JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan memangkas pagu sebesar Rp 12,71 triliun untuk tahun 2026.

Setelah pemangkasan, total anggaran Kementerian PU menjadi sekitar Rp 106,18 triliun.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam merespons kondisi global sekaligus menjaga defisit APBN tetap terkendali.

“Penajaman belanja dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mitigasi kondisi global dan menjaga defisit APBN tetap terkendali,” ujar Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Pemangkasan anggaran ini mengacu pada surat Menteri Keuangan No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026, melalui optimalisasi pagu sebesar Rp 12,71 triliun.

Dody menambahkan, rincian pemangkasan masih dalam proses pembahasan bersama pihak terkait dan ditargetkan rampung pada 15 April 2026.

Meski ada pengurangan anggaran, Menteri PU menegaskan bahwa proyek-proyek prioritas tetap menjadi fokus utama, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan, sumber daya air, serta konektivitas nasional.

“Pemangkasan ini bukan berarti mengurangi kualitas proyek strategis. Infrastruktur penting tetap akan berjalan sesuai rencana, sambil memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Dody.

Langkah efisiensi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global, sekaligus memastikan anggaran negara digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketegangan antara Iran dan Israel, yang juga melibatkan Amerika Serikat, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global.

Di Indonesia, DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan skenario mitigasi ekonomi untuk menjaga APBN serta stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya menjelang bulan Ramadhan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti bahwa Ramadhan biasanya diikuti peningkatan konsumsi masyarakat.

Jika bersamaan dengan kenaikan harga energi global dan fluktuasi nilai tukar, tekanan inflasi domestik berpotensi meningkat.

“Momentum Ramadhan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” jelas Misbakhun di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Politikus DPR ini menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah tetap bisa merespons gejolak eksternal tanpa mengorbankan program prioritas, terutama perlindungan sosial.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja disebut sebagai langkah penting agar APBN tetap sehat.

Selain itu, Misbakhun menekankan perlunya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Menurutnya, stabilitas sistem keuangan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” tambahnya.

Anggota DPR juga meminta pemerintah memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri, agar kebutuhan rumah tangga yang meningkat tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong harga minyak dunia naik dan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Hal ini bisa melemahkan rupiah sekaligus meningkatkan tekanan pada APBN melalui kenaikan subsidi energi.

Karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersikap proaktif dan menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.

Tujuannya agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tidak terbebani selama momentum Ramadhan dan Idul Fitri.(*)