DEPOK, SEPUCUKJAMBI.ID – Inovasi pengelolaan sampah yang dikembangkan Pemerintah Kota Jambi mendapat panggung di forum internasional.

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. mempresentasikan strategi pembiayaan dan tata kelola persampahan Kota Jambi dalam kegiatan City to City Learning and Innovation Lab: Waste Management, yang digelar di Kota Depok, 28–29 Juli 2026.

Forum yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi lingkungan dari kawasan Asia Pasifik untuk bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Maulana mengangkat materi bertajuk “Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Sumber Daya untuk Pengelolaan Sampah”.

Ia menjelaskan bahwa Kota Jambi tengah melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah agar tidak lagi berorientasi pada pembuangan, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), sebuah sistem yang mengedepankan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya, dilanjutkan dengan pemilahan sebelum diproses lebih lanjut.

“Melalui OPBM, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan, tetapi juga pada pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi,” ujar Maulana, Selasa 28 Juli 2026.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas, hingga program pemberdayaan masyarakat seperti Kampung Bahagia.

Pemkot Jambi juga menggandeng sektor swasta untuk mengolah sampah yang telah dipilah menjadi produk bernilai ekonomi, seperti kompos dan briket.

Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Di sisi lain, Maulana mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait peningkatan infrastruktur dan perubahan perilaku masyarakat dalam membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Sebagai penguatan sistem, Pemerintah Kota Jambi saat ini juga membangun pusat daur ulang (recycling center) di setiap kecamatan.

Fasilitas tersebut akan menjadi pusat pengolahan sampah yang masih memiliki nilai guna, sementara sampah residu akan dikirim ke TPA Talang Gulo untuk diproses lebih lanjut.

“Target kami adalah membangun tata kelola persampahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Dengan OPBM dan pusat daur ulang di setiap kecamatan, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat terus ditekan, lingkungan menjadi lebih bersih, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah,” tegasnya.

Maulana menilai forum internasional tersebut menjadi kesempatan penting untuk berbagi praktik terbaik sekaligus mempelajari berbagai inovasi pengelolaan sampah dari kota-kota lain di kawasan Asia Pasifik.

“Kegiatan ini menjadi sharing session yang sangat baik. Alhamdulillah, apa yang kami paparkan mendapat respons positif dari para peserta,” ujarnya.

Forum City to City Learning and Innovation Lab: Waste Management diikuti sejumlah kepala daerah, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, akademisi, hingga praktisi lingkungan yang membahas strategi kolaboratif dalam membangun sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih modern dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi menegaskan kebijakan penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) merupakan bagian dari upaya reformasi sistem pengelolaan sampah yang selama ini dinilai tidak lagi efektif menghadapi peningkatan volume sampah perkotaan.

Penjelasan itu disampaikan Sekretaris DLH Kota Jambi, Pahlewi, saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Jambi dan perwakilan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi, Selasa 9 Juni 2026.

Menurut Pahlewi, selama bertahun-tahun banyak TPS mengalami kelebihan kapasitas sehingga memicu penumpukan sampah, menurunkan kualitas lingkungan, hingga memunculkan titik-titik pembuangan liar di berbagai lokasi.

“Kami ingin mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini bertumpu pada TPS menjadi pengelolaan dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Sampah diangkut langsung menuju depo atau titik pengumpulan yang telah disiapkan sebelum dibawa ke TPA,” ujarnya.

DLH menjelaskan, sistem baru tersebut dijalankan melalui Operator Pengumpulan Berbasis Masyarakat (OPBM) yang dibentuk di tingkat lingkungan.

Melalui pola ini, sampah tidak lagi menumpuk di TPS terbuka, melainkan dijemput langsung dari rumah warga menggunakan armada pengangkut yang dikelola masyarakat.

Pahlewi menyebut hingga saat ini puluhan unit OPBM telah terbentuk di berbagai wilayah Kota Jambi.

“Dari OPBM yang sudah terbentuk, sebagian telah aktif beroperasi dan terus diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak lingkungan permukiman,” katanya.

