JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, membuka ruang dialog publik terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Diskusi terbuka tersebut dijadwalkan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026 pukul 08.00 WIB, dengan melibatkan media, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Forum ini digelar sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap sistem pengelolaan sampah yang saat ini diterapkan Pemerintah Kota Jambi.

Maulana menyebut, diskusi tersebut diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

“Saya mengundang media, LSM, dan para akademisi untuk hadir. Apa yang belum sempurna akan kita perbaiki bersama.

Kebijakan pasti ada pro dan kontra, tetapi yang terpenting adalah perbaikannya,” ujar Maulana di Gedung Bapperida Kota Jambi, Rabu 10 Juni 2026.

Soroti Sistem TPS Lama yang Dinilai Tak Lagi Relevan

Dalam pemaparannya, Maulana menyoroti sistem Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang selama ini ditempatkan di pinggir jalan.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan kebijakan lama yang lahir saat jumlah penduduk Kota Jambi masih sekitar 400 ribu jiwa pada 2006.

Saat itu, terdapat sekitar 300 titik TPS yang dianggap mampu menampung kebutuhan pengelolaan sampah masyarakat.

Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi, ia menilai sistem tersebut sudah tidak lagi ideal.

“Dulu mungkin sesuai zamannya. Tapi sekarang kondisi sudah berubah. Penduduk bertambah, aktivitas meningkat, termasuk layanan daring dan distribusi barang. Sistem lama perlu dievaluasi,” katanya.

Ia juga menyinggung dampak lingkungan dari TPS terbuka, seperti potensi pencemaran air lindi yang dinilai masih menjadi persoalan di sejumlah titik.

TPS3R dan OPBM Jadi Sorotan

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya telah memperkenalkan konsep TPS3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak 2008 sebagai upaya pengelolaan sampah berbasis pemilahan dari sumber.

Namun, dari sejumlah fasilitas yang dibangun, saat ini hanya sekitar tujuh unit yang masih aktif beroperasi.

“Sejak 2008 kita dorong TPS3R, tapi yang bertahan hanya sekitar tujuh. Mengubah perilaku masyarakat memang tidak mudah,” ujarnya.

Saat ini, Pemkot Jambi juga menjalankan program Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang menurut Maulana merupakan pengembangan dari konsep TPS3R yang telah lebih dulu ada.

Namun, program tersebut sempat menuai sorotan publik, terutama terkait mekanisme iuran pengelolaan sampah di tingkat masyarakat yang dinilai sebagian pihak menimbulkan pro dan kontra.

Menanggapi hal itu, Maulana menegaskan bahwa sistem iuran bukan hal baru dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Kalau OPBM dianggap pungli karena ada iuran, maka TPS3R sejak dulu juga harus dianggap demikian. Padahal dana itu digunakan untuk operasional dan kembali ke masyarakat, bukan untuk pribadi,” tegasnya.

Polemik Pengadaan Bentor dan Gerakan Masyarakat

Maulana juga merespons kritik terkait pengadaan kendaraan roda tiga atau bentor dalam program pengelolaan sampah.

Ia menyebut bentor bukan barang baru, karena sebelumnya juga telah digunakan dalam berbagai program pemerintah.

Perbedaan saat ini, kata dia, terletak pada pola pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Bentor itu sudah lama ada. Yang kami ubah adalah konsep pengelolaannya menjadi berbasis masyarakat. Ini gerakan bersama, bukan hanya pemerintah,” jelasnya.

Ia juga membantah adanya tudingan keuntungan pribadi dalam pengadaan tersebut.

“Saya tidak pernah menerima keuntungan apa pun. Bahkan saya tidak mengenal pihak yang dituduhkan,” katanya.

Dorong Perubahan Perilaku Warga

Melalui forum diskusi publik yang akan digelar, Maulana berharap muncul masukan konstruktif dari berbagai pihak untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah.

“Pertanyaannya, mau sampai kapan kota ini dipenuhi sampah di pintu masuknya? Ini soal kesadaran bersama. Kita ingin Kota Jambi lebih bersih dan sehat,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kota Jambi mulai menuai berbagai keluhan dari masyarakat.

Sejumlah warga menilai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan sebagai pengganti TPS konvensional belum berjalan optimal dan masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Pemerintah Kota Jambi saat ini tengah menerapkan pola pengelolaan sampah berbasis Operator Pengumpulan Berbasis Masyarakat (OPBM) yang menjadi bagian dari Program Kampung Bahagia.

Sistem tersebut dirancang agar sampah rumah tangga dijemput langsung dari lingkungan warga tanpa harus menumpuk di TPS.

Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat mengaku masih kesulitan beradaptasi karena layanan pengangkutan sampah belum sepenuhnya tersedia di seluruh wilayah.

