JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis untuk percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat.

Bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/02/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program perumahan daerah dengan kebijakan nasional.

Menteri Maruarar Sirait, yang akrab disapa Menteri Ara, didampingi jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Kementerian PKP.

Dalam diskusi hangat, Gubernur Al Haris memaparkan tiga prioritas strategis: peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bedah rumah, pembangunan rumah susun di lokasi strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk kawasan kumuh.

“Kehadiran kami hari ini menunjukkan komitmen memastikan warga Jambi memperoleh hunian layak. Usulan kami fokus pada manfaat nyata seperti bedah rumah dan penataan kawasan kumuh,” ujar Al Haris.

Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus terintegrasi, tidak parsial.

Ia mendorong Jambi menjadi wilayah percontohan program kolaboratif yang menggabungkan APBN, APBD, CSR perusahaan, BSPS, hingga skema KUR Perumahan.

Selain itu, Kementerian PKP juga akan melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani).

Menteri Ara menambahkan, program ini tidak hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga dan munculnya wirausaha lokal baru.

Sinergi ini diapresiasi oleh seluruh kepala daerah, dan Kementerian PKP berencana melakukan kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan lahan dan validasi data usulan.

Gubernur Al Haris didampingi sejumlah pejabat kunci OPD Provinsi Jambi, termasuk Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, dan Plt. Kepala Badan Penghubung.

Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk mematangkan data teknis agar program rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat terealisasi secara bertahap sepanjang tahun 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat atau program gentengisasi.

Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut di daerah masih menunggu arahan teknis dan regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.

Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan persampahan hingga penataan wajah permukiman nasional.

“Dalam Rakornas dibahas beberapa poin penting, termasuk persoalan persampahan yang di Kota Jambi sudah berjalan, serta dorongan Presiden terkait gentengisasi. Presiden ingin tampilan rumah-rumah di Indonesia lebih rapi dan indah, terutama dari sisi atap,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, Presiden Prabowo menyoroti masih banyaknya rumah warga yang menggunakan atap seng dalam kondisi berkarat.

Selain dinilai kurang estetis, atap seng juga dianggap berdampak pada kenyamanan dan kesehatan penghuni karena menyerap panas berlebih serta mudah rusak.

“Presiden menilai atap seng yang berkarat itu tidak sehat dan kurang nyaman. Kalau nantinya ini menjadi program nasional, tentu akan kita dorong penerapannya di Kota Jambi,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemkot Jambi berencana menyiapkan imbauan serta surat edaran kepada jajaran terkait, mulai dari camat dan lurah hingga pengembang perumahan.

Namun, kebijakan tersebut baru akan diterapkan setelah petunjuk teknis dan regulasi resmi dari pemerintah pusat diterbitkan.

“Kita akan siapkan edaran yang mengacu pada kebijakan pusat, termasuk untuk pengembang yang membangun perumahan baru agar menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan,” kata Maulana.

Ia menambahkan, penerapan program gentengisasi juga perlu mempertimbangkan kesiapan daerah, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan jenis genteng yang akan digunakan.

Berdasarkan informasi sementara, genteng tanah liat seperti yang dicontohkan Presiden belum diproduksi di Kota Jambi.

“Dari paparan Presiden, genteng yang dimaksud adalah genteng tanah liat. Di Kota Jambi produksinya belum ada, dan memang ada kendala ketersediaan tanah liat yang cocok. Karena itu, kita masih menunggu arahan lebih lanjut terkait spesifikasi genteng yang akan digunakan,” ungkapnya.

Selain membahas program gentengisasi, Maulana juga menegaskan komitmen Pemkot Jambi dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kota.

Ia menyebutkan bahwa koordinasi lintas instansi terus dilakukan, termasuk bersama kepolisian dan kejaksaan.

“Untuk kebersihan dan ketertiban, kita sudah berkoordinasi dengan Kapolda, Kejati, dan unsur terkait lainnya melalui gerakan kebersihan, salah satunya program Jumat Bersih,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong lahirnya gerakan nasional penggantian atap seng menjadi genteng tanah liat sebagai upaya mempercantik wajah permukiman sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan saat membuka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Presiden juga mengusulkan agar program gentengisasi nasional melibatkan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai basis produksi genteng di daerah.

Melalui program tersebut, Presiden berharap dalam dua hingga tiga tahun ke depan wajah permukiman di Indonesia dapat berubah menjadi lebih tertata, sehat, dan nyaman.(*)