JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai menyiapkan pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) menyusul berakhirnya masa jabatan Ridwan pada 1 Desember 2026.

Wali Kota Jambi Maulana menyatakan akan mengusulkan calon Penjabat (Pj) Sekda kepada gubernur, tetapi belum mengungkap nama pejabat yang masuk pertimbangan.

Pergantian ini menjadi agenda penting bagi Pemkot Jambi untuk menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan.

Sebelum Sekda definitif ditetapkan, pejabat sementara akan mengisi posisi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jabatan beliau (Ridwan) sebagai Sekda, memasuki masa purna 1 Desember 2026,” kata Maulana.

Ia menjelaskan, pemerintah kota akan mengajukan calon Pj Sekda kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Penunjukan tersebut berlaku sampai pemerintah menetapkan Sekda definitif.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” ujarnya.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Maulana belum menyebutkan siapa pejabat yang akan mengisi posisi sementara itu.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” kata Maulana.

Pernyataan itu belum menjelaskan siapa saja pejabat yang masuk dalam pertimbangan maupun kapan Pemkot Jambi akan mengajukan nama calon kepada gubernur.

Dengan demikian, perhatian berikutnya tertuju pada proses pengusulan calon, persetujuan gubernur, dan penetapan pejabat yang akan mengisi posisi Sekda selama masa transisi.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah mengatur mekanisme pengangkatan Pj Sekda kabupaten/kota.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa bupati atau wali kota mengangkat Pj Sekda setelah memperoleh persetujuan gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Artinya, usulan kepala daerah harus melewati tahapan persetujuan gubernur sebelum penetapan pejabat.

Pasal 8 juga mengatur pengajuan satu calon secara tertulis kepada gubernur, disertai dokumen persyaratan dan daftar riwayat hidup.

Gubernur memberikan persetujuan atau penolakan paling lambat lima hari kerja setelah menerima usulan.

Jika gubernur menolak calon tersebut, wali kota harus mengajukan nama pengganti sesuai ketentuan.

Setelah persetujuan terbit, wali kota menetapkan Pj Sekda melalui keputusan wali kota.

Pelantikan kemudian harus berlangsung paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan.

Mekanisme penunjukan Pj Sekda dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tidak mensyaratkan persetujuan DPRD.

Prosesnya berpusat pada pengusulan oleh wali kota dan persetujuan gubernur.

Aturan tersebut juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon Pj Sekda kabupaten/kota.

Calon harus berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II/b, dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan IV/b.

Selain persyaratan jabatan dan pangkat, calon juga harus memenuhi ketentuan terkait usia, prestasi kerja, rekam jejak, integritas, dan disiplin.

Ketentuan ini menjadi dasar bagi Pemkot Jambi dalam menentukan calon yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas Sekda selama masa transisi.

Pensiunnya Ridwan pada 1 Desember 2026 membuat proses pergantian Sekda menjadi salah satu agenda penting Pemkot Jambi menjelang akhir tahun.

Namun, pernyataan Maulana sejauh ini baru memastikan rencana pengusulan Pj Sekda dan kriteria umum calon.

Nama pejabat yang akan diajukan serta jadwal pengusulannya belum diumumkan.

Kepastian mengenai calon Pj Sekda akan menjadi perkembangan berikutnya yang perlu dicermati, terutama untuk memastikan kesinambungan koordinasi birokrasi dan administrasi pemerintahan Kota Jambi selama menunggu penetapan Sekda definitif.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana masih merahasiakan nama calon Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi yang akan menggantikan A Ridwan.

Di tengah persiapan pergantian tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan lelang terbuka jabatan Sekda definitif berlangsung pada Maret 2027.

Ridwan dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 1 Desember 2026.

Untuk menjaga kesinambungan pemerintahan, Pemkot Jambi akan mengusulkan calon Pj Sekda kepada Gubernur Jambi untuk mengisi jabatan tersebut hingga Sekda definitif ditetapkan.

“Kita akan mengusulkan ke gubernur untuk pelantikan Pj sampai dengan definitif,” kata Maulana.

Meski proses pergantian mulai disiapkan, Maulana belum bersedia mengungkapkan sosok yang akan mengisi posisi sementara tersebut.

Ia hanya memastikan calon Pj Sekda berasal dari pejabat aktif eselon II di lingkungan pemerintahan.

