BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Bupati Merangin, A. Khafidh, hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026, kegiatan yang digelar dalam rangka pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Acara berlangsung khidmat di Lapangan Apel Polres Merangin pada Kamis (12/03).

Apel ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Perhubungan, Kasat Pol PP, Kepala BPBD, Kadis Parpora, Kadis DKUKMPP, dan Kadis Damkar, menandai sinergi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Lebaran.

Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah, menekankan bahwa Operasi Ketupat 2026 menjadi langkah penting untuk memastikan stabilitas keamanan di wilayah hukum Merangin.

“Operasi ini bertujuan menjaga keamanan, kenyamanan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Harapannya, seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dapat berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif,” ujar AKBP Kiki Firmansyah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati A. Khafidh menekankan pentingnya kelancaran arus lalu lintas, khususnya terkait kendaraan angkutan batu bara.

Sesuai instruksi Gubernur, ia mengingatkan agar operasional kendaraan tersebut dibatasi selama masa Lebaran.

“Kendaraan batu bara yang mengarah ke Padang dan Dumai, khususnya, tidak boleh berjalan mulai tanggal 11 hingga 29 Maret 2026,” tegas A. Khafidh.

Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan apresiasi tinggi kepada Polres Merangin dan jajarannya atas kesiapsiagaan dalam pengamanan Operasi Ketupat.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan bagi pihak yang melanggar aturan.

“Bapak Kapolres tadi juga sudah menyampaikan kepada anggotanya untuk siap siaga. Apabila ada yang menyalahi ketentuan operasional batu bara, akan ditindak secara tegas,” pungkas A. Khafidh.

Operasi Ketupat 2026 di Merangin diharapkan dapat menciptakan suasana Lebaran yang aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat serta pelaku usaha di wilayah tersebut.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan aparat kepolisian wajib menembak perusuh yang mencoba menerobos markas polisi. Instruksi ini disampaikan melalui video conference yang belakangan viral di media sosial.

nstruksi keras datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam sebuah video conference bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk menembak perusuh yang berusaha masuk ke markas polisi maupun asrama kepolisian.

“Terapkan aturan itu. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak itu,” ujar Kapolri dalam rekaman yang tersebar di media sosial X @pandai\besi\. Video tersebut segera viral dan menuai banyak tanggapan.

Instruksi tegas itu bukan tanpa alasan. Belakangan ini, sejumlah massa dilaporkan melakukan aksi anarkis di beberapa wilayah Jakarta. Bahkan, pada Sabtu malam (30/8/2025), kerumunan kembali mendatangi markas polisi. Aparat yang berjaga terpaksa mengambil tindakan represif dengan menembakkan peluru untuk memukul mundur massa. Rekaman yang beredar menunjukkan ada beberapa orang terluka, meski belum diketahui apakah luka tersebut akibat peluru karet atau peluru tajam.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengonfirmasi instruksi Kapolri tersebut. Ia menegaskan bahwa perusuh yang menerobos markas polisi harus ditindak tegas dan terukur demi menjaga kehormatan institusi Polri.

“Markas kepolisian adalah representasi negara kita. Kalau Polri runtuh, maka negara juga akan runtuh. Karena itu, siapa pun yang mencoba menyerang harus segera dihentikan,” kata Dedi, Minggu dini hari (31/8/2025).

Dedi menambahkan, meski tindakan tegas diberlakukan, polisi tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas. Namun, ia menegaskan tidak ada kompromi jika keselamatan markas dan anggota Polri terancam.

“Mari kita jaga persatuan, kesatuan, dan kedamaian bangsa. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang ingin merusak Mako Polri,” tegasnya.

Instruksi Kapolri untuk menembak perusuh yang terobos markas polisi menunjukkan bahwa Polri tidak main-main dalam menghadapi ancaman terhadap institusinya. Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa keamanan nasional dan kewibawaan negara harus ditempatkan di atas segalanya. (*)