JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi Sumatera yang terdampak banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Usulan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Amran menjelaskan, meskipun APBN 2026 sudah mengalokasikan dana pemulihan, kebutuhan di lapangan jauh lebih besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya tambahan anggaran agar rehabilitasi pertanian bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh.

“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak memerlukan tambahan Rp 5,1 triliun,” kata Amran.

Dana tambahan ini akan difokuskan pada:

• Rehabilitasi lahan sawah yang rusak

• Perbaikan jaringan irigasi

• Penyediaan benih dan sarana produksi pertanian

• Alat mesin pertanian untuk mendukung produktivitas

Prioritas utama diarahkan ke wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah agar petani bisa segera kembali berproduksi.

Mentan juga meminta dukungan penuh dari DPR agar usulan ini segera disetujui dan diimplementasikan tanpa hambatan birokrasi.

Menurut data Kementerian Pertanian, lebih dari 107 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak bencana, dengan puluhan ribu hektare mengalami kerusakan berat hingga puso.

Selain itu, ribuan hektare lahan perkebunan dan hortikultura rusak, sementara ratusan ribu ekor ternak mati atau hilang.

Amran menekankan, percepatan pemulihan sektor pertanian bukan hanya penting bagi petani terdampak, tetapi juga penting untuk ketahanan pangan nasional.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah dapat memastikan bantuan benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan.

Ke depan, realisasi tambahan anggaran Rp 5,1 triliun akan menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penggunaannya untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah yang paling terdampak bencana.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan bencana dan pemulihan, bukan untuk diperjualbelikan.

Ketentuan ini dituangkan dalam surat edaran yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025, yang berlaku sejak akhir Desember 2025.

Menurut Menhut, kebijakan ini bertujuan agar pemanfaatan kayu hanyut tetap berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan pemulihan lingkungan, bukan menjadi celah eksploitasi ekonomi.

Masyarakat terdampak banjir diperbolehkan menggunakan kayu hanyut untuk kebutuhan mendesak, selama tidak dikomersialkan.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyut digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, pemulihan pasca bencana, dan bantuan material untuk masyarakat terdampak, atas dasar keselamatan kemanusiaan dan selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli Antoni.

Pemanfaatan kayu hanyut bisa mencakup perbaikan rumah, pembangunan fasilitas sementara, atau kebutuhan material lain yang berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana.

Namun, segala bentuk perdagangan, pengolahan industri, atau distribusi komersial terhadap kayu tersebut tetap dilarang.

Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian Kehutanan memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah terdampak banjir.

Selama moratorium, tidak ada dokumen legalitas kayu yang diterbitkan, sehingga kayu hanyut tidak dapat masuk ke rantai perdagangan resmi.

Pemerintah juga melakukan pendataan bersama aparat penegak hukum dan otoritas daerah untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis kayu hanyut di lapangan, memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah bencana.

Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menyebabkan kayu dari hulu terbawa arus hingga ke permukiman warga.

Pengaturan terhadap kayu hanyut dianggap penting tidak hanya untuk membantu pemulihan masyarakat, tetapi juga mencegah praktik perdagangan kayu ilegal yang dapat merusak hutan dan ekosistem.

Dengan larangan komersialisasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap pemanfaatan kayu pascabencana berjalan selaras dengan prinsip keselamatan, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan.(*)

SUMBAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Satbrimob Polda Jambi menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Melalui Batalyon A Pelopor, 24 personel Brimob diterjunkan untuk membangun jembatan darurat yang menghubungkan Desa Kampung Tengah Timur dengan Desa Padang Landua, Kamis (15/1/2026).

Jembatan ini menjadi vital karena sebelumnya akses antar desa sempat terputus akibat bencana, menghambat mobilitas warga serta distribusi kebutuhan pokok.

Selama pengerjaan, personel Brimob bekerja bergotong royong, mengangkut kayu dan material konstruksi, sambil didukung perlengkapan SAR, logistik, dan kendaraan operasional.

Kehadiran jembatan darurat ini diharapkan dapat memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, memperlancar transportasi, dan mendukung kehidupan sehari-hari warga terdampak.