“Nanti, lihat saja. Mencari Pj susah. Yang jelas Pj-nya pejabat aktif eselon II,” ujarnya.

Pernyataan tersebut membuat nama calon pengganti Ridwan masih menjadi tanda tanya.

Sementara itu, pemerintah kota juga belum membuka seleksi terbuka untuk menentukan pejabat yang akan menduduki posisi Sekda secara definitif.

Maulana menjelaskan, Pemkot Jambi merencanakan lelang terbuka jabatan Sekda pada Maret 2027.

Jadwal tersebut berkaitan dengan masa pensiun sejumlah pejabat eselon II yang akan berlangsung secara bertahap.

Menurutnya, terdapat tujuh pejabat eselon II yang akan memasuki masa purna tugas dalam rentang waktu mendatang.

Jadwal pensiun mereka tersebar mulai November 2026 hingga Februari dan Maret 2027.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah kota dalam menentukan waktu pelaksanaan seleksi jabatan.

“Karena itu kita melakukan lelang di tahun depan, bulan Maret kita akan melakukan lelang. Nunggu sampai pensiun di bulan Maret,” ungkap Maulana.

Rencana tersebut menempatkan Maret 2027 sebagai target pelaksanaan lelang jabatan Sekda definitif.

Namun, proses pengisian jabatan tetap perlu mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Pengisian jabatan Pj Sekda menjadi tahapan penting untuk menjaga kelancaran administrasi pemerintahan setelah Ridwan memasuki masa pensiun.

Pemkot Jambi akan mengusulkan calon kepada Gubernur Jambi sesuai mekanisme yang berlaku.

Pejabat yang ditunjuk nantinya menjalankan tugas sementara sampai proses penetapan Sekda definitif selesai.

Di sisi lain, seleksi terbuka yang direncanakan pada 2027 akan menjadi tahapan untuk mencari pejabat yang memenuhi persyaratan menduduki jabatan Sekda secara definitif.

Hingga kini, Maulana belum mengumumkan nama calon Pj Sekda.

Publik masih menunggu siapa pejabat eselon II yang akan dipercaya mengisi posisi strategis tersebut serta bagaimana tahapan seleksi Sekda definitif akan berjalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui koordinasi lintas sektor.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra terkait diminta meningkatkan sinergi, memperluas edukasi masyarakat, serta menyusun langkah konkret untuk memperkuat pencegahan penularan HIV.

Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi HIV/AIDS Kota Jambi Tahun 2026.

Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan, menyatukan persepsi, dan memperkuat kerja sama antarlembaga dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi, tetapi harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam arahan yang disampaikan pada forum tersebut, ia mengingatkan bahwa kasus HIV/AIDS yang telah teridentifikasi belum tentu mencerminkan keseluruhan kondisi di masyarakat.

Karena itu, penguatan edukasi, pencegahan, dan akses terhadap layanan kesehatan perlu menjadi perhatian bersama.

“Permasalahan ini masih merupakan fenomena gunung es. Apa yang terlihat di permukaan bisa jadi hanya sebagian kecil dari persoalan yang sebenarnya. Karena itu, komitmen bersama dalam penanggulangan HIV/AIDS harus terus diperkuat,” demikian pesan dalam materi arahan rapat koordinasi tersebut.

A Ridwan juga menekankan pentingnya penyuluhan dan sosialisasi HIV/AIDS secara berkesinambungan.

Edukasi perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat agar pemahaman mengenai cara penularan, pencegahan, pemeriksaan, dan pengobatan HIV semakin baik.

Seluruh OPD dan mitra kerja diminta menindaklanjuti hasil koordinasi melalui program nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, rapat lintas sektor tidak berhenti pada penyamaan persepsi, tetapi menghasilkan langkah yang dapat diterapkan di lapangan.

“Komitmen, kerja keras, dan keikhlasan dalam menanggulangi permasalahan ini harus terus ditingkatkan. Saya berharap pertemuan lintas sektor ini dapat menghasilkan solusi terbaik bagi penanggulangan HIV/AIDS di Kota Jambi,” demikian penegasan dalam arahan tersebut.

Perkembangan Kota Jambi sebagai kota perlintasan, disertai pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi, turut menjadi pertimbangan dalam pembahasan.

Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kebijakan kesehatan masyarakat yang terkoordinasi dan mampu menjangkau kebutuhan warga secara luas.

Perlindungan generasi muda, pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, serta peningkatan literasi digital juga menjadi bagian dari materi pembahasan.

