Tanjab Barat Bersiap Jadi Tuan Rumah Silaturahmi Nasional Perkopian, Ini Agendanya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Provinsi Jambi, bersiap menjadi tuan rumah Silaturahmi Nasional Perkopian yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 November 2026 mendatang.

Agenda ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pengembangan kopi lokal sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dukungan terhadap rencana tersebut disampaikan langsung Bupati Tanjab Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., saat menghadiri audiensi dan diskusi bersama pengurus Dik Kopi serta Dewan Kopi Provinsi Jambi di BUN Coffee Roastery, Yayasan Etalase Ekosistem Indonesia, Kota Jambi, Senin 2 November 2026.

Dalam kegiatan itu, Bupati didampingi Ketua TP-PKK Tanjab Barat, Hj. Fadhilah Sadat, S.H. Keduanya menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Nusantara Coffee Culture (NCC) 2026 dan pengembangan potensi perkopian daerah.

Pertemuan tersebut membahas peluang pengembangan industri kopi, khususnya kopi khas Tanjab Barat yang memiliki karakteristik dan potensi dengan sertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat menilai sektor perkopian memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Potensinya tidak hanya terletak pada hasil perkebunan, tetapi juga pada rantai industri yang melibatkan banyak tenaga kerja.

Mulai dari kegiatan perkebunan, pembinaan petani, pengolahan pascapanen, hingga industri pengolahan dan penyajian kopi, seluruh tahapan tersebut dinilai dapat membuka kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan baru.

Dengan pengembangan yang terarah, manfaat industri kopi diharapkan tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang terlibat dalam sektor pendukung lainnya.

Sementara itu, Silaturahmi Nasional Perkopian yang direncanakan berlangsung pada 23–24 November 2026 tidak hanya menjadi ajang pertemuan komunitas kopi.

Kegiatan tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi pembinaan petani kopi di Tanjab Barat.

Pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kualitas produksi, meningkatkan kapasitas petani, serta mengembangkan potensi kopi lokal agar memiliki daya saing lebih luas.

Untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga direncanakan akan diundang.

Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keterlibatan pemerintah pusat tersebut diharapkan membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pembinaan perkebunan, serta penciptaan lapangan kerja melalui industri perkopian.

Melalui dukungan terhadap Nusantara Coffee Culture 2026 dan rencana Silaturahmi Nasional Perkopian, Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat berharap potensi kopi lokal dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi petani, UMKM, dan masyarakat.(*)




76 Kafilah Tanjab Barat Siap Bersaing di MTQH ke-55 Provinsi Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirimkan 76 kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) ke-55 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026.

Para peserta tersebut akan bersaing dengan perwakilan 10 kabupaten dan kota lainnya dalam ajang keagamaan yang berlangsung di Kota Jambi hingga 8 November 2026.

Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Ketua TP-PKK Tanjab Barat Fadhilah Sadat menghadiri pembukaan MTQH ke-55 di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Minggu malam 1 November 2026.

Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap para peserta yang membawa nama Tanjung Jabung Barat dalam kompetisi tingkat provinsi tersebut.

Bagi kontingen Tanjab Barat, MTQH bukan hanya kesempatan mengejar prestasi, tetapi juga ajang menunjukkan hasil pembinaan tilawah, hafalan, dan pemahaman Al-Qur’an serta Hadis yang berkembang di daerah.

Gubernur Jambi, Al Haris saat membuka kegiatan menegaskan bahwa MTQH harus menghasilkan peserta berkualitas yang mampu bersaing pada tingkat nasional.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyelenggarakan kompetisi.

Pembinaan lanjutan terhadap peserta berprestasi juga perlu menjadi perhatian agar kemampuan mereka terus berkembang.

“Dari hasil MTQH ini, kafilah langsung kita asah untuk mengikuti MTQ tingkat nasional,” kata Al Haris.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar bersedia menjadi tuan rumah MTQH tingkat provinsi pada tahun-tahun berikutnya.

Menurutnya, penyelenggaraan secara bergiliran dapat memperluas syiar Islam sekaligus mempererat hubungan antardaerah.

Arahan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh kontingen, termasuk Tanjung Jabung Barat, yang mengikuti kompetisi dengan harapan memperoleh hasil terbaik.

Bupati Anwar Sadat menyampaikan optimisme terhadap keikutsertaan 76 kafilah Tanjung Jabung Barat.

