JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana memastikan pembangunan kolam retensi di kawasan Paal V memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada 20 September 2026.

Infrastruktur pengendali banjir tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi genangan di sejumlah kawasan yang selama ini menjadi titik rawan banjir di Kota Jambi.

Menurut Maulana, proyek kolam retensi seluas 8,9 hektare itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi, pemerintah pusat, serta dukungan Komisi V DPR RI.

Ia menyebut pembangunan tersebut sempat menghadapi tantangan, terutama dalam proses pembebasan lahan yang berlangsung hampir dua tahun.

“Ini seperti mimpi yang akhirnya bisa diwujudkan. Berkat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan DPR RI, pembangunan kolam retensi ini dapat berjalan,” ujar Maulana saat meninjau progres pembangunan bersama Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, Senin 3 Agustus 2026.

Maulana mengatakan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya berfokus menyelesaikan pembangunan fisik kolam retensi, tetapi juga telah menyiapkan penataan kawasan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Di antaranya adalah pembangunan jalur jogging, pemasangan lampu penerangan, penataan jembatan, hingga fasilitas pendukung lainnya sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik yang nyaman.

Tak Sekadar Pengendali Banjir

Selain berfungsi menampung limpasan air saat hujan deras, kolam retensi Paal V diproyeksikan menjadi salah satu kawasan publik baru di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi juga membuka peluang pengembangan kawasan melalui budidaya sekitar 300 ribu ekor ikan.

Sehingga selain memiliki fungsi ekologis, kawasan ini diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Maulana optimistis keberadaan kolam retensi akan membantu mengurangi genangan di sejumlah kawasan seperti Widuri, Kenali Asam Bawah, hingga wilayah lain yang selama ini kerap terdampak banjir.

“Pembangunan kolam retensi ini bukan hanya menyelesaikan persoalan banjir, tetapi juga menghadirkan ruang publik baru yang dapat dinikmati masyarakat,” katanya.

DPR RI Pastikan Pembangunan Sesuai Target

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto mengatakan progres pembangunan menunjukkan perkembangan positif.

Ia menyebut pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) berkomitmen menyelesaikan pekerjaan fisik pada 20 September 2026.

“Alhamdulillah progres pengerjaannya sudah sangat baik. Kepala Balai juga berkomitmen bahwa pembangunan kolam retensi ini selesai pada 20 September 2026,” ujar Edi.

Menurutnya, apabila seluruh program pengendalian banjir di Kota Jambi berjalan sesuai rencana, keberadaan kolam retensi diperkirakan mampu mengurangi genangan hingga sekitar 60 persen, terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai Asam.

Pemerintah Kota Jambi berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama untuk penyelesaian pembebasan lahan di sejumlah titik lain yang masih menjadi bagian dari program pengendalian banjir terpadu di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Paal V, Kota Jambi, memasuki tahap akhir.

Infrastruktur pengendali banjir yang menjadi bagian dari program strategis pemerintah pusat itu ditargetkan selesai pada 20 September 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Edi Purwanto, saat meninjau langsung progres pembangunan bersama sejumlah pihak terkait, Senin 3 Agustus 2026.

Menurut Edi, perkembangan pekerjaan menunjukkan hasil yang positif.

Ia menyebut pihak pelaksana berkomitmen menyelesaikan konstruksi sesuai jadwal sehingga fasilitas tersebut dapat segera difungsikan untuk mengurangi risiko banjir di Kota Jambi.

“Alhamdulillah progres pengerjaannya sudah sangat baik. Kepala Balai juga berkomitmen bahwa pembangunan kolam retensi ini selesai pada 20 September 2026,” kata Edi.

Ia menjelaskan, kolam retensi merupakan bagian dari rangkaian program pengendalian banjir yang sedang dibangun di sejumlah titik.

Jika seluruh program selesai dalam beberapa tahun ke depan, dampaknya diyakini akan signifikan terhadap kawasan yang selama ini kerap terdampak genangan.

Menurut Edi, keberadaan kolam retensi Paal V diperkirakan mampu mengurangi sekitar 60 persen genangan, terutama di wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Asam.

Disiapkan Jadi Ruang Publik dan Kawasan Produktif

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga diproyeksikan menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Edi berharap Pemerintah Kota Jambi melakukan penataan kawasan agar tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi.

Ia mengungkapkan salah satu rencana yang tengah disiapkan adalah budidaya sekitar 300 ribu ekor ikan di area kolam retensi.

Gagasan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat tambahan sekaligus menghidupkan kawasan.

“Kawasan ini nantinya tidak hanya berfungsi mengurangi banjir, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang terbuka untuk berolahraga maupun bersantai,” ujarnya.

Pemkot Jambi Siapkan Penataan Kawasan

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pembangunan kolam retensi seluas 8,9 hektare menjadi salah satu proyek yang membutuhkan proses panjang, termasuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap selama dua tahun.

