JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar Senin (06/04/2026) terkait Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 berlangsung khidmat dan lancar.

Meskipun diwarnai banyak masukan dari setiap fraksi, jalannya sidang tetap tertib dan produktif.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan masukan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dan kecintaan fraksi terhadap kemajuan Kota Jambi.

“Semua saran yang disampaikan bersifat konstruktif. Kami ingin perbaikan dilakukan secara nyata tanpa menyudutkan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Jambi untuk mewujudkan Kota Jambi Bahagia,” ujar Kemas.

Kemas menambahkan, isu strategis yang menjadi sorotan antara lain tata kelola banjir, pengelolaan aset daerah, dan masalah lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan fraksi sangat cepat, akurat, dan dapat dijadikan dasar langkah pemerintah.

“Masalah sampah menjadi perhatian utama. Ke depan, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup akan membahas teknis pengelolaan sampah, termasuk operasional kendaraan dan dukungan anggaran. Ini bagian dari upaya pemerintah mengurai masalah secara efektif, bukan sekadar menyesuaikan keadaan,” jelasnya.

Selain itu, Kemas menegaskan pentingnya kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola kota yang lebih baik.

“Semua masukan ini menjadi arahan bagi pemerintah untuk mengambil langkah konkret demi kesejahteraan masyarakat. Dengan komunikasi dan sinergi yang baik, Kota Jambi akan terus berkembang menjadi kota yang nyaman dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Rapat paripurna kali ini menekankan bahwa kritik dan saran fraksi bukanlah sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses pengawasan yang membangun.

Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil pemerintah kota diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi warga.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama DPRD melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 melalui Rapat Paripurna Kedua, Senin (06/04/2026).

Rapat ini dihadiri langsung Bupati Anwar Sadat bersama Wakil Bupati Katamso SA, serta dipimpin Wakil Ketua I DPRD Muh. Sjafril Simamora didampingi Wakil Ketua II Hasan Basri Harahap.

Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum

Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah penyampaian pandangan umum dari tujuh fraksi DPRD terhadap LKPJ yang sebelumnya telah dipaparkan pada akhir Maret lalu.

Dalam forum tersebut, Fraksi NasDem menyatakan persetujuannya agar LKPJ Bupati dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya sesuai regulasi.

Sementara itu, fraksi lainnya seperti Keadilan Pembangunan, PKB, Golkar, PAN, Gerindra, hingga PDI Perjuangan turut memberikan berbagai catatan, masukan, dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Wujud Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk memberikan rekomendasi demi peningkatan kinerja ke depan.

Kehadiran Bupati bersama jajaran kepala OPD dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas publik.

Dorong Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Melalui proses pembahasan LKPJ ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanjung Jabung Barat.

Rapat paripurna ini juga dihadiri puluhan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat daerah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin (6/4/2026), Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Rubi Salam, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Menurutnya, masih banyak titik lampu jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan maksimal.

“Ini harus menjadi perhatian serius, agar Kota Jambi tidak gelap,” tegas Rubi.

Selain itu, Rubi menyoroti masalah sampah yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir.

Ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan bersih.

Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan setiap tahunnya. Rubi menekankan, peningkatan tersebut harus mencakup kualitas layanan dan proporsi anggaran yang memadai.

Kedua sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan.

Masukan dari Fraksi Golkar menjadi bagian dari rangkaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, yang sebelumnya juga memuat berbagai sorotan terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Hermansyah yang mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah kepada DPRD.

Dalam penyampaiannya, Hermansyah menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025, kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi fiskal maupun dinamika ekonomi.

“Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 berjalan dengan baik. Berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif di berbagai sektor,” ungkap Hermansyah saat membacakan sambutan Bupati.

Capaian tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, membaiknya pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta terkendalinya inflasi daerah.

Selain itu, perekonomian masyarakat juga menunjukkan penguatan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik.

LKPJ Tahun 2025 sendiri memuat sejumlah aspek penting, mulai dari kebijakan umum pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan, realisasi program dan kegiatan, hingga pengelolaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan belanja.

Selain itu, laporan juga memuat tindak lanjut atas rekomendasi DPRD, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya.

Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan indikator sosial ekonomi lainnya yang menunjukkan tren perbaikan.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Hamdani dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Momentum ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah ke depan.(*)

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Selasa (31/03/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Azhar Hamzah yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh.

Agenda ini menjadi bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dalam pidato pengantarnya, Azhar Hamzah memaparkan berbagai capaian pembangunan yang mencakup sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengungkap sejumlah program prioritas yang telah dijalankan beserta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2025.

“LKPJ ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Sungai Penuh,” ujar Azhar.

Dari sisi indikator makro, kondisi ekonomi Kota Sungai Penuh menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 tercatat mencapai 4,39 persen, menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi 78,89 persen, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,93 persen.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada sejumlah indikator penting, seperti angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, hingga daya beli masyarakat.

Menurut Azhar, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kami mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam mendukung pembangunan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan Kota Sungai Penuh,” tambahnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus pijakan strategis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif ke depan.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID– DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan perannya sebagai lembaga legislatif strategis melalui Rapat Paripurna di ruang utama Gedung DPRD, yang digelar untuk menerima penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, dan dihadiri seluruh anggota dewan, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis 23 Januari 2026.

Kehadiran unsur eksekutif menegaskan sinergi kuat antara DPRD dan Pemkab dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rapat tersebut, DPRD secara resmi menerima lima Ranperda yang mencakup berbagai aspek strategis sebagai fondasi penting tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Ketua DPRD Aidi Hatta menegaskan bahwa setiap Ranperda akan dibahas secara cermat sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

“DPRD berkomitmen mengawal proses pembahasan Ranperda agar benar-benar berkualitas dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks,” ujar Aidi Hatta.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap tahapan pembahasan Ranperda sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas lembaga legislatif kepada masyarakat.

Rapat Paripurna ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara profesional.

DPRD juga berperan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bumi Sailun Salimbai.(*)