Ia berharap para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama daerah dalam persaingan MTQH tingkat provinsi.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa pencapaian dalam perlombaan bukan satu-satunya tujuan.

Para peserta diharapkan mampu menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai keagamaan tersebut perlu tumbuh tidak hanya di kalangan peserta, tetapi juga dalam lingkungan keluarga dan kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, hasil pembinaan MTQH dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Pembukaan MTQH ke-55 Tingkat Provinsi Jambi mengusung konsep pertunjukan “1001 Malam” yang memadukan seni, budaya, dan syiar Islam.

Meski hujan sempat mengguyur lokasi acara, masyarakat tetap memadati lapangan utama untuk menyaksikan pembukaan.

Sebanyak 11 kabupaten dan kota mengikuti perhelatan tersebut.

Ajang ini menjadi ruang kompetisi sekaligus pertemuan antardaerah untuk memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan di Provinsi Jambi.

Bagi Tanjung Jabung Barat, keikutsertaan 76 kafilah menjadi bagian dari upaya mempertahankan pembinaan generasi Qur’ani dan meningkatkan prestasi pada tingkat provinsi.

Seluruh rangkaian MTQH ke-55 dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026.

Hasil kompetisi nantinya menjadi salah satu tolok ukur bagi daerah dalam mengevaluasi pembinaan peserta sekaligus mempersiapkan wakil Jambi menuju kompetisi tingkat nasional.(*)




Pemkab Tanjab Barat dan PT TML Sepakati Kebun Plasma 690 Hektare untuk 6 Desa

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Jambi, bersama PT Trimitra Lestari (TML) menyepakati fasilitasi pembangunan kebun masyarakat atau kebun plasma untuk enam desa di Kecamatan Tebing Tinggi.

Kesepakatan tersebut mencakup alokasi lahan seluas 690 hektare melalui skema Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20 persen.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PT TML dan perwakilan masyarakat dari enam desa. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston, Kota Jambi, pada Selasa 20 Oktober 2026.

Enam desa yang terlibat dalam kesepakatan tersebut meliputi Desa Sungai Keruh, Dataran Kempas, Delima, Talang Makmur, Suka Damai, dan Purwodadi. Dari total alokasi 690 hektare, masing-masing desa memperoleh alokasi rata-rata 115 hektare.

Pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat akan memperhatikan kebutuhan pembangunan maupun pemeliharaan kebun yang telah tersedia, berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan yang berlaku.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengapresiasi komitmen perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian atas kewajiban fasilitasi kebun masyarakat.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui musyawarah dan kemitraan yang memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban perusahaan harus mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai kemitraan dan fasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

“Intinya ini diserahkan dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat. Itulah solusi yang paling baik dan tidak ada solusi lain,” ujar Anwar Sadat dalam sambutannya.

Dalam kesepakatan tersebut, pola kemitraan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah antara pihak desa dan perusahaan.

Mayoritas pihak yang terlibat disebut memilih pola kemitraan alternatif yang dinilai lebih fleksibel dan berkeadilan.

Selain memastikan pelaksanaan program, Pemkab Tanjab Barat menekankan pentingnya validasi data calon penerima manfaat.

Langkah ini diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penerima, mengantisipasi potensi konflik sosial, serta memastikan kebun masyarakat diberikan kepada pihak yang berhak.

Proses verifikasi akan melibatkan Tim 9 yang terdiri atas unsur kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan kelompok tani.

Tim tersebut bertugas memeriksa data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) agar sesuai dengan persyaratan dan identitas masyarakat setempat.

“Setiap nama yang masuk dalam CPCL harus betul-betul orang yang berhak dan memiliki identitas resmi setempat agar tidak menimbulkan polemik atau permasalahan hukum di kemudian hari,” tegas Anwar Sadat.

Data CPCL akan melalui verifikasi berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga Tim 9. Setelah proses tersebut selesai, data akan diajukan kepada bupati untuk penerbitan surat keputusan (SK).

Selanjutnya, data yang telah ditetapkan akan direkomendasikan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta instansi terkait untuk proses berikutnya.

Pemkab berharap kesepakatan fasilitasi kebun masyarakat tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah juga mendorong koordinasi berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat guna menjaga kondusivitas wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Direktur Utama PT Trimitra Lestari, Mashadi Cakranegara, menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan masyarakat atas kesabaran serta kerja sama selama proses pembahasan kemitraan berlangsung.

