JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi telah membakar sekitar 50 hektare lahan.

Kondisi tersebut dilaporkan Gubernur Jambi Al Haris dalam rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi Karhutla bersama pemerintah pusat, Senin 10 Agustus 2026.

Rakor tersebut digelar secara virtual dan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kementerian Kehutanan serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari Jambi, rapat turut diikuti Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Eko Rinjani, unsur TNI/Polri serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menyampaikan perkembangan terbaru penanganan Karhutla di Muaro Jambi.

Ia mengatakan tim gabungan masih berada di lapangan untuk mencegah api meluas.

“Sudah kita laporkan, mudah-mudahan tidak akan meluas lagi. Tim masih terus bekerja sampai hari ini,” ujar Al Haris.

50 Hektare Terbakar, Api Tak Boleh Dibiarkan Muncul Lagi

Menurut Al Haris, tantangan penanganan Karhutla tidak berhenti ketika kobaran api berhasil dipadamkan.

Kawasan yang terbakar, terutama lahan dengan karakteristik gambut, masih memiliki potensi menyimpan bara dan memunculkan kembali titik api.

Karena itu, Satgas Karhutla Provinsi Jambi bersama unsur terkait diminta tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga memastikan proses pendinginan berjalan maksimal.

“Kami akan terus bekerja dan saling berkoordinasi untuk memadamkan api,” tegasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah api kembali muncul dan merambat ke area lain.

Apalagi kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko kebakaran meluas.

Al Haris memastikan koordinasi antarpihak terus dilakukan selama proses penanganan berlangsung.

Pemerintah Pusat Minta Karhutla Segera Dikendalikan

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam juga menekankan pentingnya kecepatan daerah dalam merespons setiap kejadian Karhutla.

Setiap titik kebakaran diminta segera ditangani agar api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan mengancam kawasan lain.

“Menko Polkam berharap pengendalian Karhutla di masing-masing daerah berjalan dengan baik, agar kepastian lahan kita aman. Kalau ada kebakaran segera diatasi dan diminimalisir perluasannya,” kata Al Haris menyampaikan arahan dalam rakor tersebut.

Bagi Pemprov Jambi, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kunci menghadapi peningkatan ancaman Karhutla.

Penanganan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

Al Haris Minta Warga Ikut Pantau Titik Api

Selain mengandalkan tim gabungan, Al Haris meminta masyarakat ikut menjadi bagian dari upaya pencegahan Karhutla.

Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena berada paling dekat dengan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran.

Ia meminta warga segera memberikan informasi apabila menemukan tanda-tanda munculnya api agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Masyarakat diminta terlibat dalam meminimalisir kejadian Karhutla, karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan,” pungkasnya.

Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai sekitar 50 hektare di Muaro Jambi, Pemprov Jambi kini memprioritaskan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Tim di lapangan juga terus melakukan pemadaman dan pendinginan, sementara koordinasi dengan pemerintah pusat diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi Karhutla.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menghadapi musim kemarau 2025, PT Wirakarya Sakti (WKS), bagian dari grup Asia Pulp & Paper (APP), meningkatkan kesiapsiagaan dengan menurunkan Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) di seluruh area operasionalnya di Provinsi Jambi.

Kepala Fire Preparation PT WKS, Agus Sibarani, menjelaskan bahwa khusus di Distrik 7, Kecamatan Geragai, sebanyak 30 anggota RPK telah disiapkan untuk memantau dan menjaga kawasan seluas 33 ribu hektare dari potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Setiap distrik memiliki jumlah personel yang disesuaikan dengan luas areanya. Tim di Distrik 7 dibekali peralatan lengkap, termasuk menara pantau setinggi 30 meter, drone pemantau udara, kendaraan taktis, dan armada pemadam kebakaran mobile,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).

Tak hanya peralatan, para personel RPK juga mendapat pelatihan intensif sesuai bidang tugas masing-masing, untuk memastikan respons cepat terhadap titik api.

Tim ini secara rutin melakukan patroli darat dan air menggunakan sepeda motor, mobil, serta airboat.

Agus menambahkan, perusahaan juga mengimplementasikan pendekatan preventif melalui program Integrated Fire Management.

Langkah ini mencakup penyuluhan ke masyarakat sekitar, edukasi ke sekolah-sekolah, dan pemasangan papan larangan pembakaran lahan.

“Di internal perusahaan, semua karyawan sudah mendapat pelatihan kebakaran. Apalagi saat status bahaya kebakaran dari Fire Danger Rating System (FDRS) memasuki level kuning atau merah, maka wajib ada pelaporan ke Situation Room setiap 30 menit,” jelasnya.

Area patroli juga diperluas hingga radius 5 kilometer dari konsesi. Perusahaan mengandalkan menara pantau, kamera pengawas (CCTV), dan drone untuk mendeteksi asap atau potensi api dari luar.

“Kami harus tanggap jika ada ancaman dari luar area konsesi. Jika ditemukan asap dalam radius 5 kilometer, tim kami langsung dikerahkan untuk merespons dan mencegah api menyebar ke area perusahaan,” sambungnya.

Selain itu, PT WKS memberdayakan masyarakat sekitar lewat program Masyarakat Peduli Api (MPA).

Setiap desa di sekitar area konsesi memiliki 15 anggota MPA yang aktif melaporkan kondisi wilayah secara berkala melalui grup komunikasi digital.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Banyak desa bahkan mengusulkan lebih banyak relawan. Peran MPA sangat penting karena mereka tahu seluk-beluk wilayah sekitar dan bisa mendeteksi potensi kebakaran lebih awal. Ini menjadi bagian dari kolaborasi kami bersama Satgas Karhutla, aparat TNI/Polri, dan perangkat desa,” tutup Agus.(*)