MAKASSAR, SEPUCUKJAMBI.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menetapkan target ambisius untuk penguatan basis partai dengan 10 juta Kartu Tanda Anggota (KTA) pasca penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan, seluruh kader dari tingkat ranting hingga pimpinan pusat harus bekerja aktif merekrut anggota.

“Bagi kader yang ingin atau tidak ingin menjadi caleg, minimal harus merekrut 500 anggota untuk ber-KTA. Kita harus bekerja mulai sekarang,” ujarnya.

PSI juga menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ahmad Ali meminta seluruh pengurus partai ikut aktif mengawasi dan mendukung pelaksanaan MBG di lapangan.

Momentum Rakernas juga diwarnai kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan arahan, motivasi, dan semangat kepada ratusan kader dari seluruh Indonesia.

Jokowi menekankan pentingnya membangun struktur partai dari akar rumput, mulai tingkat desa hingga kota.

“Saya siap turun gunung untuk memperkenalkan partai, bahkan ke provinsi, kabupaten, hingga kecamatan,” kata Jokowi, memberikan dorongan bagi kader PSI untuk memperkuat mesin politik partai.

Dengan strategi ini, PSI berharap dapat memperkuat struktur organisasi, memperluas basis anggota, serta berkontribusi aktif dalam program-program pemerintah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan ini disampaikan dalam rapat kerja pada Kamis, 4 Desember 2025, yang membahas bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan tidak memahami persoalan teknis sektor kehutanan, terutama terkait kebijakan pelepasan kawasan hutan.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham kehutanan,” tegas Usman dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

DPR menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dinilai berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.

Usman mendesak Menteri Kehutanan menyampaikan rencana konkret terkait rehabilitasi hutan gundul serta strategi mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan selama menjabat.

Ia menyatakan bahwa, urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tanggung jawab saya adalah bekerja semaksimal mungkin. Soal mundur atau tidak, itu hak presiden,” ujar Raja Juli.

Sementara itu, PSI memilih bersikap hati-hati dalam merespons polemik tersebut. PSI menilai desakan DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Namun menegaskan bahwa persoalan deforestasi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung jauh sebelum masa jabatan Raja Juli Antoni.

Desakan mundur ini muncul di tengah krisis ekologis yang melanda berbagai wilayah Sumatera, di mana banjir dan longsor berkepanjangan dikaitkan dengan praktik deforestasi dan lemahnya pengelolaan kawasan hutan.

DPR juga mendorong agar penerbitan izin pelepasan kawasan hutan dihentikan sementara hingga pemerintah memiliki peta jalan pemulihan lingkungan yang lebih jelas.

Isu ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana seorang menteri bertanggung jawab terhadap persoalan struktural seperti kerusakan hutan.

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya siap dievaluasi, namun keputusan akhir mengenai posisinya tetap berada di tangan presiden.(*)