Paripurna DPRD Jambi, Al Haris Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 Rp4,02 Triliun

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi Jambi.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di Ruang Utama Sidang Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 5 Oktober 2026.

Gubernur Jambi Al Haris hadir langsung menyampaikan Nota Keuangan sekaligus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027.

Dalam rancangan tersebut, belanja daerah Provinsi Jambi pada 2027 direncanakan mencapai Rp4,021 triliun, sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun.

Penyampaian nota keuangan ini menjadi langkah awal pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD sebelum anggaran ditetapkan menjadi APBD.

Al Haris menjelaskan, RAPBD 2027 disusun berdasarkan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pemerintah daerah menyusun rancangan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, mandatory spending, serta prinsip keberlanjutan anggaran.

Pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sebesar Rp3,95 triliun, meningkat Rp195,06 miliar atau 5,19 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp2,054 triliun atau 51,97 persen.

Pajak daerah menjadi kontributor terbesar dengan target sekitar Rp1,68 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp1,89 triliun atau 47,97 persen, naik sekitar 5,08 persen.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sekitar Rp1,92 miliar. Pos tersebut menurun karena program hibah BioCF ISFL telah berakhir.

Dari sisi belanja, Pemprov Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp4,021 triliun.

Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp2,87 triliun atau 71,42 persen.

Kemudian belanja modal direncanakan sebesar Rp437,30 miliar atau 10,87 persen.

Pemprov Jambi juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp31,73 miliar serta belanja transfer sekitar Rp680,15 miliar.

Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mencatat defisit sekitar Rp68,45 miliar.

Pemerintah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp68,60 miliar.

Di hadapan DPRD, Al Haris menegaskan penyusunan RAPBD 2027 tetap berada dalam kerangka efisiensi.

Menurutnya, meski target APBD mengalami kenaikan, kapasitas fiskal Provinsi Jambi saat ini masih terbatas dibandingkan periode ketika APBD daerah pernah berada di atas Rp5 triliun.

“Dengan catatan bahwa kita masih dalam kondisi efisiensi. Walaupun ada kenaikan sedikit APBD kami, tapi itu masih dalam konteks efisiensi. Karena dulu APBD kita sampai 5 triliun lebih, sekarang ini hanya 4 triliun,” kata Al Haris.

Karena itu, ia meminta jajaran OPD mengubah orientasi kerja. Pemerintah tidak ingin keberhasilan program hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap.

Al Haris mendorong OPD memastikan setiap program menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta OPD lebih proaktif mencari sumber pembiayaan inovatif dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Al Haris mengatakan, program yang masuk dalam RAPBD 2027 telah diselaraskan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jambi.

Dengan pendekatan tersebut, program yang masuk dalam APBD diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari target pembangunan daerah.

“Sehingga setiap item, program-program yang ada di RPJMD kita itu bisa diwujudkan dalam rancangan APBD 2027,” ujarnya.

Menurut Al Haris, pembahasan bersama DPRD akan menjadi tahap penting untuk memastikan struktur anggaran tetap realistis sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan.

“Pada hari ini kami menyampaikan Nota Pengantar Rancangan APBD Murni 2027. Tentu kami mencoba untuk bagaimana memberikan usulan kepada Dewan, agar kiranya Dewan bisa membahas dengan tim anggaran kami bersama tim anggaran Dewan,” katanya.

Usai penyampaian dalam rapat paripurna, Al Haris menyerahkan secara simbolis buku Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fattah.

Penyerahan tersebut menandai dimulainya tahapan pembahasan RAPBD 2027 antara pihak eksekutif dan legislatif.

Al Haris berharap proses pembahasan berjalan optimal sehingga anggaran yang nantinya disepakati dapat dikelola secara efektif.

“Inilah yang akan kami coba atur bersama dengan Dewan, sehingga sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran, terukur dan berdampak untuk masyarakat,” pungkasnya.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Jambi akan membahas dokumen RAPBD tersebut bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2027.(*)




Ranperda Perubahan APBD Jambi 2026 Disepakati, Al Haris Soroti Optimalisasi Anggaran

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna, Rabu 30 September 2026.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi itu memiliki tiga agenda utama, yakni penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) mengenai Ranperda Perubahan APBD 2026, pengambilan keputusan DPRD, serta penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah provinsi dan DPRD.