Ia menegaskan penutupan TPS tidak dilakukan secara serentak, melainkan bertahap sesuai kesiapan wilayah yang telah memiliki layanan pengangkutan sampah berbasis masyarakat.

Meski demikian, implementasi sistem baru masih memunculkan sejumlah keluhan dari masyarakat.

Dalam forum tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruq mengingatkan agar perubahan sistem tidak menimbulkan kesulitan bagi warga.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan seluruh wilayah memperoleh pelayanan yang sama sebelum seluruh TPS ditutup.

“DPRD mendukung upaya perbaikan sistem pengelolaan sampah. Namun pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau keresahan,” ujar Umar Faruq.

Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar warga memahami mekanisme pengelolaan sampah yang baru.

Sementara itu, perwakilan GERAM Jambi, Abdullah Az, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Menurutnya, masih ada warga yang mengeluhkan belum meratanya layanan pengangkutan sampah setelah TPS di lingkungan mereka ditutup.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan besaran iuran pengangkutan sampah yang dinilai berbeda-beda di setiap wilayah RT.

“Kami meminta pemerintah memastikan seluruh fasilitas pendukung berjalan maksimal agar masyarakat tidak kesulitan dalam mengelola sampah rumah tangga,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, DLH Kota Jambi memastikan evaluasi akan terus dilakukan selama masa transisi sistem pengelolaan sampah berlangsung.

Pemerintah juga berkomitmen mempercepat pembentukan dan penguatan OPBM di berbagai wilayah agar pelayanan semakin merata.

DLH berharap sistem baru ini tidak hanya mampu mengurangi penumpukan sampah di TPS, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan semakin luasnya jangkauan OPBM, Pemerintah Kota Jambi menargetkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai melakukan transformasi besar dalam sistem pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Jambi Timur

. Salah satu langkah awalnya ditandai dengan peninjauan sekaligus penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di depan Pasar Talang Banjar oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Kamis (21/5).

Di balik penutupan tersebut, Pemkot Jambi tengah menyiapkan konsep baru pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan pengolahan sementara.

Bekas area pasar lama Talang Banjar akan dijadikan transfer depo sementara sekaligus lokasi percontohan pengolahan sampah modern di Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyebut Jambi Timur menjadi salah satu wilayah dengan produksi sampah terbesar di kota tersebut.

Setiap harinya, sedikitnya 14 truk fuso sampah diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

“Jambi Timur ini produksinya sangat besar, sementara kita belum punya transfer depo permanen. Jadi selama ini semua langsung dibawa ke Talang Gulo,” ujar Maulana.

Menurutnya, sistem baru yang akan diterapkan tidak lagi sekadar menampung sampah, melainkan melakukan pemilahan sejak awal.

Sampah organik dan non-organik akan dipisahkan sebelum residunya dikirim ke TPA akhir.

“Di sini nanti ada pemilahan organik dan non-organik. Bekas ruangan pasar lama akan dimanfaatkan untuk pengolahan sementara. Jadi bukan sekadar TPS,” jelasnya.

Pemkot Jambi sebenarnya telah menyiapkan lokasi transfer depo permanen di kawasan dekat Pertamina. Namun, pembangunan fasilitas tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran.

Karena itu, kawasan Talang Banjar dipilih sebagai solusi sementara untuk mengatasi kebutuhan pengelolaan sampah di Jambi Timur, terlebih beberapa TPS lain seperti di Tanjung Sari dan Pasar 46 juga akan ditutup secara bertahap.

Menariknya, penataan kawasan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat. Maulana menyebut ada peran aktif warga dan tokoh masyarakat yang turut mendukung penataan secara swadaya.

“Ada inisiatif dari Ketua LPM dan masyarakat di sini. Nantinya area ini akan ditutup menggunakan seng secara gotong royong,” katanya.

Selain itu, alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum juga akan diturunkan untuk membantu penataan lokasi, serta penambahan armada pengangkut sampah guna mempercepat proses pengangkutan.