Seorang warga Kecamatan Jelutung yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku banyak warga masih bingung menentukan lokasi pembuangan sampah setelah TPS ditutup.

Menurutnya, masyarakat pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Akan tetapi, kesiapan layanan pengangkutan sampah dinilai harus menjadi prioritas sebelum seluruh TPS ditutup.

“Warga sebenarnya tidak keberatan jika harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Tetapi layanan yang diberikan juga harus berjalan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Selain persoalan layanan yang belum merata, warga juga mengkhawatirkan munculnya dampak lingkungan apabila pengangkutan sampah belum mampu menjangkau seluruh kawasan permukiman.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu sebagian masyarakat membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya seperti pinggir jalan, lahan kosong, maupun aliran sungai.

“Warga tentu membutuhkan solusi yang jelas. Kalau tidak ada tempat atau layanan yang tersedia, bukan tidak mungkin ada yang memilih membuang sampah sembarangan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memastikan seluruh infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal terlebih dahulu sebelum melakukan penutupan TPS secara menyeluruh.

Keluhan serupa juga datang dari warga di kawasan Kenali Asam.

Beberapa warga mengaku sudah bergabung dalam layanan OPBM, namun jadwal pengangkutan sampah dinilai belum konsisten.

Akibatnya, sampah rumah tangga terkadang menumpuk lebih lama dibandingkan sebelumnya.

“Kami sudah ikut layanan yang ada, tetapi pengangkutan belum selalu tepat waktu sehingga sampah kadang masih menumpuk,” ujar seorang warga.

Sementara itu, warga di kawasan Kenali Asam Bawah mengaku hingga kini belum memiliki layanan OPBM yang aktif di lingkungannya.

Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat masih kebingungan menentukan mekanisme pembuangan sampah setelah lokasi TPS yang biasa digunakan tidak lagi beroperasi.

“Dak adao OPBM, dari RT nya pun malah dak tau. Dak tau lah ini sampah, paling buang ke jalan,” singkatnya.

“Di wilayah kami belum ada layanan OPBM yang berjalan. Karena itu warga masih bertanya-tanya harus membuang sampah ke mana,” katanya.

Keluhan masyarakat muncul di tengah upaya Pemerintah Kota Jambi mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui OPBM.

Warga berharap pembentukan layanan pengangkutan sampah dapat segera menjangkau seluruh RT dan lingkungan permukiman sehingga kebijakan penutupan TPS tidak menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan kepastian jadwal pengangkutan, cakupan layanan yang merata.

Serta mekanisme pengelolaan sampah yang mudah diakses agar tujuan menciptakan Kota Jambi yang bersih dapat tercapai tanpa membebani warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus melakukan transformasi besar dalam tata kelola persampahan melalui program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Program tersebut mulai mendapat respons positif dari masyarakat, seiring penutupan sejumlah Tempat Penampungan Sampah (TPS) sementara yang selama ini berada di pinggir jalan protokol Kota Jambi.

Pada Sabtu pagi (23/5/2026), Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M turun langsung melakukan pembongkaran sekaligus penutupan TPS di kawasan Kelurahan Handil Jaya, Simpang Rimbo, dan Sungai Putri.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk mengatasi persoalan sampah dari hulu hingga hilir demi mewujudkan Kota Jambi yang bersih, sehat, dan nyaman.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, keberadaan TPS yang meluber hingga ke badan jalan tidak hanya merusak keindahan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.

“TPS yang meluber sampai ke jalan tentu mengganggu estetika kota dan bisa menimbulkan penyakit. Karena itu kita mulai tutup secara permanen,” ujar Maulana.

Menurutnya, pola lama pengelolaan sampah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dan volume sampah setiap tahunnya.

Ia menyebut kawasan protokol harus bersih dan tertata sehingga bekas lokasi TPS nantinya akan diubah menjadi ruang publik yang lebih bermanfaat, seperti taman atau fasilitas umum lainnya.

Melalui program OPBM, sistem pengelolaan sampah akan dilakukan berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Sampah rumah tangga nantinya dijemput langsung menggunakan bentor untuk dibawa ke depo sampah, TPS 3R, maupun bank sampah.

“Kita ingin mengubah pola pikir masyarakat. Sampah bukan sekadar dibuang, tetapi harus dikelola dan memiliki nilai manfaat,” jelasnya.

Maulana menambahkan, tahap selanjutnya adalah penerapan pemilahan sampah organik dan non-organik agar sampah memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

“Sampah yang bernilai ekonomi akan dipilah. Kalau gerakan ini berjalan baik, Kota Jambi akan menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan modern,” katanya.