Berbagai upaya tersebut perlu dilaksanakan secara proporsional dan didukung edukasi yang tepat agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan dan keselamatan diri.

Penanggulangan HIV/AIDS tidak cukup hanya melalui sosialisasi. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi kesehatan yang benar mengenai cara penularan HIV, langkah pencegahan, pentingnya tes HIV, serta ketersediaan layanan konseling dan pengobatan.

Edukasi juga harus menghindari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV.

Penularan HIV berkaitan dengan paparan tertentu terhadap virus, bukan semata-mata status sosial, lingkungan pergaulan, atau identitas seseorang.

Akses terhadap pemeriksaan dan layanan kesehatan yang aman, rahasia, serta tidak diskriminatif menjadi bagian penting dalam mendukung pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.

Melalui Rapat Koordinasi HIV/AIDS Tahun 2026, Pemkot Jambi berharap program antarlembaga dapat berjalan lebih selaras dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, komunitas, serta mitra terkait untuk memperluas jangkauan edukasi dan layanan kesehatan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong akses terhadap pemeriksaan dan pengobatan, serta memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS demi mewujudkan masyarakat Kota Jambi yang sehat dan sejahtera.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 160 peserta mengikuti seleksi program pemagangan ke Jepang yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan.

Program ini membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengalaman kerja internasional, tetapi peserta tetap harus melewati tahapan seleksi hingga tingkat kementerian.

Pembukaan seleksi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses generasi muda Kota Jambi terhadap peluang peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja di luar negeri.

Dalam sambutannya, Ridwan mengatakan persaingan dunia kerja menuntut generasi muda memiliki keterampilan, karakter, kedisiplinan, dan kesiapan menghadapi lingkungan profesional yang semakin kompetitif.

“Pemerintah Kota Jambi memandang pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu investasi terpenting dalam mendorong kemajuan daerah. Kita ingin generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing,” ujar Ridwan.

Menurutnya, pemagangan ke Jepang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka kesempatan bagi peserta untuk mempelajari budaya profesional, meningkatkan kedisiplinan, dan memperluas wawasan.

Ridwan meminta peserta menjalani setiap tahapan seleksi dengan serius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan calon peserta yang nantinya berangkat ke Jepang agar mematuhi aturan serta menghormati budaya setempat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, Liana Andriani, menjelaskan bahwa peserta yang lolos seleksi daerah masih harus mengikuti proses seleksi di tingkat kementerian.

“Peserta yang lolos seleksi di daerah selanjutnya akan mengikuti seleksi di tingkat kementerian. Mereka baru dapat dinyatakan lolos program pemagangan ke Jepang setelah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus pada tahapan seleksi tersebut,” jelas Liana.

Dengan demikian, keikutsertaan dalam seleksi awal belum menjamin peserta memperoleh kesempatan berangkat ke Jepang.

Setiap calon peserta harus memenuhi persyaratan dan melewati seluruh tahapan yang berlaku.

Liana menambahkan, peserta yang berhasil melewati proses seleksi dapat mengikuti program pemagangan sekaligus bekerja di Jepang selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan program.

Adapun jadwal seleksi lanjutan, persyaratan lengkap, durasi pemagangan, dan mekanisme keberangkatan perlu mengacu pada informasi resmi penyelenggara agar calon peserta dapat mempersiapkan diri secara tepat.

Ridwan mengatakan program pemagangan menjadi salah satu bentuk kesempatan bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Ia berharap semakin banyak anak muda Kota Jambi memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta mampu memanfaatkan kesempatan kerja internasional untuk mengembangkan kapasitas diri.

Ridwan turut menyampaikan bahwa program tersebut tidak membatasi kuota peserta.

Meski demikian, kesempatan untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya tetap bergantung pada hasil seleksi dan pemenuhan persyaratan.

Program pemagangan ke Jepang diharapkan dapat memperluas pilihan pengembangan karier bagi generasi muda Kota Jambi.

Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, calon peserta perlu memahami mekanisme seleksi, persyaratan program, serta ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemagangan.

Informasi resmi dari penyelenggara menjadi rujukan penting bagi peserta untuk memastikan proses yang mereka ikuti sesuai prosedur dan mempersiapkan diri sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi mulai memasuki radar politik-birokrasi Pemerintah Kota Jambi.