“Kegiatan ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan akses transportasi kembali terbuka, pemulihan aktivitas warga akan lebih cepat,” Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji.

Ia menambahkan, Polri akan terus mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mendukung pemulihan pascabencana, tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga kegiatan kemanusiaan.

“Langkah seperti ini diharapkan meringankan beban warga dan mempercepat kebangkitan wilayah terdampak,” ungkapnya.

Kegiatan pembangunan jembatan darurat Satbrimob Polda Jambi berjalan aman, tertib, dan lancar, menjadi bukti sinergi kepolisian dalam membantu masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Indonesia resmi memulai tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta UMKM yang terdampak banjir hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program pemulihan dimulai 9 Januari 2026, dengan fokus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terhenti akibat bencana.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa langkah awal pemulihan dilakukan melalui pengaktifan kembali pasar tradisional serta pembersihan warung dan toko yang rusak.

“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta.

Program ini merupakan bagian dari respons terpadu pemerintah untuk mempercepat pemulihan setelah fase tanggap darurat bencana selesai.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan, tercatat 2.304.297 UMKM terdampak langsung banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut.

Tahapan Pemulihan UMKM

1. Pengaktifan Pasar dan Toko: Membersihkan dan menyiapkan kembali pasar tradisional serta warung untuk memulai aktivitas perdagangan.

2. Klinik UMKM Bangkit: Delapan klinik dibuka di lokasi strategis seperti Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang. Klinik ini menyediakan pendampingan teknis dan akses fasilitas ekonomi bagi UMKM.

3. Relaksasi Kredit: Lebih dari 200.000 UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapatkan penyesuaian kredit melalui bank penyalur dan lembaga penjamin untuk meringankan beban finansial.

4. Dukungan Lapangan: Lebih dari 1.100 personel IPDN dan aparatur sipil negara dilibatkan untuk membenahi infrastruktur pasar dan fasilitas perdagangan yang terdampak.

5. Koordinasi Lintas Kementerian: Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

Menko Muhaimin Iskandar menekankan bahwa langkah lintas kementerian ini bertujuan mengembalikan kemandirian ekonomi masyarakat pascabencana dan memastikan aktivitas ekonomi kembali normal dan produktif.

Dengan dukungan program Klinik UMKM Bangkit, relaksasi kredit, dan sinergi lintas lembaga, pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi lokal di Aceh, Sumut, dan Sumbar secara bertahap dan terukur, sehingga masyarakat terdampak dapat segera kembali produktif.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel lima perusahaan tambang galian C di Provinsi Sumatera Barat setelah aktivitas pertambangan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan memperparah banjir di wilayah sekitar DAS Batang Kuranji.

Penyegelan dilakukan tim pengawas KLH bersama aparat penegak hukum lingkungan usai inspeksi lapangan.

Dari hasil pengawasan, ditemukan indikasi pelanggaran lingkungan, termasuk pengelolaan lahan yang tidak sesuai ketentuan, sedimentasi sungai, serta aktivitas tambang yang terlalu dekat dengan permukiman warga.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan langkah awal penegakan hukum lingkungan.

“Penyegelan ini adalah pesan keras bahwa lingkungan hidup tidak boleh dikorbankan. Kami akan mengejar setiap pelanggaran hingga ke akarnya demi melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat,” ujar Hanif.

Lima perusahaan yang disegel adalah:

• PT Parambahan Jaya Abadi

• PT Dian Darell Perdana

• CV Lita Bakti Utama

• CV Jumaidi

• PT Solid Berkah Ilahi

KLH menilai aktivitas tambang di kawasan hulu sungai menyebabkan peningkatan sedimentasi, menurunkan kapasitas sungai, dan memicu banjir saat curah hujan tinggi.

Selain itu, tim pengawas menemukan lemahnya sistem pengendalian erosi dan drainase di beberapa lokasi.

Pemerintah menegaskan penertiban bukan untuk menghambat investasi, tetapi memastikan kegiatan tambang sesuai aturan dan ramah lingkungan.

