JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan perundungan yang viral di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif Kota Jambi.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem pengawasan di lingkungan sekolah.

Ia menyayangkan kejadian yang diduga terjadi di hadapan guru namun tidak segera dihentikan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait fungsi pengawasan di sekolah.

“Kalau benar terjadi di depan guru dan tidak dihentikan, ini menjadi catatan serius. Guru seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi siswa,” tegas Maria Magdalena, dari Fraksi PDI-P ini.

Selain itu, ia menilai kasus ini bukan hanya persoalan antar siswa, tetapi juga mencerminkan lemahnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan pendidikan.

Maria juga menyoroti beredarnya video kejadian tersebut di media sosial.

Menurutnya, tindakan merekam dan menyebarkan peristiwa tersebut menunjukkan rendahnya empati serta minimnya pemahaman etika di kalangan pelajar.

“Kita prihatin karena bukan dihentikan atau dilaporkan, malah direkam dan diviralkan. Ini harus jadi pembelajaran penting,” ujarnya.

Ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk terhadap peran pengawas sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK).

“Ini warning keras bagi Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah. Peran guru BK harus diperkuat, tidak hanya menyelesaikan masalah setelah terjadi, tapi juga mencegah sejak awal,” tegasnya.

Maria Magdalena juga meminta agar siswa yang terlibat perundungan diberikan sanksi tegas disertai pembinaan serius, termasuk melibatkan orang tua dalam proses pengawasan.

Menurutnya, keterlibatan keluarga sangat penting agar pembentukan karakter anak tidak hanya dibebankan kepada pihak sekolah.

Ia bahkan berharap agar Kota Jambi dapat menekan angka kasus perundungan hingga nol di lingkungan pendidikan.

“Kami berharap kasus bullying bisa di-zero-kan di Kota Jambi. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter, etika, disiplin, dan empati siswa.

“Kalau ada siswa yang berulang melakukan pelanggaran, perlu ada sanksi tegas dari sekolah. Ini penting untuk pembinaan karakter,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan Kota Jambi bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiyono, menyampaikan bahwa sejak pagi pihaknya langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran dan memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh.

“Mohon maaf kami baru bisa memberikan keterangan karena sejak pagi tim langsung turun ke sekolah untuk mendapatkan informasi secara komprehensif,” ujar Sugiyono, Jumat (24/4/2026).

Tidak hanya melakukan klarifikasi di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga bergerak cepat bersama sejumlah pihak terkait untuk memastikan penanganan berjalan secara menyeluruh, termasuk perlindungan terhadap korban.

Menurutnya, koordinasi dilakukan bersama aparat kecamatan, kelurahan, pihak kepolisian, serta DPMPPA Kota Jambi dengan pendampingan psikolog.

“Kami juga telah mendatangi rumah orang tua korban untuk memastikan kondisi anak serta memberikan pendampingan psikologis,” jelasnya.

Sugiyono menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada kejadian yang viral, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban serta evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan sekolah.

“Kami ingin memastikan ada pemulihan bagi korban dan pembinaan bagi semua pihak yang terlibat,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di sekolah, termasuk peran tenaga pendidik dalam mencegah terjadinya kekerasan antar siswa.

Lebih lanjut, Disdik Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan di lingkungan sekolah agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di sekolah-sekolah Kota Jambi,” tutup Sugiyono.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah dan viral di media sosial mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif Kota Jambi.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, menilai insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan di lingkungan sekolah.

Menurutnya, dari video yang beredar, terlihat bahwa pengawasan di sekolah diduga tidak berjalan optimal sehingga peristiwa perundungan tersebut dapat terjadi di lingkungan pendidikan.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Dari video yang beredar, pengawasan terlihat sangat lemah, bahkan terkesan dibiarkan terjadi,” ujar Fahrul Ilmi, dari Fraksi PKS ini.

Ia menegaskan bahwa, kejadian tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keamanan dan kenyamanan peserta didik di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak.