Masa jabatan A Ridwan yang berakhir pada November 2026 membuat pertanyaan tentang siapa penggantinya mulai mengemuka.

Sejumlah pejabat Pemkot Jambi kini disebut-sebut masuk dalam bursa. Sedikitnya ada delapan nama yang beredar, yakni Kepala BPPRD Dr Ardi, Asisten II Dr Mulyadi, Kepala Disperindag Dr Nela Ervina, Kepala BPBD Doni Sumatriadi, Kepala Dinas PUTR Momon SF, Kepala Bapperida Suhendri, Kepala Diskominfo Saleh Ridha, dan Kepala DPMPTSP Abu Bakar.

Namun, nama-nama tersebut belum dapat disebut sebagai kandidat resmi.

Pemerintah Kota Jambi masih harus melewati tahapan administrasi dan mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebelum menentukan siapa saja yang berhak mengikuti proses seleksi.

Dari delapan nama yang beredar, tiga pejabat diketahui menyandang gelar doktor.

Meski demikian, gelar akademik bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan figur yang tepat mengisi posisi strategis tersebut.

Sekda Dituntut Bukan Sekadar Kuasai Administrasi

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Yasier menilai Pemkot Jambi membutuhkan Sekda yang benar-benar memahami karakter kota.

Menurutnya, calon Sekda harus mampu membaca persoalan pemerintahan sekaligus memahami kebutuhan masyarakat.

Ia membuka peluang bagi pejabat dari luar Pemkot Jambi.

Menurut Nasrul, pejabat dari pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jambi tetap layak dipertimbangkan selama memiliki kompetensi dan mampu beradaptasi dengan karakter Kota Jambi.

“Calonnya mau pegawai kota, kabupaten, provinsi, terserah. Yang penting menyatu dengan kota. Calonnya jangan abal-abal,” kata Nasrul.

Menurut dia, Sekda memegang posisi penting dalam memastikan kebijakan kepala daerah bergerak dari level pimpinan hingga perangkat daerah dan masyarakat.

Karena itu, calon Sekda ideal harus memiliki pemahaman yang konkret mengenai Kota Jambi.

Pengetahuan tersebut mencakup kondisi wilayah, jumlah RT, karakter aparatur, hingga berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Minimal paham tentang kota, tahu tentang kota. Berapa jumlah RT, pegawai, masalah dan lainnya,” ujarnya.

Nasrul bahkan menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni masih adanya jarak antara program pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai Sekda mendatang harus mampu menjadi penghubung sekaligus penguat koordinasi agar kebijakan kepala daerah tidak berhenti di lingkungan birokrasi.

“Persoalan hari ini, program kepala daerah belum menyatu dengan masyarakat. Masih renggang antara masyarakat dengan aparatur, tidak sejalan. Ada yang ke hulu, ada yang ke hilir. Harus menyatukan,” katanya.

Masa Jabatan A Ridwan Berakhir November 2026

Pergantian Sekda menjadi agenda yang harus dipersiapkan Pemkot Jambi karena masa jabatan A Ridwan akan berakhir pada November 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana sebelumnya menegaskan bahwa pengisian posisi tersebut tidak bisa dilakukan secara serampangan.

Pemerintah kota harus mengikuti tahapan administrasi dan melaporkan prosesnya kepada Gubernur Jambi.

“Untuk Sekretaris Daerah Kota Jambi itu akan habis masa jabatannya pada bulan November 2026. Karena itu prosesnya harus melalui tahapan-tahapan dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur,” kata Maulana.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa munculnya sejumlah nama di internal pemerintahan belum berarti proses seleksi telah dimulai.

Bahkan, seleksi terbuka Sekda belum tentu berlangsung pada 2026. Maulana sebelumnya menyebut proses tersebut berpotensi baru terlaksana pada 2027.

Jika skenario itu terjadi, Pemkot Jambi perlu menyiapkan pejabat pelaksana tugas agar roda pemerintahan tetap berjalan setelah masa jabatan A Ridwan berakhir hingga Sekda definitif terpilih.

Delapan Nama Masih Sebatas Bursa

Nama-nama calon pengganti A Ridwan mulai ramai dibicarakan sejak pertengahan 2026.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada keputusan resmi yang menetapkan delapan pejabat tersebut sebagai peserta seleksi.

Artinya, peta persaingan masih sangat terbuka.

Nama yang beredar saat ini bisa saja bertambah, berkurang, atau berubah ketika tahapan resmi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berjalan.

