JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perubahan dalam susunan Kabinet Merah Putih.

Perubahan paling mencolok kali ini terjadi di Kementerian Keuangan, dengan Suahasil Nazara resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026.

Pengangkatan Suahasil tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dengan keputusan tersebut, Suahasil yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan kini naik menjadi orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

Pergantian ini membuat posisi Menteri Keuangan kembali berubah pada masa pemerintahan Prabowo.

Purbaya sendiri sebelumnya dilantik sebagai Menkeu pada 8 September 2025.

Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berkarier di bidang kebijakan fiskal dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Setelah dilantik, Suahasil menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan Presiden.

Pergantian ini menjadi perhatian karena Menteri Keuangan memiliki posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah serta menjaga kredibilitas keuangan negara.

Dalam pernyataan setelah pelantikan, Suahasil juga menegaskan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan mempertahankan defisit APBN sesuai ketentuan yang berlaku.

Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan RI usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin 14 September 2026.

Berikut susunan menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan daftar terbaru yang diberikan:

• Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
• Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Djamari Chaniago
• Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
• Menteri Koordinator Pangan: Zulkifli Hasan
• Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar
• Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
• Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
• Menteri Luar Negeri: Sugiono
• Menteri Agama: Nasaruddin Umar
• Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
• Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
• Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
• Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti
• Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
• Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
• Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
• Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Menteri Perdagangan: Budi Santoso
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
• Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
• Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
• Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
• Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara
• Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi
• Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
• Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
• Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
• Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
• Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid
• Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Rachmat Pambudy
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widiantini
• Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional: Wihaji
• Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
• Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal: Rosan Roeslani
• Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
• Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
• Menteri Pariwisata: Widianti Putri
• Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
• Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

Pergantian Purbaya oleh Suahasil menjadi titik penting dalam perubahan kabinet kali ini.

Suahasil menghadapi tantangan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung agenda pemerintahan Prabowo.

Dunia usaha dan sektor keuangan juga akan mencermati arah kebijakan Menteri Keuangan baru, khususnya terkait stabilitas fiskal, APBN, pembiayaan pemerintah dan iklim investasi.

Dengan dilantiknya Suahasil, komposisi Kabinet Merah Putih kembali mengalami perubahan di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran menuju akhir masa jabatan 2024-2029.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak posisi Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.

Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan tersebut dan digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin 14 September 2026.

Suahasil resmi menduduki kursi Menteri Keuangan setelah dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.

Pergantian tersebut menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru berjalan sekitar satu tahun.

Purbaya sebelumnya dilantik Prabowo pada 8 September 2025 untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan Suahasil dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir namanya mencuat sebagai salah satu figur yang dipertimbangkan untuk menggantikan Purbaya.

Sebelum naik menjadi menteri, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan yang mendampingi Purbaya di Kementerian Keuangan.

Pergantian tersebut berlangsung di tengah proses pemerintah menyiapkan kebijakan fiskal dan rancangan APBN 2027.

Pada hari yang sama sebelum pelantikan, Purbaya masih menjalankan agenda pemerintahan dengan menghadiri rapat kerja bersama Komite 4 DPD RI membahas RUU APBN 2027 dan Nota Keuangannya.

Dalam agenda tersebut, Purbaya memaparkan strategi ekonomi dan fiskal pemerintah untuk tahun anggaran 2027.

Sementara itu, tanda-tanda pergantian mulai terlihat ketika Suahasil Nazara datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang dengan mengenakan jas lengkap dan didampingi istrinya.

Kedatangannya berlangsung ketika isu reshuffle Kabinet Merah Putih semakin menguat.

Saat ditanya wartawan mengenai alasan kedatangannya ke Istana, Suahasil hanya memberikan jawaban singkat.

“Ditelepon,” ucap Suahasil.

Tak lama setelah kedatangannya, Suahasil kemudian dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan baru.

Pergantian ini juga memperkuat posisi Suahasil sebagai salah satu figur penting dalam pengelolaan kebijakan fiskal nasional.

Sebelum menjadi Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memiliki latar belakang sebagai akademisi ekonomi dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia juga pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan, Suahasil merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia serta meraih gelar doktor ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign.

Dengan pelantikan tersebut, Suahasil kini mengambil alih kendali Kementerian Keuangan di tengah agenda besar pemerintah, termasuk penyusunan APBN 2027 dan pengelolaan kebijakan fiskal nasional.

Pergantian Menteri Keuangan ini menjadi salah satu keputusan penting dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada September 2026.