KLH juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penataan ulang aktivitas pertambangan di wilayah rawan bencana.

Ke depan, KLH berencana memperketat pengawasan tambang di daerah aliran sungai dan kawasan lindung.

Guna mencegah kerusakan lingkungan berulang dan menekan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan tata guna lahan.(*)

PADANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menyerahkan langsung bantuan senilai Rp200 juta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana di wilayah tersebut.

Bantuan itu disampaikan saat Maulana bersilaturahmi dengan Gubernur Sumatera Barat di Rumah Dinas Gubernur, Kamis 11 Desember 2025 sore.

Sebelum penyerahan bantuan, Wali Kota Jambi bersama rombongan mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Padang, kemudian meninjau salah satu titik lokasi terdampak bencana serta area pengungsian.

Dalam kunjungan tersebut, Maulana menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari seluruh masyarakat Kota Jambi.

“Kami menyampaikan amanah warga Kota Jambi, dan bantuan ini sudah diterima langsung oleh Bapak Gubernur,” kata dia.

“Terima kasih kepada seluruh warga Kota Jambi yang telah membantu dan peduli terhadap saudara-saudara kita di Sumatera Barat,” ujar Wali Kota Jambi Maulana.

Bantuan dari warga Kota Jambi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana.

Pemerintah Kota Jambi memastikan akan terus membuka ruang kolaborasi dan dukungan antar daerah dalam situasi darurat kemanusiaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Korem 042/Gapu kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Pada Selasa (9/12/2025), Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto secara resmi memberangkatkan bantuan sosial hasil penggalangan dari masyarakat Jambi, instansi pemerintah, hingga pihak swasta.

Pelepasan bantuan dilakukan di halaman Kantor Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Bantuan yang dikirim meliputi kebutuhan pokok, logistik darurat, obat-obatan, pakaian, serta perlengkapan penanganan bencana lainnya.

Seluruh barang langsung diangkut menggunakan truk logistik menuju kawasan yang terdampak paling parah.

Brigjen Heri menegaskan bahwa, pengiriman bantuan ini merupakan bentuk respons cepat TNI dalam mendukung masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Ini wujud nyata kehadiran TNI di tengah rakyat. Korem 042/Gapu akan terus memantau perkembangan dan siap memberikan dukungan lanjutan bila diperlukan,” ujarnya.

Kegiatan kemanusiaan tersebut juga mendapat dukungan berbagai instansi dan mitra yang turut menyiapkan personel untuk memastikan bantuan tiba tepat sasaran.

Korem 042/Gapu juga berkoordinasi dengan satuan TNI di wilayah Sumbar guna mempercepat pendistribusian kepada para korban.

Acara pelepasan bantuan dihadiri Kasiter Kasrem 042/Gapu, Pabung Muaro Jambi, serta Kadis Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi.

Keberangkatan bantuan sosial ini sekaligus menunjukkan komitmen Korem 042/Gapu beserta pemerintah dan masyarakat Jambi.

Untuk memperkuat solidaritas antarwilayah dan membantu pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Per Senin (1/12) pukul 18.24 WIB, tercatat 604 orang meninggal, 464 masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.

Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi mencapai 570 ribu orang.

Rincian korban di tiap provinsi menunjukkan skala bencana yang besar. Di Aceh, terdapat 156 warga meninggal dan 181 orang hilang.

Di Sumatera Barat, 165 meninggal dan 114 hilang, sedangkan Sumatera Utara mencatat 283 korban meninggal dan 169 orang masih hilang.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan.

Selain itu, 271 jembatan terdampak dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa, tingginya jumlah korban berkaitan dengan lokasi permukiman penduduk yang berada di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, lereng bukit terjal, dan punggung bukit.

Menurut Syafii, tanah di wilayah tersebut sangat mudah tergerus saat hujan intens, sehingga ketika banjir bandang terjadi banyak warga tersapu arus atau tertimbun material longsor.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang dilaporkan hilang kemungkinan terkena arus deras.

Basarnas mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama pada wilayah rawan bencana, dan memantau informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko.

“Kami berharap informasi risiko bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif,” ujarnya.(*)