MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Jambi, kembali menjadi perhatian aparat kepolisian.

Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Tebo Ilir menyisir kawasan lahan Koperasi Tunas Muda di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Rabu 11 November 2026.

Dalam penelusuran yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB itu, polisi tidak menemukan pekerja maupun orang yang tengah menjalankan aktivitas penambangan.

Namun, petugas menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada dugaan aktivitas PETI di kawasan tersebut.

Temuan itu berupa tiga unit asbuk serta sejumlah lubang bekas galian yang diduga berkaitan dengan kegiatan penambangan emas ilegal.

Petugas kemudian memusnahkan ketiga unit asbuk tersebut untuk mencegah penggunaan kembali peralatan yang ditemukan di lokasi.

Penertiban ini dipimpin Wakapolsek Tebo Ilir IPDA Edis Manurung bersama Bhabinkamtibmas Desa Tuo Ilir dan personel Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir.

Langkah kepolisian tersebut berawal dari laporan warga yang mengeluhkan dugaan aktivitas penambangan emas tanpa izin di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda.

Laporan itu menjadi dasar bagi jajaran Polsek Tebo Ilir untuk melakukan pengecekan langsung. Namun, hingga penyisiran selesai, polisi belum menemukan pihak yang menjalankan aktivitas penambangan di lokasi.

Temuan peralatan dan bekas galian menjadi indikasi lapangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Meski demikian, keberadaan barang-barang tersebut belum dengan sendirinya mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas penambangan.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi masyarakat mengenai praktik pertambangan tanpa izin.

Menurutnya, persoalan PETI tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, kegiatan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan penambangan ilegal di lingkungan masing-masing.

Setiap informasi yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur kepolisian.

“Peran masyarakat sangat penting dalam membantu kepolisian mencegah praktik pertambangan ilegal. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur. Kami berharap tidak ada lagi aktivitas PETI yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat,” tambahnya.

Penyisiran di kawasan lahan Koperasi Tunas Muda berakhir sekitar pukul 11.30 WIB. Polres Tebo menyatakan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Meski polisi telah memusnahkan tiga unit asbuk yang ditemukan, penelusuran lebih lanjut terhadap pihak yang diduga terlibat serta asal-usul peralatan tersebut tetap menjadi hal penting untuk mengungkap aktivitas PETI di kawasan itu.

Polres Tebo menyatakan akan melanjutkan langkah pencegahan dan penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukumnya.

Di sisi lain, laporan masyarakat dan pengawasan berkelanjutan menjadi bagian penting untuk mencegah aktivitas tambang ilegal kembali muncul dan menimbulkan kerusakan lingkungan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan konservasi gajah Sumatera hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mengunjungi sejumlah kawasan hutan di Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026.

Didampingi Gubernur Jambi Al Haris, Raja Juli meninjau kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo serta hutan berbasis masyarakat di Kabupaten Bungo.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah juga menyoroti penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Berbak yang menghadapi tantangan karakteristik lahan gambut.

Kunjungan diawali dari kawasan konservasi gajah di Kabupaten Tebo.

Raja Juli dan Al Haris melihat langsung aktivitas perawatan satwa, termasuk penyediaan pakan dan kegiatan edukasi konservasi.

Al Haris mengapresiasi petugas yang selama ini merawat gajah di kawasan tersebut.

Mulai dari menyiapkan pakan hingga melakukan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari kegiatan konservasi.

“Teman-teman di Tebo khususnya di kawasan konservasi gajah luar biasa merawat gajah-gajah kita, mulai dari nanam rumput untuk makanan gajah, merawatnya dan sebagainya, bahkan juga ada edukasi-edukasi di situ,” ujar Al Haris.

Namun, persoalan konservasi tidak berhenti pada perawatan satwa. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait konflik gajah dengan aktivitas warga.

Warga mengeluhkan keberadaan populasi gajah yang dinilai terus bertambah dan mulai memasuki atau mengganggu lahan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan pengelolaan konservasi gajah Sumatera di Jambi, ketika upaya melindungi satwa harus berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar habitat gajah.

Dari Tebo, rombongan kemudian bergerak ke Kabupaten Bungo untuk melihat pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan masyarakat.

Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah Lubuk Larangan, tradisi masyarakat dalam menjaga kawasan sungai sekaligus mengatur pemanfaatannya secara bersama.

Al Haris menyebut, praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga hutan dan ekosistem sungai.

“Pak Menteri tadi melihat bagaimana warga masyarakat menjaga hutan, menjaga sungai Lubuk Larangan sehingga ini contoh luar biasa. Ke depan kami akan mengajukan desa-desa yang rawan untuk dijadikan hutan desa,” kata Al Haris.

Rencana pengembangan hutan desa tersebut diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan yang rentan terhadap kerusakan sekaligus memberikan ruang pengelolaan berbasis komunitas.

