JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi perusahaan sebagai bagian dari agenda besar restrukturisasi BUMN sektor karya.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran direksi BUMN konstruksi bersama Dony Oskaria di Jakarta pada Kamis (16/4/2026).

Dalam forum tersebut, penguatan tata kelola perusahaan menjadi fokus utama.

Perbaikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) ditegaskan sebagai fondasi penting menuju perusahaan yang lebih sehat.

Dony menekankan bahwa transformasi BUMN Karya tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup perbaikan sistem tata kelola dan transparansi.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi. Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujar Dony Oskaria.

Menurutnya, langkah ini penting untuk membangun fondasi perusahaan yang kuat sekaligus meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap kinerja BUMN.

Sementara itu, Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan seluruh tahapan restrukturisasi secara konsisten.

Ia menegaskan bahwa momentum ini akan dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi keuangan perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan optimal.

“Hutama Karya menyambut baik langkah restrukturisasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kesehatan finansial korporasi. Kami berkomitmen penuh menjalankan setiap tahapan transformasi dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi, guna meningkatkan nilai tambah perusahaan serta kepercayaan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

Sebagai salah satu pemain utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, Hutama Karya menilai proses transformasi ini menjadi langkah krusial untuk menjaga kesinambungan proyek sekaligus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan dukungan penuh dari Badan Pengelola BUMN dan Danantara, diharapkan proses restrukturisasi ini mampu meningkatkan daya saing perusahaan serta memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan regulasi baru terkait peningkatan batas minimum free float saham bagi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Aturan tersebut ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada 2026 sebagai bagian dari strategi memperdalam pasar modal nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi serta dinamika pasar yang terus berkembang.

Menurutnya, penerapan ketentuan free float tidak dapat dilakukan secara seragam karena setiap emiten memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan yang berbeda.

OJK menilai masih terdapat sejumlah emiten dengan porsi saham publik yang relatif kecil.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi likuiditas transaksi dan meningkatkan volatilitas harga saham.

Dengan penyesuaian batas minimum free float, regulator berharap mekanisme pembentukan harga saham dapat berjalan lebih sehat dan mencerminkan keseimbangan permintaan serta penawaran di pasar.

Selain aspek likuiditas, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola perusahaan terbuka.

Peningkatan kepemilikan publik dinilai dapat mendorong emiten untuk lebih transparan dan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada investor.

Inarno menegaskan bahwa regulasi free float ini masih dalam tahap kajian dan penyusunan.

OJK berencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk bursa efek dan pelaku pasar modal, sebelum kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

Pendekatan bertahap dipilih agar implementasi aturan tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi emiten maupun stabilitas pasar.

Ke depan, OJK memandang penyesuaian batas minimum free float sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia.

Dengan struktur kepemilikan yang lebih sehat dan likuiditas yang lebih kuat, kepercayaan investor domestik maupun asing diharapkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.(*)