JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Danau Teluk sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan, khususnya kebutuhan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Maulana menjelaskan bahwa, pembangunan Kampung Nelayan ini menjadi salah satu solusi konkret untuk memastikan ketersediaan bahan pangan protein, terutama ikan, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

“Kami sudah mengajukan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Danau Teluk. Lahan seluas dua hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, jika program tersebut terealisasi, maka kebutuhan ikan untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi dapat dipasok langsung dari kawasan kampung nelayan tersebut secara berkelanjutan.

Selain fokus pada sektor perikanan, Maulana juga memaparkan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional MBG di Kota Jambi saat ini berjalan cukup optimal.

Dari target 100 SPPG, sebanyak 43 unit telah beroperasi dan 10 unit lainnya siap beroperasi dalam waktu dekat.

Program ini juga telah menyerap sedikitnya 2.160 tenaga kerja lokal serta memberikan manfaat kepada 109.442 penerima, yang terdiri dari 104.535 pelajar dan 4.907 penerima dari kelompok 3B.

Untuk mendukung keberlanjutan program, kebutuhan pangan MBG di Kota Jambi dipasok dari sekitar 35 hingga 40 komoditas bahan pangan yang berasal dari petani dan peternak lokal melalui koperasi maupun distributor daerah.

Di sisi lain, Pemkot Jambi juga mendorong penguatan sektor pertanian di wilayah pinggiran kota.

Maulana mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tidur seluas 10 hektare menjadi lahan produktif yang bahkan meraih penghargaan SDGs Award.

Meski demikian, ia menilai para petani masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama berupa alat dan sarana pertanian agar produktivitas dapat terus meningkat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami sudah mencatat semua usulan dari Pemerintah Kota Jambi dan akan kami fasilitasi ke kementerian terkait,” kata Zulkifli Hasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Kota Jambi Tahun 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Transformasi Program Bangga Kencana Mendukung Program Kota Jambi Bahagia dan Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakorda diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, instansi vertikal, perguruan tinggi, sekolah, Kementerian Agama, penyuluh keluarga berencana, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya di Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pembangunan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

“Pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat, unggul, dan berkualitas,” ujar Maulana.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi tahun 2025, jumlah penduduk Kota Jambi mencapai 649.260 jiwa dengan kepadatan rata-rata 3.781 jiwa per kilometer persegi.

Menurut Maulana, Program Bangga Kencana menjadi investasi strategis dalam pembangunan manusia melalui perencanaan kehamilan sehat, pendampingan keluarga, pencegahan stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), hingga peningkatan kualitas perempuan.

Ia menyebut dampak program tersebut sangat besar, mulai dari menurunkan angka stunting dan kemiskinan hingga mendukung bonus demografi dan daya saing bangsa di masa depan.

Dalam paparannya juga disampaikan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pembangunan paling efektif karena setiap investasi satu rupiah pada program KB dapat memberikan manfaat hingga 98 kali lipat bagi sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 juga menjadi bagian dari penguatan transformasi program Kemendukbangga/BKKBN periode 2025–2029 melalui sejumlah program Quick Wins.

Program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), serta program Lansia Berdaya.

Maulana mengatakan program pembangunan keluarga sangat sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia yang saat ini terus diperkuat Pemerintah Kota Jambi.

“Kita telah menjalankan berbagai program seperti Lansia Bahagia dan pencegahan stunting melalui program Genting yang terintegrasi dengan pelayanan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Pemkot Jambi juga telah mengintegrasikan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan di Kota Jambi.

“Data ibu hamil, ibu menyusui dan balita langsung terkoneksi dengan SPPG sehingga diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menjalankan pembangunan kependudukan yang terintegrasi.

Menurutnya, program pembangunan keluarga di Kota Jambi sudah berjalan sangat baik dan selaras dengan program nasional serta Asta Cita Presiden.