Pada tahap inilah rekam jejak, kompetensi, pengalaman birokrasi, kemampuan koordinasi, serta kesesuaian dengan kebutuhan Pemkot Jambi akan menjadi faktor penting.

Penataan Birokrasi Pemkot Jambi Ikut Bergerak

Pergantian Sekda juga berlangsung di tengah agenda penataan birokrasi Pemkot Jambi.

Pada 26 September 2026, Wali Kota Jambi Maulana mengumpulkan pejabat eselon III di Aula Griya Mayang.

Dalam pertemuan tersebut, ia meminta pejabat aktif berkoordinasi ketika menghadapi persoalan dalam pelaksanaan tugas.

Maulana juga meminta masalah di lingkungan perangkat daerah segera dikomunikasikan kepada Sekda.

Langkah tersebut memperlihatkan betapa strategisnya posisi Sekda dalam menjaga komunikasi dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Pemkot Jambi juga mulai menyiapkan data kepegawaian untuk mendukung penerapan manajemen talenta.

Langkah itu dapat menjadi bagian penting dalam penataan dan pengisian jabatan strategis pada periode berikutnya.

Selain kursi Sekda, sejumlah jabatan strategis lain juga berpotensi mengalami perubahan.

Posisi tersebut antara lain Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Kepala Dinas Pendidikan.

Sejumlah pejabat pada posisi tersebut akan memasuki masa pensiun. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Noviarman, misalnya, dijadwalkan memasuki masa pensiun bersamaan dengan A Ridwan.

Sementara itu, sekitar 17 jabatan eselon III juga diperkirakan masuk agenda evaluasi dan penataan. Proses lelang jabatan tersebut diproyeksikan berlangsung sekitar Maret 2027.

Pertaruhan Bukan Sekadar Kursi Sekda

Pergantian Sekda Kota Jambi pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang menggantikan A Ridwan.

Posisi tersebut akan menjadi salah satu titik penting dalam menentukan seberapa solid koordinasi birokrasi pemerintahan Maulana.

Sekda harus mampu memastikan kebijakan kepala daerah diterjemahkan perangkat daerah secara konsisten dan berujung pada pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, delapan nama yang kini beredar baru merupakan bagian dari dinamika awal. Belum ada satu pun yang dapat disebut sebagai calon definitif.

Siapa yang akhirnya masuk dalam proses seleksi akan bergantung pada persyaratan, tahapan administrasi, mekanisme seleksi terbuka, serta keputusan resmi sesuai ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dengan masa jabatan A Ridwan yang berakhir pada November 2026, perhatian kini tertuju pada satu pertanyaan, siapa figur yang paling mampu menyatukan birokrasi Kota Jambi dan menerjemahkan program kepala daerah hingga benar-benar terasa di tengah masyarakat?.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID –  Kekosongan dan potensi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi.

Banggar meminta Pemkot Jambi segera menyiapkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong maupun jabatan yang akan ditinggalkan pejabat karena memasuki masa pensiun.

Proses seleksi dan pengisian jabatan tersebut juga diminta sudah disiapkan anggarannya dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.

Desakan tersebut muncul setelah Pemkot Jambi menghadapi cukup banyak pejabat yang akan memasuki masa pensiun.

Wali Kota Jambi Maulana sebelumnya menyebut terdapat enam pejabat eselon II dan 17 pejabat eselon III yang akan pensiun.

Bagi DPRD, kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menimbulkan kekosongan berkepanjangan yang berpotensi memengaruhi kinerja organisasi pemerintahan.

Rekomendasi itu disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kota Jambi sekaligus Plt. Sekretaris DPRD Kota Jambi, Feny Nivertity, saat membacakan Laporan Hasil Kerja Banggar terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kota Jambi 2026.

Banggar meminta Pemerintah Kota Jambi melalui BKPSDMD segera mempersiapkan tahapan pengisian jabatan tersebut, termasuk kebutuhan anggarannya.

DPRD tidak hanya meminta jabatan kosong segera diisi. Banggar juga menekankan agar proses penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, latar belakang keilmuan dan rekam kinerja.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengatakan banyaknya pejabat yang memasuki masa pensiun membuat pemerintah perlu mulai menyiapkan formasi pengganti.

