Diza Hazra Ungkap Prioritas APBD Perubahan Jambi: Kemiskinan Ekstrem hingga Kesehatan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai mengarahkan tambahan ruang anggaran dalam Perubahan APBD 2026 untuk memperkuat sejumlah program yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan pemerintah memprioritaskan anggaran perubahan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, serta sektor kesehatan dan pendidikan.

Menurut Diza, program-program tersebut menjadi bagian dari agenda yang ingin segera dijalankan setelah proses evaluasi Ranperda Perubahan APBD Kota Jambi 2026 selesai.

“Kita fokusnya untuk meningkatkan dan menunjang program-program nasional, seperti kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, MBG, sekolah rakyat dan lainnya. Ada juga beberapa program wali kota, termasuk kesehatan dan pendidikan. Kami sudah anggarkan dan rencanakan dalam waktu dekat bisa segera dieksekusi,” ujar Diza, Selasa 6 Oktober 2026.

Pernyataan tersebut menjadi arah utama penggunaan tambahan anggaran dalam perubahan APBD.

Pemerintah tidak hanya menambah ruang belanja, tetapi berupaya mengarahkannya pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Diza menyebut penanganan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam perubahan anggaran.

Program pencegahan stunting juga masuk dalam prioritas. Pemerintah ingin intervensi terhadap persoalan gizi dan tumbuh kembang anak terus diperkuat melalui dukungan anggaran yang tersedia.

Selain itu, Pemkot Jambi mengalokasikan dukungan untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program sekolah rakyat.

Diza menegaskan program nasional tersebut perlu mendapat dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya di Kota Jambi dapat berjalan lebih optimal.

Di tingkat daerah, sektor kesehatan dan pendidikan juga mendapat perhatian.

Dengan demikian, tambahan anggaran tidak hanya diarahkan untuk menjalankan program pemerintah pusat, tetapi juga memperkuat agenda prioritas Pemerintah Kota Jambi.

Arah kebijakan tersebut berjalan seiring dengan perubahan postur APBD Kota Jambi 2026.

Dalam Ranperda Perubahan APBD, belanja daerah dirancang mencapai Rp1,992 triliun.

Nilai itu bertambah sekitar Rp184,02 miliar atau 10,18 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp1,808 triliun.

Sementara pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,814 triliun, meningkat sekitar Rp40,99 miliar atau 2,31 persen dari APBD murni sebesar Rp1,773 triliun.

Kenaikan belanja yang lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan membuat pembiayaan daerah menjadi bagian penting dalam perubahan APBD.

Salah satu sumber pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

SiLPA dalam rancangan perubahan APBD meningkat dari sekitar Rp34,63 miliar menjadi Rp177,66 miliar, atau naik sekitar Rp143,03 miliar.

Diza mengatakan evaluasi Ranperda Perubahan APBD 2026 telah selesai dan berjalan lancar.

Setelah tahapan tersebut, pemerintah akan menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

“Yang pertama terkait itu, kita baru saja mendapatkan evaluasi dan berjalan lancar. Anggaran berubah, termasuk belanja daerah dan lain-lain. Alhamdulillah, naik persentasenya,” katanya.

Pemerintah Kota Jambi berharap proses selanjutnya dapat berjalan cepat sehingga anggaran yang telah direncanakan segera masuk tahap pelaksanaan.

Bagi Pemkot Jambi, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan perubahan APBD segera ditetapkan, tetapi memastikan tambahan anggaran benar-benar bergerak menjadi program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Kemiskinan ekstrem, stunting, MBG, sekolah rakyat, kesehatan dan pendidikan pun menjadi sektor yang akan mendapat perhatian dalam pelaksanaan anggaran perubahan tersebut.(*)




Program Bank Harkat Belum Optimal, Wali Kota Jambi Sebut Pemerintah Cari Solusi! Ini Alasannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Bank Harkat, salah satu unggulan dari 11 program prioritas “Kota Jambi Bahagia”, disebut masih menghadapi kendala dalam realisasi pembiayaan UMKM, meskipun pemerintah kota telah menyiapkan dana hingga Rp110 miliar.

Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza, menegaskan bahwa meski Bank Harkat telah resmi berjalan, realisasi penyaluran modal bagi UMKM hingga kini masih sangat terbatas, yakni sekitar Rp300 juta.

Hal ini disebabkan beberapa kendala, antara lain tunggakan masyarakat sebelumnya dan keterbatasan pemahaman UMKM mengenai prosedur pembiayaan.

“Kami ingin mendorong UMKM agar tidak terjerat pinjaman online atau rentenir. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat masih memiliki tunggakan lama, sehingga penyerapan dana Bank Harkat belum maksimal,” ungkap Maulana saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antar-OPD, Kamis (29/1/2026).

Maulana menambahkan, pemerintah kota terus berupaya mencari solusi agar program ini dapat berjalan optimal.

Langkah ke depan meliputi kerja sama dengan OJK dan perbankan, sekaligus sosialisasi intensif kepada UMKM agar mereka lebih memahami mekanisme pembiayaan yang aman dan terjangkau.

Selain Bank Harkat, program Kampung Bahagia di bidang kesehatan disebut telah berjalan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Penandatanganan PK antar-OPD diharapkan memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah, sehingga setiap program prioritas dapat terlaksana sesuai target.

“Setiap OPD memiliki peran penting. Dengan koordinasi yang baik, kami optimis program-program ini, termasuk Bank Harkat, akan dapat memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tutup Maulana.(*)




OPD Tandatangani Perjanjian Kinerja, Program Unggulan ‘Kota Jambi Bahagia’ Telah Berjalan Nyata

JJAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – OPD Kota Jambi menegaskan komitmen dalam mewujudkan 11 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2026, melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) yang berlangsung pada Kamis (29/1/2026).

Wali Kota Jambi, Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza, menegaskan bahwa kolaborasi antar-OPD menjadi kunci kesuksesan program “Kota Jambi Bahagia.”

Penandatanganan PK ini tidak hanya formalitas, tetapi juga sebagai penguat akuntabilitas dan sinergi seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami berkumpul bersama staf ahli, asisten, kepala OPD, hingga camat, untuk memastikan 11 program prioritas berjalan optimal,” sebutnya.

“Semua OPD bekerja sama dengan koordinasi melalui staf ahli atau asisten yang membidangi program tertentu. Secara umum, program-program ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Maulana.

Salah satu program unggulan, Bank Harkat, dirancang untuk membantu UMKM dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online atau rentenir.

Program ini bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan dana sebesar Rp110 miliar, meski realisasi saat ini baru mencapai sekitar Rp300 juta.

“Kami ingin mendorong pembiayaan UMKM agar tidak terjerat pinjol atau rentenir. Sebagian masyarakat masih memiliki tunggakan sebelumnya,” kata Maulana.

“Tapi ke depan kami akan berinovasi bersama OJK dan perbankan agar UMKM mendapatkan modal yang layak,” tambah Maulana.

Selain itu, program Kampung Bahagia di sektor kesehatan juga disebut telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antar-OPD ini diharapkan memperkuat sinergi, memastikan program prioritas dapat terlaksana sesuai target, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah kota.

“Setiap OPD memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia.

Dengan koordinasi yang baik, kami optimis program ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Maulana.(*)