Ia berharap dukungan dan arahan dari Dinas Perkebunan dapat terus berlanjut sehingga pemenuhan kewajiban perusahaan melalui skema FPKM berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat menghargai kesabaran para kepala desa dan masyarakat yang telah bersama-sama melalui proses ini. Kami berharap dukungan dan arahan dari Dinas Perkebunan terus berlanjut agar proses pemenuhan kewajiban perusahaan melalui skema FPKM berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Pihak PT TML juga menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri unsur TNI dan Polri, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajaran, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perwakilan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), perwakilan Bagian Hukum, Camat Tebing Tinggi, para kepala desa dan anggota BPD, tokoh masyarakat, kelompok tani calon penerima FPKM, serta unsur terkait lainnya.(*)




Kabut Asap di Tanjab Barat, 6 Pasien ISPA Dirawat di RSUD KH Daud Arif

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengunjungi enam pasien dengan gangguan saluran pernapasan yang menjalani perawatan di RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Jumat 16 Oktober 2026.

Dari enam pasien tersebut, dua merupakan anak-anak yang masih berusia balita, sedangkan empat lainnya pasien dewasa.

Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memantau kondisi warga yang mengalami gangguan kesehatan di tengah kondisi kabut asap.

Anwar Sadat datang bersama Direktur RSUD KH. Daud Arif, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BAZNAS, Dewan Pengawas, tenaga medis, serta insan pers.

Saat meninjau pasien, Anwar menyebut gangguan pernapasan yang dialami warga tidak seluruhnya berasal dari paparan kabut asap.

Sejumlah pasien juga memiliki penyakit penyerta yang turut memengaruhi kondisi kesehatan mereka.

“Hari ini sengaja kita melihat beberapa masyarakat kita yang terimbas kabut asap, terutama berkaitan dengan saluran pernapasan. Tadi kita juga langsung menyaksikan ada dua anak-anak yang masih balita dan ada empat orang yang sudah dewasa,” ujar Anwar Sadat.

Dalam keterangannya, Anwar menyebut jumlah kasus gangguan saluran pernapasan di Tanjung Jabung Barat menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah kasus diperkirakan mencapai sekitar 360 kasus.

Menurutnya, sebagian besar pasien masih dapat memperoleh penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas dan poliklinik. Hanya sebagian pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca berdasarkan periode pendataan dan klasifikasi kasus yang digunakan.

Data yang disampaikan pemerintah daerah juga perlu dibedakan antara kasus ISPA secara keseluruhan dan kasus yang secara khusus berkaitan dengan paparan kabut asap.

Perbedaan itu penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang tepat mengenai perkembangan gangguan pernapasan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dan keaktifan dalam memberikan pelayanan kepada warga yang mengalami keluhan pernapasan.

“Kami selaku pemerintah daerah meminta kepada seluruh puskesmas untuk aktif melayani beberapa kasus yang terkait dengan imbas dari kabut asap, terutama penyakit saluran pernapasan,” tegas Anwar.

Pelayanan di tingkat puskesmas menjadi bagian penting dalam mendeteksi keluhan sejak dini, memberikan penanganan awal, serta merujuk pasien ke rumah sakit apabila kondisi medis membutuhkan perawatan lanjutan.

Di tengah kondisi kabut asap, kelompok rentan seperti balita, anak-anak, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan memerlukan perhatian lebih.

Masyarakat juga perlu segera mencari pertolongan medis apabila mengalami sesak napas atau keluhan yang memburuk.

Selain memantau kondisi pasien, Anwar Sadat melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan santunan kepada warga yang menjalani perawatan akibat gangguan saluran pernapasan.

Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan sosial bagi pasien dan keluarga yang tengah menghadapi masalah kesehatan.

Pemkab Tanjung Jabung Barat berharap pelayanan di fasilitas kesehatan tetap berjalan optimal, terutama ketika kondisi lingkungan berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah juga mengimbau warga menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas pelayanan medis ketika mengalami gejala gangguan pernapasan.

Sementara itu, pemantauan perkembangan kasus dan kondisi kualitas udara tetap penting untuk membantu masyarakat mengambil langkah pencegahan yang sesuai.(*)




Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu Tanjab Barat Wajib Raih Predikat Kinerja Minimal Baik

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan predikat kinerja minimal “Baik” sebagai syarat perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mulai 2027.