Ia juga menargetkan ke depan biaya pengangkutan sampah rumah tangga bisa lebih ringan bahkan gratis apabila sistem pemilahan sampah berjalan optimal.

Menurutnya, keberhasilan program OPBM membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat karena persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.

Sementara itu, Ketua Forum RT Kelurahan Simpang Rimbo, Aslimanto, menyatakan dukungannya terhadap program pengelolaan sampah berbasis masyarakat tersebut.

“Kami siap mendukung program Bersih dalam Kota Jambi Bahagia dan menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini di Kelurahan Simpang Rimbo telah tersedia tiga unit bentor yang melayani pengangkutan sampah dari rumah ke rumah.

Hal senada disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Sungai Putri, Saman, yang menilai penutupan TPS akan membuat lingkungan lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kami bersama para Ketua RT berkomitmen tidak ada lagi sampah berserakan di pinggir jalan,” katanya.

Menurutnya, biaya operasional bentor di wilayah tersebut merupakan hasil musyawarah warga tanpa campur tangan pemerintah.

“Kami sepakat iuran Rp25 ribu per rumah untuk mendukung operasional bentor dan petugas sampah. Ini murni kesepakatan warga,” jelasnya.

Transformasi pengelolaan sampah berbasis OPBM ini menjadi langkah nyata Pemkot Jambi dalam membangun budaya hidup bersih sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi memulai penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), termasuk TPS liar di pinggir jalan, sebagai bagian dari transformasi besar sistem pengelolaan sampah.

Penutupan simbolis dilakukan di kawasan Simpang Royal Jelutong, Jumat  1 Mei 2026, yang menjadi titik awal penerapan sistem Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar penertiban, tetapi perubahan menyeluruh dalam cara pengelolaan sampah di Kota Jambi.

“TPS sudah tidak lagi mampu menampung sampah seiring pertumbuhan penduduk. Maka kita ubah sistemnya. Sampah tidak lagi dibuang ke TPS, tapi dijemput langsung dari rumah,” tegasnya.

Pemkot Jambi akan menutup TPS secara bertahap di seluruh wilayah, termasuk titik-titik pembuangan liar yang selama ini menjadi masalah lingkungan.

Sebagai gantinya, melalui sistem OPBM, sampah akan diangkut langsung dari rumah warga menggunakan armada bentor yang disiapkan melalui program Kampung Bahagia.

Di Kecamatan Jelutung saja, sekitar 1.200 rumah sudah mulai terlayani dalam sistem baru ini.

“Sampah dari rumah akan dikumpulkan dan dibawa ke depo transfer, bukan lagi ke TPS pinggir jalan,” jelas Maulana.

Selain menutup TPS, Pemkot Jambi juga memperkuat fungsi depo transfer sebagai bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah yang lebih modern dan terintegrasi.

Wali Kota bersama Wakil Wali Kota, Diza Hazra Aljosha, bahkan turun langsung meninjau sejumlah depo di kawasan Pasar Mama, Mayang, hingga Pasir Putih belum lama ini, untuk memastikan kesiapan fasilitas.

Langkah ini dilakukan agar sistem pengangkutan dan pengolahan sampah berjalan lebih efektif dan efisien.

Maulana menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Ia mengajak warga untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dan mulai beradaptasi dengan sistem baru.

“Setiap kita adalah pejuang kebersihan. Sampah adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Dengan sistem yang lebih terstruktur dan dukungan fasilitas yang memadai, Pemkot Jambi optimistis persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Jambi masih menjadi perhatian serius.

Hingga kini, tumpukan sampah masih ditemukan di sejumlah titik, terutama di pinggir jalan, akibat keterbatasan armada pengangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pemerintah Kota Jambi berencana menambah jumlah armada pengangkut guna mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dan mencegah penumpukan yang merusak estetika kota.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, MKM, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menjajaki peluang mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat untuk pengadaan dump truck tambahan.

“Kami akui masih ada keterbatasan armada. Karena itu, kami sedang mencari sumber pembiayaan agar bisa menambah kendaraan pengangkut,” ujar Maulana.

Namun, menurut Maulana, permasalahan sampah tidak hanya soal armada.

Salah satu kendala lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah yang sudah ditetapkan.

Saat ini, warga diminta untuk membuang sampah pada pukul 18.00 hingga 06.00 WIB.

Sayangnya, masih banyak yang membuang sampah di luar jam tersebut, sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.

“Kalau masyarakat taat waktu buang sampah, petugas kita bisa lebih maksimal bekerja. Penumpukan di TPS bisa dicegah,” tambah Maulana.

Pemerintah berharap permasalahan sampah ini bisa segera dituntaskan agar Kota Jambi menjadi kota yang bersih, nyaman, dan sehat bagi seluruh warganya.(*)