Maulana menegaskan penutupan TPS dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Penutupan hanya dilakukan jika program Operasi Pengelolaan Berbasis Masyarakat (OPBM) telah berjalan minimal 80 persen di wilayah terkait.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif dalam sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan, seperti bank sampah dan kelompok pengelola sampah di tingkat RT.

“Jangan pasif lagi. Masyarakat harus aktif mencari informasi ke RT, ikut bank sampah, TPS 3R, atau kelompok pengelola yang sudah berjalan,” tegasnya.

Selain itu, Pemkot Jambi juga telah memetakan armada bentor pengangkut sampah untuk mendukung penutupan TPS liar dan titik penumpukan sampah di berbagai wilayah kota.

Dengan langkah ini, Pemkot Jambi berharap sistem pengelolaan sampah di Jambi Timur tidak lagi bergantung pada pola lama, melainkan bertransformasi menjadi sistem modern berbasis pemilahan, lingkungan, dan partisipasi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus melakukan transformasi besar dalam pengelolaan persampahan dengan meluncurkan armada pengangkut sampah berbasis digital yang resmi dioperasikan pada Senin (18/5/2026) di halaman Kantor Wali Kota Jambi.

Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, usai pelaksanaan upacara HUT ke-80 Pemkot Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Batuah ke-625.

Program ini menjadi bagian dari penguatan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini terus dipercepat implementasinya di Kota Jambi.

Sebanyak 20 unit armada pengangkut sampah berbasis digital direncanakan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.

Armada tersebut akan melayani pengangkutan sampah dari 7 depo transfer menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Wali Kota Maulana mengatakan, pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang modern dan berbasis teknologi untuk menjawab tantangan kebersihan kota yang semakin kompleks.

“Armada ini bertugas mengangkut sampah dari depo transfer ke TPA Talang Gulo. Satu armada mampu mengangkut sekitar 500 ton per hari dan didukung arm roll yang ada,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, sistem digital yang diterapkan memungkinkan pemerintah memantau pergerakan armada secara langsung (real time), sehingga operasional lebih terkontrol dan efisien.

Bahkan, sistem tersebut dilengkapi fitur keamanan yang dapat menghentikan kendaraan dari jarak jauh apabila keluar jalur operasional yang telah ditentukan.

“Jika kendaraan keluar jalur atau keluar kota, bisa langsung kita matikan dari sistem. Selain itu, armada ini juga dilengkapi penampungan air limbah agar tidak mencemari jalan,” tambahnya.

Selain armada digital, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga melalui program Kampung Bahagia dengan pengadaan kendaraan bentor.

Sebanyak 150 unit bentor telah dioperasikan untuk mengangkut sampah dari rumah warga menuju depo transfer sebelum dibawa ke TPA Talang Gulo.

Menurut Maulana, sampah di depo transfer tidak boleh menumpuk dan harus langsung diangkut pada hari yang sama untuk mencegah penumpukan dan pencemaran lingkungan.

“Tidak boleh ada sampah menginap di depo. Semua harus langsung diangkut ke TPA pada hari yang sama,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah di TPS liar atau sembarang tempat, terutama di jalan protokol maupun kawasan pemukiman.

“Tidak boleh ada TPS liar lagi. Masyarakat harus lebih sadar dan memanfaatkan sistem OPBM agar pengelolaan sampah lebih tertib,” katanya.

Transformasi sistem persampahan berbasis digital ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kota Jambi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat transformasi pengelolaan sampah dengan mengandalkan sistem Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Langkah ini ditinjau langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha saat meninjau lokasi rencana pembangunan transfer depo di Kecamatan Telanaipura, Rabu (22/04/2026).

Lokasi yang berada di kawasan kantor kecamatan tersebut disiapkan sebagai pusat transit sampah dari tingkat RT sebelum dipilah lebih lanjut.

Dalam rencana pengembangannya, transfer depo di Telanaipura akan difungsikan sebagai tempat penampungan sementara sekaligus fasilitas pemilahan awal sampah rumah tangga.

Sampah dari lingkungan RT nantinya akan diangkut menggunakan kendaraan bentor sebelum masuk ke depo.

