JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia akhirnya angkat bicara mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya di tengah polemik dokumen pendidikan yang menyeret putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bahlil menegaskan menghormati berbagai saran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa 10 November 2026.

Menurutnya, saran Presiden sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merupakan hal yang patut dihormati.

“Pada prinsipnya, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg, apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres, saya pikir sesuatu yang harus juga dihormati,” kata Bahlil sebelum menghadiri acara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.

Meski demikian, Bahlil mengaku belum mengetahui secara utuh isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran. Ia tidak berada di lokasi pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut.

Karena itu, Bahlil memilih mencari informasi lebih lengkap sebelum menyampaikan kesimpulan mengenai perkembangan politik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.

“Apa kesimpulan akhir dari semua ini setelah nanti saya akan mencoba mengecek informasi yang utuhnya seperti apa,” tuturnya.

Golkar Belum Bicara Nama Pengganti Gibran

Pertanyaan mengenai kemungkinan Partai Golkar menyiapkan nama pengganti Gibran turut mencuat di tengah isu pengunduran diri tersebut.

Namun, Bahlil tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan itu.

Ia menegaskan Golkar belum membicarakan opsi nama pengganti dan meminta semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya.

“Kita jangan berandai-andai, kita serahkan dulu kita cek dulu kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

Bahlil juga mengungkapkan belum kembali berkomunikasi atau bertemu dengan Gibran setelah munculnya isu pengunduran diri tersebut.

Pernyataan Bahlil menunjukkan Golkar memilih bersikap hati-hati dan belum ingin masuk ke pembahasan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden sebelum ada kepastian lebih lanjut.

Prabowo Tidak Tolak Niat Gibran Mundur

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika yang berkembang menyusul persoalan dokumen pendidikan Gibran serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Prasetyo memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut.

Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan itu.

Salah satu hal yang dibahas adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun, dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.

Perkembangan ini membuat isu pengunduran diri Gibran semakin menjadi perhatian politik nasional.

Meski sejumlah elite partai mulai memberikan tanggapan, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri maupun pembahasan nama pengganti Wakil Presiden.

Untuk saat ini, Golkar melalui Bahlil memilih menghormati langkah Presiden dan menunggu informasi yang lebih lengkap sebelum mengambil sikap lebih jauh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan pernyataan terbuka setelah Istana Kepresidenan mengungkap niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan, Gibran menegaskan menghormati seluruh kritik dan aspirasi masyarakat.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran menyatakan tidak ingin persoalan yang tengah dihadapinya berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.

Ia juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan kedekatan personalnya dengan Prabowo.

“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ungkapnya.

Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN dan Ajukan PK

Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo turut membahas polemik keabsahan dokumen dan latar belakang pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah masukan, termasuk menyarankan dirinya melanjutkan upaya pembuktian melalui jalur hukum.

Salah satu arahan tersebut berkaitan dengan proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran diminta menghadirkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” jelas Gibran.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu fokus pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.

Langkah yang disampaikan Gibran juga mencakup koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Istana Sebelumnya Ungkap Niat Gibran Mundur

Pernyataan Gibran tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan Presiden dan Wakil Presiden.

Prasetyo sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Prabowo pada Selasa pagi.

Menurutnya, pembicaraan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam dan turut membahas dinamika hukum yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.

Meski demikian, Prasetyo sebelumnya menegaskan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Presiden justru memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Gibran.

Dengan munculnya pernyataan langsung Gibran, perhatian publik kini tertuju pada dua persoalan yang berjalan bersamaan, yakni kelanjutan polemik dokumen pendidikannya melalui jalur hukum dan perkembangan niat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDIP sekaligus Kapoksi PDIP di Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mempertanyakan dasar hukum dan objek gugatan yang akan ditempuh Gibran.

Menurut Deddy, PTUN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Ia menilai Gibran perlu menjelaskan keputusan pejabat negara mana yang akan menjadi objek sengketa apabila memilih jalur peradilan tata usaha negara.

“Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir Putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi,” ujar Deddy kepada wartawan, Selasa 10 November 2026.

Deddy juga menyinggung perkara sebelumnya terkait surat keterangan (suket) pendidikan Gibran yang sempat bergulir di PTUN.

Menurutnya, dalam persidangan tersebut perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak pernah menghadiri persidangan hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.

“Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendikdasmen tidak sekalipun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Deddy mempertanyakan tujuan Gibran kembali menempuh jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Ia juga meminta kejelasan mengenai pihak yang akan digugat serta keputusan administrasi yang menjadi objek perkara.

“Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa,” katanya.

Deddy Sitorus Singgung Dugaan Upaya Mengulur Waktu

Kritik Deddy tidak berhenti pada persoalan kewenangan pengadilan.

Politikus PDIP tersebut juga menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan dokumen pendidikan sebenarnya sudah tersedia sebelumnya.

Namun, menurutnya, kesempatan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak terkait.

“Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendikdasmen dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja,” pungkas Deddy.