Sementara Purbaya harus mengakhiri masa tugasnya sebagai Menteri Keuangan setelah sebelumnya menggantikan Sri Mulyani pada September 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan revisi aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai langkah strategis untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan program prioritas pemerintah.

Kebijakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan peran perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui peningkatan pembiayaan ke sektor produktif.

Menanggapi rencana tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah tersebut sebagai upaya positif, khususnya untuk mengurangi kecenderungan bank yang selama ini lebih memilih menempatkan dana di bank sentral.

“Langkah itu bagus jika bisa mendorong bank lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor riil dan pembangunan,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Meski begitu, Purbaya mengaku masih menunggu detail regulasi yang tengah disusun oleh OJK sebelum memberikan penilaian secara menyeluruh.

Ia menegaskan, hal terpenting dari kebijakan ini adalah memastikan perbankan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Selama bank menjalankan fungsi intermediasi dengan baik, itu akan berdampak positif bagi perekonomian,” jelasnya.

Peningkatan kredit ke sektor riil dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Revisi aturan RBB ini menjadi bagian dari strategi regulator untuk mengarahkan pembiayaan perbankan agar lebih produktif.

Dengan kebijakan tersebut, bank diharapkan tidak hanya fokus pada pengelolaan likuiditas, tetapi juga lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sempat menghadapi dilema berat ketika ekonomi nasional mengalami perlambatan signifikan.

Dalam situasi tersebut, penambahan utang dipilih sebagai langkah darurat untuk menjaga stabilitas dan mencegah krisis yang lebih dalam.

Menurut Purbaya, pemerintah harus bergerak cepat agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis seperti yang terjadi pada Krisis Moneter 1998.

Ia menegaskan, kebijakan peningkatan utang dilakukan secara terukur melalui instrumen fiskal.

“Pilihannya yang mana? ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi kita selamat, habis itu kita tata ulang semuanya,” ujarnya.

Instrumen Fiskal untuk Stabilitas

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut bersifat strategis dan tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen.

Pemerintah memanfaatkan ruang fiskal guna menjaga pertumbuhan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta melindungi sektor-sektor prioritas dari dampak perlambatan.

Ia memastikan rasio utang pemerintah masih berada dalam batas aman sesuai aturan fiskal yang berlaku. Disiplin anggaran tetap dijaga agar beban utang tidak membebani generasi mendatang.

Menurutnya, tanpa intervensi fiskal yang cepat, tekanan ekonomi berpotensi memicu dampak sosial lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan ini diposisikan sebagai jembatan menuju pemulihan yang lebih kuat.

Penataan Ulang Setelah Stabil

Menkeu menambahkan, setelah kondisi ekonomi kembali stabil, pemerintah akan melakukan penataan ulang kebijakan fiskal.

Fokusnya adalah memastikan struktur anggaran lebih sehat dan tahan terhadap guncangan global di masa depan.

Di tengah perdebatan publik mengenai kenaikan utang, Purbaya menegaskan bahwa yang terpenting adalah produktivitas penggunaan utang tersebut.

Pemerintah berupaya memastikan setiap tambahan pembiayaan memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, kebijakan penambahan utang disebut bukan sekadar menambah beban, melainkan strategi penyelamatan untuk menjaga momentum pemulihan dan mencegah krisis yang lebih dalam.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Penerimaan pajak pada Januari 2026 mencatat lonjakan signifikan, tumbuh sekitar 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut angka ini menjadi sinyal awal perbaikan aktivitas ekonomi domestik.

“Angka yang baru kita terima, penerimaan pajak Januari net tumbuh 30%,” ujar Purbaya saat menghadiri Indonesia Economic Summit 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, kenaikan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas usaha, konsumsi, dan transaksi di masyarakat, sekaligus menjadi indikator fondasi ekonomi domestik yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

Sebagai gambaran, penerimaan pajak Januari 2025 mencapai sekitar Rp88 triliun.

Dengan pertumbuhan 30 persen, realisasi tahun ini diperkirakan menembus Rp115 triliun, meski angka final masih menunggu laporan resmi.

Purbaya menekankan bahwa angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tanda roda ekonomi mulai bergerak lebih agresif di awal tahun.

Kementerian Keuangan memastikan defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB.

Strategi fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas keuangan negara.

Lonjakan penerimaan pajak ini diharapkan menjadi bantalan menghadapi dinamika ekonomi global, dengan ruang kebijakan fiskal yang tetap adaptif terhadap tekanan eksternal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah menegaskan bahwa pemilihan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang definitif akan dilakukan secara independen melalui panitia seleksi (pansel), tanpa adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat memberikan keterangan pers, Selasa (3/2/2026).

