seluler. Teknologi satelit nasional memastikan konektivitas tetap hadir hingga wilayah terluar Jambi,” jelas GM Telkomsat, Widi Sulistyanto.

Selain Internet Merah Putih, sosialisasi juga menyoroti solusi Starlink Business Service (SBS) dan teknologi femtocell, yang dapat meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, pemanfaatan satelit nasional merupakan strategi penting dalam mempercepat transformasi digital.

“Masih banyak wilayah di Jambi yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan solusi dari Telkomsat, persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ungkap Ariansyah.

Konektivitas digital yang merata diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet.

Implementasi Satelit Nasional Merah Putih diharapkan segera terealisasi, sehingga transformasi digital Jambi dapat berjalan lebih cepat dan inklusif.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mempercepat terciptanya ekosistem digital inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi semakin memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang digital melalui kerja sama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi).

Penandatanganan Nota Kesepakatan Peningkatan Kapasitas SDM Komunikasi dan Digital dilakukan di Gedung Utama lantai 3 Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menandatangani nota kesepakatan bersama Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, Ph.D.

Langkah ini bertujuan menciptakan SDM unggul dan berdaya saing melalui pengembangan literasi digital, talenta digital, dan kepemimpinan digital, mencakup aparatur pemerintah, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengembangan SDM digital di Kota Jambi, baik untuk masyarakat maupun aparatur pemerintahan. Kami berharap kerja sama ini dapat mempercepat peningkatan kualitas SDM di bidang digital,” ujar Wali Kota Maulana.

Program pengembangan SDM digital menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi milenial, ibu pelaku UMKM, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jambi. Fokusnya meliputi literasi digital, penguatan kemampuan ASN digital, serta pembinaan talenta digital.

Sementara itu, Kepala BPSDM Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menyambut baik kerja sama ini.

“Kolaborasi ini akan memfokuskan pada pengembangan kapasitas SDM di bidang digital, komunikasi, telekomunikasi, dan teknologi informasi. Kami siap mendukung setiap upaya transformasi digital di Kota Jambi,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pejabat BPSDM Komdigi dan jajaran Pemkot Jambi, antara lain Sekretaris BPSDM Komdigi I Nyoman Adhiarna, Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Medan Christiany Juditha, Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komdigi Nusirwan, Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Said Mirza Pahlevi, serta Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Saleh Ridha beserta jajarannya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi pengembangan SDM yang tangguh, kreatif, dan adaptif terhadap era digital, mendukung transformasi Kota Jambi menuju smart city berbasis inovasi dan literasi digital.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan kebijakan baru terkait registrasi kartu SIM dengan penerapan prinsip mengenal pelanggan atau know your customer (KYC) yang lebih ketat.

Dalam aturan ini, pemerintah mewajibkan penggunaan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah serta membatasi jumlah nomor seluler yang dapat didaftarkan dalam satu identitas.

Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya kejahatan digital yang memanfaatkan nomor seluler tidak valid.

Berbagai tindak kriminal seperti penipuan daring, penyebaran spam, hingga penyalahgunaan data pribadi kerap melibatkan kartu SIM yang diregistrasi menggunakan identitas palsu atau disalahgunakan.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ke depan harus dilakukan secara lebih akurat dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi terkini.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan atau KYC yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan resmi, Jumat (23/1/2026).

Selain verifikasi biometrik, Komdigi juga menetapkan pembatasan jumlah kartu SIM yang dapat dimiliki oleh satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Aturan ini bertujuan untuk menutup celah praktik jual-beli kartu SIM ilegal yang selama ini menjadi sarana berbagai kejahatan digital.

Menurut Komdigi, pembatasan tersebut akan membantu menciptakan ekosistem layanan telekomunikasi yang lebih tertib dan aman, sekaligus memudahkan penelusuran jika terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan nomor seluler.

Penerapan kebijakan registrasi SIM berbasis KYC ketat ini akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan seluruh operator seluler di Indonesia.