“Kota Jambi mampu merancang pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dengan berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan, Vera Sofioni menjelaskan Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026 bertujuan memperkuat komitmen perangkat daerah dan mitra kerja dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Saat ini, optimalisasi pemenuhan gizi dilakukan melalui 43 SPPG dengan target penerima manfaat sebanyak 11.129 jiwa yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Jambi dan BKKBN Provinsi Jambi terkait pemanfaatan akses data Sistem Informasi Keluarga untuk mendukung program Kota Jambi Satu Data.

Selain itu, Pemkot Jambi juga menandatangani kerja sama dengan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi terkait pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

Melalui Rakorda Bangga Kencana Tahun 2026, Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya membangun keluarga berkualitas sebagai pondasi utama menuju masyarakat sehat, produktif, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pihak pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lorong Darmomulyo, RT 33, Kelurahan Simpang Tiga Sipin memberikan klarifikasi terkait protes warga yang sempat viral mengenai dugaan pembuangan limbah ke saluran drainase lingkungan.

Direktur PT Kocai Satu Rasa Mitra SPPG Simpang 3 Sipin, Ade Ariyanti, menegaskan bahwa air yang mengalir ke drainase bukan berasal dari limbah dapur SPPG.

Menurutnya, air tersebut merupakan air bekas aktivitas pekerja bangunan yang sedang mengerjakan mess di area dapur SPPG.

“Limbah dapur sudah kami kelola dengan sistem sumur resapan, jadi tidak ada yang keluar ke saluran umum. Air yang terlihat kemarin itu berasal dari tukang bangunan yang mencuci tangan setelah terkena cat pelamir,” jelas Ade Ariyanti.

Ia menjelaskan, perubahan warna air di drainase terjadi karena adanya sisa cat dari tangan pekerja, bukan dari aktivitas pengolahan makanan di dapur SPPG.

Pihaknya juga telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan memastikan tidak ada bau maupun indikasi limbah berbahaya.

“Sudah kami cek, airnya tidak berbau dan hanya berwarna putih karena bekas material bangunan,” tambahnya.

Terkait isu lain mengenai penggunaan mobil truk bertonase besar untuk pengangkutan gas, pihak SPPG juga memberikan penjelasan.

Ade Ariyanti menyebutkan bahwa kendaraan besar tersebut sebenarnya tidak jadi digunakan karena tidak mendapatkan izin dari pihak lingkungan.

“Awalnya kami meminta izin ke RT, tetapi karena tidak disetujui, maka mobil truk besar tidak jadi masuk,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama kurang lebih enam bulan beroperasi, distribusi gas untuk kebutuhan SPPG selalu menggunakan kendaraan kecil.

Namun, beberapa waktu lalu kendaraan operasional mengalami kerusakan sehingga pihak penyedia gas sempat mengajukan alternatif penggunaan kendaraan besar, yang kemudian kembali ditolak oleh pihak lingkungan.

“Kami tetap patuh aturan. Karena RT tidak mengizinkan, maka kami tidak gunakan truk besar tersebut,” tegasnya.

Pihak SPPG menegaskan bahwa seluruh operasional tetap mengikuti prosedur dan memperhatikan kenyamanan warga sekitar.

Isu yang sempat beredar di masyarakat disebut terjadi akibat kesalahpahaman di lapangan yang kini sudah diluruskan.(*)

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi mengambil peran aktif dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Keterlibatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Kepala BPOM Provinsi Jambi, Musthofa Anwari, menyampaikan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis, khususnya pada pelaksanaan di tingkat daerah.

BPOM turut bergabung dalam struktur koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Program MBG di Provinsi Jambi dijalankan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tim percepatan MBG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

“BPOM menjadi bagian dari struktur tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Musthofa.

Salah satu tugas utama BPOM Jambi dalam program ini adalah memberikan pelatihan kepada relawan yang bertugas memasak di dapur MBG.

Pelatihan tersebut meliputi aspek keamanan pangan, penanganan bahan makanan yang benar, serta upaya pencegahan risiko keracunan makanan.