Menurutnya, kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi, pemerintah pusat, dan dukungan DPR RI menjadi faktor penting yang mempercepat realisasi proyek tersebut.

“Ini seperti mimpi yang akhirnya bisa diwujudkan. Berkat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan dukungan DPR RI, pembangunan kolam retensi ini dapat berjalan,” ujar Maulana.

Pemerintah Kota Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah rencana penataan kawasan, mulai dari pembangunan jalur jogging, penerangan kawasan, hingga elemen estetika agar kolam retensi juga menjadi ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.

Maulana berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama untuk penyelesaian pembebasan lahan di sejumlah lokasi lain yang masih menjadi bagian dari program pengendalian banjir.

Diharapkan Kurangi Genangan di Sejumlah Kawasan

Keberadaan kolam retensi Paal V diproyeksikan membantu mengurangi genangan di sejumlah wilayah yang selama ini kerap terdampak banjir, seperti kawasan Widuri, Kenali Asam Bawah, dan sekitarnya.

Apabila pekerjaan fisik selesai sesuai target pada September 2026, kolam retensi tersebut akan segera memasuki tahap operasional sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir Kota Jambi sekaligus menjadi ruang terbuka baru bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Kolam Retensi Pal Lima dan revitalisasi drainase Sungai Asam Tahap II masih menyisakan kendala.

Hingga kini, sembilan bidang tanah yang berada di kawasan sempadan sungai belum dapat dibayarkan uang ganti kerugiannya karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, usai pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah Tahap II, Selasa 21 Juli 2026.

Ridho menjelaskan, seluruh 19 bidang tanah yang masuk dalam Tahap II sebenarnya telah menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah, mulai dari inventarisasi, penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), hingga musyawarah penetapan nilai ganti kerugian.

“Seluruh objek sudah melalui tahapan inventarisasi, penilaian KJPP hingga musyawarah. Semua pemilik telah menyepakati besaran uang ganti kerugian,” katanya.

Namun demikian, pembayaran baru dapat direalisasikan untuk bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan sungai.

“Masih ada sembilan bidang di kawasan sempadan sungai yang belum bisa dibayarkan karena menunggu regulasi yang memperbolehkan. Kami terus berupaya agar proses tersebut segera dapat diselesaikan,” ujar Ridho.

Pada Tahap II ini, pemerintah membebaskan lahan seluas sekitar 4,2 hektare dengan nilai ganti kerugian mencapai Rp33 miliar.

Ridho menambahkan, proses pengadaan tanah akan berlanjut pada Tahap III dengan luas lahan sekitar 7.400 meter persegi.

Kejati: Proyek Strategis Jangan Sampai Terhambat

Sementara itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan pembangunan Kolam Retensi Pal Lima dan revitalisasi drainase Sungai Asam merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga seluruh tahapan harus dikawal hingga tuntas.

“Kami sudah melakukan pendampingan sejak beberapa tahun terakhir. Hambatan biasanya muncul pada sengketa lahan maupun proses ganti rugi, tetapi proyek ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Pihaknya berharap seluruh proses pengadaan tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan fisik tidak mengalami keterlambatan.

Maulana: Pembebasan Lahan untuk Atasi Akar Masalah Banjir

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan percepatan pembebasan lahan merupakan langkah penting untuk menyelesaikan persoalan banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya.

Menurutnya, wilayah tersebut menjadi titik kumpul aliran air dari kawasan yang lebih tinggi sehingga hampir setiap musim hujan selalu terdampak banjir.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Maulana memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pengadaan tanah.

“Pada Tahap III nanti ada sekitar 15 bidang yang berada di jalur drainase eksisting dan akan masuk proses pembayaran. Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia optimistis proyek Kolam Retensi Pal Lima akan mampu menekan risiko banjir secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan setiap tahun. Nilai manfaat pembangunan ini jauh lebih besar karena memberikan rasa aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memaparkan perkembangan program pengendalian banjir yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi di hadapan delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Osaka Municipal Water Works Bureau (OMWB), Kamis 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menjelaskan berbagai langkah strategis yang saat ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan, mulai dari normalisasi sistem drainase hingga pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah.

Menurut Maulana, proyek pengendalian banjir yang didukung JICA bersama Kementerian Pekerjaan Umum itu saat ini terus berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan kolam retensi seluas sekitar 9 hektare yang berfungsi menampung limpasan air hujan sekaligus mengurangi beban aliran pada sistem drainase perkotaan.

“Proyek ini mencakup normalisasi anak Sungai Asam dan jaringan drainase perkotaan yang terhubung dari kawasan hulu hingga hilir menuju Sungai Batanghari,” ujar Maulana di hadapan delegasi Jepang.