Selain konservasi gajah dan hutan desa, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Berbak turut menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut.

Raja Juli mengatakan tim gabungan telah dikerahkan untuk melakukan penyekatan api dan operasi water bombing.

Proses pendinginan juga terus dilakukan untuk mencegah api kembali menyala.

“Tim sudah ke sana, sudah mulai menyekat api, WB juga jalan terus, sudah mulai proses pendinginan,” ujar Raja Juli.

Menurutnya, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Api yang terlihat padam di permukaan belum sepenuhnya menjamin kebakaran selesai.

Di lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali memunculkan api sehingga proses pendinginan membutuhkan waktu.

“Ini lahan gambut, bisa saja nanti padam apinya besok muncul lagi. Kesulitannya memang luar biasa luas belantaranya,” katanya.

Luas dan sulitnya akses menuju titik kebakaran juga menjadi persoalan tersendiri. Raja Juli mengatakan upaya memasukkan peralatan ke lokasi sempat terkendala kondisi kawasan.

Karena itu, jalur sungai turut dipertimbangkan sebagai akses untuk mendukung operasi penanganan kebakaran.

Kunjungan Menteri Kehutanan ke Jambi tersebut memperlihatkan sejumlah tantangan pengelolaan hutan yang saling berkaitan, mulai dari menjaga habitat satwa liar, mengurangi konflik dengan masyarakat, memperkuat peran warga dalam menjaga hutan hingga menangani kebakaran di kawasan gambut.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian publik setelah DPRD Tebo menyoroti tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Kecamatan Rimbo Bujang.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tebo dalam pandangan akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLH Tebo mengakui adanya keterbatasan fasilitas yang menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kepala DLH-HUB Tebo, Eriyanto, menjelaskan bahwa ketiadaan TPS di Rimbo Bujang berdampak langsung pada perilaku masyarakat yang akhirnya membuang sampah sembarangan.

Kondisi ini memicu munculnya titik-titik sampah liar yang semakin sulit dikendalikan.

“Yang menjadi masalah saat ini adalah tidak adanya TPS di Rimbo Bujang. Akibatnya, muncul banyak sampah liar karena masyarakat tidak memiliki lokasi pembuangan yang memadai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, pihaknya tetap melakukan pengangkutan sampah liar yang muncul di sejumlah titik. Namun, keterbatasan armada dan sumber daya membuat penanganan belum berjalan optimal.

Saat ini, hanya terdapat dua unit dump truck yang beroperasi di wilayah Rimbo Bujang, sehingga tidak sebanding dengan volume sampah yang terus meningkat.

“Kami tetap melakukan pengangkutan, tetapi kemampuan armada sangat terbatas,” jelasnya.

Selain keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga lapangan juga menjadi kendala dalam penanganan sampah harian di wilayah tersebut.

DLH Tebo berharap adanya sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat, agar persoalan sampah tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Masalah sampah ini adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait,” tegasnya.

Ia juga membuka ruang komunikasi dengan DPRD Tebo melalui forum resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas solusi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Anggota DPRD Tebo Fraksi PKB, Imam Syafi’i, menyebut persoalan ini sudah pernah dibahas dalam rapat bersama Komisi III DPRD Tebo dan menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

“Ini sudah kami sampaikan dalam hearing. DLH harus segera menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, menegaskan pihaknya akan segera memanggil DLH-HUB untuk membahas persoalan sampah secara lebih mendalam.

Menurutnya, masalah sampah di Rimbo Bujang sudah masuk kategori krusial karena berkaitan langsung dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kami akan jadwalkan pemanggilan DLH. Ini masalah serius yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa pihak kecamatan akan dilibatkan dalam pembahasan agar menghasilkan solusi yang lebih konkret di lapangan.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Tebo tengah menunggu petunjuk teknis (Juknis) terkait penghematan anggaran negara yang baru-baru ini diterbitkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo, Teguh Arhadi, dalam konferensi persnya.

“Pemkab Tebo siap melaksanakan instruksi presiden mengenai penghematan anggaran, namun saat ini kami masih menunggu aturan turunan dan petunjuk teknis yang lebih rinci untuk melaksanakan kebijakan ini,” ujar Sekda Teguh.

Menurut Teguh, Juknis sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas dalam melaksanakan penghematan tersebut, khususnya dalam menentukan pos anggaran mana yang harus dipangkas dan bagaimana prosedur perubahan APBD dilakukan.

Baca juga: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

Baca juga: Jelang Ramadan, Agen Gas 3 Kg Diwarning Pemkab Tebo

“Juknis ini akan menjadi acuan untuk mengetahui pos mana dalam APBD yang perlu dilakukan penghematan. Kami juga harus memastikan apakah perubahan APBD ini perlu dilakukan bersama dengan DPRD Tebo. Jadi, sampai Juknis dan aturan turunan tersebut keluar, kami belum dapat melaksanakan kebijakan ini secara tepat,” jelas Teguh.