Pemerintah Kota Jambi juga menyiapkan peningkatan infrastruktur, termasuk perbaikan pagar dan penataan area operasional agar sistem pengelolaan sampah lebih optimal dan tertata.

Wali Kota Jambi menegaskan bahwa keberhasilan OPBM sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat melalui program Kampung Bahagia.

Para ketua RT akan menjadi ujung tombak dalam memastikan pengumpulan sampah berjalan sesuai mekanisme.

Setelah sistem berjalan penuh, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemilahan lanjutan di depo sebelum sampah dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Pemerintah Kota Jambi menargetkan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk mendorong budaya tidak membuang sampah sembarangan.

Selain edukasi, Pemkot juga menyiapkan langkah tegas berupa penegakan peraturan daerah bagi warga yang tidak mengikuti sistem OPBM setelah diberlakukan secara menyeluruh.

“Yang dibangun bukan hanya fasilitas, tetapi sistem pengelolaan yang disiplin karena sampah selalu dihasilkan setiap hari,” demikian garis besar kebijakan yang disampaikan pemerintah kota.

Selain sektor rumah tangga, Pemkot Jambi juga tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur pengelolaan sampah bagi pelaku usaha, termasuk pusat perbelanjaan dan mal.

Nantinya, pelaku usaha diwajibkan bekerja sama langsung dengan pengelolaan resmi di TPA Talang Gulo yang telah berstatus BLUD, sehingga sistem pengelolaan menjadi lebih terintegrasi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, saat ini terdapat empat depo sampah aktif di Kota Jambi yang akan direvitalisasi.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan empat depo tambahan untuk mendukung efektivitas sistem OPBM di seluruh wilayah kota.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di lokasi tersebut, Sabtu (11/4/2026).

Al Haris menyebut rencana pembangunan PSEL menjadi kabar positif bagi masyarakat Jambi sekaligus langkah strategis dalam menyelesaikan persoalan sampah secara berkelanjutan.

“Ini kabar baik bagi masyarakat Jambi. Insyaallah kita akan memiliki fasilitas waste to energy di Talang Gulo sebagai solusi jangka panjang pengelolaan sampah,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi siap memberikan dukungan penuh terhadap percepatan realisasi proyek tersebut, termasuk dalam hal koordinasi lintas sektor.

Menurut Al Haris, kehadiran PSEL tidak hanya akan mengurangi beban sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi pengelolaan TPA Talang Gulo yang dinilai sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia, terutama dari sisi desain dan operasional.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan pengelolaan sampah dari hulu masih menjadi tantangan utama, khususnya dalam hal pemilahan sampah dari sumber.

Dengan produksi sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, Jambi dinilai memiliki peluang besar meraih penghargaan Adipura pada 2026 jika pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih optimal dari hulu hingga hilir.

Menteri juga menegaskan bahwa Jambi termasuk dalam daftar prioritas nasional pembangunan PSEL yang akan segera dilelang, dengan waktu pembangunan hingga operasional diperkirakan sekitar tiga tahun.

Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program “Kampung Bahagia”.

Program tersebut mendorong keterlibatan warga hingga tingkat RT, termasuk sistem pengangkutan sampah dari rumah ke rumah guna memastikan tidak ada lagi pembuangan sampah sembarangan.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, Gubernur Al Haris optimistis Jambi mampu menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern berbasis energi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui program berbasis masyarakat yang terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup RI ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo, Sabtu (11/4/2026).

Maulana menyebut, Pemkot Jambi saat ini tengah menggerakkan program “Kampung Bahagia” sebagai strategi utama dalam mengubah pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Program ini melibatkan warga hingga tingkat RT dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah langsung dari rumah ke rumah.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan, dibakar, atau masuk ke sungai. Semua harus dikelola dengan sistem yang jelas dan terkontrol,” tegas Maulana.

Ia menjelaskan, sistem pengangkutan sampah juga diperkuat dengan penggunaan kendaraan bentor yang dikelola masyarakat, sehingga proses pengangkutan menjadi lebih efektif dan berbasis komunitas.