Fahrul Ilmi juga meminta agar Dinas Pendidikan serta pengawas sekolah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah-sekolah di Kota Jambi.

Termasuk memperkuat pencegahan terhadap praktik perundungan.

“Kami meminta Dinas Pendidikan dan pengawas sekolah untuk lebih ketat mengawasi dan membina sekolah agar tidak terjadi lagi praktik perundungan seperti ini,” tegasnya.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem pendidikan, khususnya dalam hal pengawasan perilaku siswa dan pembinaan karakter di lingkungan sekolah.

Ia juga menekankan pentingnya peran guru dan pihak sekolah dalam mendeteksi dini potensi konflik antar siswa sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.

“Sekolah harus hadir sebagai ruang aman. Jangan sampai ada pembiaran yang membuat kasus seperti ini terus berulang,” tambah Fahrul Ilmi.

Kasus ini sebelumnya viral setelah beredarnya video dugaan perundungan yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Jambi dan memicu perhatian publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan aksi kekerasan antar pelajar di lingkungan sekolah viral di media sosial dan menghebohkan warga Kota Jambi, Jumat (24/4/2026).

Dalam video yang beredar luas tersebut, terlihat seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) diduga menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah rekannya di lingkungan sekolah.

Peristiwa itu disebut-sebut terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Jambi, yakni SMP Negeri 5 Kota Jambi, meskipun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait waktu maupun kronologi pasti kejadian tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, insiden bermula dari perselisihan kecil antar siswa yang kemudian memanas setelah adanya aksi saling lempar benda di lingkungan sekolah.

Situasi yang awalnya hanya perkelahian satu lawan satu diduga berkembang menjadi pengeroyokan setelah siswa lain ikut terlibat.

Dalam rekaman video tersebut juga terlihat seorang guru berada di lokasi kejadian dan berupaya melerai para siswa.

Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil meredakan situasi yang sudah terlanjur memanas.

Video tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Banyak pihak menyayangkan terjadinya dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi peserta didik.

Hingga saat ini, pihak sekolah maupun instansi pendidikan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai insiden tersebut.

Namun, publik mendesak agar kasus ini segera ditelusuri dan ditangani secara serius guna mencegah kejadian serupa terulang.

Peristiwa ini kembali menjadi sorotan penting terkait perlunya penguatan pengawasan di lingkungan sekolah serta peran orang tua dan tenaga pendidik dalam membentuk karakter dan pengendalian emosi siswa.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah tegas dalam mengatur penggunaan handphone di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya meminimalkan dampak negatif penggunaan gawai yang tidak terkontrol di kalangan peserta didik, sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan kondusif.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M. Umar, SE, MM, mengungkapkan bahwa Gubernur Jambi telah menerbitkan instruksi gubernur terkait pembatasan penggunaan handphone di seluruh satuan pendidikan.

Instruksi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan melalui penyampaian surat edaran ke masing-masing sekolah.

“Gubernur sudah mengeluarkan instruksi terkait pembatasan penggunaan handphone di satuan pendidikan. Kami juga sudah menyampaikan surat edaran ke sekolah agar menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan handphone siswa,” ujar Umar.

Meski demikian, Umar menegaskan kebijakan tersebut tidak serta-merta melarang penggunaan handphone sepenuhnya.

Sekolah tetap diberikan ruang untuk memanfaatkan gawai dalam kegiatan pembelajaran tertentu yang berbasis daring atau membutuhkan dukungan teknologi.

“Masih ada proses pembelajaran yang bersifat online. Karena itu kami meminta kepala sekolah dan guru untuk lebih bijak dalam mengatur penggunaan handphone selama kegiatan belajar mengajar,” jelasnya.

Selain kebijakan pembatasan handphone, Pemerintah Provinsi Jambi juga tengah menyusun draf instruksi gubernur baru terkait program sekolah aman, nyaman, dan berdaulat.

Kebijakan ini merupakan pengembangan dari program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek kebencanaan.