Komdigi juga memastikan bahwa pelaksanaan aturan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi pelanggan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan keamanan ruang digital nasional serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Di era digital, data pribadi dan sistem elektronik semakin rentan diserang.

Belakangan ini, kasus kebocoran data dan serangan siber di Indonesia meningkat cukup signifikan, menimbulkan kekhawatiran bagi instansi pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat umum.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai masalah ini tidak semata-mata karena peretas canggih, melainkan kombinasi dari infrastruktur digital yang sudah usang dan kesalahan manusia dalam pengelolaan sistem.

Artinya, risiko terbesar sering kali muncul dari hal-hal sederhana yang diabaikan sehari-hari, seperti penggunaan kata sandi lemah atau pengaturan akses yang salah.

Berita ini merangkum penjelasan Komdigi mengenai penyebab kebocoran data, tren serangan siber, serta langkah-langkah yang harus dilakukan instansi dan perusahaan untuk melindungi sistem mereka di era digital.

Infrastruktur Digital yang Ketinggalan Zaman

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, banyak instansi masih menggunakan sistem teknologi lama yang rentan disusupi peretas.

Tanpa pembaruan rutin dan peningkatan kapasitas, sistem ini mudah menjadi target serangan.

Transformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keamanan data dan perlindungan informasi nasional.

Human Error: Titik Lemah yang Sering Diabaikan

Selain faktor teknis, kesalahan manusia menjadi penyebab utama kebocoran data.

Kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, kata sandi sederhana, hingga kelalaian pengaturan hak akses dapat membuka celah bagi peretas.

Alexander menekankan, teknologi canggih tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik dan kompetensi SDM yang memadai.

Sistem Kompleks dan Risiko Internal

Lembaga besar dengan anggaran teknologi tinggi pun tidak kebal dari kebocoran.

Semakin kompleks sistem, semakin besar risiko kesalahan konfigurasi atau penyalahgunaan akses internal.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola sistem dan mekanisme pengawasan menjadi sangat penting.

Tren Serangan Siber Terstruktur

Komdigi mencatat serangan siber kini semakin terencana.

Teknik seperti ransomware, phishing, dan manipulasi sosial menargetkan sektor strategis, bukan lagi serangan acak.

Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Peran UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Meningkatnya laporan kebocoran data menunjukkan kesadaran publik yang lebih baik.

Tantangan utama bukan pada regulasi, melainkan implementasi dan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Komdigi mendorong instansi untuk:

• Memperbarui sistem digital

• Memperketat manajemen akses

• Meningkatkan pelatihan keamanan siber bagi pegawai

Dengan kombinasi teknologi mutakhir dan SDM kompeten, risiko kebocoran data diharapkan bisa diminimalkan dan keamanan digital Indonesia lebih terjaga.(*_

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi meluncurkan integrasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK dengan Sistem Pendaftaran Efek secara Elektronik (SPEK) KSEI.

Integrasi ini bertujuan menyederhanakan proses pendaftaran produk investasi reksadana sekaligus meningkatkan kepastian layanan dan tata kelola pasar modal.

Peluncuran Sistem Terintegrasi Pendaftaran Produk Investasi OJK–KSEI dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi bersama Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Inarno menyampaikan bahwa integrasi SPRINT dan SPEK merupakan langkah strategis untuk membangun pasar modal yang modern, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan bagi industri maupun masyarakat.

Menurutnya, di tengah dinamika industri pasar modal yang terus berkembang, dibutuhkan sistem layanan yang terintegrasi guna mempercepat proses perizinan, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko.

Dengan sistem terintegrasi ini, proses pendaftaran produk investasi yang sebelumnya dilakukan secara terpisah kini dapat dijalankan secara lebih terpadu.

Hal tersebut memberikan kejelasan dan kepastian proses bagi pelaku industri, sekaligus memperkuat fondasi pengawasan OJK yang lebih responsif terhadap perkembangan pasar.

Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menilai integrasi SPRINT dan SPEK sebagai bagian dari akselerasi transformasi digital pendaftaran produk reksadana.

Ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan green economy di pasar modal Indonesia.

Melalui integrasi sistem, duplikasi penyampaian dokumen dapat diminimalkan, proses administrasi menjadi lebih efisien, serta integritas dan konsistensi data lebih terjaga.

Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan industri reksadana nasional.

Selain efisiensi, integrasi SPRINT dan SPEK juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kualitas data.

Data yang lebih akurat dan konsisten akan mendukung pengawasan yang lebih optimal serta penyediaan informasi publik yang andal bagi investor.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Keuangan Syariah, serta melakukan pengalihan pengawasan bank digital melalui pembentukan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital.

Kebijakan ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2026.

Langkah strategis tersebut diambil untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi nasional sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan melalui pola pengawasan yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan pembentukan departemen baru ini merupakan bentuk komitmen OJK dalam mendukung kebijakan pemerintah menjadikan UMKM sebagai salah satu program unggulan.

“Melalui penguatan akses pembiayaan UMKM yang inklusif, pengembangan ekosistem keuangan syariah lintas sektor, serta pengawasan bank digital berbasis ketahanan digital, OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi, stabilitas, dan perlindungan konsumen,” ujar Dian dalam acara peresmian di Jakarta, Jumat.

Penguatan Ekosistem UMKM dan Keuangan Syariah

Dian menjelaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi 99 persen dari total unit usaha dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.

Namun, hingga Oktober 2025, penyaluran kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM.

Regulasi ini mewajibkan bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) menyediakan skema pembiayaan yang inklusif dan terjangkau.

Selain itu, OJK juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) guna mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah agar berperan sebagai katalis dalam ekosistem halal dan keuangan sosial.

Departemen UMKM dan Keuangan Syariah nantinya bertugas menyinergikan program syariah nasional dan internasional untuk mendorong inovasi produk yang kompetitif dan sesuai prinsip syariah.

Transformasi dan Pengawasan Bank Digital

Di sisi lain, OJK merespons pesatnya transformasi perbankan digital, seiring proyeksi nilai ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai USD 360 miliar pada 2030.

Kondisi ini mendorong OJK membentuk direktorat khusus untuk pengawasan bank digital.

Menurut Dian, bank digital saat ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif kuat, dengan rasio permodalan (KPMM) di atas 30 persen serta margin bunga bersih (NIM) mencapai 2,5 kali lipat rata-rata perbankan konvensional.

Meski demikian, model bisnis bank digital memiliki karakteristik risiko tersendiri.

Ia menjelaskan terdapat dua model bisnis utama bank digital. Pertama, bank digital dengan stand alone business model yang beroperasi tanpa ekosistem distribusi besar.

Kedua, bank digital yang bersinergi dengan lembaga jasa keuangan lain atau perusahaan teknologi besar (BigTech) melalui kemitraan ekosistem, dengan target jangka panjang mencapai kemandirian intermediasi.

Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, OJK akan meningkatkan pengawasan individual bank digital lebih dari sekadar rasio keuangan.

Pengawasan mencakup kelancaran layanan perbankan digital, tata kelola dan profesionalisme pengurus bank, hubungan bank dengan nasabah, pemanfaatan media digital, serta ketahanan dan keamanan sistem terhadap serangan siber.

Fokus pengawasan tersebut meliputi:

• Keamanan siber, guna melindungi sistem perbankan dari ancaman digital.

• Manajemen risiko pihak ketiga, terutama ketergantungan pada penyedia teknologi seperti cloud dan payment gateway.

• Perlindungan data nasabah, untuk menjamin kerahasiaan informasi pribadi di tengah tingginya transaksi digital.

Pengalihan pengawasan ini diharapkan menciptakan standar pengawasan yang setara bagi seluruh bank, sekaligus tetap memberikan ruang inovasi bagi perbankan dalam bertransformasi menjadi bank digital penuh.(*)