MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Sudah lebih dari tiga dekade berdiri, kondisi TNI AL Pos Simpang Tua di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kini memprihatinkan.

Bangunan semi permanen berbahan kayu yang digunakan sebagai kantor sekaligus pos pemantauan jalur perairan itu dinilai tak lagi layak.

Struktur bangunan panggung tersebut mulai lapuk, beberapa bagian terlihat rusak, bahkan ada sisi bangunan yang tampak miring dan berisiko roboh.

Padahal, Pos TNI AL Simpang Tua memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan jalur sungai yang menjadi urat nadi transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Wilayah Berbak sendiri dikenal memiliki akses perairan luas, termasuk pertemuan tiga sungai besar yang kerap disebut kawasan Simpang.

Komandan Pos TNI AL Simpang Tua, Peltu Laut Muhammad Ansori, melalui Serda Husaini, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan proposal pembangunan kepada pemerintah daerah.

“Kami sudah menyampaikan proposal dan bahkan ikut dalam Musrenbang. Harapan kami ada perhatian serius agar pos ini bisa memiliki bangunan yang lebih layak,” ujarnya.

Menurutnya, selain faktor usia bangunan yang telah mencapai 32 tahun, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah perairan.

Keberadaan TNI AL di Simpang Tua bukan hanya sebatas patroli dan pengawasan sungai.

Personel juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, mulai dari gotong royong hingga membantu warga saat terjadi musibah.

Wilayah perairan Berbak dinilai rawan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, seperti penyelundupan dan illegal fishing.

Dengan kondisi pos yang masih semi permanen, optimalisasi pengamanan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi prajurit di lapangan.

Pihak pos berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan gedung baru yang lebih representatif.

Terlebih, masih tersedia lahan kosong di sekitar lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Masyarakat setempat pun menyuarakan harapan serupa agar fasilitas penunjang keamanan tersebut segera diperbaiki, mengingat peran vital TNI AL dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perairan Kecamatan Berbak.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Menyusul insiden pengibaran bendera bulan bintang dalam sebuah konvoi massa di Aceh.

Aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan mengalihkan fokus negara dari upaya penanganan bencana.

Peristiwa pengibaran bendera bulan bintang yang kerap dikaitkan dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terjadi di wilayah Lhokseumawe, Aceh, pada akhir Desember 2025.

Insiden itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut terlihat aparat TNI menurunkan bendera dan membubarkan massa di lokasi kejadian.

Menanggapi insiden tersebut, Panglima TNI menekankan bahwa saat ini seluruh unsur negara tengah berkonsentrasi membantu masyarakat yang terdampak bencana.

Ia meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu kegaduhan atau memperkeruh kondisi keamanan.

Agus Subiyanto menyatakan TNI bersama kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Oleh karena itu, ia berharap tidak ada kelompok yang melakukan provokasi dan mengganggu upaya kemanusiaan yang sedang berlangsung.

Panglima TNI juga menegaskan bahwa, pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

Jika masih terdapat kelompok yang melakukan tindakan provokatif dan dinilai mengancam ketertiban serta keamanan nasional.

Menurut Agus, TNI memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan memastikan stabilitas keamanan tetap terpelihara.

Ia menilai penggunaan simbol yang berkaitan dengan separatisme berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat serta membuka kembali memori konflik masa lalu di Aceh.

Insiden tersebut memicu beragam respons dari publik.

Sebagian pihak menilai tindakan aparat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang penggunaan simbol separatis.

Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan agar penanganan dilakukan secara proporsional dan mengedepankan pendekatan persuasif agar tidak memperkeruh situasi sosial.

Pemerintah pusat pun mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak mempolitisasi insiden tersebut.

Fokus utama pemerintah saat ini, menurut pernyataan resmi, tetap pada penanganan bencana, pemulihan masyarakat, serta menjaga perdamaian dan ketertiban di Aceh.(*)