HUT RI ke-81, Gubernur Al Haris Luncurkan Pemutihan Pajak Kendaraan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jambi membawa kabar yang langsung menyentuh masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu hadiah kemerdekaan bagi warga.

Program tersebut diluncurkan Gubernur Jambi Al Haris seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 RI di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi, Senin 17 Agustus 2026.

Di balik kebijakan tersebut terdapat persoalan besar yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Al Haris mengungkapkan, dari sekitar 2,5 juta kendaraan yang tercatat di Jambi, sekitar 1,2 juta kendaraan belum menunaikan kewajiban pajaknya.

Angka tersebut menjadi salah satu alasan Pemprov Jambi membuka program pemutihan.

Menurut Al Haris, kebijakan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk kembali memenuhi kewajibannya.

“Jadi dari berapa tahun mereka menunggak, cukup bayar setahun untuk kita memutihkan,” ujar Al Haris.

Tunggakan Bertahun-tahun Dibuka untuk Pemutihan

Program pemutihan memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Al Haris berharap kebijakan tersebut dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Ia juga meminta pemilik kendaraan yang masih tercatat menunggak agar tidak mengabaikan kewajibannya.

Pemprov Jambi, kata dia, telah memiliki data kendaraan yang belum membayar pajak.

Persoalannya, sebagian kendaraan yang tercatat dalam data tersebut belum diketahui secara pasti keberadaannya maupun status kepemilikannya.

“Dari 2,5 juta kendaraan kita itu, 1,2 jutanya masih belum bayar pajak,” ungkapnya.

Menurut Al Haris, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk melakukan penertiban data kendaraan di Provinsi Jambi.

Melalui program pemutihan, pemerintah berharap kendaraan yang masih aktif dapat kembali tercatat sebagai kendaraan yang taat pajak.

Jadi Hadiah Kemerdekaan untuk Warga

Al Haris menyebut pemutihan pajak kendaraan sengaja diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI.

Kebijakan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.

“Sehingga kita berharap mereka dengan senang hati membayar pajak,” katanya.

Program tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Namun, Al Haris menekankan masyarakat yang masih memiliki kewajiban pajak perlu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan itikad baik.

Tak Hanya Pemutihan Pajak, Remisi Juga Disertai Modal Usaha

Momentum HUT RI di lingkungan Pemprov Jambi juga diisi dengan pemberian remisi kepada narapidana.

Tiga perwakilan penerima remisi bebas yakni Iqbal bin Edi Kelana (Alm), Zulkifli Ashari bin Sutiman dan Fadillah binti Musa.

Tidak berhenti pada pemberian remisi, Pemprov Jambi juga memberikan bantuan modal usaha kepada tiga perwakilan narapidana yang memperoleh remisi bebas.

Langkah tersebut diarahkan agar mereka memiliki bekal untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Al Haris berharap penerima remisi dapat memulai kehidupan baru dan tidak kembali terjerumus dalam persoalan hukum.

“Kami juga memberikan apresiasi modal usaha bagi mereka, agar mereka kelak bebas kembali ke masyarakat bisa memulai suatu kehidupan yang baru dengan berusaha,” katanya.

Al Haris Ajak Isi Kemerdekaan dengan Kerja Nyata

Sebelum menyerahkan remisi dan meluncurkan pemutihan pajak kendaraan, Al Haris memimpin langsung upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Garuda Kantor Gubernur Jambi.

Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah serta unsur Forkopimda Provinsi Jambi.

Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Asep Saepudin dan Kepala Pengadilan Tinggi Jambi Nainggolan.

Al Haris mengapresiasi pelaksanaan upacara yang berjalan lancar, termasuk kinerja pasukan pengibar bendera.

Ia mengatakan peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat agar seluruh elemen masyarakat terus melanjutkan perjuangan para pendahulu melalui kerja nyata.

“Mudah-mudahan semangat proklamasi ini terus di hati kita semuanya untuk berjuang melanjutkan perjuangan dari pendahulu kita. Mengisi kemerdekaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Indonesia maju 2045,” ujar Al Haris.

Paskibraka Jambi Bawa Nama Daerah

Upacara HUT ke-81 RI juga melibatkan putra-putri terbaik dari sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sebagai pasukan pengibar bendera.

Pembawa baki dipercayakan kepada Raisha Nienda dari SMAN 3 Kerinci. Pendamping baki adalah Lathifa Hendelisia dari SMAN 1 Sungai Penuh.

Sementara pembentang bendera adalah Luthfi Alfayyad dari SMAN Titian Teras. Posisi Danpok diisi Reyhan Barokah dari SMAN 1 Batang Hari.

