JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat di Pojok Berkah Sekretariat TP PKK Provinsi Jambi, Jumat pagi, saat program Jumat Berkah digelar.

Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), membagikan sarapan pagi yang bersih, sehat, dan bergizi untuk masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian TP PKK Provinsi Jambi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan bergizi di pagi hari, khususnya bagi warga sekitar dan para pengemudi ojek daring yang rutin singgah.

Hj. Hesnidar Haris menyatakan rasa syukurnya atas antusiasme masyarakat yang semakin meningkat.

“Alhamdulillah, tadi sudah sama-sama menikmati nasi kuning di Halaman Rumah Berkah PKK Provinsi Jambi. Suasananya ramai, bahkan hari ini sarapannya habis lebih cepat, baru pukul 09.00 WIB sudah habis, padahal biasanya keramaian mulai terlihat sejak pukul 08.00 WIB,” ungkapnya.

Ia menambahkan, menu sarapan yang disajikan bukan sekadar makanan sederhana. Setiap sajian dirancang dengan gizi seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, serta pelengkap khas Jambi.

“Makanan yang kita siapkan sudah memperhatikan unsur gizi lengkap. Dan tentu, bagi masyarakat Jambi, harus ada sambal. Kalau sudah ada sambal, makannya jadi lebih bahagia,” tambahnya sambil tersenyum.

Lebih jauh, Hj. Hesnidar menegaskan bahwa Jumat Berkah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi program berkelanjutan yang direncanakan hingga akhir masa kepengurusan TP PKK periode 2025–2029, bahkan diteruskan oleh kepengurusan berikutnya.

“Program ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung masyarakat. InsyaAllah siapapun Ketua TP PKK berikutnya dapat melanjutkan kegiatan ini,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan kali ini, TP PKK Provinsi Jambi berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, untuk memperkuat sinergi dalam kegiatan sosial.

Selain itu, Hj. Hesnidar Haris membuka kesempatan bagi siapa pun yang ingin bersedekah makanan dan minuman bagi masyarakat. “Silakan berkoordinasi langsung dengan Sekretariat TP PKK Provinsi Jambi,” jelasnya.

Melalui Jumat Berkah, TP PKK Provinsi Jambi berharap menumbuhkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan sehat dan bergizi.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo kembali menghadirkan kabar positif bagi masyarakat di bidang kesehatan.

Pada tahun 2026, Kabupaten Tebo memperoleh kuota program operasi katarak gratis dengan jumlah yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Tebo, Arif Haryoko, mengungkapkan bahwa kuota operasi katarak gratis tahun ini meningkat hingga empat kali lipat.

Total penerima manfaat yang ditargetkan mencapai 400 orang.

“Alhamdulillah, tahun ini kuota operasi katarak untuk Kabupaten Tebo meningkat cukup besar. Target kita sebanyak 400 orang penerima manfaat,” ujar Arif Haryoko saat dikonfirmasi..

Program operasi katarak gratis ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya para lanjut usia yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Arif menjelaskan, pelaksanaan operasi katarak direncanakan akan dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Tebo.

Menurutnya, rumah sakit tersebut dinilai memiliki fasilitas dan tenaga medis yang memadai untuk mendukung kelancaran program.

“Untuk lokasi pelaksanaan operasi, rencananya akan dipusatkan di RSUD Sulthan Thaha Saifuddin Tebo,” jelasnya.

Terkait jadwal pelaksanaan, Arif menyebutkan bahwa operasi katarak gratis tersebut direncanakan berlangsung pada Juni 2026.

Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan berbagai persiapan serta koordinasi lintas sektor agar program berjalan sesuai rencana.

Saat ini, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Tebo juga tengah menjalin koordinasi dengan seluruh Puskesmas di setiap kecamatan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pendataan calon penerima manfaat tepat sasaran.

“Kami berkoordinasi dengan Puskesmas di tiap kecamatan, karena mereka yang paling memahami kondisi kesehatan masyarakat dan calon penerima manfaat,” ungkap Arif.

Ia menambahkan, sasaran utama program ini adalah lansia produktif yang masuk dalam kategori desil penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan terus dilaksanakan.

Program ini ditujukan untuk membantu jutaan peserta yang selama ini terhalang akses layanan kesehatan akibat menunggak iuran.

“Program pemutihan tetap berjalan. Saat ini sedang dilakukan penghitungan dan validasi data agar tepat sasaran,” kata Cak Imin di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, kebijakan ini bertujuan mengaktifkan kembali kepesertaan sekitar 23 juta orang dengan nilai tunggakan mencapai Rp7,6 triliun, belum termasuk denda.

Cak Imin menegaskan bahwa pemutihan tidak berlaku untuk seluruh peserta JKN, melainkan hanya bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan masih aktif kepesertaan BPJS Kesehatannya.

“Ini dengan syarat aktif. Jadi tidak semuanya bisa otomatis diputihkan,” jelasnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menambahkan, pemutihan hanya mencakup tunggakan maksimal 24 bulan (2 tahun).

“Kalau peserta punya tunggakan lebih dari dua tahun, sisanya di luar 24 bulan itu tetap menjadi tanggungan peserta,” ujarnya.

Cak Imin menyebut, setelah program pemutihan terealisasi, peserta akan bisa kembali membayar iuran rutin tanpa beban utang lama dan langsung aktif mendapatkan layanan kesehatan.

“Saya terus berusaha agar tunggakan utang peserta BPJS segera dibebaskan. Setelah dilunasi pemerintah, mereka bisa memulai iuran baru. Mudah-mudahan bulan depan sudah berjalan,” tutur Cak Imin optimistis.

Program pemutihan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial nasional dan mendukung tercapainya Universal Health Coverage (UHC), yakni jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rapat finalisasi terkait mekanisme pelaksanaan dan kriteria penerima manfaat akan dilakukan dalam waktu dekat oleh Kementerian Koordinator PM bersama BPJS Kesehatan dan kementerian terkait.(*)