SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi guna memastikan ibadah berjalan lancar dan khusyuk.

Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (17/3/2026), dengan melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan.

Rapat dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Dianda Putra dan didampingi Aspar Nasir, serta diikuti oleh sejumlah kepala OPD, perwakilan Kementerian Agama, PLN, PDAM, camat, hingga panitia pelaksana Salat Ied.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis menjadi fokus pembahasan, mulai dari penentuan lokasi pelaksanaan Salat Idulfitri, kesiapan sarana dan prasarana, hingga pengaturan lalu lintas dan sistem pengamanan.

Selain itu, kebersihan lingkungan serta koordinasi lintas sektor juga menjadi perhatian utama agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Dianda Putra menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan Salat Idulfitri tahun ini.

“Setiap pihak harus menjalankan perannya dengan maksimal agar pelaksanaan Salat Ied dapat berlangsung aman, tertib, dan penuh kekhusyukan,” ujarnya.

Melalui persiapan yang matang ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Hari Raya Idulfitri dengan lebih nyaman dan lancar, sekaligus mempererat kebersamaan di momen hari kemenangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa sejumlah pihak swasta menunjukkan minat untuk membeli dan memanfaatkan lumpur sisa banjir yang melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan Presiden untuk meninjau penanganan pascabanjir sekaligus mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (2/1/2026).

Menurut Prabowo, laporan dari para gubernur menunjukkan adanya pihak swasta yang siap memanfaatkan lumpur akibat banjir bandang dan longsor

Lumpur menumpuk di berbagai lokasi, termasuk sungai, persawahan, dan permukiman, sehingga mengganggu aktivitas warga dan meningkatkan risiko banjir susulan.

“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi, tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah terbuka terhadap keterlibatan sektor swasta dalam pemanfaatan lumpur tersebut.

Langkah ini dianggap dapat mempercepat pembersihan wilayah terdampak sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.

“Kalau ada swasta mau beli ya monggo, (keuntungannya) silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah. Ya kan? Wah, Gubernur-Bupati ada semangat kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita,” kata Prabowo.

Pemanfaatan lumpur, menurut Presiden, tidak hanya berfokus pada pengangkatan material dari sungai, tetapi juga dari area persawahan dan lokasi terdampak lainnya.

Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi penanganan pascabanjir tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran negara.

Prabowo juga menyoroti pentingnya normalisasi sungai dan muara yang mengalami pendangkalan akibat endapan lumpur.

Penanganan kondisi ini dianggap krusial agar fungsi sungai kembali optimal dan risiko banjir di masa mendatang dapat ditekan.

“Jadi, saya kira ini bagus sekali. Jadi, silakan tolong ini didalami dan kita laksanakan. Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka (peluang), itu saya kira bagus sekali. Akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita,” ujarnya.

Pernyataan Presiden ini mendapat perhatian publik luas. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah pragmatis untuk meringankan beban pemerintah dalam penanganan pascabanjir.

Meski pengamat mengingatkan agar pemanfaatan lumpur dilakukan dengan kajian teknis dan lingkungan yang memadai, mengingat potensi kandungan zat berbahaya.

Sementara itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus melanjutkan upaya pemulihan pascabanjir di Sumatera, termasuk pembersihan lumpur, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.(*)