JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam lima tahun terakhir, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi telah menerima 2.499 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi di berbagai sektor pemerintahan.

Laporan tersebut masuk dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2021 hingga 2025.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, menyampaikan bahwa sektor kepegawaian menjadi yang paling banyak dilaporkan, dengan jumlah 335 laporan.

Disusul sektor agraria sebanyak 171 laporan, sektor perdesaan dengan 112 laporan, sektor hak sipil dan politik sebanyak 86 laporan, dan sektor pendidikan sebanyak 73 laporan.

Menurut Saiful, tingginya laporan di bidang kepegawaian terutama terjadi sejak dimulainya seleksi ASN dan PPPK pada 2023.

Di mana banyak masalah administrasi dan prosedur yang dirasakan masyarakat menimbulkan keluhan.

“Banyak peserta seleksi PPPK melapor karena persoalan administrasi, dan semua laporan tersebut telah dituntaskan oleh tim Ombudsman Jambi,” ujar Saiful Roswandi.

Saiful menambahkan, sektor lainnya juga tidak luput dari pengaduan masyarakat.

Banyak laporan terjadi akibat implementasi program pemerintah yang kurang efektif, sehingga menimbulkan maladministrasi.

Tren laporan ini menunjukkan pentingnya kesiapan sistem dan SDM.

“Sebaik apapun tujuan program pemerintah, harus dibarengi implementasi yang efektif, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

Kepala Ombudsman menegaskan komitmennya dalam menuntaskan seluruh pengaduan masyarakat:

“Meskipun ribuan laporan masuk, semua diselesaikan. Saya berkomitmen tidak ada satupun laporan masyarakat yang dibiarkan. Semua harus selesai,” tegas Saiful Roswandi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah hingga kini belum menetapkan jadwal resmi CPNS 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa, proses rekrutmen masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan ASN di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap seleksi CPNS 2026 terus meningkat, apalagi karena sepanjang 2025 tidak ada pembukaan seleksi.

Hal ini memunculkan berbagai spekulasi terkait waktu pendaftaran dan jumlah formasi yang tersedia.

Meski demikian, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait jadwal maupun kuota CPNS 2026.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah meminta seluruh instansi pusat dan daerah melakukan analisis kebutuhan pegawai secara menyeluruh.

“Analisis ini penting untuk melihat potensi pertumbuhan jabatan tertentu, apakah harus bertambah, berkurang, atau tetap,” ujar Rini.

Menurut Rini, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan kebijakan rekrutmen ASN dengan kebutuhan nyata dan arah pembangunan nasional.

Data ini nantinya akan menentukan apakah seleksi CPNS 2026 dapat dibuka serta jabatan apa saja yang membutuhkan tambahan pegawai.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang belum resmi.

BKN menegaskan bahwa isu mengenai pembukaan ratusan ribu formasi CPNS 2026 di media sosial belum dapat dipastikan kebenarannya.

Saat ini, pemerintah fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dari seleksi sebelumnya, serta menata pegawai non-ASN.

Penyelesaian proses ini penting agar perencanaan kebutuhan ASN ke depan lebih tepat dan berkelanjutan.

Meskipun belum ada kepastian jadwal, pemerintah memastikan peluang CPNS 2026 tetap terbuka.

Jika seleksi dilaksanakan, formasi akan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta jabatan teknis yang mendukung transformasi birokrasi.

Seluruh informasi resmi terkait CPNS 2026 akan diumumkan melalui kanal resmi KemenPAN-RB dan BKN setelah proses perencanaan selesai.(*)