JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Provinsi Jambi pada September 2026 menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mempercepat penyelesaian pembangunan Kolam Retensi Pal Lima.

Selain dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat, proyek pengendali banjir tersebut juga berpeluang masuk dalam agenda peresmian Presiden apabila pembangunannya selesai sesuai target.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi Maulana usai pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua Kolam Retensi Pal Lima senilai Rp33 miliar, Selasa 21 Juli 2026.

“Presiden Prabowo dijadwalkan datang ke Jambi pada September. Beliau akan meresmikan Sekolah Rakyat. Kalau Kolam Retensi Pal Lima selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin juga akan diresmikan. Makanya ini butuh percepatan,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan penanaman pohon bersama kepala daerah di kawasan jogging track Kolam Retensi Pal Lima.

Pembebasan Lahan Hampir Rampung

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, dan Kejaksaan Tinggi Jambi menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua.

Nilai pembayaran yang telah dicairkan mencapai Rp33 miliar dari total alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar.

Sebelumnya, pembebasan lahan tahap pertama telah menghabiskan sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahap kedua, pembayaran diberikan kepada 19 Nomor Induk Bidang (NIB). Secara keseluruhan, lahan yang telah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 8,9 hektare.

Sementara itu, sekitar 0,7 hektare lahan yang berada di kawasan sempadan sungai masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Selain proyek kolam retensi, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Maulana, pada 30 Juli 2026 akan digelar apel bersama di lokasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional.

Sekolah tersebut akan menampung 210 peserta didik, terdiri atas 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa SMA, dan 30 siswa SD, yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori desil 1 atau kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Dengan hampir rampungnya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik Kolam Retensi Pal Lima diharapkan dapat dipercepat sehingga selesai sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Jambi pada September mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan Drainase Utama dan Revitalisasi Drainase Sungai Asam Tahap II Tahun 2026, Selasa 21 Juli 2026.

Dari 19 bidang tanah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan, sebagian sudah dibayarkan, sementara sembilan bidang lainnya masih menunggu kepastian regulasi karena berada di kawasan sempadan sungai.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, mengatakan seluruh pemilik 19 bidang tanah telah menyetujui nilai ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Seluruh objek sudah melalui tahapan inventarisasi, penilaian KJPP hingga musyawarah. Semua pemilik telah menyepakati besaran uang ganti kerugian,” kata Ridho.

Ia menjelaskan, pembayaran baru dapat dilakukan terhadap bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan sungai.

“Masih ada sembilan bidang di kawasan sempadan sungai yang belum bisa dibayarkan karena menunggu regulasi yang memperbolehkan. Kami terus berupaya agar proses tersebut segera dapat diselesaikan,” ujarnya.

Ridho menambahkan, proses pengadaan tanah akan berlanjut pada Tahap III dengan luas lahan sekitar 7.400 meter persegi.

Di mana total ada 4,2 hektare yang dibayarkan pada tahap 2 ini, dengan jumlah senilai Rp33 miliar.

Kejati Jambi: Jangan Sampai Terhambat

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga seluruh tahapan harus dikawal hingga selesai.

“Kami sudah melakukan pendampingan sejak beberapa tahun terakhir. Hambatan biasanya muncul pada sengketa lahan maupun proses ganti rugi, tetapi proyek ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh tahapan dapat dipercepat mengingat proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi.

Wali Kota: Ganti Rugi Harus Tuntas, Warga Harus Merasakan Manfaatnya

Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan percepatan pembebasan lahan bukan sekadar menyelesaikan administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan banjir yang selama ini menghantui warga, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya.

Menurutnya, kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah yang lebih tinggi sehingga hampir setiap musim hujan selalu terjadi banjir.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Wali Kota memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pengadaan tanah.

“Pada Tahap III nanti ada sekitar 15 bidang yang berada di jalur drainase eksisting dan akan masuk proses pembayaran. Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia optimistis proyek tersebut mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan setiap tahun. Nilai manfaat pembangunan ini jauh lebih besar karena memberikan rasa aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi,” pungkasnya. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 55 persen dari target pemerintah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi yang akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Selain Makan Bergizi Gratis (MBG), DJPb Jambi juga melakukan pemantauan terhadap Program Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

DJPb Jambi Monitor Tiga Program Prioritas Nasional

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan pihaknya mendapat tugas khusus dari pemerintah pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiga program prioritas nasional di daerah.

Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Saat ini kami di Ditjen Perbendaharaan juga diberikan tugas untuk melakukan semacam monitoring dan evaluasi terhadap beberapa proyek prioritas nasional,” sebutnya.