“Instruksi gubernur terbaru ini tidak hanya fokus pada bencana, tetapi juga menyasar pencegahan radikalisme, bullying, serta berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah,” ungkap Umar.

Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi berharap lingkungan sekolah dapat menjadi ruang yang aman, tertib, dan mendukung pembentukan karakter peserta didik secara optimal, baik dari sisi akademik maupun mental dan sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mempertegas komitmen menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme (IRET) di lingkungan pendidikan.

Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan pengawas dan kepala sekolah jenjang SMA, SMK, serta SLB se-Provinsi Jambi.

Kegiatan sosialisasi Tolak IRET ini dilaksanakan di Aula Lantai III Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Senin (2/2/2026).

Acara tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M Umar, Kepala Bidang SMK Harmonis, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi Mukhtamar, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri, serta para pengawas dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, M Umar, SE, MM, mengungkapkan keprihatinannya terhadap adanya indikasi sebagian peserta didik yang mulai terpapar paham intoleransi dan radikalisme.

Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi dunia pendidikan untuk segera melakukan langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Ini tidak bisa dianggap hal sepele. Sekolah harus benar-benar menjadi ruang yang aman bagi peserta didik dari pengaruh paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan,” ujar Umar.

Ia menekankan bahwa pengawas dan kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam menjaga lingkungan satuan pendidikan tetap kondusif.

Deteksi dini, menurutnya, menjadi kunci utama agar paham-paham menyimpang tidak berkembang dan menyusup ke kehidupan sekolah.

“Pengawasan harus diperkuat. Jika ada indikasi sejak awal, harus segera ditindaklanjuti agar tidak meluas,” tegasnya.

Selain itu, Umar juga mendorong Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) di setiap jenjang pendidikan agar aktif mengimplementasikan hasil sosialisasi.

Ia menilai guru Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pendampingan serta pemantauan perilaku peserta didik.

Sementara itu, Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Jambi, Mukhtamar, menilai pencegahan radikalisme di lingkungan sekolah bukan perkara mudah, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.

“Penggunaan telepon genggam oleh siswa perlu mendapat perhatian serius. Pengawasan harus diperkuat agar paham-paham menyimpang tidak masuk melalui media digital,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap seluruh satuan pendidikan semakin waspada, solid, dan konsisten menjaga sekolah sebagai ruang yang aman, inklusif, serta bebas dari pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi mengecam keras insiden pengeroyokan terhadap seorang guru di SMK Negeri 3 Tanjab Timur.

Peristiwa ini dianggap melampaui batas dan mencederai marwah dunia pendidikan, yang seharusnya menegakkan nilai adab, etika, dan kemanusiaan.

Sekretaris Umum PGRI Provinsi Jambi, Khairu Azmi, menegaskan bahwa sekolah adalah ruang aman bagi guru dan siswa, bukan tempat terjadinya kekerasan.

“Kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Peristiwa ini menjadi alarm serius bagi semua pihak untuk melakukan pembenahan,” kata Khairu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula dari persoalan komunikasi antara guru dan salah satu siswa.

Kesalahpahaman ini kemudian memicu ketegangan dan berujung pada pengeroyokan terhadap guru tersebut.

PGRI menilai persoalan seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, dialog, dan pendekatan edukatif, bukan dengan kekerasan.

Peristiwa ini pun menarik perhatian publik, termasuk di media sosial, dengan beragam respons masyarakat.

Menanggapi insiden ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama pihak terkait melakukan pendalaman kasus, mediasi, dan melibatkan aparat kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.

PGRI Provinsi Jambi menyambut baik langkah tersebut dan menekankan pentingnya penyelesaian secara objektif dan adil.

“Penyelesaian persoalan pendidikan harus dilakukan berdasarkan fakta, bukan emosi,” tegas Khairu.

PGRI juga menegaskan sikap menolak tegas segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh siswa maupun guru.

Guru sebagai profesi wajib mendapatkan perlindungan hukum, namun tetap terikat kode etik dan profesionalisme.

Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran kode etik atau tindakan tidak proporsional oleh guru, PGRI mendukung proses pembinaan dan penegakan kode etik sesuai aturan.

Namun, dugaan pelanggaran kode etik guru tidak bisa dijadikan pembenaran atas pengeroyokan.

“Tindakan kekerasan tetap merupakan pelanggaran hukum dan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi,” ujar Khairu.

Ketua PGRI Provinsi Jambi, Nanang Sunarya, menambahkan bahwa insiden ini menjadi refleksi bagi seluruh insan pendidikan.

“Ini pengingat bagi guru, siswa, dan orang tua agar setiap persoalan diselesaikan secara bijak, bermartabat, dan mengedepankan dialog,” katanya.

PGRI Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara profesional, sekaligus menjadikannya momentum memperbaiki tata kelola pendidikan dan membangun iklim sekolah yang aman, manusiawi, dan berkeadilan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolresta Jambi Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar, S.I.K., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden pertikaian yang melibatkan seorang guru dan murid di salah satu sekolah di Provinsi Jambi.

Kejadian tersebut dinilai menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

Kapolresta menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah.

Lingkungan pendidikan, menurutnya, tidak boleh diwarnai tindakan kekerasan yang justru merusak tujuan utama proses belajar mengajar dan pembentukan karakter siswa.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Dunia pendidikan harus terbebas dari konflik yang berujung pada tindakan tidak diinginkan. Semua pihak perlu menahan diri dan mengedepankan komunikasi serta dialog,” ujar Kombes Pol. Boy Sutan Binanga Siregar.

Ia menekankan bahwa guru dan murid sama-sama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan di sekolah.

Guru diharapkan menjadi teladan dalam bersikap dan menyampaikan disiplin secara bijak, sementara siswa juga wajib menghormati tenaga pendidik sebagai bagian dari etika pendidikan.

Sebagai langkah pencegahan, Polresta Jambi menyatakan siap melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah melalui kegiatan imbauan dan edukasi.

Fokusnya meliputi pencegahan kekerasan, pengendalian emosi, serta peningkatan komunikasi yang sehat antara guru, siswa, dan pihak sekolah.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan untuk memberikan penguatan karakter dan edukasi, baik kepada guru maupun siswa,” tambahnya.

Kapolresta juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kondusivitas lingkungan pendidikan.

Sinergi antara sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum dinilai sangat penting demi menciptakan generasi muda yang berakhlak, berkarakter, dan mampu menyelesaikan perbedaan tanpa kekerasan.

Pihak kepolisian berharap insiden ini menjadi pelajaran bersama agar dunia pendidikan di Kota Jambi dan sekitarnya tetap berjalan aman, tertib, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan pendidikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Polda Jambi mengimbau masyarakat agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Imbauan ini muncul setelah viralnya kasus kekerasan yang terjadi di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, yang menuai perhatian luas publik.

Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar, melalui Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan bahwa sekolah harus bebas dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk bullying.

“Sekolah bukan tempat untuk menimbulkan rasa takut, tetapi harus menjadi ruang di mana setiap siswa merasa aman dan terlindungi,” ujar Erlan.

Sejalan dengan itu, Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Chandra, menginisiasi kampanye bertajuk “Stop Kekerasan di Lingkungan Pendidikan”, yang dikemas secara edukatif dan informatif.

Kampanye ini mengajak pihak sekolah, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat luas untuk bekerja sama menciptakan sekolah yang kondusif dan ramah anak.

Kekerasan di lingkungan pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga perundungan.

Dampaknya tidak ringan: dapat memengaruhi kesehatan mental siswa, prestasi belajar, dan masa depan mereka.

Kasus di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur menjadi pengingat bahwa perhatian dan pengawasan dari semua pihak sangat diperlukan.

Polda Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan di sekolah.

Dengan sinergi yang berkelanjutan, sekolah dapat kembali menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menghormati hak serta martabat setiap peserta didik.

“Polri bersama pemerintah daerah akan terus mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan,” tutup Kabid Humas.(*)