JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Al Haris secara resmi membuka Jambi Business Matching Forum 2026 yang menjadi ajang strategis mempertemukan pelaku UMKM dengan BUMN dan mitra usaha guna memperkuat ekonomi daerah.

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi bersama Rumah BUMN Jambi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (09/04/2026).

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM agar mampu berkembang dan naik kelas.

Ia mengapresiasi peran aktif BUMN yang selama ini menjadi pembina sekaligus pendamping pelaku usaha kecil di Jambi.

“UMKM memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi. Namun mereka membutuhkan dukungan, baik dari sisi permodalan, manajemen, hingga akses pasar,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM akan sulit berkembang secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan BUMN sebagai mitra strategis dinilai mampu mempercepat pertumbuhan sektor usaha mikro.

Di tengah tantangan ekonomi global dan nasional, Al Haris mengakui adanya perlambatan perputaran ekonomi di daerah.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa sektor UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi yang terus diperkuat.

“Kita harus jujur bahwa ada perlambatan. Karena itu, sektor riil harus kita jaga, dan UMKM menjadi penopang utama,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, mulai dari kemasan, standar produksi, hingga legalitas usaha agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tak hanya itu, Al Haris mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian daerah.

“Kalau bukan kita yang menggunakan produk lokal, siapa lagi? Ini penting untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, terus menghadirkan berbagai program pemberdayaan, termasuk bantuan sarana usaha dan dukungan permodalan bagi UMKM.

Ia pun berharap forum business matching ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar menghasilkan kerja sama konkret yang berkelanjutan.

“Kesepakatan yang dibuat harus direalisasikan. Harus ada pembelian, distribusi, dan kerja sama yang nyata agar UMKM merasakan manfaatnya,” pungkasnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nilai kredit perbankan yang telah disetujui namun belum dicairkan (undisbursed loan) mencapai sekitar Rp2.500 triliun hingga November 2025.

Besarnya kredit yang belum terealisasi ini mencerminkan masih tersedianya ruang pembiayaan bagi pelaku usaha, meski realisasi ke sektor riil belum optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi ini bukan indikasi negatif, melainkan menunjukkan fleksibilitas debitur dalam menentukan waktu pencairan kredit sesuai kebutuhan bisnis mereka.

“Dengan adanya komitmen kredit yang besar, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang. Ketika kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, pencairan kredit dapat mendorong pertumbuhan sektor riil,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Fenomena ini dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian debitur, khususnya korporasi, yang menunda pencairan sambil menunggu kepastian prospek usaha dan kondisi pasar.

Meski fasilitas kredit tersedia, keputusan penarikan dana masih mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik.

OJK menegaskan perbankan nasional tetap likuid dan siap menyalurkan pembiayaan.

Belum optimalnya realisasi kredit lebih disebabkan strategi bisnis debitur, bukan pengetatan perbankan.

Undisbursed loan berbeda dengan kredit bermasalah karena kualitas aset tetap terjaga.

Ke depan, OJK mendorong penyaluran kredit pada sektor produktif yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sinergi kebijakan dan manajemen risiko yang prudent akan memastikan potensi kredit yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.(*)