“Terutama terkait dengan MBG, kemudian juga Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat,” katanya.

Capaian MBG di Jambi Baru 55 Persen

Berdasarkan data Kanwil DJPb Provinsi Jambi, saat ini terdapat 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dari jumlah tersebut:

• 195 SPPG telah beroperasi.
• 39 SPPG siap beroperasi.

Sementara itu, target pemerintah untuk Provinsi Jambi mencapai 424 SPPG.

Dengan capaian tersebut, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Jambi baru mencapai sekitar 55 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, angka tersebut masih dapat berubah karena mengikuti pembaruan data pada sistem pemerintah.

Hasil Evaluasi Akan Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Tunas mengatakan, dalam waktu dekat DJPb Jambi akan melakukan survei ke sejumlah kabupaten dan kota guna melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di daerah.

“Hasilnya nanti akan menjadi bahan diskusi di level pusat untuk melihat perjalanan program prioritas nasional sampai sejauh ini dan apakah kemudian akan ada penyempurnaan atau tindakan lain,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat Sudah Berjalan

Selain MBG, DJPb juga memantau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi.

Saat ini, program tersebut telah berjalan di dua lokasi, yakni:

• Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Kota Jambi
• Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melayani jenjang SMP dan SMA.

Anggaran Masih Dipantau dari Pusat

Tunas menjelaskan, hingga kini besaran anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum dapat dipastikan di tingkat daerah.

Hal itu karena proses penyaluran anggaran ketiga program tersebut tidak melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Jambi, melainkan melalui KPPN Jakarta V sehingga realisasi anggarannya masih dipantau secara terpusat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menegaskan belum dapat memenuhi tuntutan sejumlah massa yang meminta pembentukan hak angket terhadap Wali Kota Jambi.

Alasannya, pembentukan hak angket harus melalui mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa diputuskan secara sepihak.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat telah diterima dan dibahas bersama unsur pimpinan serta alat kelengkapan dewan.

Namun, hasil pembahasan menyimpulkan bahwa usulan hak angket belum dapat ditindaklanjuti.

“Kami memahami aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD. Namun, pelaksanaan hak angket memiliki tahapan dan mekanisme yang harus dipenuhi sesuai ketentuan. Karena itu, saat ini DPRD Kota Jambi belum dapat memenuhi tuntutan tersebut,” ujar Kemas Faried.

Hak Angket Harus Sesuai Mekanisme

Menurutnya, hak angket merupakan hak konstitusional DPRD yang pelaksanaannya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap usulan harus memenuhi syarat administratif maupun prosedural sebelum dapat diproses.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa persoalan yang menjadi tuntutan massa sebenarnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, bukan DPRD.

Salah satunya terkait proses penyusunan hingga pemberlakuan Peraturan Wali Kota (Perwal).

“Proses penetapan hingga pengundangan Peraturan Wali Kota merupakan kewenangan pemerintah daerah. Setelah difasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi, peraturan tersebut ditetapkan oleh wali kota dan diundangkan oleh sekretaris daerah. Jadi mekanismenya berada di ranah eksekutif, bukan DPRD,” jelasnya.

DPRD Jelaskan Proyek Perumahan BUMD

Menanggapi persoalan kerja sama BUMD Siginjai Sakti dengan PT Yumna terkait pembangunan perumahan, Kemas Faried mengatakan DPRD telah memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang diterima, kerja sama pemasaran proyek tersebut diputus karena kondisi lahan dan infrastruktur belum memenuhi kesiapan.

“Fasilitas jalan maupun lahan dinilai belum siap sehingga pemerintah memutus kontrak kerja sama pemasaran dengan pihak pengembang sejak 15 Juni 2026. Hingga saat pemutusan kerja sama dilakukan, belum ada konsumen yang melakukan pembelian,” katanya.

Sekolah Rakyat Merupakan Program Nasional

Terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Ketua DPRD menjelaskan program tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, aset milik Pemerintah Kota Jambi di kawasan Hutan Kota digunakan sebagai lokasi pembangunan, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk pelaksanaan program.

DPRD Klarifikasi Dana BTT Rp4,9 Miliar

Kemas Faried juga menanggapi pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp4,9 miliar.

Ia mengatakan DPRD telah melakukan klarifikasi langsung kepada pemerintah pusat setelah menerima aspirasi masyarakat pada 22 Juni 2026.

