JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mempercepat pembangunan kolam retensi di kawasan Pall V, Kecamatan Kota Baru, sebagai langkah strategis mengurangi ancaman banjir di wilayah Sistem Asam yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan.

Wali Kota Jambi, Maulana saat meninjau langsung progres pembangunan, Minggu 26 Juli 2026, mengatakan percepatan pekerjaan saat ini difokuskan pada pengerukan area kolam serta penyelesaian jembatan penghubung dari kawasan Keyokos menuju Pall V.

“Yang terus kita percepat saat ini adalah pengerukan tanah. Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Keyokos menuju Pall V juga berjalan. Panjang jembatan sekitar 90 meter dan tiang bor atau bore pile sudah terpasang,” ujar Maulana.

Menurutnya, perkembangan proyek menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Jika beberapa waktu lalu akses menuju lokasi masih sulit dilalui, kini kawasan proyek mulai terbuka sehingga proses pembangunan dapat dipantau lebih mudah.

Maulana berharap seluruh tahapan pembangunan dapat selesai sesuai target sehingga kolam retensi sudah mampu berfungsi ketika musim penghujan kembali tiba.

“Kita berharap musim penghujan tahun depan kolam retensi ini sudah dapat bekerja maksimal menampung air, sehingga potensi banjir di kawasan Sistem Asam bisa ditekan,” katanya.

Meski progres terus berjalan, Maulana mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan.

Salah satunya pengerukan kolam yang membutuhkan tambahan alat berat agar volume pekerjaan dapat meningkat.

Sementara untuk pembangunan jembatan, proses pengerjaan harus mengikuti standar teknis, termasuk waktu tunggu setelah pengecoran beton agar struktur memiliki kekuatan sesuai perencanaan.

Pemkot Jambi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas pembangunan, terutama akibat debu dan mobilisasi alat berat selama pekerjaan berlangsung.

“Kami memahami ada ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Namun pembangunan ini merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi persoalan banjir. Kami terus berupaya agar pekerjaan selesai secepat mungkin dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” jelas Maulana.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi Pall V juga dirancang memiliki nilai tambah sebagai ruang publik baru bagi masyarakat Kota Jambi.

Rencananya, kawasan tersebut akan dilengkapi fasilitas jogging track yang dapat dimanfaatkan warga untuk berolahraga maupun menikmati ruang terbuka hijau.

Dengan konsep tersebut, kolam retensi Pall V tidak hanya menjadi penampung air saat curah hujan tinggi, tetapi juga diharapkan menjadi kawasan rekreasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Pemerintah Kota Jambi berharap keberadaan infrastruktur ini mampu memberikan solusi berkelanjutan terhadap persoalan banjir sekaligus menghadirkan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memastikan pembangunan kolam retensi di kawasan Pall V, Kecamatan Kota Baru, berjalan sesuai target.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp144 miliar itu diproyeksikan mampu mengurangi risiko banjir hingga sekitar 60 persen di wilayah yang selama ini menjadi langganan genangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kemas Faried saat meninjau langsung progres pembangunan kolam retensi bersama Wali Kota Jambi dan jajaran terkait, Minggu 27 Juli 2026.

Menurutnya, proyek pengendalian banjir tersebut merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang selama bertahun-tahun terjadi di Kecamatan Kota Baru dan kawasan sekitarnya.

“Ini merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir, terutama di wilayah Kecamatan Kota Baru,” kata dia.

“Tadi kami melihat langsung progresnya dan alhamdulillah pekerjaan berjalan sesuai target. Ke depan, pembangunan ini akan terus dipantau agar penyelesaiannya tepat waktu,” ujar Kemas Faried.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga dirancang menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Rencana pengembangan kawasan itu mencakup pembangunan jogging track, ruang terbuka hijau, hingga area wisata yang diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Nantinya tidak hanya berfungsi mengurai banjir, tetapi juga akan dilengkapi kawasan wisata, jogging track, dan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

“Dampaknya tentu akan menyentuh sektor ekonomi kerakyatan karena kawasan ini berpotensi menjadi destinasi baru di Kota Jambi,” katanya.