Kebijakan ini menandai berakhirnya toleransi terhadap hasil evaluasi berkategori Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk yang masih berlaku sepanjang 2026.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, S.STP., M.H., menyampaikan ketentuan tersebut saat memimpin apel pagi sekaligus menyerahkan sejumlah surat keputusan (SK) di halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Senin 19 Oktober 2026.

Hermansyah meminta seluruh PPPK Paruh Waktu memanfaatkan masa toleransi yang masih berlaku tahun ini untuk memperbaiki kedisiplinan dan capaian kerja.

Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menyampaikan perubahan persyaratan tersebut agar pegawai memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

“Toleransi ini hanya berlaku untuk tahun 2026 saja. Saya sampaikan secara terbuka dan resmi hari ini, agar tidak ada lagi alasan di tahun 2027 mengaku baru diberitahu atau tidak tahu aturan. Manfaatkan kesempatan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah secara loyal dan terus berjuang,” tegas Hermansyah.

Pemkab Tanjung Jabung Barat menggunakan sejumlah indikator untuk mengevaluasi kinerja PPPK Paruh Waktu.

Penilaian tersebut mencakup kedisiplinan mengikuti apel, tingkat kehadiran melalui aplikasi SIMEKA, riwayat sanksi atau surat teguran, serta kelengkapan laporan kinerja harian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi ASN Digital.

Indikator tersebut menjadi perhatian karena perpanjangan perjanjian kerja tidak hanya berkaitan dengan masa pengabdian, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pegawai atas tugas yang mereka jalankan.

Dengan batas minimal predikat Baik mulai 2027, pegawai perlu memastikan kehadiran, kepatuhan terhadap ketentuan kerja, serta pelaporan kinerja berjalan konsisten.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut perlu berjalan dengan penilaian yang terukur, indikator yang jelas, serta prosedur evaluasi yang dapat dipahami oleh pegawai.

Kejelasan mekanisme penilaian juga penting agar setiap keputusan perpanjangan kontrak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam apel yang sama, Hermansyah menyerahkan SK Perpanjangan Perjanjian Kerja kepada 159 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

. Mereka telah melewati tahapan evaluasi kinerja yang berlaku untuk periode tersebut.

Hermansyah menyebut perpanjangan masa kerja sebagai bentuk kepercayaan pemerintah daerah yang harus dijawab dengan dedikasi dan kinerja nyata.

Selain itu, pemerintah daerah menyerahkan SK Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana kepada 47 pegawai negeri sipil (PNS).

Penyesuaian ini mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 282 Tahun 2025 dan SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 519/KEP.BUP/ORG/2025.

Menurut Hermansyah, perubahan nomenklatur jabatan tidak boleh berhenti pada penyesuaian administrasi.

Setiap perubahan perlu diikuti kesesuaian uraian tugas agar pembagian tanggung jawab lebih jelas dan tata kelola organisasi semakin efektif.

Apel pagi tersebut diikuti pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pejabat fungsional, ASN, serta Tenaga Kerja Mandiri di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penegasan mengenai standar kinerja PPPK Paruh Waktu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong disiplin dan profesionalisme aparatur.

Namun, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada konsistensi penilaian, kejelasan target kerja, dan dukungan pembinaan bagi pegawai.

Dengan berakhirnya masa toleransi pada 2026, PPPK Paruh Waktu perlu memperhatikan seluruh komponen evaluasi yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)




Porprov Jambi 2027 Terancam Pangkas Cabor? KONI Siapkan Opsi Anggaran

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi memastikan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi 2027 tetap berlangsung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun, kesiapan anggaran pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu tantangan untuk memastikan seluruh daerah dapat mengirimkan kontingen.

Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Porprov 2027 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Jambi, Jumat 16 Oktober 2026.

Pemerintah daerah diminta mulai menyiapkan kebutuhan anggaran, atlet, dan kontingen agar pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi itu berjalan sesuai rencana.

Rapat dipimpin Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, John Eka Powa. Hadir pula Ketua KONI Provinsi Jambi Mat Sanusi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Imron Rosyadi, serta perwakilan dinas olahraga dan KONI kabupaten/kota.