“Saya langsung berkoordinasi ke Jakarta untuk meminta penjelasan. Kami tidak hanya meminta penjelasan secara lisan, tetapi juga berita acara resmi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar hukum,” ujarnya.

DPRD Beri Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Sampah

Meski belum dapat memenuhi tuntutan pembentukan hak angket, DPRD Kota Jambi tetap mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jambi.

Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah perbaikan tata kelola persampahan yang dinilai masih menjadi persoalan di tengah masyarakat.

“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Kota Jambi segera memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah dengan pengawasan bersama seluruh pihak. Kami berharap seluruh persoalan dapat dievaluasi dan diselesaikan demi kepentingan masyarakat Kota Jambi,” tutup Kemas Faried.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Jumat 5 Juni 2026 , untuk meninjau perkembangan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam peningkatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

Dalam agenda tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul didampingi Gubernur Jambi Al Haris dan Wali Kota Jambi Maulana.

Rombongan meninjau kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama serta melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

Saat memberikan keterangan, Gus Ipul menegaskan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Program ini tidak mengutamakan prestasi akademik, melainkan memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dengan konsep sekolah berasrama, para siswa mendapatkan pendampingan penuh selama 24 jam serta fasilitas belajar yang dirancang untuk mendukung perkembangan akademik dan karakter.

“Program ini diperuntukkan bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan. Anak-anak mereka berhak mendapatkan lingkungan pendidikan yang baik agar memiliki masa depan yang lebih cerah,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program tersebut melayani jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dan terus melakukan perekrutan tenaga pendidik maupun tenaga pendukung.

Dalam kunjungannya ke Jambi, Mensos mengaku senang melihat perkembangan para siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran selama hampir satu tahun.

Ia menilai perubahan positif terlihat dari tingkat kepercayaan diri, kedisiplinan, kesehatan hingga kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

Tak hanya itu, Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung realisasi program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, serta berbagai lembaga terkait.

Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi di kawasan Bagan Pete dilaporkan telah mencapai sekitar 70 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026.

Jika sesuai jadwal, sekolah tersebut akan mulai digunakan pada tahun ajaran baru dan mampu menampung hingga 1.080 peserta didik dari tingkat SD, SMP, dan SMA.

Mayoritas siswa yang diterima berasal dari keluarga kurang mampu yang telah melalui proses verifikasi berlapis oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan proses penjaringan calon siswa terus berjalan.

Untuk jenjang SMP dan SMA, tahapan verifikasi lapangan bahkan telah dilakukan hingga ke tempat tinggal calon peserta didik guna memastikan penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.

“Kami memastikan siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Maulana.

Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati fasilitas baru yang lebih representatif.

Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut nantinya juga berpotensi menerima peserta didik dari daerah lain di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan.

Di sisi lain, Gubernur Jambi Al Haris menyambut positif pembangunan Sekolah Rakyat sebagai peluang besar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ia mengungkapkan bahwa selain Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur, sejumlah daerah lain seperti Sungai Gelam, Batanghari, Bungo, Tebo, Merangin, dan Sarolangun juga sedang mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Jambi berharap program tersebut mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka jalan bagi generasi muda untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana memastikan program Sekolah Rakyat di Kota Jambi terus berjalan sesuai target.

Bahkan, pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, kini telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga kurang mampu itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Mensos Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris meninjau Sekolah Rakyat Sentra Alyatama dan melihat secara langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang dipersiapkan menjadi pusat pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Wali Kota Maulana mengatakan saat ini proses penjaringan calon peserta didik terus dilakukan secara ketat agar program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, untuk jenjang SMP dan SMA, tim telah melakukan verifikasi hingga ke rumah calon siswa guna memastikan seluruh penerima manfaat berasal dari keluarga yang masuk kategori kurang mampu.

“Kami memastikan siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Verifikasi dilakukan langsung ke lapangan agar program ini tepat sasaran,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Jambi tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga memastikan proses seleksi peserta didik berjalan transparan dan akuntabel.

Saat ini, kata Maulana, tantangan terbesar berada pada penjaringan siswa tingkat sekolah dasar karena sebagian orang tua masih perlu diberikan pemahaman terkait sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

Meski demikian, dirinya optimistis program tersebut akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena manfaat yang diberikan sangat besar bagi masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Maulana berharap pembangunan Sekolah Rakyat Bagan Pete dapat selesai tepat waktu sehingga seluruh siswa yang saat ini belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru yang lebih representatif dan modern.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tidak hanya melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan bagi peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang membutuhkan akses pendidikan yang lebih baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” tegas Maulana.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang dinilai aktif mendukung percepatan program Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan program pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin.

