JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Krisno H Siregar, secara resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Tahun Anggaran 2026 di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai, Jumat (27/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali, para Pejabat Utama Polda Jambi, Wakapolres/ta jajaran, Kasi Propam Polres/ta, hingga operator SiPropam di lingkungan Polda Jambi.

Rakernis Bidpropam tahun ini juga menghadirkan narasumber dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Jambi.

Dalam arahannya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal merupakan pondasi utama dalam mendukung pembangunan institusi Polri serta program pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, tantangan pengawasan kini semakin kompleks seiring meningkatnya partisipasi publik dalam melakukan kontrol sosial melalui media online dan platform digital.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Propam Polri wajib bersifat adaptif, humanis, dan berkeadilan,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan, di era keterbukaan informasi saat ini, setiap tindakan anggota Polri dapat dengan mudah menjadi perhatian publik.

Oleh karena itu, Propam harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip profesionalisme dan integritas.

Kapolda juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemeriksaan dan teknik interogasi agar berjalan sesuai prosedur serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan proses penegakan disiplin berjalan objektif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Jambi, Irwansyah, dalam pemaparannya menyebut bahwa Propam memiliki peran strategis sebagai penjaga integritas institusi Polri.

“Propam bukan sekadar penindak, tetapi juga pembina dan pengawal kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menilai, di era digital saat ini, kesalahan kecil dapat berdampak besar jika tidak diimbangi dengan klarifikasi cepat dan transparansi informasi.

Menurutnya, media berperan sebagai mitra kontrol sosial sekaligus jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat.

Sinergi antara Propam dan media, lanjutnya, penting untuk mencegah disinformasi serta membangun narasi institusi yang objektif dan berimbang.

Rakernis Bidpropam 2026 ini diharapkan mampu memperkuat komitmen pengawasan internal, meningkatkan profesionalisme personel, serta membangun hubungan yang sehat dan transparan antara Polri dan media demi menjaga kepercayaan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap wacana menempatkan Polri di bawah kementerian khusus.

Pernyataan ini disampaikan secara terbuka, menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik.

Menurut Sigit, Polri sebagai lembaga penegak hukum harus tetap independen sesuai amanat reformasi dan konstitusi.

Menurutnya, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi mengganggu prinsip profesionalitas, netralitas, serta independensi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

“Saya menolak kalau sampai ada usulan bahwa Polri berada di bawah kementerian khusus. Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada yang menanyakan lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’’ujar Sigit.

Kapolri menegaskan, penolakan ini bukan soal jabatan pribadi, melainkan menyangkut prinsip kelembagaan dan masa depan Polri sebagai institusi negara.

Ia menegaskan kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar dapat menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat secara objektif.

“Kalau pun saya harus menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Sigit.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pribadinya terhadap independensi Polri.

Sikap tegas Kapolri ini mendapat perhatian publik dan memicu beragam respons.

Banyak pihak menilai pernyataan tersebut sebagai bukti konsistensi Polri dalam menjaga semangat reformasi sektor keamanan sejak pasca-reformasi 1998.

Sementara wacana menempatkan Polri di bawah kementerian memang pernah muncul dalam diskursus kelembagaan negara, namun belum pernah diwujudkan.

Dengan pernyataan ini, sinyal penolakan dari pucuk pimpinan Polri terhadap wacana tersebut semakin jelas.

Posisi Polri tetap sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapatkan penilaian positif dari masyarakat.

Hal tersebut tercermin dari berbagai hasil survei kepercayaan publik yang menunjukkan tren peningkatan, baik dari lembaga survei nasional maupun internasional.

Menurut Kapolri, apresiasi masyarakat menjadi indikator bahwa upaya pembenahan dan reformasi internal Polri mulai dirasakan secara nyata.

Peningkatan kepercayaan publik dinilai tidak lepas dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan profesionalisme personel, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri. Hal tersebut ditunjukkan dengan survei kepercayaan publik yang terus mengalami tren positif dan memperoleh pengakuan dari lembaga survei nasional maupun internasional,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga memaparkan capaian Indonesia dalam survei internasional terkait law and order index atau indeks hukum dan ketertiban.

Dalam survei tersebut, Indonesia mencatat skor 89 dan menempati peringkat ke-19 dari 144 negara.

“Indeks ini mengukur tingkat rasa aman masyarakat serta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Capaian ini menunjukkan kondisi keamanan nasional yang relatif terjaga,” jelas Kapolri.

Ia menilai, hasil tersebut mencerminkan keberhasilan Polri dalam menjaga situasi kamtibmas di tengah tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendekatan preventif, penegakan hukum yang terukur, hingga peningkatan kehadiran polisi di tengah masyarakat.

Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terlena dengan hasil survei.

Ia mengakui masih adanya kritik dan harapan masyarakat yang harus dijawab melalui perbaikan berkelanjutan.

“Kami menyadari masih banyak yang harus dibenahi, khususnya terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Polri harus terus berbenah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung tugas kepolisian, mulai dari personel Polri, TNI, pemerintah pusat dan daerah, hingga elemen masyarakat.

“Capaian ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang terus mendukung Polri,” ucapnya.

Ke depan, Kapolri menegaskan Polri akan terus melanjutkan agenda reformasi institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, guna menjaga serta memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja nyata di lapangan.(*)