John Eka Powa menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

“Koordinasi dan kesiapan seluruh daerah sangat penting agar pelaksanaan Porprov Jambi 2027 dapat berjalan dengan baik. Kami berharap pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan atlet, kontingen, serta dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku,” ujar John.

Menurut dia, kesiapan setiap daerah menjadi bagian penting dalam menyukseskan Porprov Jambi 2027.

Pemerintah kabupaten/kota diminta mempersiapkan atlet, kontingen, dan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, kepastian lokasi penyelenggaraan belum dengan sendirinya menjamin seluruh daerah dapat berpartisipasi secara optimal.

Kesiapan pembiayaan dan dukungan terhadap atlet masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan menjelang pelaksanaan.

Ketua KONI Provinsi Jambi Mat Sanusi mengungkapkan bahwa, pihaknya telah membahas sejumlah alternatif bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menghadapi kemungkinan keterbatasan anggaran pada 2027.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah memprioritaskan cabang olahraga yang dinilai memiliki potensi meraih hasil maksimal pada Pekan Olahraga Nasional (PON), apabila anggaran tidak mencukupi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan dapat memengaruhi strategi keikutsertaan daerah dalam kompetisi olahraga.

Namun, belum ada rincian mengenai cabang olahraga yang akan diprioritaskan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun daerah yang berpotensi membatasi keikutsertaannya.

Karena itu, keputusan mengenai skala partisipasi dan cabang olahraga yang akan diikuti masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.

Pemprov Jambi tetap mendorong seluruh kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan menyiapkan dukungan anggaran agar Porprov 2027 berlangsung sesuai rencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Porprov menjadi ajang bagi atlet daerah untuk menguji kemampuan sekaligus membuka peluang pembinaan menuju kompetisi pada tingkat nasional.

Karena itu, kesiapan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan, tetapi juga kesempatan atlet dari setiap daerah untuk berkompetisi.

Ke depan, kejelasan skema pembiayaan, kesiapan sarana pertandingan, dan mekanisme partisipasi seluruh kabupaten/kota akan menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan Porprov Jambi 2027 berjalan efektif.

Pemprov Jambi telah menegaskan bahwa Tanjung Jabung Barat tetap menjadi tuan rumah.

Tantangan berikutnya ialah memastikan kesiapan anggaran dan dukungan daerah agar tujuan pembinaan olahraga tidak terhambat oleh keterbatasan pembiayaan.(*)




Konflik Lahan di Taman Raja Memanas, Pemkab Tanjab Barat Bekukan Aktivitas di Lahan Sengketa

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun tangan menangani konflik lahan di Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu.

Pemkab meminta seluruh pihak menahan diri dan menghentikan sementara aktivitas di atas lahan yang tengah disengketakan.

Sengketa tersebut melibatkan KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman dengan Koperasi Tani Hutan Binjai Grup terkait lahan yang disebut telah dimitrakan dengan PT Makin Grup.

Mediasi berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal, Kamis 1 Oktober 2026.

Rapat dipimpin langsung Wakil Bupati Tanjab Barat Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E.

Pemkab tidak hanya mempertemukan para pihak. Pemerintah juga meminta dokumen kepemilikan, peta lahan, dokumen kemitraan, serta legalitas Hak Guna Usaha (HGU) dibuka untuk memastikan duduk perkara secara objektif.

Katamso menegaskan pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator dan penengah.

Menurutnya, penyelesaian sengketa harus bertumpu pada data dan dokumen hukum, bukan klaim sepihak.

“Pemerintah tidak memihak. Kita ingin masalah ini selesai dengan kepala dingin, data yang jelas, dan bukti kepemilikan yang sah,” ujar Katamso.

Ia meminta Koperasi Tani Hutan Binjai Grup dan PT Makin Grup membuka seluruh dokumen yang berkaitan dengan kemitraan dan lahan yang disengketakan.

Di sisi lain, KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman diminta menunjukkan dokumen atau alas hak yang menjadi dasar klaim atas lahan tersebut.

Pemkab kemudian akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengecekan status, batas serta kemungkinan adanya tumpang tindih lahan.

“Kalau lahan itu memang sudah dimitrakan secara sah dengan perusahaan melalui koperasi, maka harus dihormati. Tapi kalau ada tumpang tindih kepemilikan, ini yang harus kita luruskan,” tegasnya.