“Tahun ini banyak jabatan atau pos-pos jabatan yang memasuki masa pensiun. Masukan untuk segera mungkin mempersiapkan formasi-formasi jabatan sesuai dengan pengalaman, kapasitas dan dedikasinya berdasarkan e-kinerja,” kata Kemas.

Menurut Kemas, DPRD tidak berada pada posisi untuk menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu. Kewenangan tersebut tetap berada pada Wali Kota.

Namun, DPRD akan memastikan proses penataan birokrasi tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.

“Kami tidak bisa ikut campur di ranah itu, hak prerogratif wali kota. Tapi kami jalankan fungsi pengawasan saja,” ujarnya.

Salah satu poin yang ditekankan Banggar adalah penerapan Manajemen Talenta sebagai instrumen untuk menentukan kandidat pejabat secara lebih objektif.

Pemkot Jambi melalui BKPSDMD diminta segera merampungkan tahapan pendampingan dan ekspos dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tidak semata berdasarkan pertimbangan administratif, tetapi memiliki ukuran yang lebih jelas terkait kompetensi dan potensi aparatur.

Banggar juga meminta kesesuaian antara latar belakang pendidikan atau keilmuan seorang pejabat dengan jabatan yang akan diemban.

Hal ini menjadi penting agar penempatan aparatur benar-benar sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki.

Banggar turut meminta Pemkot Jambi menyiapkan anggaran pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan JPT Muda.

Sejumlah posisi strategis disebut masuk dalam rencana tersebut, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Sekretaris DPRD (Sekwan), dan Staf Ahli.

Persiapan anggaran dinilai perlu dilakukan sejak APBD Perubahan 2026 agar ketika proses pengisian harus dilakukan, pemerintah tidak lagi terkendala persoalan pembiayaan.

Sementara itu, Maulana sebelumnya menyampaikan bahwa pengisian jabatan kosong akan dilakukan secara bersamaan, bukan setiap kali terdapat satu jabatan yang kosong.

“Yang kosong tentu akan diisi. Kita menghadapi enam eselon II yang pensiun dan 17 eselon III yang pensiun,” kata Maulana.

Untuk jabatan eselon III, pengisian akan diarahkan dari internal Pemkot Jambi dengan mempertimbangkan potensi, pengalaman dan kompetensi aparatur.

Sedangkan untuk jabatan eselon II, pengisian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka.

Selain persoalan jabatan struktural, Banggar meminta Pemkot Jambi menghitung secara cermat kebutuhan anggaran untuk pengangkatan PPPK baru.

Perhatian khusus diberikan terhadap proyeksi biaya perubahan status 119 PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

DPRD mengingatkan agar kebijakan kepegawaian tersebut tidak membuat proporsi belanja pegawai melampaui batas maksimal 30 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Perhitungan tersebut juga harus memastikan pembayaran gaji ke-13 dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tetap berjalan tanpa mengganggu kemampuan keuangan daerah.

Penataan aparatur juga menyentuh posisi Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas.

Banggar meminta BKPSDMD menyelenggarakan pelatihan kompetensi manajerial bagi pejabat yang menduduki dua posisi tersebut.

Selain peningkatan kompetensi, DPRD meminta masa jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah pada satu tempat dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas manajemen sekaligus mendorong penyegaran organisasi.

Banggar juga mengingatkan BKPSDMD agar mengantisipasi penerbitan Surat Keputusan (SK) perpanjangan Pelaksana Tugas (Plt).

Dokumen perpanjangan diminta disiapkan jauh sebelum masa berlaku SK sebelumnya berakhir.

Menurut Banggar, persoalan administratif semacam ini tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan dengan kelancaran pembayaran gaji, tunjangan serta operasional instansi.

Dengan berbagai rekomendasi tersebut, DPRD Kota Jambi mendorong Pemkot Jambi mulai mempersiapkan penataan birokrasi sejak sekarang.

Tantangannya bukan sekadar mengisi kursi pejabat yang kosong, tetapi memastikan orang yang ditempatkan benar-benar sesuai kompetensi, memiliki rekam kinerja yang baik dan mampu menjawab kebutuhan organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, seluruh proses tersebut harus tetap memperhitungkan kemampuan fiskal daerah agar kebutuhan belanja aparatur tidak menggerus ruang anggaran untuk pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memastikan seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi) tidak akan digelar pada 2026.

Pengisian jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) tersebut diperkirakan baru dilakukan pada awal 2027.

