MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Bungo, Dedy Putra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2027, Selasa (31/03/2026), di Aula Cempaka Kuning, Kantor Bappeda Kabupaten Bungo.

Acara ini menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Dedy Putra menekankan fokus pembangunan pada infrastruktur dan optimalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

“Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung pada konektivitas antar wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Dedy Putra.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Pemkab Bungo juga menekankan revitalisasi kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan layak huni.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik kota dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan serta jasa.

Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi perhatian serius pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan daya saing pasar rakyat agar mampu bersaing dengan pusat perdagangan modern, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung.

Di sektor perkebunan, Program Sawit Rakyat menjadi prioritas strategi pemerintah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit melalui dukungan pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan kualitas hasil produksi.

Musrenbang RKPD 2027 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasubdit Transportasi Jalan Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik Kementerian PPN/Bappenas, Bappeda Provinsi, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat, serta perwakilan masyarakat.

Forum ini memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan konstruktif demi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan digelarnya Musrenbang RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Kabupaten Bungo menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan bibit sawit dalam Program Sawit Rakyat (Prowitra) masih berlangsung dan dilakukan secara objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Kepala Dinas TPH Bungo, Muhammad Hasbi, menyampaikan bahwa proses verifikasi lapangan dilakukan langsung oleh penyuluh pertanian.

Calon penerima bantuan wajib memenuhi sejumlah syarat seperti tidak memiliki kebun sawit, memiliki dokumen kependudukan yang valid, serta memiliki lahan maksimal satu hektare yang siap tanam.

“Validasi ini murni dari hasil pengecekan petugas di lapangan. Tidak boleh ada intervensi individu, kelompok, maupun pihak luar. Kami hanya menggunakan data real dari penyuluh pertanian,” tegas Hasbi.

Program Sawit Rakyat ini menargetkan pemberian bantuan bibit sawit untuk lahan seluas 200 hektare.

Selain bibit, penerima juga akan mendapatkan bantuan pupuk guna mendukung pertumbuhan tanaman sejak masa awal tanam.

Hasbi juga menyebutkan bahwa penerima bantuan tidak boleh berstatus sebagai ASN, honorer, maupun perangkat desa.

Program ini fokus untuk membantu masyarakat kecil yang belum memiliki akses ke usaha kebun sawit.

“Basis kami bukan data bansos, tapi hasil survei dan verifikasi lapangan. Ini agar program benar-benar tepat sasaran,” tambah Hasbi.

Dinas TPH Bungo juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang menjanjikan dapat meloloskan seseorang sebagai penerima bantuan.

“Kami tegaskan, tidak ada pungutan, tidak ada sistem titipan. Semua murni dari hasil verifikasi resmi penyuluh,” pungkas Hasbi.(*)