Mediasi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satunya, pemerintah daerah bersama instansi terkait akan melakukan verifikasi langsung ke lokasi.

Verifikasi tersebut melibatkan Kesbangpol, dinas terkait, BPN, pihak koperasi, perusahaan, serta KMS Nurmansyah dan Fikri Juniwarman.

Yang tak kalah penting, seluruh pihak sepakat menahan diri dan tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa sampai proses verifikasi selesai.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah berharap proses verifikasi berbasis dokumen dan pengecekan lapangan dapat mengurai persoalan secara objekt persoalan agraria berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

Setelah pengecekan lapangan dan penelaahan dokumen selesai, Pemkab Tanjab Barat akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas hasil verifikasi.

Mediasi turut melibatkan unsur Forkopimda, Kejaksaan Negeri, Polres Tanjab Barat, Babinsa serta sejumlah perangkat daerah.

Hadir pula Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kabag Hukum Setda, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Koperindag dan UMKM, serta perwakilan manajemen PT Makin Grup dan Koperasi Tani Hutan Binjai Grup.

Pemkab berharap proses verifikasi berbasis dokumen dan pengecekan lapangan dapat mengurai persoalan secara objektif.

Pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian melalui musyawarah agar sengketa lahan di Desa Taman Raja tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.(*)




Bawa Arakan Sahur ke Dunia Robotika, Pemuda Tanjab Barat Lolos Final Riset Nasional BRIN

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Tradisi lokal Arakan Sahur mendapat sentuhan teknologi dari tangan pemuda asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui sebuah proyek riset berbasis robotika, tradisi khas daerah tersebut kini dibawa ke panggung kompetisi riset tingkat nasional.

Adalah M. Arif Rahman Hakim, mahasiswa jenjang magister asal Kecamatan Kuala Betara, yang berhasil melaju ke babak final Kompetisi Riset Tugas Akhir Mahasiswa dalam ajang B-CREATIVE Indonesia Research and Innovation Fair (IRIFair) 2026.

Kabar tersebut disampaikan Arif saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hermansyah, di ruang kerja Sekda, Rabu 16 September 2026.

Audiensi tersebut turut didampingi Kepala Bapperida Tanjung Jabung Barat.

Pertemuan itu menjadi momentum bagi Arif untuk melaporkan langsung capaian risetnya sekaligus memperoleh dukungan pemerintah daerah menjelang babak final.

Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21-24 September 2026 di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, BRIN, Tangerang Selatan.

Yang membuat riset Arif menarik adalah upayanya menghubungkan teknologi modern dengan budaya lokal.

Ia mengembangkan penelitian berjudul “Proyek STEM: Modul Pembelajaran Gerak Lurus Berbasis Robotika dengan Miniatur Arakan Sahur.”

Riset tersebut menggabungkan pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan miniatur Arakan Sahur, sebuah tradisi yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Tanjung Jabung Barat.

Dengan pendekatan tersebut, Arakan Sahur tidak hanya ditempatkan sebagai produk budaya yang dipertahankan, tetapi juga dijadikan konteks pembelajaran untuk mengenalkan konsep gerak lurus melalui teknologi robotika.

Inovasi itu sekaligus menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat digunakan sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, capaian tersebut menjadi prestasi yang membawa dua hal sekaligus: kompetensi akademik dan identitas daerah.

Sekda Tanjung Jabung Barat, Hermansyah mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap inovasi yang dikembangkan Arif.

“Pemerintah daerah sangat bangga dan mendukung penuh inovasi yang diciptakan oleh saudara M. Arif Rahman Hakim. Ini adalah bukti nyata bahwa pemuda Tanjung Jabung Barat mampu bersaing di tingkat nasional dengan membawa identitas dan kearifan lokal kita, yaitu Arakan Sahur, ke dalam ranah teknologi robotika modern.”

Dukungan Pemkab Tanjung Jabung Barat tidak hanya diarahkan pada pencapaian di kompetisi.

Pemerintah daerah berharap riset tersebut juga dapat menjadi contoh bahwa budaya lokal memiliki ruang untuk dikembangkan melalui inovasi.

Arakan Sahur yang selama ini dikenal sebagai tradisi masyarakat Tanjung Jabung Barat kini memperoleh pendekatan berbeda melalui penelitian pendidikan dan robotika.