Penundaan ini terjadi karena proses pengisian jabatan Sekda membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan persetujuan yang tidak dapat dilakukan secara singkat.

Sementara masa jabatan Sekda Kota Jambi saat ini, A. Ridwan, akan berakhir pada November 2026.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Jambi berpotensi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekda untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pejabat definitif hasil seleksi terbuka ditetapkan.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sebelum melakukan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut.

Menurutnya, sebelum open bidding dimulai, Pemkot Jambi terlebih dahulu harus melaporkan berakhirnya masa jabatan Sekda kepada Gubernur Jambi.

Setelah itu, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan, mulai dari koordinasi, pembentukan panitia seleksi, hingga pemenuhan persyaratan sesuai regulasi.

“Masa jabatan Sekretaris Daerah Kota Jambi akan berakhir pada November 2026. Sebelum dilakukan seleksi terbuka, pemerintah daerah harus terlebih dahulu melaporkan kepada Gubernur Jambi. Setelah itu masih ada beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui sesuai aturan,” ujar Maulana.

Ia menilai waktu yang tersedia pada akhir tahun tidak memungkinkan seluruh rangkaian proses seleksi selesai hingga pelantikan pejabat definitif.

“Kemungkinan besar proses lelang Sekda dilakukan pada awal tahun depan. Kita menyesuaikan dengan berakhirnya masa jabatan dan seluruh tahapan yang harus dipenuhi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus memastikan bahwa rencana seleksi Sekda yang sebelumnya diperkirakan berlangsung lebih cepat tidak dapat direalisasikan pada tahun ini.

Plt Sekda Disiapkan Jaga Stabilitas Pemerintahan

Jika seleksi baru berjalan pada awal 2027, Pemkot Jambi akan menunjuk pejabat sementara untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.

Posisi Sekda memiliki peran strategis karena menjadi koordinator utama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pengendali birokrasi, sekaligus penghubung antara kepala daerah dengan jajaran aparatur pemerintahan.

Karena itu, pengisian jabatan Sekda harus dilakukan secara hati-hati agar pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, rekam jejak, dan kemampuan menjalankan agenda prioritas pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebut pemerintah saat ini masih mempersiapkan penerapan sistem manajemen talenta sebagai bagian dari penguatan sistem merit ASN.

Menurutnya, apabila sistem tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta.

“Namun apabila belum siap, pengisian jabatan tetap dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.

BKPSDMD Kota Jambi masih melakukan koordinasi dengan Kantor Regional VII BKN Palembang dan BKN RI untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan.

Pemerintah Kota Jambi memastikan proses pengisian Sekda akan dilakukan sesuai aturan agar menghasilkan pejabat yang mampu memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Mayang Kota Jambi mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang berpotensi memengaruhi distribusi air bersih kepada pelanggan.

Selain mempercepat penanganan kebocoran jaringan, perusahaan daerah penyedia layanan air minum tersebut menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pasokan tetap berjalan, mulai dari pengerukan sedimentasi sumber air baku hingga penyediaan pompa fleksibel dan mobil tangki.

Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dengan mempercepat respons terhadap setiap laporan pelanggan.

“Kami berkomitmen merespons setiap keluhan pelanggan secara cepat, dari air yang tidak mengalir, kebocoran pipa hingga kondisi air yang keruh,” ujar Arianto.

Setiap laporan yang masuk, kata dia, langsung ditindaklanjuti dengan mengirim petugas ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan perbaikan.

Debit Air Baku Jadi Perhatian Utama

Menghadapi potensi penurunan debit air akibat musim kemarau, Tirta Mayang telah melakukan sejumlah langkah teknis untuk menjaga kapasitas produksi air bersih.

Salah satunya dengan melakukan pengerukan sedimentasi di sekitar intake atau lokasi penyadapan air baku.

Langkah tersebut dilakukan agar aliran air menuju instalasi pengolahan tetap optimal.

“Kami sedang menyiapkan pompa fleksibel untuk mendukung distribusi air apabila debit air baku mengalami penurunan,” kata Arianto.

Selain itu, Tirta Mayang juga menyiagakan armada mobil tangki yang nantinya dapat digunakan untuk mendistribusikan air bersih secara gratis kepada pelanggan apabila terjadi gangguan pelayanan akibat kondisi kemarau.

