Gubernur Jambi Al Haris Pastikan Puluhan Ribu Warga Dapat Rumah Layak

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, bergerak cepat memastikan warga Provinsi Jambi mendapatkan hunian layak.

Senin (23/2/2026), ia menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Tak sendiri, Gubernur Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, dan Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi.

Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas program rumah layak, bedah rumah (BSPS), penataan kawasan kumuh, hingga rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami hadir membawa puluhan ribu aspirasi rakyat Jambi yang merindukan rumah sehat dan layak huni. Program seperti bedah rumah, penataan kawasan kumuh, dan rumah subsidi diharapkan dapat digelontorkan secara masif ke Jambi,” ujar Al Haris.

Gubernur juga menegaskan pemerintah daerah siap menyiapkan data akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran.

“Kami ingin kawasan di Jambi tertata baik, ekonomi warga meningkat, dan pendidikan anak-anak terjamin karena rumahnya sehat,” tambahnya.

Respons Menteri PKP: Terobosan Besar Hunian Layak

Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik inisiatif Gubernur Al Haris. Ia memaparkan empat strategi utama untuk Jambi:

  1. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga – Bekerja sama dengan PNM Mekaar agar rumah yang direnovasi juga menjadi tempat usaha produktif.

  2. Penataan Kawasan Kumuh – Mengubah kawasan kumuh menjadi pemukiman sehat.

  3. BSPS (Bedah Rumah) – Menjamin seluruh kabupaten/kota di Jambi memperoleh jatah program rumah swadaya.

  4. Penyederhanaan Subsidi – Mempermudah akses KPR Tapak dan Rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga menyiapkan skema bunga KPR rendah 5% bagi 16 juta nasabah, khususnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha di rumah.

Selain itu, Menteri PKP akan melakukan kunjungan balasan ke Jambi dan Sulawesi Tengah pada April untuk meninjau langsung progres di lapangan.

“Saya senang bertemu Gubernur yang profesional seperti Pak Al Haris dan Pak Rusdy Mastura. Kami akan hadir langsung ke Jambi dan Sulteng bulan April untuk memastikan program berjalan,” pungkasnya.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat OPD Provinsi Jambi, termasuk Kadis Kominfo, Kepala Bappeda, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.(*)




Bupati Merangin Ikuti Rakornas, Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pusat-Daerah

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Merangin, di bawah pimpinan Bupati H M Syukur dan Wakil Bupati H A Khafid, menegaskan komitmennya untuk mendukung capaian pembangunan nasional melalui sinergi optimal antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pernyataan ini disampaikan Bupati H M Syukur usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (02/2).

“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyamakan langkah kebijakan lintas level pemerintahan sekaligus mematangkan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bupati Syukur.

Bupati menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan capaian pembangunan yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Merangin siap mengawal dan mendukung sepenuhnya program prioritas Presiden, termasuk program strategis lintas sektor yang dipaparkan oleh para Menteri dan pimpinan lembaga terkait.

Rakornas 2026 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan dihadiri sebanyak 4.011 peserta, mencakup unsur pemerintah pusat dan daerah, kementerian, provinsi, kabupaten/kota, DPRD, pejabat tinggi kementerian, serta unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Kehadiran Bupati dan Wabup Merangin dalam Rakornas menegaskan komitmen daerah untuk berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi efektif dengan pemerintah pusat.(*)