Purbaya menjelaskan, pansel telah resmi dibentuk dan mulai bekerja sebagai tahap awal proses seleksi ketua OJK baru.

Menurutnya, mekanisme ini merupakan prosedur formal untuk mengisi posisi strategis di lembaga yang berperan penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan nasional.

“Proses ini sepenuhnya melalui panitia seleksi. Belum ada bocoran nama. Tidak ada arahan dari Presiden,” ujar Purbaya, menegaskan profesionalisme dan transparansi dalam seleksi.

Pembentukan pansel dilakukan menyusul kekosongan jabatan di tubuh OJK setelah pengunduran diri beberapa pejabat puncak, termasuk Ketua Dewan Komisioner sebelumnya.

Pemerintah menargetkan proses seleksi dapat rampung dalam satu hingga dua minggu, sehingga pimpinan definitif segera ditetapkan.

Pansel akan membuka pendaftaran calon dan menyeleksi kandidat sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menilai kompetensi teknis dan integritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendukung proses ini dan menegaskan bahwa kandidat dari berbagai latar belakang dapat mengikuti seleksi asalkan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Penentuan pimpinan baru OJK dianggap krusial, terutama di tengah dinamika pasar modal dan sektor jasa keuangan yang sempat diguncang gejolak pasar.

Penetapan Ketua OJK yang kompeten diharapkan memperkuat kepercayaan investor domestik maupun internasional.

Dengan mekanisme seleksi independen dan profesional, pemerintah berharap proses ini berjalan adil, berorientasi pada kompetensi, dan memberikan sinyal positif bagi stabilitas sektor keuangan Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, kembali menjadi sorotan publik setelah membuat komentar kontroversial menjelang sidang dakwaan kasus dugaan pemerasan sertifikat K3.

Komentar tersebut disampaikan Noel saat hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), di mana ia menyinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Noel menggunakan istilah “di-Noel-kan”, sebagai sindiran terkait kasus hukum yang menjerat dirinya.

“Pesan nih buat Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan ‘di-Noel-kan’. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,” ujar Noel sebelum sidang dakwaan.

Selain itu, Noel menyindir cara kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mempertanyakan apakah lembaga itu benar-benar menegakkan hukum atau hanya membangun narasi kontroversial.

Ia bahkan menyatakan siap dihukum mati jika terbukti melakukan korupsi, pernyataan yang langsung menyita perhatian publik.

Menanggapi sindiran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap tenang.

Ia menegaskan bahwa risiko terseret kasus hukum hanya terjadi jika menerima uang di luar ketentuan sebagai pejabat negara.

“Oh biar saja, yang penting gua enggak terima duit. Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit, gaji gue gede di sini, cukup. Case seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Kasus yang menjerat Noel bermula dari OTT KPK pada Agustus 2025, ketika ia masih menjabat Wamenaker.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lain terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dengan nilai dugaan mencapai ratusan miliar rupiah.

Noel juga menyebut keterlibatan satu partai politik dan satu organisasi kemasyarakatan, meski tidak mengungkap identitas kedua pihak tersebut secara langsung.

Pernyataan Noel memicu beragam komentar publik.

Sebagian menilai sikapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap proses hukum, sementara sebagian lain melihatnya sebagai dramatisasi yang memperburuk citra terdakwa.

Di sisi lain, Purbaya tetap menjaga integritas dan menanggapi sindiran dengan tenang.

Persidangan kasus dugaan pemerasan ini masih berlangsung dan menjadi sorotan utama pemberitaan hukum nasional, menyoroti kontras antara kontroversi Noel dan ketenangan pejabat yang disindir.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang akhir November 2025, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menegaskan bahwa DJBC bisa dibekukan jika tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja dalam waktu satu tahun.

“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Purbaya, ada dua persoalan utama yang memicu ultimatum ini: praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara, serta maraknya barang ilegal yang lolos pengawasan.

Kedua masalah tersebut dinilai menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal DJBC.

Purbaya menekankan bahwa langkah tegas ini bukan bentuk kemarahan, tetapi dorongan agar DJBC melakukan pembenahan menyeluruh.

Jika tidak, konsekuensinya besar sekitar 16.000 pegawai DJBC terancam kehilangan pekerjaan jika pembekuan benar-benar dilakukan.

