JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Skala Health City Summit (HCS) 2026 di Kota Jambi semakin besar.

Sejumlah pejabat pemerintah pusat telah dikonfirmasi hadir sebagai pemateri, sementara koordinasi terkait agenda kedatangan Presiden Republik Indonesia juga tengah dilakukan.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk pejabat yang telah memastikan kehadiran dalam rangkaian HCS 2026.

Selain itu, Pemkot Jambi masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda Presiden.

Menurut Maulana, Sekretariat Kabinet telah mengonfirmasi akan menjadwalkan agenda kedatangan Presiden dalam rangkaian kegiatan tersebut.

“Beberapa menteri dan menko sudah confirm akan datang menjadi pemateri. Sekretariat Kabinet juga sudah confirm akan menjadwalkan kedatangan Presiden. Sehingga memang butuh dukungan semua pihak,” ujar Maulana.

Besarnya agenda tersebut membuat Pemkot Jambi menyiapkan sekitar 560 Liaison Officer (LO).

Para LO akan mendampingi tamu dan delegasi dari berbagai daerah, termasuk kepala daerah yang menghadiri HCS.

Maulana menekankan bahwa LO tidak hanya bertugas membantu kebutuhan teknis peserta.

Mereka juga menjadi bagian dari representasi Kota Jambi karena berinteraksi langsung dengan para tamu selama kegiatan.

“Kita harus memberikan pelayanan yang baik. Mereka yang datang ke Kota Jambi harus mendapatkan kesan yang baik, karena ini bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan Kota Jambi sebagai tuan rumah,” katanya.

Karena itu, keramahan, pelayanan dan kemampuan memberikan informasi kepada tamu menjadi perhatian Pemkot Jambi.

Health City Summit 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, yakni 26-28 September 2026.

Hari pertama, 26 September, akan diisi dengan proses registrasi peserta. Agenda utama dilanjutkan pada 27 September dengan pembukaan, kemudian rangkaian kegiatan ditutup pada 28 September.

Selain forum utama, peserta juga akan diajak mengikuti city tour untuk melihat sejumlah program dan potensi Kota Jambi.

Beberapa lokasi yang disiapkan antara lain Kampung Bahagia, kawasan SPAL-D, lokasi pengelolaan sampah hingga kawasan Candi Muaro Jambi.

Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemkot Jambi untuk memperkenalkan inovasi dan potensi daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Maulana berharap HCS tidak hanya menghasilkan pertukaran gagasan mengenai pembangunan kota sehat, tetapi juga memberikan efek langsung terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Kehadiran peserta dari berbagai daerah dinilai dapat memberikan peluang bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, kuliner, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pemkot Jambi bahkan telah mulai berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk mendukung kebutuhan selama pelaksanaan kegiatan.

“Kita sudah mulai menginformasikan kepada hotel, restoran hingga tempat-tempat hiburan untuk mendukung kegiatan ini. Kita berharap kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian dan menjadi daya ungkit agar Kota Jambi semakin dikenal sebagai lokasi kunjungan,” ujar Maulana.

Dengan skala kegiatan yang melibatkan kepala daerah dan delegasi dari berbagai wilayah, Pemkot Jambi meminta dukungan seluruh unsur masyarakat dan pihak yang terlibat.

Maulana menyebut keberhasilan HCS tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak yang berinteraksi dengan peserta selama berada di Kota Jambi.

“Ini momentum besar bagi Kota Jambi. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan baik dan para tamu yang datang membawa kesan positif tentang Kota Jambi,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperjuangkan kepastian hukum bagi warga yang terdampak kawasan zona merah memasuki babak penting.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Wali Kota Jambi Maulana secara langsung menyerahkan surat permohonan pencabutan blokir zona merah kepada Presiden Republik Indonesia melalui Deputi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Teguh Supiyadi.

Langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong penyelesaian persoalan lahan yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat.

Penyerahan dokumen dilakukan sebagai tindak lanjut berbagai upaya yang sebelumnya telah dilakukan, mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah, pengumpulan data lapangan, hingga koordinasi dengan berbagai lembaga terkait.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menegaskan persoalan zona merah bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan miliki.

Menurutnya, selama ini banyak warga mengalami kesulitan akibat status zona merah yang menyebabkan sertifikat tanah tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hukum maupun ekonomi.

“Persoalan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Karena itu DPRD bersama Pemerintah Kota Jambi terus berupaya mencari solusi agar warga memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka,” ujar Kemas Faried.

Ia menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Karena itu kami menyampaikan langsung permohonan ini agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan solusi yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Surat yang disampaikan kepada pemerintah pusat merupakan dokumen resmi yang diajukan Pemerintah Kota Jambi terkait permohonan pencabutan zona merah.

Dokumen tersebut dilengkapi berbagai lampiran pendukung, mulai dari peta kawasan zona merah hingga surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah yang ditandatangani unsur pemerintah daerah, DPRD Kota Jambi, serta Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Kemas Faried berharap dokumen yang telah diserahkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat melalui proses evaluasi dan kajian yang komprehensif.

Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama menunggu kepastian atas status lahan yang saat ini masih masuk dalam kawasan zona merah.

“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kejelasan status lahannya. Ketika ada kepastian hukum, maka berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat pemblokiran dapat diselesaikan,” ujarnya.

Kemas Faried juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, penyelesaian persoalan zona merah membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan diserahkannya permohonan tersebut, DPRD Kota Jambi berharap proses penyelesaian zona merah dapat bergerak lebih cepat sehingga masyarakat yang selama ini terdampak dapat memperoleh hak-haknya secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah membawa langsung permohonan ke pemerintah pusat ini sekaligus menjadi sinyal bahwa penyelesaian persoalan zona merah kini menjadi salah satu agenda prioritas yang terus dikawal DPRD Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi.

Untuk diketahui, surat permohonan pencabutan pemblokiran tanah dengan nomor Nomor PD.07.00.674/DPRD yang ditandatangani Wali Kota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, anggota Pansus Zona Merah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar secara daring bersama Purbaya Yudhi Sadewa serta Teddy Indra Wijaya, Rabu (25/3/2026).

Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama terkait kondisi perekonomian nasional dan sektor energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tekanan eksternal.

Sejumlah langkah strategis dibahas guna memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap potensi risiko global.

Selain sektor ekonomi, isu energi juga menjadi fokus utama pembahasan.

Pemerintah menilai perlu adanya langkah antisipatif untuk memastikan pasokan energi tetap aman, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah gejolak geopolitik internasional.

Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah diharapkan mampu merespons tantangan secara cepat dan tepat sasaran.

Rapat ini juga mencerminkan upaya proaktif pemerintah dalam memantau perkembangan global serta menyesuaikan kebijakan domestik agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

Melalui komunikasi yang intensif antar pemangku kebijakan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan ketahanan energi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.(*)