Persinggungan antara budaya dan teknologi tersebut membuka kemungkinan bahwa, tradisi lokal tidak hanya dipertahankan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan inovasi bagi generasi muda.

Hermansyah berharap capaian Arif dapat mendorong lebih banyak pemuda Tanjung Jabung Barat untuk berani mengembangkan gagasan yang mengangkat potensi daerah.

Menurutnya, prestasi di tingkat nasional dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Arif, babak final IRIFair 2026 menjadi kesempatan untuk menguji gagasan tersebut di hadapan para penguji di tingkat nasional.

Keikutsertaannya juga membawa misi lain memperkenalkan Arakan Sahur sebagai kekayaan budaya Tanjung Jabung Barat melalui medium yang berbeda, yakni teknologi pendidikan dan robotika.

Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, pendekatan semacam ini dapat mempertemukan dua kepentingan sekaligus menjaga relevansi budaya lokal dan mendorong kemampuan generasi muda dalam teknologi.

Kini, perhatian tertuju pada babak final IRIFair 2026 di Tangerang Selatan.

Di sana, inovasi yang berangkat dari tradisi lokal Tanjung Jabung Barat akan berhadapan dengan karya-karya riset lainnya dari tingkat nasional.(*)




Akses Vital 8 Desa Terancam Putus, Jerambah Kuala Baru Tanjab Barat Rusak Parah

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Kerusakan jerambah kayu di Parit Sapat RT 02, Dusun Rawai Jaya, Desa Kuala Baru, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai menjadi kekhawatiran serius warga.

Bukan tanpa alasan. Jerambah tersebut merupakan akses utama sekaligus satu-satunya jalur penghubung bagi masyarakat di delapan desa di Kecamatan Seberang Kota.

Setiap hari, jalur itu dilalui warga untuk bekerja, berdagang, bersekolah, mendapatkan layanan kesehatan hingga menjalankan berbagai aktivitas sosial.

Kini, kondisi jalur vital tersebut semakin memprihatinkan.

Sejumlah bagian lantai kayu terlihat lapuk dan berlubang. Beberapa bagian konstruksi juga dinilai sudah tidak lagi kokoh sehingga warga yang melintas harus meningkatkan kewaspadaan.

Kerusakan tersebut bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan. Bagi warga, kondisi jerambah mulai menyentuh persoalan keselamatan pengguna jalan.

“Kondisi jerambah ini sekarang sudah sangat memprihatinkan. Banyak bagian yang sudah rusak dan sangat tidak layak digunakan sebagai akses utama masyarakat. Kami khawatir kalau dibiarkan terus, akan membahayakan warga yang setiap hari melintas,” ungkap seorang perwakilan warga.

Kekhawatiran masyarakat semakin besar karena jerambah menjadi jalur yang tidak memiliki banyak alternatif.

Artinya, ketika kondisi konstruksi semakin memburuk, warga tetap harus melewatinya karena kebutuhan mobilitas sehari-hari.

Situasi inilah yang membuat warga meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga terjadi kecelakaan sebelum melakukan pemeriksaan dan penanganan.

Mereka berharap Pemkab Tanjung Jabung Barat segera turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi jerambah, sekaligus memastikan apakah struktur tersebut masih aman digunakan.

“Kami tidak ingin ada korban akibat kondisi infrastruktur yang rusak ini. Jangan sampai setelah terjadi sesuatu baru ada tindakan. Kami berharap pemerintah daerah turun langsung melihat dan meninjau kondisi jerambah ini,” ujarnya.

Menurut warga, pemeriksaan lapangan penting dilakukan agar tingkat kerusakan dapat diketahui secara menyeluruh.

Jika kerusakan sudah tidak memungkinkan untuk sekadar diperbaiki, pembangunan kembali dengan konstruksi yang lebih kuat dinilai menjadi solusi jangka panjang.

Kekhawatiran warga juga tidak terlepas dari pengalaman buruk akibat kerusakan infrastruktur jembatan di wilayah lain.

Mereka menyinggung kejadian jembatan Sungai Landak yang roboh hingga menelan korban.

Bagi warga, kejadian tersebut seharusnya menjadi pelajaran agar kondisi infrastruktur yang berisiko ditangani sebelum berubah menjadi bencana.

“Kami tidak ingin seperti kejadian jembatan Sungai Landak yang roboh hingga menelan korban, baru kemudian mendapat perhatian. Kami berharap kondisi jerambah ini segera ditangani sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas warga.

