JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga pertengahan Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data hingga 10 Juli 2026, realisasi belanja APBN di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar Rp10 triliun atau sebesar 54 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp18 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan capaian tersebut menunjukkan proses penyerapan anggaran masih berjalan sesuai dengan target dan pola yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita lihat realisasi sampai dengan 10 Juli, belanja APBN kita sudah mencapai sekitar Rp10 triliun atau 54 persen dari total pagu Rp18 triliun,” kata dia.

Artinya, kalau melihat trajectory atau pola penyerapan anggaran, kita masih berada di jalur yang tepat,” ujar Tunas saat diwawancarai.

Menurutnya, tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan angka realisasi, tetapi juga memastikan kecepatan penyerapan anggaran tetap konsisten hingga akhir tahun anggaran.

“Yang perlu kita jaga adalah pace atau kecepatan penyerapan seperti saat ini agar tetap terjaga sampai akhir tahun,” katanya.

Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp4 Triliun

Tunas menjelaskan, dari total realisasi belanja APBN tersebut, komponen belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar 53,6 persen.

Nilainya tercatat sekitar Rp4 triliun dari total pagu anggaran pemerintah pusat di Provinsi Jambi sebesar Rp7,4 triliun.

Selain belanja pemerintah pusat, komponen Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan perkembangan positif.

Hingga 10 Juli 2026, realisasi TKD telah mencapai sekitar 54 persen atau senilai Rp6 triliun dari total pagu sebesar Rp11,1 triliun.

APBN Jambi Dinilai Masih Sesuai Jalur

Tunas menilai capaian realisasi tersebut menjadi indikator bahwa pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi masih berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh satuan kerja pemerintah dapat mempertahankan momentum penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan efektivitas, kualitas belanja, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari separuh pagu hingga pertengahan tahun, pemerintah optimistis pelaksanaan APBN di Provinsi Jambi dapat berjalan optimal hingga akhir 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mulai mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 memasuki semester kedua.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan belanja daerah benar-benar menjadi penggerak ekonomi sekaligus mempercepat penyelesaian program pembangunan.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat evaluasi realisasi APBD bersama seluruh kepala OPD dan camat di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin 6 Juli 2026.

Dalam pemaparannya, Maulana menyebutkan hingga awal Juli 2026 realisasi belanja daerah telah mendekati angka 50 persen, sementara pendapatan dari sektor pajak daerah telah mencapai sekitar 53 persen.

Meski masih sesuai target, ia meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kecepatan pelaksanaan program.

“Belanja pemerintah harus menjadi stimulus ekonomi. Karena itu saya minta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memang sudah siap dieksekusi,” ujar Maulana.

Dalam evaluasi tersebut, Pemkot Jambi juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik kegiatan di lapangan dengan realisasi keuangan.

Sejumlah proyek disebut telah selesai atau berjalan, namun pencairan anggaran belum sepenuhnya mengikuti progres tersebut.

Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat perputaran uang daerah yang seharusnya dapat segera memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, Maulana meminta seluruh OPD segera menyelesaikan proses administrasi agar serapan anggaran dapat berjalan seiring dengan progres pekerjaan.

Selain sisi belanja, Pemkot Jambi juga menyoroti kinerja pendapatan daerah.

Meski penerimaan pajak menunjukkan tren positif, sektor retribusi masih menghadapi kendala akibat perubahan regulasi yang menyebabkan sejumlah objek tidak lagi dapat dipungut.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk tim khusus untuk merumuskan strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Tim ini ditugaskan mencari solusi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat, sekaligus memastikan efektivitas belanja daerah.

Maulana menegaskan hasil evaluasi pertengahan tahun ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan APBD 2027.

Ia juga menetapkan evaluasi lanjutan pada akhir Agustus 2026 untuk mengukur progres percepatan di setiap OPD.

“Kalau kita evaluasi lebih awal, masih ada waktu melakukan perbaikan. Jangan menunggu akhir tahun karena ruang untuk mengejar target sudah sangat terbatas,” tegasnya.

Dengan percepatan realisasi APBD ini, Pemkot Jambi berharap anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.(*)