Sebagai opsi alternatif, Purbaya membuka kemungkinan pengembalian fungsi pengawasan ekspor-impor kepada pihak swasta, seperti model lama ketika peran itu pernah dijalankan Société Générale de Surveillance (SGS) asal Swiss.

Pemerintah telah meminta waktu satu tahun untuk memperbaiki struktur dan sistem DJBC sebelum keputusan final diambil.

“Biarkan saya bereskan. Beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” tegas Purbaya.

DJBC merupakan institusi strategis yang mengawasi arus barang, memungut penerimaan negara dari bea dan cukai, serta menjaga keamanan ekonomi nasional.

Karena itu, masalah integritas dan pengawasan di dalamnya memiliki dampak luas terhadap dunia usaha dan fiskal negara.

Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap penyimpangan di tubuh DJBC.

Sekarang publik menanti apakah dalam satu tahun ke depan DJBC mampu membuktikan perubahan  atau justru benar-benar dibekukan dan digantikan pihak lain.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dukungannya terhadap gerakan jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan media di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Fun Run For Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemred di Universitas Atma Jaya Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menekankan pentingnya media dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan yang muncul.

Ia menyoroti kondisi jurnalis beberapa tahun terakhir yang dianggap kurang kritis.

“Yang saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semua. Ngga pernah kasih kritik, akibatnya ekonomi kita susah,” ujar Purbaya, yang disambut meriah oleh peserta acara.

Purbaya berharap semangat good journalism dapat mendorong kritik konstruktif dan gagasan solutif dari media demi kemajuan Indonesia.

Ia menekankan pentingnya jurnalis dalam mengendalikan arah pembangunan negara.

“Bagus lah good journalism. Untuk ke depan kasih kritiklah yang baik tapi kasih pemecahannya juga kalau bisa. Yang mengendalikan arah ke depan kan termasuk jurnalis juga. Klo engga kita semua salah arah,” tutur Purbaya sebelum menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Anugerah Jurnalistik Forum Pemred 2025.

Menteri Keuangan juga meminta agar media tidak ragu memberikan koreksi kepadanya.

“Selamat semuanya untuk good journalism. Koreksi saya yang baik lah, klo saya salah tolong kasih koreksi biar kita arahnya benar,” kata Purbaya.

Acara Fun Run For Good Journalism 2025 diikuti sekitar 400 peserta dan dihadiri tokoh media, jurnalis senior, pengurus asosiasi media, pimpinan redaksi, serta pendukung kegiatan yang digagas Forum Pemred.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Baru menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan meluncurkan kanal pengaduan publik “Lapor Pak Purbaya”.

Masyarakat kini bisa menyampaikan keluhan seputar layanan pajak dan bea cukai melalui WhatsApp di nomor 082240406600.

“Ini untuk publik yang ingin melaporkan masalah pajak atau pegawai pajak dan bea cukai yang tidak profesional. Staf kami sudah standby untuk menindaklanjuti aduan,” ujar Purbaya di Kantor DJP, Minggu (26/10/2025).

Langkah ini menegaskan keseriusan Purbaya dalam membenahi sektor keuangan negara agar lebih transparan, terbuka, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Ia menegaskan siap menindak tegas pihak yang terbukti melanggar.

Sejak diluncurkan, jumlah laporan yang masuk terus meningkat.

Pada 20 Oktober 2025, tercatat 28.390 laporan melalui WhatsApp Lapor Pak Purbaya.

Dari jumlah itu, 14.025 laporan telah diverifikasi, termasuk aduan, masukan, pertanyaan, dan kategori lain.

Verifikasi dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara independen agar proses penanganan tetap objektif.

Purbaya menyadari adanya kendala verifikasi karena masyarakat takut menjawab telepon.

Oleh karena itu, pihak Kementerian Keuangan akan mengumumkan nomor resmi yang digunakan untuk verifikasi aduan.

Keluhan yang masuk terkait kinerja Bea Cukai, seperti jual-beli pita cukai dan penindakan rokok ilegal.

Purbaya berharap aduan yang ditindaklanjuti bisa memperbaiki pelayanan publik dan budaya tata kelola di instansi pemerintah.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menindaklanjuti laporan premanisme oknum pegawai pajak di KPP Pratama Tigaraksa, Tangerang.

Laporan masuk melalui Lapor Pak Purbaya dan sedang diklarifikasi sebelum dilakukan tindak lanjut.

“Kami berharap kanal ini mendorong sistem whistleblowing yang efektif dan menegakkan kepatuhan di lingkungan pajak dan bea cukai,” kata Bimo.(*)