Gubernur Jambi Al Haris hadir dalam rapat tersebut dan mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD.

Menurutnya, pembahasan perubahan anggaran tetap dapat diselesaikan meski pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kondisi udara yang dinamis akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Al Haris menilai proses pembahasan anggaran yang diwarnai perbedaan pandangan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.

Perbedaan tersebut, menurut dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses untuk menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Melalui kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif, program dan kegiatan yang diselaraskan dengan sasaran pembangunan nasional serta ketentuan peraturan dapat dijadikan landasan kuat untuk pelaksanaan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Al Haris.

Setelah kesepakatan tersebut dicapai, perhatian pemerintah daerah selanjutnya tertuju pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam perubahan APBD.

Al Haris meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan 2026 berjalan secara optimal.

Ia juga mengingatkan agar sisa anggaran yang tersedia dimanfaatkan secara efektif sehingga target pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

“Upaya ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan di seluruh wilayah Provinsi Jambi,” katanya.

Menurut Al Haris, pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperkuat kondisi makro daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Pelaksanaan program pembangunan, kata dia, harus diarahkan agar memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Jambi.

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Jambi dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi terkait Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan tersebut menjadi penanda kesepakatan eksekutif dan legislatif terhadap tahapan pembahasan perubahan anggaran, sekaligus menjadi dasar untuk melanjutkan proses penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.(*)




Wali Kota Jambi Maulana Ungkap Kinerja 2025, Ekonomi Tumbuh di Tengah Tekanan Global

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Maulana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar pada Selasa, 31 Maret 2026.

Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Jambi untuk memaparkan capaian kinerja selama satu tahun terakhir.

Sekaligus bentuk transparansi kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri terkait pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam penyampaiannya, Maulana menegaskan bahwa kondisi global yang penuh tekanan tidak menghalangi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah perlambatan ekonomi dunia akibat dinamika geopolitik global, kami bersyukur Kota Jambi tetap mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada 2025 mencapai 5,13 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,88 persen.

Capaian ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku, angka pendapatan naik dari Rp68,5 juta menjadi Rp73,6 juta per tahun.

Tak hanya itu, tingkat ketimpangan ekonomi juga menunjukkan tren penurunan. Indeks Gini Kota Jambi tercatat turun dari 0,395 menjadi 0,339, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata.

Menurut Maulana, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor ekonomi.

“Kami terus mendorong investasi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan konektivitas dan infrastruktur kota. Program-program ini dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi stabilitas harga, Pemerintah Kota Jambi juga berhasil menjaga inflasi tetap terkendali sepanjang tahun 2025.

Inflasi tercatat sebesar 3,03 persen secara tahunan (year on year), berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Jambi yang mencapai 3,71 persen, meski sedikit di atas angka nasional sebesar 2,92 persen.

Maulana menilai kondisi ini menunjukkan pengelolaan ekonomi daerah berjalan cukup baik di tengah tantangan global yang tidak menentu.

“Pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas kami agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan,” tutupnya.(*)




Empat Ranperda Strategis Resmi Ditetapkan, Gubernur Jambi Tekankan Gender, Wisata, BUMD, dan Toleransi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan daerah melalui dukungan penuh terhadap penetapan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Jambi.

Keempat Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Desa Wisata, Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Jambi Indoguna Internasional menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), serta Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Penetapan Ranperda dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (26/1/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam proses pembahasan hingga penetapan Ranperda tersebut.

“Rancangan peraturan daerah ini telah melalui tahapan pembahasan yang panjang, termasuk konsultasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini menunjukkan komitmen kuat DPRD dan pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Jambi ke arah yang lebih baik,” ujar Al Haris.

Pengarusutamaan Gender Jadi Fondasi Pembangunan Inklusif

Al Haris menegaskan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.

Menurutnya, pengarusutamaan gender penting untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan responsif dan adil.

