JAMBI, SEPUCUKJAMBI.iD — Pendataan Sensus Ekonomi di Provinsi Jambi belum sepenuhnya tuntas.

Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi baru mencatat sekitar 90 persen data berhasil dikumpulkan, sementara 10 persen lainnya masih dalam proses pengejaran.

Di balik capaian tersebut, BPS justru menemukan persoalan lain di lapangan. Jumlah keluarga yang harus didata ternyata berkembang jauh dibandingkan daftar awal.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, mengatakan daftar prelist yang menjadi acuan awal ditambah temuan keluarga baru telah mencapai lebih dari 130 persen.

Namun, data yang benar-benar berhasil didata baru berada di angka sekitar 90 persen.

“Dari daftar prelist dan keluarga baru yang kami dapatkan itu sudah lebih dari 130 persen. Namun yang berhasil didata sampai saat ini baru 90 persen,” kata Aidil.

Salah satu temuan terbesar dalam proses tersebut adalah munculnya hampir 200 ribu keluarga baru yang sebelumnya belum tercantum dalam daftar awal.

Keluarga baru itu ditemukan karena berbagai kondisi, terutama perpindahan alamat.

Ada warga yang sebelumnya tercatat di satu lokasi, tetapi ketika petugas datang, yang bersangkutan sudah tidak tinggal di alamat tersebut.

Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan penelusuran ulang untuk memastikan keberadaan dan lokasi warga yang harus didata.

“Dulu misalnya alamatnya di mana, kemudian ditemui di tempat baru. Di tempat yang lama kan tidak bisa ditemui lagi. Nah, ini yang harus kita cek ulang,” jelas Aidil.

Dari sejumlah wilayah yang didata, Kota Jambi menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan cukup besar.

Persoalannya bukan semata-mata alamat yang berubah. Tingginya mobilitas masyarakat membuat petugas tidak selalu bisa bertemu dengan warga ketika pendataan dilakukan.

Banyak masyarakat yang tinggal di Kota Jambi tetapi bekerja di luar wilayah tersebut. Akibatnya, petugas harus menyesuaikan waktu agar dapat bertemu dengan responden.

“Kita sebenarnya kesulitan di Kota Jambi. Banyak yang kerjanya tidak di Kota Jambi tapi di luar Kota Jambi, sehingga kita harus menunggu kapan bisa bertemu,” ujar Aidil.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPS untuk memastikan data yang dikumpulkan tidak hanya lengkap secara jumlah, tetapi juga sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Batas awal pendataan sebenarnya telah berakhir pada 31 Agustus 2026.

Namun, BPS masih memberikan kesempatan hingga 15 September 2026 untuk menyelesaikan warga yang belum terdata sekaligus melakukan perbaikan terhadap data yang telah masuk.

Perpanjangan tersebut diperlukan karena proses pemeriksaan data masih berlangsung.

BPS akan mengecek kembali data yang dianggap tidak wajar atau mengalami anomali setelah dimasukkan ke dalam aplikasi pendataan.

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian tersebut berasal dari kesalahan petugas maupun informasi yang diberikan responden.

“Sampai 15 September itu sekalian perbaikan data-datanya. Sekalian kita menyelesaikan yang belum terdata,” kata Aidil.

BPS Provinsi Jambi meminta masyarakat yang hingga kini belum didata untuk tidak menunggu petugas datang kembali.

Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di masing-masing kabupaten/kota, termasuk Kota Jambi.

Setelah laporan diterima, petugas akan mendatangi rumah warga untuk melakukan pendataan.

BPS juga menyediakan mekanisme pendataan secara mandiri melalui tautan yang telah disiapkan.

Sistem tersebut menggunakan one-time password (OTP) sehingga masyarakat dapat mengisi data sendiri dan informasi yang diberikan dapat langsung diterima BPS.

“Seandainya memang tidak sempat untuk bertemu, kami juga menyediakan link. Link ini pakai OTP, jadi Bapak/Ibu silakan mengisi sendiri nanti masuk ke kita,” tutup Aidil.

Dengan waktu pendataan yang tersisa hingga 15 September, BPS Jambi kini tidak hanya mengejar angka 100 persen pendataan.

Lembaga tersebut juga harus memastikan data keluarga yang berpindah alamat, memiliki mobilitas tinggi, maupun belum tercantum dalam daftar awal benar-benar masuk dalam basis data sensus secara akurat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menegaskan pentingnya akurasi data sebagai fondasi pembangunan daerah.

Komitmen itu ditunjukkan dengan dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang ditandai Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.

Apel dipimpin langsung Wali Kota Jambi, Maulana, dan diikuti sekitar 400 petugas sensus yang akan melakukan pendataan di 11 kecamatan dan 68 kelurahan se-Kota Jambi.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota bersama Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto serta unsur Forkopimda menandatangani piagam pencanangan sekaligus meluncurkan pelaksanaan pendataan lapangan secara door to door yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Maulana mengatakan, hasil sensus ekonomi akan menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah pada masa mendatang.

Karena itu, ia meminta masyarakat memberikan data yang benar dan terbuka kepada petugas sensus.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah untuk menyusun berbagai program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Maulana.

Menurutnya, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberikan informasi terkait pelaksanaan sensus agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

Ia menilai sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan langkah strategis untuk memetakan kondisi riil ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

“Sensus ini menjadi bagian penting untuk mencatat potensi dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Jambi menuju kota yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

Ia menegaskan data yang terkumpul akan menjadi dasar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, pelaksanaan sensus tahun ini dinilai lebih efektif karena sudah memanfaatkan sistem digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data di lapangan.

“Sekarang sensus sudah berbasis digital sehingga data yang masuk lebih mudah diverifikasi dan lebih akurat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memberikan motivasi kepada para petugas sensus yang akan bertugas di lapangan selama lebih dari dua bulan.

Ia mengakui proses pendataan terhadap sekitar 250 ribu rumah tangga bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan kesabaran serta dedikasi tinggi.

“Tugas ini penuh tantangan. Berhadapan dengan ratusan ribu rumah tentu tidak mudah, tetapi saya yakin dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, sensus ini bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kota Jambi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, keberhasilan sensus akan sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.

“Data yang lengkap dan akurat sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” kata Kuswan.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai kondisi perekonomian Kota Jambi, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang program pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Kamis 11 Juni 2026.

Pencanangan tersebut menjadi penanda dimulainya rangkaian persiapan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digunakan untuk memetakan kondisi perekonomian daerah secara lebih komprehensif.

Data yang terkumpul nantinya diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi nyata perekonomian daerah.

Menurutnya, data yang valid dan akurat menjadi fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk mengetahui potensi dan perkembangan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai sektor unggulan yang terus berkembang, mulai dari perdagangan, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, jasa hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Seluruh potensi tersebut harus terdata dengan baik agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat,” ujar Anwar Sadat.

Ia menilai keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku usaha.

Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya saat pelaksanaan sensus berlangsung.

Bupati juga menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait data yang diberikan.

Sebab, seluruh informasi yang disampaikan kepada petugas sensus dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang diberikan akan sangat menentukan kualitas hasil sensus dan menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Anwar Sadat berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan gambaran yang lebih akurat mengenai kekuatan ekonomi daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pencanangan dan sosialisasi ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026.

Kolaborasi antara pemerintah, BPS, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus tersebut.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilanjutkan dengan pemasangan rompi dan tanda pengenal petugas sensus secara simbolis.(*)