“Selain pelatihan, BPOM Jambi juga melakukan pengawasan rutin dan pengambilan sampel terhadap makanan yang digunakan dalam program MBG,” sebutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Di Kota Jambi sendiri, hingga tahun 2026 ditargetkan terbentuk sebanyak 74 dapur SPPG. Seluruh dapur tersebut akan menjadi sasaran pembinaan dan pelatihan relawan masak oleh BPOM Jambi secara bertahap.

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia produk pendukung.

Produk UMKM yang dapat digunakan dalam program ini adalah produk yang telah memiliki izin edar dari BPOM, sehingga keamanan pangannya lebih terjamin.

Musthofa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi saat ini sudah berjalan.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam memilih makanan yang aman dan berkualitas.

Dalam pengawasan obat dan makanan, terdapat tiga pilar utama, yakni industri, pemerintah, dan konsumen.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa guna menghindari risiko makanan yang dapat membahayakan kesehatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris meminta percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak di Provinsi Jambi.

Hingga kini, program MBG baru menjangkau sekitar 305 ribu anak dari target 1,1 juta penerima, sehingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi prioritas utama.

Hal itu disampaikan Al Haris saat menghadiri groundbreaking SPPG Polri secara serentak di Polsek Telanaipura, Kota Jambi, Senin (29/12/2025).

“Dari 590 titik SPPG yang ada, 390 berada di wilayah aglomerasi, 190 di daerah 3T, dan 15 berdiri di atas lahan milik Pemda,” sebutnya.

“Masih banyak yang harus kita kejar untuk memastikan seluruh anak di Jambi menerima manfaat MBG,” kata Al Haris.

Program MBG menyasar anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak.

Al Haris menekankan percepatan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena distribusi pangan yang sulit dan harga kebutuhan pokok yang tinggi berdampak pada gizi anak-anak.

“Yang paling mendesak adalah daerah 3T. Di sana distribusi sulit, harga mahal, dan ini berdampak pada gizi anak-anak,” ujar Al Haris.

Selain pembangunan SPPG, Gubernur juga mendorong sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, Polri, TNI, hingga dinas terkait.

Ia menekankan pentingnya koordinasi ketersediaan bahan baku pangan, seperti telur, daging, dan cabai, agar program MBG berjalan lancar.

Saat ini, sembilan SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.

Al Haris berharap seluruh elemen turut mendukung percepatan MBG, sesuai arahan Presiden agar anak-anak segera menerima manfaat program gizi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Al Haris mengajak pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjalin kerja sama dengan petani serta pelaku usaha beras dan bahan pokok di wilayah Jambi.

Langkah ini dinilai penting guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas.

Di tingkat daerah, Al Haris menekankan pentingnya memanfaatkan produk pertanian lokal agar manfaat program ini berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Kita ingin agar dana dari program MBG ini tidak mengalir ke luar daerah, tetapi tetap berputar di Jambi,” ujar Al Haris, Rabu (27/8/2025).

Untuk merealisasikan hal tersebut, Gubernur berencana menggelar pertemuan antara pemilik SPPG, petani lokal, dan pelaku usaha pangan.

Ia berharap sinergi ini akan menciptakan rantai pasok yang efisien, mandiri, dan mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kalau kebutuhan pangan untuk MBG dipenuhi oleh petani Jambi, maka dampaknya akan sangat terasa. Kita juga ingin petani lokal menjadi pemain utama dalam penyediaan bahan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Al Haris menyebut bahwa langkah ini tidak hanya akan menekan ketergantungan terhadap pasokan luar daerah, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi ekonomi regional.

Menurutnya, keberhasilan program MBG harus sejalan dengan tujuan jangka panjang, yaitu mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

“Melalui MBG, kita bisa tekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jambi. Jadi manfaatnya ganda, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi,” tutupnya.(*)