“Dengan ditetapkannya Perda Pengarusutamaan Gender, diharapkan pembangunan daerah dapat lebih terarah, inklusif, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Desa Wisata Dorong Kesejahteraan dan Pelestarian Budaya

Ranperda Pemberdayaan Desa Wisata dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat desa.

“Pemberdayaan desa wisata menjadi salah satu solusi cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam dan nilai budaya,” ungkap Al Haris.

Transformasi BUMD Perkuat Kepastian Hukum

Gubernur Jambi juga menyambut positif perubahan status PT Jambi Indoguna Internasional menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD serta berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

“Dengan perubahan ini, kepastian hukum BUMD semakin kuat dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” terangnya.

Perda Toleransi Jawab Tantangan Keberagaman

Ranperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dinilai sangat relevan mengingat Provinsi Jambi memiliki latar belakang masyarakat yang majemuk.

“Toleransi menjadi kunci menjaga ketenteraman sosial, terutama di tengah tantangan radikalisme dan konflik berbasis sentimen primordial,” tambah Al Haris.

Ia menegaskan bahwa dengan ditetapkannya Perda tersebut, upaya menciptakan kerukunan dan stabilitas sosial di Provinsi Jambi akan lebih terarah dan berkelanjutan.(*)




Edi Purwanto: Sinergi Jadi Kunci Pembangunan Jambi Menuju 2029

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Dapil Jambi, Edi Purwanto, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, mengucapkan selamat ulang tahun ke-69 Provinsi Jambi.

Edi hadir dalam Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (6/1) pagi.

Dalam keterangannya, ia berharap Provinsi Jambi semakin maju dengan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berdaulat.

“Saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-69 untuk Provinsi Jambi. Semoga rakyat Jambi semakin makmur, sejahtera, dan berdaulat,” ujar Edi.

Edi menekankan masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, sejalan dengan tema HUT tahun ini: “Bersinergi Membangun Negeri Menuju Jambi Mantap 2029.”

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan kerakyatan.

Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga isu sosial di masyarakat.

“Dengan semangat sinergi, kita terus bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan kerakyatan, baik di bidang infrastruktur maupun sosial masyarakat,” jelasnya.

Edi berharap peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk membangun daerah yang lebih baik ke depan.

“Harapan kita, masyarakat Jambi semakin sejahtera. Mari kita sambut HUT Provinsi Jambi ke-69 ini dengan semangat membangun Jambi yang lebih baik lagi,” pungkasnya.(*)




Bupati Merangin Tegaskan Dukungan untuk Jambi Mantap 2029

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, menghadiri Rapat Paripurna HUT ke-69 Provinsi Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (6/1/2026).

Bupati M. Syukur mengenakan busana Teluk Belango hitam dengan aksen kain samping merah corak emas dan peci hitam, mengikuti seluruh rangkaian prosesi sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna Peringatan HUT Provinsi Jambi ke-69 tahun 2026 dengan ini secara resmi dibuka,” ujar M. Hafiz.

Dalam kesempatan ini, Bupati M. Syukur memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian pembangunan yang dipaparkan oleh Gubernur Jambi, Al Haris.

Menurutnya, Provinsi Jambi telah menunjukkan progres signifikan di berbagai sektor selama kepemimpinan Al Haris.

“Pemaparan dan pencapaian yang disampaikan oleh Gubernur sangat jelas. Sudah banyak prestasi yang diraih. Saya meyakini Provinsi Jambi akan terus maju dan berdaya saing menuju visi Jambi Mantap 2029,” ujar M. Syukur.

Peringatan HUT ke-69 ini dihadiri tidak hanya oleh pejabat internal provinsi, tetapi juga sejumlah tokoh nasional, termasuk Anggota DPR RI Dapil Jambi, Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, Hendro Dewanto, serta jajaran Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi.

Selain itu, sejumlah pimpinan daerah dari provinsi tetangga juga hadir memberikan ucapan selamat atas bertambahnya usia Provinsi Jambi.

Melalui momentum HUT ke-69, Bupati M. Syukur berharap kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Provinsi Jambi terus diperkuat, khususnya untuk pemerataan pembangunan di Jambi bagian barat.(*)