Pernyataan tersebut menambah dinamika politik di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah muncul perkembangan putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Gibran Sempat Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo

Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di tengah perkembangan polemik tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa 10 November 2026 pagi, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu pembahasan berkaitan dengan keinginan Gibran mundur di tengah dinamika putusan MK dan MA.

“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 10 November 2026.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” lanjutnya.

Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan Tempuh PTUN

Meski membenarkan adanya niat pengunduran diri tersebut, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan Gibran.

Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan. Sebaliknya, Prabowo memberikan sejumlah saran dalam diskusi bersama Wakil Presiden.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan niat tersebut,” ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan, dalam pertemuan itu Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur peradilan tata usaha negara.

“Nah namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ungkapnya.

Perbedaan pandangan antara Gibran dan kritik yang disampaikan Deddy Sitorus kini menambah perhatian terhadap langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden tersebut.

Selain menunggu perkembangan proses hukum, publik juga menanti penjelasan lebih lanjut mengenai dasar gugatan, pihak yang akan menjadi tergugat, serta dokumen yang akan diajukan dalam proses pembuktian di PTUN.

Hingga saat ini, niat pengunduran diri Gibran yang disampaikan melalui pertemuan dengan Prabowo juga belum dapat disamakan dengan pengunduran diri resmi dari jabatan Wakil Presiden.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID  – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan dan isu pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 10 November 2026, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait dinamika yang tengah dihadapinya.

Gibran bahkan menyebut Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri. Pertemuan tersebut, menurutnya, menjadi kesempatan untuk membahas persoalan yang berkembang belakangan ini.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” kata Gibran.

Salah satu arahan yang disampaikan Prabowo berkaitan dengan langkah hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Gibran mengaku diminta tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak hanya itu, Prabowo juga menyarankan agar Gibran menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi, salah satu saran beliau, agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian polemik dokumen pendidikan masih menjadi salah satu perhatian dalam komunikasi antara Prabowo dan Gibran.

Gibran Tak Ingin Polemik Politik Berkepanjangan

Di tengah sorotan publik terhadap persoalan tersebut, Gibran menegaskan tidak ingin polemik politik terus berlarut-larut.

Ia berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum, sehingga tidak terus memicu perdebatan politik berkepanjangan.

“Saya tidak ingin polemik politik yang berkepanjangan,” tegasnya.

Pernyataan Gibran ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkap bahwa Gibran telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Prasetyo juga memastikan Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Namun, hingga saat itu Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada perkembangan isu pengunduran diri, tetapi juga pada langkah hukum yang akan ditempuh Gibran untuk menjawab polemik dokumen pendidikannya.

Arahan Prabowo agar Gibran melanjutkan proses di PTUN dan melengkapi dokumen pendidikan dari SD hingga S1 menjadi perkembangan terbaru dalam persoalan yang telah memicu perhatian politik nasional tersebut.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sikap Presiden Prabowo Subianto terkait keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya mulai terungkap.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Prabowo tidak menolak niat tersebut, meski belum ada kepastian mengenai keputusan pengunduran diri Gibran.

Prasetyo mengungkapkan hal itu setelah mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa 10 November 2026 pagi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut digelar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.

“Sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Meski demikian, pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti Prabowo telah menerima pengunduran diri Gibran.

Prasetyo hanya memastikan bahwa hingga saat ini Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Prabowo Tak Beri Tenggat Waktu Pembuktian Dokumen Gibran

Selain membahas niat pengunduran diri, pertemuan tersebut juga menyinggung polemik dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.

Salah satu hal yang mencuat adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati langkah hukum tersebut dan memberikan ruang bagi Gibran untuk menempuh proses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, kan itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kami tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Menariknya, Prabowo tidak menetapkan batas waktu bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Ketika awak media menanyakan kemungkinan adanya tenggat waktu, Prasetyo menjawab singkat.

“Tidak (ada tenggat waktu),” tegasnya.

Pemerintah Belum Pastikan Bantuan Hukum untuk Gibran

Di tengah perkembangan persoalan tersebut, pemerintah juga belum memastikan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada Gibran.

Prasetyo menegaskan bahwa keterangan yang disampaikannya hanya berkaitan dengan pembicaraan antara Prabowo dan Gibran dalam pertemuan tersebut.

“Belum, belum, belum. Data yang kami sampaikan hanya mengenai apa yang tadi didiskusikan di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” tuturnya.

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah belum mengambil sikap lebih jauh terkait kemungkinan pendampingan hukum bagi Gibran dalam menghadapi polemik dokumen pendidikannya.

Prabowo Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, Prasetyo memastikan Prabowo tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah tidak ingin persoalan politik tersebut mengganggu agenda nasional.

Salah satu perhatian Presiden saat ini adalah mitigasi bencana menjelang musim hujan. Pemerintah mulai memetakan potensi bencana dengan mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Selain mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar persoalan tersebut tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.

“Dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas,” ujar Prasetyo.

Dengan demikian, meski isu pengunduran diri Gibran menjadi perhatian politik nasional, belum ada keputusan resmi yang mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Publik kini menunggu perkembangan langkah politik dan proses hukum yang akan ditempuh Gibran selanjutnya.(*)