Warga menilai langkah pencegahan jauh lebih penting daripada menunggu kerusakan mencapai titik kritis atau muncul korban.

Keberadaan jerambah tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat Seberang Kota.

Selain menjadi akses transportasi, jalur tersebut menopang berbagai aktivitas warga dari delapan desa.

Aktivitas ekonomi masyarakat bergantung pada kelancaran akses tersebut.

Demikian pula anak-anak yang membutuhkan jalur untuk menuju sekolah, warga yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta masyarakat yang melakukan aktivitas sosial dan pemerintahan.

Karena itu, kerusakan jerambah dikhawatirkan tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan.

Tetapi juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat apabila kerusakan semakin parah hingga jalur tersebut tidak dapat digunakan.

Warga meminta pemerintah tidak melihat persoalan tersebut sebatas kerusakan fisik sebuah jembatan kayu. Bagi masyarakat, jerambah itu merupakan urat nadi mobilitas delapan desa.

Mereka berharap Pemkab Tanjab Barat segera melakukan pengecekan teknis dan menentukan langkah konkret, apakah melalui rehabilitasi, penguatan konstruksi atau pembangunan jerambah baru yang lebih aman.

Bagi warga, kebutuhan utamanya sederhana: jangan menunggu jerambah roboh dan menimbulkan korban baru pemerintah bergerak.(*)




Sertifikat Indikasi Geografis Pinang Betara Terbit, Peluang Ekspor Tanjab Barat Kian Terbuka

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan capaian penting dalam upaya melindungi sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah.

Pinang Betara kini resmi memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG), sebuah pengakuan yang menegaskan keunikan, kualitas, dan reputasi produk khas Tanjung Jabung Barat tersebut.

Sertifikat Indikasi Geografis diserahkan langsung oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi kepada Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kamis 12 Juni 2026.

Pengakuan ini menjadi langkah strategis dalam melindungi Pinang Betara dari potensi penyalahgunaan nama maupun klaim pihak lain.

Di sisi lain, sertifikasi tersebut membuka peluang lebih besar bagi komoditas lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar nasional hingga internasional.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi, Jonson Siagian, mengatakan Sertifikat Indikasi Geografis merupakan instrumen penting dalam menjaga identitas produk daerah yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat dipisahkan dari wilayah asalnya.

“Pinang Betara memiliki ciri dan kualitas yang menjadi identitas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan sertifikat ini, produk tersebut mendapatkan perlindungan hukum sekaligus nilai tambah dalam pengembangan pasar, termasuk peluang ekspor,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi, Sri Argunaini.

Menurutnya, keberhasilan memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis harus diikuti dengan komitmen menjaga kualitas dan konsistensi produk agar kepercayaan pasar terus meningkat.

Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pengembangan produk turunan berbasis pinang guna menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menyambut baik diterbitkannya Sertifikat Indikasi Geografis Pinang Betara.

Ia menyebut pencapaian tersebut bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan momentum penting dalam memperkuat identitas ekonomi daerah.

Menurutnya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki sejumlah komoditas unggulan yang berpotensi besar mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain Pinang Betara, daerah ini juga dikenal dengan Udang Ketak, Kepiting Asoka, Kopi Liberika Tungkal Komposit, hingga Nanas Muntialo.

Bupati mengungkapkan bahwa Kopi Liberika Tungkal Komposit sebelumnya telah lebih dahulu memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis.

Kini, keberhasilan Pinang Betara mendapatkan pengakuan serupa menjadi dorongan bagi pengembangan komoditas unggulan lainnya.

“Kami melihat Nanas Muntialo juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan khas daerah yang memiliki daya saing tinggi,” kata Anwar Sadat.

Ia berharap sertifikasi tersebut mampu memotivasi para petani dan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produksi serta menjaga standar mutu yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan melalui pembinaan, peningkatan kualitas produk, standardisasi mutu, hingga perluasan akses pemasaran agar manfaat ekonomi dari Sertifikat Indikasi Geografis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pinang Betara adalah identitas sekaligus kebanggaan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Kami ingin sertifikasi ini benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal,” tegasnya.

Melalui penguatan sektor agrokompleks dan perikanan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat optimistis berbagai komoditas unggulan daerah mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.(*)