Skor IDSD Jambi Naik, Al Haris Minta Bupati dan Wali Kota Bergerak Cepat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, mendorong seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi untuk segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Dorongan tersebut disampaikan usai Provinsi Jambi mencatat kenaikan skor dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta.

Dalam rilis resmi tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi naik dari 3,38 menjadi 3,46. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja di sejumlah sektor strategis.

Menurut Al Haris, peningkatan ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Namun demikian, ia menegaskan masih diperlukan penguatan berkelanjutan agar Jambi mampu bersaing lebih kompetitif di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya meningkat,” tegasnya.

Sejumlah indikator yang mencatat performa baik dalam IDSD 2025 antara lain:

  • Kesehatan

  • Pendidikan

  • Ekonomi dan pasar

  • Tenaga kerja

Capaian ini dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun produktivitas daerah serta memperkuat iklim investasi.

Al Haris menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga tren positif ini.

Dengan strategi yang tepat, inovasi yang konsisten, serta perencanaan yang matang, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkatnya secara nasional.

Peningkatan daya saing, menurutnya, bukan sekadar angka, tetapi cerminan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(*)




Skor Daya Saing Jambi Naik di IDSD 2025, Al Haris: Produktivitas Terus Meningkat

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, Selasa (24/02/2026).

Kegiatan nasional tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Berdasarkan rilis resmi IDSD 2025, Provinsi Jambi mencatat kenaikan skor dari 3,38 menjadi 3,46. Peningkatan ini menjadi indikator adanya perbaikan performa di berbagai sektor strategis daerah.

Menurut Gubernur Al Haris, IDSD merupakan instrumen penting dalam mengukur pergerakan ekonomi, produktivitas, serta daya saing produk daerah di tingkat nasional.

“Indeks Daya Saing Daerah ini penting untuk mengukur bagaimana produk daerah bergerak dan menilai produktivitas masing-masing wilayah,” ujarnya.

Dalam laporan IDSD 2025, beberapa sektor di Jambi menunjukkan capaian yang cukup kuat, terutama:

  • Kesehatan

  • Pendidikan

  • Tenaga kerja

  • Ekonomi dan pasar

Kinerja positif di sektor-sektor tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Al Haris berharap tren kenaikan skor ini terus berlanjut sehingga Jambi semakin kompetitif di tingkat nasional.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperluas pasar produk lokal.

Peningkatan skor IDSD juga menjadi sinyal positif bagi investor dan pelaku usaha bahwa iklim daya saing Jambi terus membaik.(*)




Pengukuhan Dewan Pengupahan Kota Jambi Diharapkan Ciptakan Hubungan Industrial Harmonis

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UMKM Kota Jambi, Liana Andriani, menyampaikan pengukuhan Dewan Pengupahan dan pelantikan LKS Tripartit Kota Jambi periode 2024-2026 dilakukan Selasa 25 November 2025.

Ini bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Menurut Liana, kegiatan ini penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam ekosistem ketenagakerjaan.

Di mana pemerintah bertindak untuk kepentingan masyarakat luas, sedangkan pengusaha dan pekerja memiliki kepentingan ekonomi masing-masing.

Kegiatan pengukuhan ini juga berfungsi sebagai forum konsultasi dan musyawarah untuk merumuskan kebijakan pengupahan, khususnya Upah Minimum Kota (UMK) Jambi, dengan melibatkan tiga pihak: pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Bagi pekerja, Liana menekankan bahwa forum ini memastikan upah yang diterima mencukupi kebutuhan hidup layak, terutama bagi mereka yang berpenghasilan di bawah UMK.

Dengan begitu, UMK yang ideal dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja.

Sementara bagi pengusaha, pelibatan dalam forum ini membantu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, mengurangi potensi konflik terkait pengupahan, dan memberikan ruang bagi pengusaha untuk menerima masukan konstruktif dalam menetapkan kebijakan upah.

“Kegiatan ini adalah langkah strategis untuk menjembatani kepentingan semua pihak dalam dunia kerja dan menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus melindungi pekerja,” ujar Liana Andriani.

Dengan pelantikan ini, diharapkan hubungan industrial di Kota Jambi semakin harmonis, sekaligus mendukung tercapainya UMK yang adil dan seimbang bagi pekerja dan dunia usaha.(*)




Wawako Diza Hazra Ajukan Job Fair Inklusif, Pemkot Jambi Fokus Perluas Akses Kerja

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meminta dukungan Komisi IX DPR RI untuk membantu penyelenggaraan job fair atau bursa kerja inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas, di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam pertemuan bersama anggota Komisi IX DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (10/11/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjaring masukan daerah terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.

“Kami berharap Komisi IX dapat membantu dalam pembuatan dan pelaksanaan job fair inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Beberapa daerah sudah melaksanakannya dengan sukses dan mendapat respons positif,” ujar Diza.

Menurutnya, job fair inklusif menjadi langkah penting untuk memperluas akses lapangan kerja bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan difabel.

Diza juga menjelaskan bahwa Pemkot Jambi terus mengembangkan program Balai Kerja Tematik (Balikat) sebagai strategi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perdagangan dan jasa.

“Kota Jambi tidak memiliki sumber daya alam melimpah, sehingga penguatan SDM menjadi kunci pembangunan daerah,” jelasnya.

Program Balikat menyediakan berbagai pelatihan teknis, kewirausahaan, serta pelatihan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja modern.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai langkah pemerintah daerah di Jambi sudah sejalan dengan kebijakan nasional peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan vokasi.

“Langkah ini positif untuk memperkuat daya saing tenaga kerja di daerah. Hasil kunjungan dan masukan dari Jambi akan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bahan pembahasan regulasi ketenagakerjaan,” ujar Putih.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan DPR RI, diharapkan pelaksanaan job fair inklusif di Jambi dapat terealisasi dan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.(*)




Dukung Program Kampung Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkot Jambi Sinergi Lindungi Pekerja Informal

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui pertemuan yang digelar di Simpang Kopi, Kebun Kopi, Selasa (28/4/2025), dibahas peningkatan cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) melalui program perlindungan pekerja rentan dalam Kampung Bahagia.

Wali Kota Jambi,  Maulana, turut hadir bersama jajaran Dinas Tenaga Kerja, BPKAD, dan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

Fokus utama pertemuan adalah strategi perlindungan bagi 3.000 pekerja rentan dari sektor UMKM dan ojek, serta rencana peluncuran program untuk 1.800 petugas syara’ pada Mei 2025.

Program Kampung Bahagia juga akan menjangkau tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk memastikan jaminan sosial menyentuh unit masyarakat terkecil.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkot dan menyebut pentingnya sinergi agar manfaat Jamsostek dapat dirasakan secara luas oleh pekerja sektor informal.

“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program perlindungan pekerja rentan ini berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” kata dia.

“BPJS Ketenagakerjaan memiliki berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan pekerja rentan, dan kami optimis dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mereka,” ujarnya usai pertemuan.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghadirkan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Kota Jambi.(*)