Kemas Faried turut mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek strategis tersebut.

Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah menjadi faktor penting karena pembangunan kolam retensi membutuhkan anggaran besar serta dukungan dalam proses pembebasan lahan.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” sebutnya.

“Anggaran pembangunannya berasal dari APBN sebesar Rp144 miliar, sementara proses pembebasan lahan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga manfaat kolam retensi dapat segera dirasakan masyarakat, baik dalam mengurangi banjir maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Jambi agar pembangunan ini diberikan kemudahan, berjalan sesuai rencana, dan dapat segera selesai sehingga manfaatnya bisa dirasakan, baik dalam mengurangi banjir maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat,” tutupnya.(*)

MALAYSIA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan lintas negara yang akan menghubungkan Malaysia dan Indonesia melalui Selat Malaka.

Wacana ini kembali mencuat setelah pemerintah Melaka mengalokasikan anggaran khusus untuk melakukan studi kelayakan sebagai tahap awal proyek.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, menyampaikan bahwa pemerintah negara bagian telah menyiapkan dana sebesar RM500.000 atau sekitar Rp2 miliar guna membiayai kajian awal pembangunan jembatan tersebut.

Studi kelayakan ini akan mencakup aspek teknis konstruksi, kelayakan ekonomi, serta dampak logistik dan lingkungan.

Proyek jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 47,7 kilometer itu disebut akan menghubungkan kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah di Indonesia di seberang Selat Malaka.

Sejumlah kajian awal mengarah pada kawasan Dumai atau Bengkalis di Provinsi Riau sebagai titik penghubung di sisi Indonesia.

Jika proyek tersebut terealisasi, jembatan lintas Selat Malaka diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Malaysia–Indonesia menjadi sekitar 40 menit melalui jalur darat, yang selama ini bergantung pada transportasi laut dan udara.

Ab Rauf menilai pembangunan jembatan ini memiliki nilai strategis bagi hubungan bilateral kedua negara serta berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Jembatan ini akan menjadi gerbang dunia terakhir yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara kedua negara,” ujar Ab Rauf.

Dari sisi Indonesia, rencana ini mendapat sambutan positif di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan studi kelayakan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas regional.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, mengatakan bahwa pembangunan jembatan lintas negara dapat membuka jalur strategis baru bagi perekonomian wilayah pesisir Riau.

“Kami mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai langkah memperkuat konektivitas regional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.

Meski demikian, wacana pembangunan jembatan Selat Malaka ini juga menuai kritik dari kalangan oposisi di Malaysia.

Tokoh oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan kesiapan fiskal pemerintah negara bagian dalam mendanai proyek infrastruktur berskala besar tersebut.

“Belanja pemerintah Melaka masih sangat bergantung pada bantuan federal dari Putrajaya. Jika untuk perbaikan jalan negara bagian saja membutuhkan dukungan pusat, bagaimana mungkin pembangunan jembatan lintas Selat Malaka dapat dibiayai?” kata Yadzil.

Pemerintah Melaka menyebut studi kelayakan dijadwalkan mulai dilakukan pada awal 2026.

Setelah rampung, hasil kajian akan diajukan ke National Physical Planning Council (MPFN) Malaysia untuk dievaluasi.

Selanjutnya, pemerintah Melaka berencana membawa hasil studi tersebut ke tahap pembahasan bilateral dengan pemerintah Indonesia, termasuk mengenai skema pendanaan dan pembagian peran kedua negara.

Hingga saat ini, rencana pembangunan jembatan Malaysia–Indonesia masih berada pada tahap kajian awal dan belum memasuki fase pengambilan keputusan final.

Realisasi proyek akan sangat bergantung pada hasil studi kelayakan serta kesepakatan politik dan ekonomi antara kedua negara.(*)