Tujuannya agar aliran air lebih lancar dan mampu mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi.

Ia menjelaskan sejumlah saluran drainase yang sebelumnya berukuran kecil kini telah diperlebar sehingga kapasitas aliran air meningkat secara signifikan.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya titik-titik banjir, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang selama ini menjadi langganan genangan saat hujan deras.

Menurut Maulana, pengendalian banjir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, tetapi juga dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga hilir.

“Drainase yang sebelumnya sempit kita perbesar sehingga aliran air dari hulu menjadi lebih lancar. Dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat karena beberapa kawasan yang sebelumnya sering terdampak banjir kini mengalami penurunan genangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan rencana pengembangan kawasan kolam retensi menjadi ruang publik dan destinasi wisata baru Kota Jambi.

Kolam retensi tersebut nantinya akan diberi nama Telago Kajang Lako dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti jogging track sepanjang 1,4 kilometer yang mengelilingi kawasan danau buatan tersebut.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, kawasan itu diharapkan menjadi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.

Maulana menyampaikan apresiasi kepada JICA yang selama ini turut mendukung berbagai program pembangunan di Kota Jambi, termasuk proyek pengendalian banjir yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan JICA yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi persoalan banjir. Program ini sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan JICA menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka menilai proyek pengendalian banjir yang dilakukan secara terintegrasi memiliki potensi besar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Paparan yang disampaikan Wali Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan delegasi Jepang yang juga membahas kerja sama sektor air bersih bersama Perumda Tirta Mayang.

Namun, proyek pengendalian banjir dan pembangunan Telago Kajang Lako menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan perkembangan terbaru Program Kampung Tangguh, khususnya dalam upaya pengendalian banjir di Kota Jambi.

Program strategis ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam membangun kota yang lebih aman, tertata, dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pemerintah telah berhasil membebaskan lahan seluas 3,9 hektare.

Seluruh lahan tersebut kini telah bersertifikat dan resmi menjadi milik Pemerintah Kota Jambi.

Tahap kedua pembangunan akan dilanjutkan pada awal tahun 2026, dengan target pembebasan lahan dan pembangunan danau retensi seluas 9 hektare.

Danau tersebut dirancang untuk menampung luapan air dari sistem Sungai Asam, yang selama ini menjadi salah satu titik rawan banjir.

“Danau ini nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga akan dikembangkan menjadi kawasan wisata dan ruang publik baru bagi masyarakat Kota Jambi,” jelas Wali Kota Maulana.

Ganti Rugi Lahan Diserahkan Secara Simbolis

Sebelumnya, pada Selasa (30/12/2025), Wali Kota Jambi secara simbolis menyerahkan ganti rugi lahan kepada masyarakat terdampak.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A.

Pada tahap awal ini, ganti rugi diberikan kepada 13 pemilik lahan dari total 17 sertifikat bidang tanah. Secara keseluruhan.

Tercatat terdapat 51 sertifikat tanah dengan luas total mencapai 9 hektare yang akan dibebaskan untuk mendukung proyek pengendalian banjir tersebut.

Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa, pada tahap awal ini, lahan seluas 3,1 hektare telah diselesaikan pembayaran ganti kerugiannya.

Pendanaan berasal dari APBD Kota Jambi dan APBD Provinsi Jambi.

“Hari ini 3,1 hektare tanah telah dibayarkan. Insya Allah pada Januari sisanya akan dibayarkan melalui APBN,” kata dia.

“Sehingga proses pembangunan dapat segera dikebut dan ditargetkan selesai pada September tahun depan,” ujar Maulana.

Maulana juga menegaskan bahwa untuk menjaga keseimbangan tata air Kota Jambi, diperlukan setidaknya empat kolam atau danau retensi yang terintegrasi dalam sistem pengendalian banjir.

“Setelah tahapan ini selesai, secara bertahap kami akan kembali bersurat untuk meminta dukungan lanjutan melalui Sistem Kenali,” sebutnya.

Hingga saat ini, pengerjaan Sistem Sungai Asam telah berjalan sepanjang 2,8 kilometer.

Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak banjir secara signifikan.

“Dengan pengerjaan dan upaya ini, kami sampaikan bahwa banjir memang tidak bisa dihilangkan 100 persen, tetapi diperkirakan dapat mengurangi dampaknya hingga 60 persen,” pungkas Wali Kota Maulana.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi menjelaskan bahwa proses pembayaran ganti rugi untuk tahap selanjutnya masih menunggu persetujuan dari kementerian terkait.

“Kurang lebih masih ada 5,1 hektare lahan yang belum dibayarkan,” ujarnya singkat.

Sebagai informasi, dalam rangka pengadaan tanah pembangunan drainase utama dan revitalisasi drainase Sungai Asam, Pemerintah Kota Jambi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 miliar.

Anggaran tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat.(*)