Sidak Dapur MBG di Jambi, Sudaryono Ungkap Temuan Lingkungan Dapur Tak Layak

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut tidak boleh beroperasi.
Penegasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat 20 November 2026.
Menurut Sudaryono, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah tidak ingin program pemenuhan gizi justru menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat yang menerima makanan.
“Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG,” tegas Sudaryono.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan menunjukkan pentingnya kepatuhan pengelola dapur terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan bahan baku, penyimpanan, hingga proses pengolahan makanan.
Sudaryono mencontohkan penggunaan ayam yang sudah tidak layak konsumsi serta kesalahan penyimpanan bahan makanan sebagai persoalan yang dapat mengancam keamanan pangan.
Bahan makanan yang seharusnya tersimpan di freezer, misalnya, tidak boleh dibiarkan begitu saja di ruang terbuka karena berisiko menurunkan kualitas dan keamanannya.
SPPG Tanpa Sertifikat SLHS Tidak Boleh Beroperasi
Salah satu langkah yang kini ditekankan BGN adalah memperketat pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi bagi seluruh dapur MBG.
Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bagian penting dari standar kelayakan tempat pengolahan makanan.
“SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan adanya kondisi lingkungan dapur yang menurutnya tidak memenuhi standar kebersihan.
Beberapa contoh yang disorot antara lain dapur yang berdekatan dengan kandang kambing hingga bangunan dapur yang bagian atasnya memiliki sarang burung walet.
Menurutnya, kondisi lingkungan seperti itu perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengganggu kebersihan tempat pengolahan makanan.
Karena itu, BGN meminta setiap kepala SPPG memastikan lingkungan dapur memenuhi persyaratan sanitasi sebelum menjalankan pelayanan kepada penerima manfaat.
BGN Tambah Pengawas dan Perkuat Pelatihan Tenaga Dapur
Selain memperketat sertifikasi, BGN juga meningkatkan pengawasan langsung terhadap operasional SPPG.
Sudaryono menyebut pihaknya memperkuat tim pengawasan, menghadirkan pengawas chef, serta meningkatkan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan.
Tim asistensi juga akan turun langsung ke dapur untuk memeriksa penerapan SOP, mulai dari penanganan bahan baku hingga proses penyajian makanan.
Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai standar dan tidak mengabaikan aspek keamanan pangan.
Sudaryono turut meminta para kepala SPPG dan pekerja dapur berani melaporkan apabila menemukan tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan.
“Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal,” ungkapnya.
Keamanan Pangan Jadi Fokus Transformasi MBG 2.0
Sudaryono menegaskan pembenahan standar keamanan pangan merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0.
Melalui pembenahan tersebut, BGN ingin memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi.
Pengawasan, pelatihan tenaga pengolah makanan, pemenuhan sertifikasi, serta kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan setiap SPPG.
BGN juga menekankan pentingnya konsistensi seluruh pengelola dapur dalam menjalankan standar keamanan pangan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.(*)