SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pasca insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi soto dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi, Budhi Hartono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga kecamatan pada Selasa (3/2/2026).

Sidak ini digelar di Kecamatan Kumpeh Ulu, Maro Sebo, dan Sekernan untuk memastikan pelaksanaan program MBG tetap berjalan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.

Dalam peninjauan, Budhi menemukan sejumlah masalah serius, terutama pada infrastruktur dapur dan sistem pembuangan limbah.

Saluran limbah diketahui mampet, bocor, dan menimbulkan bau menyengat, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar area pengolahan makanan.

“Saluran pembuangan bak limbah ditemukan dalam kondisi mampet, bocor dan bau menyengat. Ini harus segera diperbaiki agar tidak berdampak pada kebersihan dapur dan keamanan makanan,” ujar Budhi saat sidak.

Selain itu, Budhi mencatat tidak adanya fasilitas pendingin untuk menyimpan bahan makanan, sehingga pihaknya langsung mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti.

Meski demikian, Budhi menilai secara umum operasional dapur SPPG masih berjalan, dan ia mengapresiasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Satuan Tugas MBG yang dinilai cukup solid dalam mengawasi distribusi makanan.

Kualitas makanan program MBG tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga oleh kedisiplinan petugas serta kelayakan sarana pendukung.

“Pengawasan akan dilakukan secara berkala, dan saya minta seluruh petugas SPPG mematuhi standar operasional prosedur agar kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga,” tambahnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dengan pengawasan lebih ketat mulai dari proses pengolahan hingga distribusi, pemerintah memastikan insiden serupa tidak terulang kembali.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos., MT, meninjau langsung kondisi siswa yang sedang menjalani perawatan di RSUD Ahmad Ripin, Selasa (3/2/2026) siang.

Kunjungan ini menyusul dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami beberapa siswa.

Budhi Hartono memastikan bahwa penanganan medis dilakukan optimal dan perkembangan kesehatan para siswa dipantau secara langsung.

Ia berdialog dengan tim medis rumah sakit dan orang tua siswa untuk mendapatkan laporan terkini.

Hingga Selasa siang, tiga siswa masih menjalani rawat inap untuk observasi lanjutan.

Sementara satu siswa lainnya menunjukkan pemulihan signifikan dan dijadwalkan diperbolehkan pulang pada hari yang sama. Secara umum, kondisi para siswa dinyatakan stabil dan membaik.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Alhamdulillah, satu siswa sudah boleh pulang hari ini. Untuk yang lainnya, kami minta tim medis terus melakukan pemantauan ketat sampai benar-benar pulih,” ujar Budhi Hartono.

Selain pemantauan medis, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG.

Evaluasi ini bertujuan untuk menelusuri penyebab dugaan keracunan dan memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga.

Budhi menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menoleransi kelalaian dalam penyediaan makanan dan siap mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.

Kunjungan Sekda diakhiri dengan memberikan dukungan moril kepada orang tua siswa, agar tetap tenang dan sabar mendampingi proses pemulihan anak-anak mereka.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pasca insiden ratusan siswa keracunan menu MBG pada Senin pagi (2/2/2026), Sekretaris Daerah Muaro Jambi, Budhi Hartono, menggelar rapat mendesak dengan seluruh Kepala SPPG dan pihak terkait.

Hasilnya, Dapur Yayasan Aziz Rukiyah Amanah diberikan sanksi tegas dan sementara dihentikan operasionalnya.

Sekda Budhi Hartono menegaskan bahwa insiden ini menjadi ujian serius bagi kepercayaan publik, dan keselamatan serta kesehatan anak harus menjadi prioritas utama program strategis nasional tersebut.

“Kepercayaan masyarakat, baik dari anak, keluarga, maupun wali murid, memang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Tapi syarat utama program ini jelas: makanan yang disajikan harus aman dan sehat,” ujar Budhi Hartono.

Saat ini, dapur MBG di RT 13, Kelurahan Sengeti tetap dihentikan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi menyeluruh.

Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan ke BGN pusat sebelum keputusan lanjutan diambil, termasuk kemungkinan perbaikan atau penghentian program.