Terkait dengan penghematan anggaran, Sekda Tebo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi proyek-proyek yang telah dijadwalkan untuk tahun 2025, meskipun ada beberapa yang mengalami penundaan pembayaran.

“Tunda bayar yang sudah direncanakan tetap menjadi prioritas utama dan akan dibayarkan sesuai jadwal. Penghematan ini tidak akan memengaruhi komitmen kami terhadap proyek yang telah ditunda,” tegas Sekda Tebo.

Dengan demikian, Pemkab Tebo tetap mengutamakan kelancaran pelaksanaan anggaran sambil menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Seorang warga Tebo,  Indrawati, mengeluhkan penolakan pengobatan suaminya, Sabar, di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo, meskipun mereka selalu rutin membayar iuran BPJS Kesehatan.

Menurut Indrawati, suaminya tidak bisa dirawat inap karena penyakit yang dideritanya tidak terdaftar dalam daftar penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Indrawati menjelaskan bahwa, mereka awalnya mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.

Namun, pihak rumah sakit meminta surat rujukan dari Puskesmas terlebih dahulu. Setelah mendapatkan rujukan, mereka diarahkan ke poli rawat jalan, tetapi tidak ada obat yang diberikan.

Baca juga: Menjelang Ramadan, Harga Karet di Bungo Naik Signifikan, Petani Senang

Baca juga: Sudah Capai 68 Persen, Progres Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi IV

“Saya sudah ke IGD, mereka minta rujukan, saya ambil ke Puskesmas, dan hanya diarahkan ke Poli rawat jalan tanpa diberikan obat apapun,” ujar Indrawati, Selasa (18/2/2025).

Meski sudah beberapa kali mendatangi Puskesmas dan rumah sakit, Indrawati mengaku tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan mereka.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo, Verawati Afta, memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.

Verawati mengungkapkan bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter IGD, ditemukan bahwa pasien mengidap Dispepsia, yang tidak memenuhi syarat untuk dirawat inap menggunakan BPJS Kesehatan.

“Dispepsia adalah gangguan pencernaan yang tidak dapat dirawat inap melalui BPJS Kesehatan, karena tidak termasuk dalam kategori penyakit yang bisa ditanggung untuk rawat inap,” terang Verawati.

Dispepsia: Penyakit yang Tidak Bisa Dirawat Inap dengan BPJS Kesehatan

Dispepsia, yang sering dikenal sebagai penyakit mag atau gangguan pencernaan, adalah kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan di bagian perut atas akibat masalah asam lambung.

Meskipun bukan penyakit itu sendiri, dispepsia merupakan gejala dari gangguan pencernaan yang lebih luas, seperti Gastroesophageal Reflux Disease (GERD).

Verawati juga menambahkan bahwa, ada 144 diagnosis medis yang tidak memenuhi syarat untuk rawat inap dengan BPJS Kesehatan, salah satunya adalah Dispepsia.

Dengan demikian, pasien yang menderita kondisi tersebut tidak dapat menjalani rawat inap meskipun menggunakan fasilitas BPJS.

Pemeriksaan oleh Dokter UGD: Pasien Dinyatakan Tidak Memerlukan Rawat Inap

Dokter UGD RSUD Sultan Thaha Saifuddin, dr Vika, juga memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan terhadap pasien.

“Pasien datang dengan keluhan sakit perut yang sudah berlangsung selama sekitar 4 hari. Setelah kami periksa, kondisi vital pasien stabil, termasuk tekanan darah, nadi, dan saturasi oksigen. Kami juga melakukan rekam jantung yang menunjukkan hasil normal,” ungkap dr Vika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pasien disarankan untuk melanjutkan pengobatan di poli spesialis penyakit dalam.

Jika dokter spesialis menyatakan bahwa rawat inap diperlukan, pasien akan dirujuk kembali ke IGD.

Namun, karena tidak ada rekomendasi rawat inap dari dokter spesialis, pasien tidak dapat dirawat di rumah sakit.

Selain itu, dr Vika juga menjelaskan prosedur pengambilan obat yang berlaku di rumah sakit.

“Obat dapat diambil langsung di farmasi setelah pasien diperiksa oleh dokter spesialis. Namun, istri pasien tidak mengantri untuk obat dan memilih pulang,” tambahnya.

Indrawati dan suaminya kemudian kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang, namun hasilnya tetap sama: pasien tidak membutuhkan rawat inap dengan BPJS Kesehatan

Dengan penjelasan ini, pihak rumah sakit menegaskan bahwa prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan regulasi BPJS Kesehatan dan standar medis yang berlaku, untuk memastikan pelayanan yang tepat bagi pasien.(*)