Penggerek bendera dipercayakan kepada Billy Andreano Buchori dari SMAN 1 Sarolangun, sedangkan Danpas adalah Fahran Kharic Arrofi dari SMAN 2 Sungai Penuh.

Kehadiran para pelajar dari berbagai daerah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan sekaligus simbol keterlibatan generasi muda dalam momentum nasional.

Bagi Pemprov Jambi, peringatan HUT RI ke-81 tidak hanya menjadi agenda seremonial.

Peluncuran pemutihan pajak kendaraan dan pemberian modal usaha kepada penerima remisi menjadi bagian dari kebijakan yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Di sisi lain, angka 1,2 juta kendaraan yang disebut masih belum membayar pajak menunjukkan bahwa program pemutihan tersebut juga memiliki pekerjaan rumah besar: mengembalikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan data kendaraan di Jambi semakin tertib.(*)




Kesempatan 3 Hari! Pemprov Jambi Bebaskan Denda Pajak Kendaraan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi memastikan pelayanan di Samsat tetap berjalan meskipun dalam suasana libur dan penerapan kebijakan work from anywhere (WFA).

Pemantauan langsung dilakukan guna memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan administrasi, khususnya pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa hambatan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menegaskan bahwa petugas Samsat tetap diwajibkan hadir untuk memberikan pelayanan, meskipun sebagian instansi menerapkan sistem kerja fleksibel.

Menurutnya, langkah ini penting agar pelayanan publik tetap optimal dan tidak mengganggu kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Selain itu, Pemprov Jambi juga memperhatikan dampak libur cuti bersama Idulfitri terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selama periode libur, banyak masyarakat yang tidak sempat melakukan pembayaran karena layanan terbatas.

Sebagai solusi, pemerintah memberikan relaksasi berupa pembebasan denda administrasi bagi wajib pajak yang jatuh tempo pada periode 18 hingga 24 Maret 2026.

Masyarakat diberikan waktu tambahan selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Maret, untuk melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika pembayaran dilakukan setelah tanggal 27 Maret, maka ketentuan denda akan kembali diberlakukan seperti biasa.

Pemprov Jambi pun mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan masa relaksasi tersebut agar terhindar dari sanksi administrasi.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pasca libur Lebaran.(*)




BPPRD Kota Jambi Gencarkan Razia Pajak, untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

Melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama Samsat Kota Jambi, Ditlantas Polda Jambi, dan Jasa Raharja, razia pajak kendaraan bermotor kembali digelar sejak 19 November 2025.

Razia yang menyasar kendaraan roda dua tersebut akan berlangsung hingga 25 November dan dilakukan di tujuh titik berbeda di wilayah Kota Jambi.

Kepala BPPRD Kota Jambi, Ardi, menjelaskan kegiatan ini tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran pajak, tetapi juga pendataan kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berplat luar daerah.

“Razia ini juga menjadi momen sosialisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga 22 Desember 2025,” ujar Ardi, Kamis (23/10/2025).

Ia menambahkan, BPPRD berperan mendampingi tim Samsat dalam pendataan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya taat pajak.

“Kami menargetkan sebanyak mungkin wajib pajak kendaraan untuk segera melunasi kewajibannya. Pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu sumber PAD yang penting,” katanya.

Hingga hari keempat pelaksanaan, lebih dari 200 kendaraan bermotor telah terjaring razia.

Pemkot Jambi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas sekaligus taat membayar pajak kendaraan.(*)




Wawako Jambi Diza Hazra Pimpin Razia Pajak Kendaraan, Fokus Tingkatkan PAD

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menggelar apel razia penertiban pajak kendaraan bermotor pada Senin (21/4) yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Kegiatan ini merupakan hasil sinergi Pemkot Jambi bersama BPKAD, UPTD Samsat Provinsi Jambi, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak masyarakat.

Terutama dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam arahannya, Wawako Jambi menegaskan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Jambi saat ini mencapai lebih dari satu juta unit, terdiri dari 217 ribu unit mobil dan 783 ribu unit sepeda motor.

Jumlah ini berbanding lurus dengan besarnya potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

“Razia ini merupakan langkah konkret mendorong peningkatan PAD. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Jambi,” ujar Diza Hazra.

Wawako juga menekankan bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk dan mobilitas kendaraan di Kota Jambi membawa tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya menggali potensi PAD sebagai sumber pembiayaan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan regulatif, Diza Hazra menyebutkan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023 terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.(*)