Dari Dokter ke Wali Kota, Maulana Inspirasi Mahasiswa FKUB UB

MALANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menjadi sosok inspiratif dalam peringatan Puncak Dies Natalis ke-52 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

Berlatar belakang sebagai dokter sekaligus kepala daerah, Maulana didapuk sebagai narasumber dalam talkshow yang digelar di Gedung Samantha Krida Universitas Brawijaya, Kota Malang, Minggu (11/1/2026).

Acara tersebut mengusung tema “Dari FKUB untuk Indonesia: Mendidik Generasi Tenaga Kesehatan Inovatif Menuju Indonesia Sehat.”

Wali Kota Jambi hadir sebagai narasumber bersama dr. Gamal Albinsaid, M.Biomed (Anggota DPR RI Komisi IX) dan Prof. dr. Mohammad Saifur Rohman, Sp.JP(K), Ph.D (Wakil Dekan I FKUB). Diskusi mengangkat topik Peran Alumni FKUB dalam Penguatan Kebijakan, Pendidikan, dan Pelayanan Kesehatan.

Momentum Dies Natalis ke-52 ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen FKUB dalam berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan nasional, melalui pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta penguatan peran alumni dalam membangun kampus berdampak.

Sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya angkatan 1994, kehadiran Maulana dinilai sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pengembangan institusi secara berkelanjutan.

Sekaligus menginspirasi civitas academica untuk berperan aktif bagi bangsa dan negara.

Dalam paparannya, Maulana menekankan bahwa latar belakang sebagai dokter menjadi fondasi penting dalam kepemimpinannya sebagai kepala daerah.

Terutama dalam merumuskan kebijakan berbasis kesehatan masyarakat.

“Identitas kita sebagai seorang dokter menjadi basis kebijakan-kebijakan, khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat, karena kesehatan memiliki basis keilmuan yang sangat holistik,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman organisasi dan jiwa kewirausahaan sebagai bekal ketika terjun langsung ke masyarakat.

“Banyak hal yang kami pelajari bukan hanya praktik klinik. Saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan sebagai ketua senat. Itu menjadi bekal kepemimpinan. Awalnya tidak terpikir menjadi kepala daerah, tetapi kebutuhan masyarakat yang tinggi mendorong saya mengambil peran tersebut,” ujarnya.

Maulana menambahkan, pengalamannya mengelola klinik dan rumah sakit turut membentuk pemahaman tentang entrepreneurship di bidang kesehatan, yang kemudian menjadi modal dalam mendorong peran sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

“Ilmu tersebut sangat berguna ketika saya mendirikan klinik dan rumah sakit. Dari situ saya melihat kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat, hingga akhirnya dipercaya menjadi wali kota,” lanjutnya.

Ia pun menegaskan bahwa lulusan kedokteran tidak hanya terbatas pada profesi dokter, tetapi juga dapat berkiprah luas dalam bidang sosial, kebijakan, dan kepemimpinan.

“Selama kuliah, mahasiswa dituntut aktif berorganisasi. Itu menjadi bekal bermasyarakat yang pada akhirnya mengantarkan saya menjadi kepala daerah,” pungkas Maulana.

Sementara itu, Dekan FKUB Universitas Brawijaya, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, Sp.A(K), menegaskan bahwa keterlibatan alumni merupakan elemen penting dalam pengembangan institusi.

“Alumni bukan sekadar lulusan, tetapi mitra strategis yang membawa perspektif kebijakan dan praktik lapangan ke dalam kurikulum pendidikan,” ujarnya.

Ia berharap FKUB ke depan dapat semakin berkontribusi bagi pendidikan dan kesehatan nasional melalui kolaborasi aktif dengan para alumni.

“Kehadiran tokoh-tokoh alumni sebagai narasumber memberikan masukan konkret bagi pengembangan FKUB ke depan, serta memperkuat ikatan almamater sebagai fondasi integritas dan pengabdian,” tambahnya.

Melalui peringatan Dies Natalis ke-52 ini, FKUB menegaskan komitmennya untuk terus mendidik tenaga kesehatan yang inovatif, profesional, dan berintegritas.

Serta memperkuat kolaborasi dengan alumni dan pemangku kepentingan demi mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh.(*)




Harga Tiket Jakarta–Aceh Jadi Kendala Pengiriman Tenaga Medis, Ini Kata Menkes

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tingginya harga tiket pesawat rute Jakarta–Aceh yang dinilai menjadi hambatan serius dalam pengiriman tim medis dan relawan kesehatan ke wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat rapat koordinasi penanganan pascabencana bersama pimpinan DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, mahalnya tiket penerbangan domestik menyulitkan mobilisasi tenaga kesehatan dalam masa tanggap darurat.

Dalam dua pekan pertama penanganan bencana, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan sekitar 700 hingga 800 tenaga medis.

Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, rumah sakit, fakultas kedokteran, hingga organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Namun, Menkes mengakui bahwa tingginya tarif tiket pesawat menjadi salah satu kendala utama dalam pengiriman relawan tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkes terpaksa memilih rute alternatif dengan terbang melalui Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh.

“Akhirnya kemarin kita pakai rute penerbangan ke Malaysia dulu dan harga tiketnya lebih murah,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Berdasarkan laporan, harga tiket langsung dari Jakarta ke Aceh dapat mencapai kisaran Rp2 juta hingga Rp3 juta atau bahkan lebih.

Tergantung waktu dan ketersediaan penerbangan. Kondisi ini membuat rute transit melalui Malaysia dipilih agar anggaran pengiriman relawan tidak membengkak.

Pilihan rute tersebut sempat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Rombongan relawan Kemenkes yang mengenakan rompi biru terlihat di bandara luar negeri dan sempat dikira sebagai relawan asal Malaysia.

Padahal mereka merupakan tenaga kesehatan Indonesia yang melakukan transit demi efisiensi biaya.

Menanggapi persoalan ini, Menkes mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengaturan harga tiket khusus bagi relawan dan tenaga kesehatan yang ditugaskan ke daerah bencana.

Skema ini diharapkan dapat meringankan biaya transportasi dalam situasi darurat.

Usulan tersebut berpotensi melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, guna memastikan ketersediaan tiket dengan harga terjangkau untuk rute strategis seperti Jakarta–Aceh dalam misi kemanusiaan.

Keluhan ini juga mencerminkan fenomena yang lebih luas, di mana harga tiket penerbangan domestik di Indonesia kerap dinilai relatif mahal dibandingkan sejumlah rute internasional.

Meskipun faktor penyebabnya beragam, mulai dari biaya operasional hingga harga bahan bakar.(*)