Sekda Budhi menegaskan, kejadian ini merupakan kejadian luar biasa pertama dan pemerintah tidak akan mentoleransi insiden serupa di masa mendatang.

“Kalau sampai terjadi lagi, maka ada kemungkinan program ini akan ditutup,” tegasnya. Pemerintah berharap evaluasi menyeluruh memastikan program MBG dapat berjalan aman, mendukung kesehatan, dan menunjang proses belajar anak tanpa risiko baru.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sengeti.

Menyusul dugaan keracunan massal yang menimpa siswa, anak-anak, guru, hingga orang tua murid di Kecamatan Sekernan, setelah mengonsumsi menu soto dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (30/1/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, mengatakan penutupan sementara dilakukan sambil menunggu hasil investigasi lapangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Koordinator SPPG. Mulai hari ini sampai hasil investigasi keluar, operasional SPPG Sengeti resmi dihentikan sementara,” ujar Budhi, Sabtu (31/1/2026).

Budhi menjelaskan, seluruh sampel makanan telah diamankan dan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan uji kelayakan dan keamanan pangan.

Proses investigasi melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.

“Hasil pemeriksaan nantinya akan dilaporkan ke BGN pusat. Kewenangan penentuan sanksi maupun kelanjutan operasional SPPG sepenuhnya ada di BGN,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya berperan membantu proses pengumpulan data dan penanganan di lapangan.

“Keputusan akhir tetap berada di tangan BGN,” tambah Budhi.

Dalam kesempatan itu, Budhi juga mengungkapkan bahwa SPPG Sengeti berada di bawah naungan Yayasan Aziz Rukiyah Amanah.

Namun, pada tahap awal investigasi, pemerintah daerah belum memperoleh informasi lengkap mengenai struktur kepemilikan yayasan.

“Untuk detail kepemilikan yayasan, saat ini masih kami telusuri,” katanya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan memanggil seluruh pengelola SPPG, pihak ketiga, serta investor yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.

“Senin mendatang seluruh SPPG di Muaro Jambi akan kami panggil. Ini sebagai evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Budhi.

Saat ini, fokus utama pemerintah daerah diarahkan pada penanganan medis dan pemulihan korban dugaan keracunan.

“Kesehatan anak-anak dan masyarakat yang terdampak menjadi prioritas utama kami,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, Yayasan Aziz Rukiyah Amanah mengelola empat SPPG di wilayah Muaro Jambi, yaitu:

• SPPG Sengeti, RT 13 Kelurahan Sengeti

• SPPG Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam

• SPPG Niaso, RT 04 Desa Niaso

• SPPG Bukit Baling, RT 03 Desa Bukit Baling

Yayasan tersebut diketahui dimiliki oleh Muhammad Subki.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemkab Muaro Jambi menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Sengeti menyusul dugaan permasalahan pada makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.

Saat ini, sampel makanan tengah diperiksa laboratorium, disertai investigasi lapangan oleh pihak terkait.

Sekretaris Daerah (Sekda) Muaro Jambi yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG, menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Sampel makanan MBG sedang diperiksa di laboratorium. Badan Gizi Nasional bersama Satgas Pemda juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran,” ujar Sekda, Jumat (30/1/2026).

Hasil investigasi awal mengungkap dugaan kelalaian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam penerapan standar kebersihan, higienitas, dan sterilisasi bahan makanan.

Sekda menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, yang jika dijalankan konsisten, seharusnya mencegah kejadian seperti ini.

Sebagai langkah antisipasi, Satgas MBG telah mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh SPPG.

Khususnya yang berada di Sengeti, agar mematuhi SOP mulai dari pengolahan, penggunaan bahan baku, hingga penyajian makanan.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keselamatan dan kualitas gizi penerima manfaat menjadi prioritas utama.

Hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi lapangan akan dilaporkan kepada pemerintah pusat, yang nantinya akan menentukan apakah program MBG di Sengeti dapat dijalankan kembali.

Evaluasi menyeluruh juga dijadwalkan untuk memastikan program MBG ke depan berjalan sesuai standar dan mencegah terulangnya masalah serupa.(*)