Ia juga mengungkapkan rasa senangnya melihat perkembangan para siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

Perubahan positif terlihat dari tingkat kedisiplinan, kesehatan, hingga kepercayaan diri para peserta didik.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Provinsi Jambi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu.

Dengan progres pembangunan yang terus berjalan dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Sekolah Rakyat Kota Jambi diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang serta menjadi harapan baru bagi ribuan anak dari keluarga prasejahtera di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam peninjauan progres pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Jumat (5/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maulana memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga kurang mampu itu dapat berjalan sesuai target.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi telah mencapai sekitar 70 persen dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Sekolah Rakyat Sentra Alyatama Jambi sebelum rombongan bergerak menuju lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Bagan Pete.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Gubernur Jambi Al Haris beserta jajaran pemerintah daerah.

Di hadapan Menteri Sosial, Maulana menjelaskan bahwa proses seleksi calon peserta didik terus dilakukan secara ketat untuk memastikan program tersebut tepat sasaran.

Bahkan, verifikasi dilakukan hingga ke rumah calon siswa guna memastikan mereka berasal dari keluarga kurang mampu yang berhak menerima manfaat program.

“Alhamdulillah untuk jenjang SMP dan SMA proses penjangkauan dan verifikasi sudah selesai dilakukan sampai ke tempat tinggal calon siswa. Kami ingin memastikan seluruh penerima manfaat benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan,” ujar Maulana.

Menurutnya, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang akan membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kota Jambi.

Maulana juga menyampaikan harapannya agar pembangunan dapat selesai sesuai jadwal sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Semoga seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu sehingga siswa yang saat ini masih belajar di Sentra Alyatama dapat segera menempati gedung baru dengan fasilitas yang lebih lengkap dan representatif,” katanya.

Jika telah beroperasi penuh, Sekolah Rakyat Kota Jambi akan mampu menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain melayani warga Kota Jambi, sekolah tersebut juga dipersiapkan untuk menampung peserta didik dari berbagai daerah di Provinsi Jambi, termasuk anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD).

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Jambi terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Menurut Mensos, perkembangan pembangunan yang telah mencapai 70 persen menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

Ia juga mengaku senang melihat perkembangan siswa yang saat ini mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Sentra Alyatama.

“Saya melihat anak-anak semakin percaya diri, lebih sehat, lebih disiplin dan nyaman mengikuti proses pembelajaran. Ini perkembangan yang sangat baik,” ujar Saifullah Yusuf.

Sementara itu, Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun proses penjaringan peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Jambi menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui kerja sama strategis dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait rencana pendirian Pusat Pengembangan Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal dan Kelestarian Alam.

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Senior Vice President Operation Management Division PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bram Ibrahim, di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Pemkot Jambi, serta perwakilan manajemen WIKA, termasuk Senior Manager Center of Excellence Doni Putra Nugraha beserta jajaran PT Wika Satria.

Kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi potensi sumber daya kedua belah pihak, sekaligus membuka peluang kerja sama dalam pendirian lembaga pelatihan kepemimpinan yang mengedepankan nilai kearifan lokal, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Wali Kota Maulana menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang disiapkan adalah kawasan Hutan Kota di Kelurahan Baganpete, yang dirancang sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang menyatu dengan alam.

“Kawasan ini direncanakan menjadi bagian dari program prioritas nasional Sekolah Rakyat (SR). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas SDM, baik di lingkungan birokrasi maupun dunia usaha,” ujar Maulana.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Jambi bersama pihak WIKA akan melakukan peninjauan langsung ke Hutan Kota Baganpete sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama secara resmi.

“Peninjauan ini penting untuk melihat potensi kawasan agar dapat dikembangkan secara kolaboratif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Maulana berharap, dengan posisi strategis Kota Jambi yang kini terhubung dengan Tol Trans-Sumatera, pusat pelatihan tersebut dapat berkembang menjadi pusat pengembangan kepemimpinan berskala regional bahkan nasional.

“Selain peningkatan kompetensi SDM, kami ingin menghadirkan pengalaman pelatihan yang menyatu dengan alam dan memiliki nilai spiritual,” tambahnya.

Sementara itu, Bram Ibrahim menegaskan komitmen PT Wijaya Karya untuk mendukung pengembangan Kota Jambi sebagai pusat pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, khususnya bagi aparatur pemerintahan.

