JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengejar target penyelesaian fungsi utama Kolam Retensi Kajang Lako pada Desember 2026.

Infrastruktur pengendali banjir tersebut diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi genangan dan banjir yang selama ini mengganggu masyarakat di kawasan sekitarnya.

Optimisme itu menguat setelah Pemerintah Kota Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menuntaskan tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah, termasuk bidang tanah di kawasan sepadan sungai.

Maulana menyebut penyelesaian pembebasan lahan menjadi langkah penting agar pekerjaan fisik Kolam Retensi Kajang Lako bisa segera dipacu tanpa terkendala persoalan administrasi pertanahan.

“Saya sangat bangga dengan tim, BPN, dan pihak kejaksaan. Penyelesaian sepadan sungai ini termasuk yang tercepat di Indonesia. Insya Allah, tahun ini fungsi utama pengendali banjir sudah bisa rampung,” tegas Maulana dalam musyawarah bersama para pemilik lahan.

Menurutnya, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran ganti kerugian yang akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing pemilik tanah melalui mekanisme perbankan resmi.

Pemkot Jambi kini mengejar penyelesaian administrasi dan penandatanganan dokumen agar pengerjaan fisik dapat segera berlanjut.

Targetnya, seluruh pekerjaan penggalian tanah dan penutupan pintu air dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Maulana menjelaskan, Kolam Retensi Kajang Lako tidak hanya berfungsi menampung air, tetapi juga mengatur aliran dan debit air agar limpasan tidak langsung membebani kawasan permukiman.

Salah satu mekanisme yang disiapkan yakni pengaturan pintu air secara bertahap.

Dengan pengendalian tersebut, aliran air dari kawasan Widuri hingga pintu air sungai diharapkan dapat dikelola lebih baik, terutama ketika musim hujan.

“Pintu air nantinya akan ditutup secara berkala untuk menghindari limpasan air dari daerah Widuri hingga ke pintu air sungai, lalu dibuka secara pelan-pelan agar pengaturan debit banjir bisa terkendali setiap musim hujan tiba,” jelasnya.

Maulana berharap infrastruktur tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan banjir berulang.

Dalam proses pengadaan tanah, Kepala BPN Kota Jambi Ridho Guna Ali mengungkapkan terdapat 27 objek bidang tanah yang masuk pendataan.

Dari jumlah tersebut, dua pemilik tanah secara sukarela menghibahkan lahannya untuk kepentingan umum tanpa meminta pembayaran ganti kerugian.

Dengan demikian, terdapat 25 objek bidang tanah yang masuk dalam skema pembayaran ganti kerugian. Sebanyak 10 titik di antaranya berada tepat di kawasan sepadan sungai.

Ridho menjelaskan, musyawarah tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menyelesaikan penilaian terhadap bidang tanah yang terdampak.

Sebelumnya, tahapan pertama dan kedua pengadaan tanah telah diselesaikan.

Adapun tahapan ketiga secara khusus menyasar pemilik lahan yang sebagian atau seluruh bidang tanahnya berada di kawasan sepadan sungai.

Maulana mengungkapkan, pembangunan Kolam Retensi Kajang Lako tidak akan berhenti pada fungsi pengendalian banjir.

Setelah fungsi utama infrastruktur tersebut rampung, Pemkot Jambi berencana melanjutkan penataan kawasan pendukung pada 2027.

Kawasan tersebut dirancang memiliki sejumlah fasilitas tambahan, mulai dari ruang terbuka hijau, sarana olahraga, hingga ruang kreatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dengan konsep tersebut, Kolam Retensi Kajang Lako diharapkan menjadi infrastruktur yang tidak hanya membantu mengatasi persoalan banjir, tetapi juga menghadirkan ruang publik baru dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pemkot Jambi juga menjadwalkan uji fungsi menyeluruh pada Januari hingga Februari mendatang.

Pengujian akan mencakup daya tampung kolam, pengaturan debit air, serta standar operasional prosedur pengoperasian pintu air.

Maulana berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target sehingga manfaat pengendalian banjir dapat segera dirasakan masyarakat Kota Jambi.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (12/2/2026), sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan wilayah.

Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, Menhan menyaksikan proses pengerukan alur sungai serta pekerjaan teknis lain yang dilakukan di lapangan.

Normalisasi ini bertujuan mengurangi potensi banjir dan memperbaiki sistem drainase kawasan yang terdampak.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut bukan hanya respons darurat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

Pemerintah ingin memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek keselamatan warga hingga stabilitas kawasan yang memiliki nilai strategis secara ekonomi.

“Pengerukan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons bencana secara holistik,” ujar Sjafrie dalam keterangan resmi.

Fokus Keamanan dan Keberlanjutan Ekonomi

Ia menegaskan bahwa pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur yang rusak.

Pemerintah juga menargetkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam hal keamanan lingkungan maupun penguatan kedaulatan ekonomi lokal.

Satgas Kuala sendiri berperan dalam pengerahan alat berat dan personel untuk mempercepat normalisasi sungai serta pemulihan kawasan terdampak.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga berdialog dengan prajurit dan petugas teknis guna memastikan kebutuhan operasional, termasuk logistik dan peralatan, terpenuhi dengan baik.

Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah

Sjafrie menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan program pemulihan.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap personel yang bertugas di wilayah dengan tantangan geografis cukup berat.

Pemerintah memastikan dukungan berkelanjutan agar pekerjaan di lapangan berjalan aman, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

Program normalisasi sungai di Aceh Tamiang diharapkan mampu menekan risiko bencana di masa mendatang.

Selain meningkatkan keselamatan warga, proyek ini dinilai dapat membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses dan stabilisasi lingkungan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana bukan sekadar solusi sementara, melainkan bagian dari strategi pembangunan kawasan yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(*)