Selain itu, Pemkot Jambi juga mulai menertibkan titik-titik pembuangan sampah liar serta menerapkan sanksi tegas sesuai aturan daerah bagi pelanggar.

Maulana menegaskan bahwa penguatan pengelolaan sampah di tingkat hulu menjadi kunci utama dalam mendukung kesiapan Jambi menuju sistem pengolahan sampah modern berbasis energi.

“Kita tidak bisa hanya fokus di hilir. Hulu harus kuat. Ini yang sedang kita benahi secara bertahap,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi, khususnya di TPA Talang Gulo yang dinilai sudah memiliki desain dan operasional yang baik.

Menteri LH juga menegaskan bahwa Jambi termasuk dalam 33 kawasan prioritas nasional untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yang akan segera dilelang dan direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan.

Gubernur Jambi, Al Haris, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan PSEL di daerah tersebut sebagai bagian dari solusi jangka panjang penanganan sampah.

Dengan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota, Wali Kota Maulana optimistis Jambi dapat menjadi salah satu kota percontohan nasional dalam pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi terhadap pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Jambi, Sabtu (11/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Hanif menyebut TPA Talang Gulo sebagai salah satu lokasi pengelolaan sampah terbaik di Indonesia, terutama dari sisi desain dan operasional yang dinilai sudah cukup maju dibandingkan daerah lain.

“Saya sudah melihat banyak TPA di berbagai daerah, dan Jambi ini termasuk yang terbaik. Dari sisi pengelolaan hilirnya sudah sangat baik, meski tetap perlu peningkatan di beberapa aspek,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti bahwa tantangan terbesar masih berada pada pengelolaan sampah dari hulu, khususnya dalam hal pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Dengan volume sampah yang mencapai sekitar 600 ton per hari, Jambi dinilai memiliki peluang besar untuk meraih penghargaan Adipura pada 2026, asalkan sistem pengelolaan dari hulu dapat diperkuat secara konsisten.

Selain itu, Hanif juga memastikan bahwa Kota Jambi masuk dalam prioritas nasional pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

Proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat dalam mengubah sampah menjadi sumber energi.

“Jambi termasuk dalam daftar wilayah yang akan segera dilelang proyek PSEL. Kesiapan lahannya sangat baik dan ini menjadi keunggulan tersendiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pembangunan hingga operasional PSEL diperkirakan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu harus tetap berjalan tanpa menunggu proyek selesai.

Lebih lanjut, Menteri LH juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan penghentian praktik open dumping secara nasional pada 2026.

Jika tidak dipatuhi, akan ada sanksi tegas yang diberlakukan setelah batas waktu tersebut.

“Intinya ada pada pemilahan. Jika sampah dipilah, maka memiliki nilai ekonomi. Jika tidak, akan menjadi persoalan besar,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif didampingi Gubernur Jambi, Al Haris, dan Wali Kota Jambi, Maulana.

Gubernur Al Haris menyambut positif rencana pembangunan PSEL di Jambi dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan realisasinya.

“Ini kabar baik bagi Jambi. Kita siap mendukung penuh agar program ini segera terwujud,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi saat ini terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu melalui berbagai program berbasis masyarakat.

Salah satunya melalui program Kampung Bahagia yang mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah secara langsung, termasuk sistem pengangkutan dari rumah ke rumah.

“Kami ingin tidak ada lagi sampah yang dibuang sembarangan. Semua harus terkelola dengan baik dan memiliki sistem yang jelas,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, Jambi optimistis mampu menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah modern sekaligus pengembangan energi berbasis limbah di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Sri Purwaningsih, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL).

Bahkan, Kota Jambi kini masuk dalam 10 daerah prioritas nasional untuk peluncuran program tersebut.

Sri Purwaningsih menyampaikan, kunjungan pemerintah pusat ke Jambi dilakukan untuk memastikan kesiapan proyek secara langsung di lapangan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

“Kami dari pemerintah pusat berkunjung ke Kota Jambi untuk verifikasi lapangan dalam menilai kesiapan proyek PSEL. Seluruh tim mendukung dan mempersiapkan secara administratif terkait program ini,” ujar Sri, yang juga pernah menjabat sebagai Pj Walikota Jambi ini.