Sejumlah Wilayah Diprediksi Alami Penurunan Tekanan

Arianto menjelaskan, beberapa wilayah yang berpotensi mengalami penurunan tekanan air berada di kawasan Jambi Timur, Paal Merah, ujung Pelayangan, serta wilayah Mayang bagian barat.

Namun, kondisi tersebut tidak sampai menyebabkan penghentian distribusi air secara menyeluruh.

Menurutnya, jika diperlukan, pihaknya hanya akan melakukan penyesuaian waktu pengaliran agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air.

“Kami hanya melakukan penyesuaian jam pengaliran dari delapan jam menjadi enam jam per hari dengan pembagian jadwal siang dan malam agar pasokan air tetap menjangkau seluruh pelanggan,” jelasnya.

Pemkot Minta Pelayanan Terus Diperkuat

Sekretaris Daerah Kota Jambi, A Ridwan, meminta Perumda Tirta Mayang terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan distribusi air bersih.

Ia mendorong perusahaan daerah tersebut mempercepat penanganan kebocoran pipa, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan kecepatan respons terhadap pengaduan masyarakat.

Dengan berbagai langkah antisipasi tersebut, Tirta Mayang berharap pelayanan air bersih di Kota Jambi tetap berjalan optimal meskipun menghadapi kondisi musim kemarau.

Bagi pelanggan yang mengalami gangguan seperti air tidak mengalir, air keruh, atau kebocoran pipa, laporan dapat disampaikan melalui layanan WhatsApp pengaduan di nomor 0821-2121-9692 untuk segera ditindaklanjuti petugas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan arsip digital.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan Tahun 2025 yang digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Selasa (2/11).

Acara yang berlangsung di ruang teater dinas tersebut diikuti 78 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dengan tujuan memperkuat implementasi sistem pengelolaan arsip yang modern, handal, dan terintegrasi.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Azri, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk mempercepat penerapan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

Aplikasi ini menjadi bagian dari sistem kearsipan digital nasional dan akan menjadi indikator utama penilaian kearsipan tahun depan.

“Aplikasi Srikandi sudah diluncurkan sejak lama, tetapi penggunaannya masih perlu ditingkatkan. Tahun depan, penilaian kearsipan nasional berbasis 50 persen pada penerapan Srikandi. Ini tantangan sekaligus dorongan bagi kita semua,” ujar Azri.

Ia juga menambahkan, penerapan sistem kearsipan digital mendukung kebijakan nasional menuju integrasi satu data serta pengurangan penggunaan kertas.

Kota Jambi, yang tahun ini menempati peringkat keenam nasional dalam penyelenggaraan kearsipan, diharapkan dapat mempertahankan prestasinya.

Dalam sambutannya, Sekda Kota Jambi A. Ridwan menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang baik merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kearsipan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi aset strategis dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat di era digital,” tegasnya.

Ridwan berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan aparatur dalam mengelola arsip fisik maupun digital serta mendorong pemanfaatan maksimal aplikasi Srikandi di seluruh OPD Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi resmi menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng “Minyak Kita” kepada masyarakat yang berhak menerima.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jambi, A. Ridwan, di Kantor Lurah Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Rabu (5/11/2025).

Program ini merupakan bagian dari penyaluran bantuan pangan nasional dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog.

Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, untuk jatah dua bulan, yakni November dan Desember 2025.

“Kalau dinilai dalam bentuk uang, nilainya hampir mencapai Rp300 ribu per keluarga. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Sekda Ridwan.

Di Kota Jambi, bantuan ini menyasar 24.595 KPM, dengan total distribusi mencapai 491 ton beras dan 98.380 liter minyak goreng.

Secara keseluruhan, untuk Provinsi Jambi, bantuan yang disalurkan mencapai 3.500 ton beras dan 706 ribu liter minyak goreng, dengan total 157 ribu penerima manfaat.

Penyaluran bantuan di Kota Jambi telah dimulai sejak Kamis pekan lalu di Kecamatan Jambi Selatan dan ditargetkan rampung pada Jumat, 7 November 2025.

Ridwan mengingatkan seluruh camat dan lurah agar memastikan bantuan diterima tepat sasaran.

Ia menekankan pentingnya pendataan akurat untuk menjaga transparansi dan efektivitas program.

“Bantuan ini tidak hanya membantu kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berperan menekan inflasi di daerah. Terlebih, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian petani gagal panen,” tuturnya.

Pemerintah Kota Jambi berharap, program ini dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat menjelang akhir tahun.(*)