“Kerja sama ini akan kami tindak lanjuti melalui perjanjian teknis di masing-masing bidang, sesuai arahan Pak Wali Kota,” ujar Bram.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menekankan peran Kepala Sekolah sebagai figur teladan (role model) yang menentukan budaya kerja di sekolah dan membentuk profesionalisme guru.

Pernyataan ini disampaikan pada Pembukaan Rapat Kerja Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB se-Provinsi Jambi di Aula Bundes Desa Koto Periang, Kecamatan Kayu Aro, Sabtu (24/01/2026).

Acara ini dihadiri oleh Bupati Kerinci Monadi, pimpinan Forkopimda Kerinci, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Umar MY, S.E., M.M, serta ratusan kepala sekolah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

“Kepala Sekolah harus memiliki tanggung jawab dan moral yang tinggi. Sebagai pemimpin tertinggi di satuan pendidikan, Kepala Sekolah bukan hanya seorang administrator, melainkan figur teladan yang menentukan budaya sekolah, profesionalisme guru, dan kualitas hasil belajar siswa. Semua itu harus menjadi tanggung jawabnya,” tegas Al Haris.

Raker ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Gubernur menjelaskan, semua aspek pendidikan perlu ditingkatkan, mulai tata kelola sekolah, pengembangan profesionalisme Kepala Sekolah, hingga penyelarasan program prioritas Pemerintah Provinsi Jambi.

“Perbedaan mendasar antara Kepala Sekolah dan guru lain terletak pada tanda tangan di ijazah yang menentukan masa depan peserta didik. Meski Kepala Sekolah merupakan guru dengan tugas tambahan, tanggung jawabnya sangat besar karena menyangkut legitimasi dan kualitas lulusan,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta pembangunan sarana pendidikan.

Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, yang fokus pada penguatan SDM melalui pendidikan.

“Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk MBG dan Sekolah Rakyat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh kepala sekolah harus sejalan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik pendidik maupun peserta didik,” jelas Gubernur.

Usai membuka rapat, Gubernur Al Haris, didampingi Bupati Kerinci Monadi, melakukan peninjauan langsung ke SMK Negeri 7 Kerinci dan SMA Negeri 7 Kerinci, untuk memastikan pelaksanaan program pendidikan berjalan sesuai harapan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memanfaatkan momentum peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 H/2026 M untuk memaparkan sejumlah program unggulan Pemkot Jambi yang telah berjalan selama 10 bulan terakhir.

Peringatan ini digelar Kamis malam (15/01/2026) di Masjid Raya Magatsari Pasar Jambi, bekerja sama dengan Badan Pengurus Masjid (BPM) setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana menyoroti program Kartu Bahagia, yang memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi warga kurang mampu.

Ia menekankan bahwa tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, termasuk jaminan bebas pungutan di sekolah negeri.

Selain itu, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan Sekolah Rakyat, sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai upaya memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.

“Dalam 10 bulan kepemimpinan kami, berbagai program sudah berjalan. Kartu Bahagia memastikan warga tidak terhambat kesehatan dan pendidikan, sementara Sekolah Rakyat menjadi solusi pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu,” ujar Maulana.

Ia menekankan bahwa semua program tersebut bertujuan mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia bagi seluruh warganya.

Selain paparan program, peringatan Isra’ Mi’raj ini juga diisi kegiatan keagamaan, termasuk santunan kepada anak-anak yatim di sekitar Masjid Raya Magatsari.

Santunan diserahkan langsung oleh Wali Kota Maulana sebagai simbol kepedulian sosial pemerintah kota.

Ceramah agama disampaikan oleh H. Abdullah Firdaus, Lc., MA., Ph.D., yang mengingatkan jamaah tentang pentingnya salat lima waktu sebagai sumber ketenangan dan pedoman hidup.

“Mereka yang menunaikan salat memiliki corak hidup berbeda. Rasulullah SAW menekankan untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas salat sebagai jalan menuju kesejahteraan dan ketenangan hidup,” ujarnya.

Maulana juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan kerukunan di Kota Jambi, serta meningkatkan kualitas ibadah sebagai fondasi membangun masyarakat yang sejahtera.

“Momentum Isra’ Mi’raj ini mari kita jadikan refleksi iman sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dengan keimanan dan program nyata, Kota Jambi akan terus menjadi kota aman, nyaman, dan bahagia,” tegasnya.

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai keislaman, mempererat silaturahmi antarumat Muslim.

Sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Jambi dalam menjalankan program sosial dan pendidikan bagi warganya.(*)