Ia mengungkapkan, awalnya Kota Jambi tidak termasuk dalam prioritas utama.

Namun, berkat percepatan persiapan yang dilakukan pemerintah daerah, posisi Jambi melonjak signifikan hingga masuk dalam prioritas Danantara untuk gelombang pertama.

“Kota Jambi awalnya berada di urutan belakang, tetapi kesiapannya melaju pesat hingga masuk 10 daerah prioritas launching. Ini berkat kerja keras pemerintah kota dan dukungan DPRD Kota Jambi,” jelasnya.

Sri menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki peran penting dalam memastikan kesiapan objek proyek, termasuk ketersediaan bahan baku sampah.

Saat ini, produksi sampah Kota Jambi masih sekitar 450 ton per hari, sementara kebutuhan operasional PSEL mencapai 1.000 ton per hari.

Untuk itu, Pemkot Jambi menjalin kerja sama dengan daerah sekitar.

“Karena kapasitas sampah belum mencukupi, Kota Jambi bekerja sama dengan Muaro Jambi untuk memenuhi kuota. Ini terbuka luas bagi daerah lain untuk ikut bergabung,” katanya.

Ia juga mendorong konsep aglomerasi antar daerah dalam pengelolaan sampah, terutama bagi wilayah yang berdekatan seperti Batang Hari dan Muaro Jambi.

“Daerah sekitar seperti Batang Hari dan Muaro Jambi kami harap ikut dalam program ini. Dengan begitu, wilayahnya bisa lebih bersih tanpa harus bersusah payah, karena terintegrasi melalui PSEL,” tambahnya.

Proyek PSEL di Kota Jambi sendiri akan dikembangkan di kawasan TPA Talang Gulo sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus penghasil energi listrik ramah lingkungan.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas daerah, proyek ini diharapkan mampu menjadi model pengelolaan sampah modern di Indonesia.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Director Project and Stakeholder Management Danantara, Maulana Muhammad, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di Kota Jambi.

Proyek ini bahkan ditargetkan segera masuk tahap lelang pada April hingga Mei 2026 dan dilanjutkan groundbreaking pada tahun yang sama.

Maulana menyampaikan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kesiapan Pemerintah Kota Jambi sudah sangat baik, terutama dari sisi penyediaan lahan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

“Bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota Jambi, Ketua DPRD Kota Jambi, dan pihak terkait lainnya, kami melihat Pemkot Jambi sudah cukup baik menyiapkan lahan. Bahkan dari hasil di lapangan, tersedia lebih dari 5 hektare yang kami butuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, proyek ini akan dibangun sebagai fasilitas waste to energy berskala besar dengan kapasitas pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari.

Selain pembangkit listrik, proyek ini juga akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung.

“Selain pembangkit listrik, akan dibangun juga fasilitas lain seperti pabrik FABA (Fly Ash dan Bottom Ash) serta zona hijau di kawasan tersebut,” jelas Maulana.

Menurutnya, Kota Jambi telah masuk dalam kategori daerah prioritas nasional, sehingga percepatan pembangunan menjadi fokus utama.

Danantara pun berkomitmen untuk mendukung penuh realisasi proyek ini.

“Kami berharap bisa bergerak cepat. Kota Jambi menjadi salah satu prioritas, lelang direncanakan April hingga Mei, lalu groundbreaking tahun ini, dan ditargetkan operasional paling lambat tahun 2028,” tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi sebelumnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar proyek, termasuk dukungan lahan seluas 21 hektare di kawasan TPA Talang Gulo.

Meski demikian, tantangan utama masih pada pemenuhan bahan baku sampah. Saat ini produksi sampah Kota Jambi baru sekitar 450 ton per hari.

Sehingga perlu kerja sama dengan daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan operasional PSEL.

Dengan dukungan Danantara dan sinergi pemerintah daerah, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan bagi masyarakat.(*)