Pemprov Jambi Siap Bangun PSEL Waste to Energy, Al Haris Dukung Penuh

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung percepatan pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy di wilayah Jambi Raya.

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menegaskan bahwa Pemprov Jambi siap menindaklanjuti seluruh kebutuhan teknis, termasuk penyediaan lahan sebagai salah satu syarat utama pembangunan fasilitas tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Jambi Raya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, serta sejumlah pemerintah kabupaten seperti Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (11/04/2026) malam.

Penandatanganan kerja sama tersebut turut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan proyek strategis nasional pengelolaan sampah berbasis energi.

Dalam arahannya, Menteri LH menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang merupakan bagian dari kebijakan nasional.

Ia menjelaskan bahwa program PSEL ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025, yang mengatur pengolahan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, dengan syarat minimal timbunan sampah mencapai 1.000 ton per hari.

“Terima kasih atas komitmen daerah di Jambi yang cepat merespons arahan Presiden untuk percepatan pengelolaan sampah menjadi energi,” ujar Menteri LH.

Ia menambahkan, proyek ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan saat ini tengah disiapkan untuk masuk tahap lelang, meski prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu beberapa tahun.

Sementara itu, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa proyek PSEL merupakan langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah Jambi Raya.

Menurutnya, sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak lagi memadai sehingga diperlukan transformasi menuju pengelolaan modern berbasis teknologi dan ramah lingkungan.

“Pemprov Jambi siap mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Ini solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Al Haris.

Ia juga menekankan bahwa sampah tidak lagi harus dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Dengan adanya kerja sama ini, Pemprov Jambi berharap proyek PSEL dapat segera direalisasikan sehingga mampu mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus menciptakan sumber energi baru bagi masyarakat.(*)




1.789 Dapur MBG Dihentikan Sementara, Pemerintah Perketat Standar Program Gizi Nasional

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.789 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran untuk memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meski masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus segera dibenahi.

“Secara umum program ini berjalan baik, namun distribusi ke pesantren perlu dipercepat. Arahan Presiden, sebelum akhir tahun semuanya harus sudah optimal,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Hingga akhir Maret 2026, program MBG tercatat telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Capaian ini menunjukkan skala besar program dalam mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Namun, dalam proses pengawasan, ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan operasional.

Masalah yang muncul bervariasi, mulai dari standar kebersihan yang belum terpenuhi, tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga fasilitas pengolahan limbah yang tidak memadai.

Selain itu, kualitas makanan dan kesiapan sarana juga menjadi perhatian utama pemerintah.

Hal ini penting untuk memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Dapur yang dihentikan sementara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Jika tidak mampu memenuhi ketentuan, pemerintah membuka kemungkinan penghentian operasional secara permanen.

Langkah evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG agar tetap berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan asupan gizi yang baik.(*)




Pemerintah Targetkan Efisiensi Anggaran Rp20 Triliun dari Program MBG

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah resmi menyesuaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyalurkan makanan sehat selama lima hari dalam seminggu.

Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara di tengah tantangan ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program MBG tetap berjalan, namun difokuskan pada hari-hari aktif sekolah agar lebih tepat sasaran.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar lima hari dalam seminggu, dengan pengecualian untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).

Penyesuaian ini menyesuaikan dengan jadwal belajar di sekolah masing-masing daerah.

Sekolah yang aktif lima hari, akan menerima program MBG lima hari, sedangkan wilayah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus tetap diberikan fleksibilitas.

Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan signifikan, mencapai sekitar Rp 20 triliun, sekaligus mendukung transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.

“Pemerintah mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja ini,” tambah Airlangga.

Meskipun penyesuaian dilakukan, tujuan utama MBG tetap dijaga: meningkatkan asupan gizi anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus menjaga efektivitas program dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta membangun ketahanan ekonomi menghadapi tekanan global.(*)




Transparansi MBG, Kepala BGN Dorong Publik Bagikan Dokumentasi Menu

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Justru, ia menyambut baik partisipasi publik dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar, yang menyebut BGN akan menindak atau mempidanakan pihak yang membagikan menu MBG di platform digital.

Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar dan bukan kebijakan BGN.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Dadan, partisipasi masyarakat justru membantu BGN dalam memantau kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Unggahan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai kualitas makanan yang disalurkan.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tambahnya.

Selain itu, transparansi melalui dokumentasi publik menjadi kunci menjaga mutu program MBG, yang menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan informasi dari masyarakat, BGN bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan distribusi makanan.

Dadan menegaskan kembali bahwa tidak ada ancaman atau larangan dari pihak BGN terkait pengunggahan menu MBG.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, agar program berjalan optimal dan penerima manfaat tidak dirugikan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan BGN bekerja sama bersama pihak daerah untuk memastikan distribusi dan mutu makanan sesuai standar yang berlaku.

Dengan keterbukaan terhadap unggahan publik, BGN berharap pengawasan program MBG berjalan secara partisipatif, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.(*)




Lebih Mendesak Ketimbang Lapangan Pekerjaan, Pernyataan Kepala Bappenas soal MBG Picu Perdebatan Publik

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy terkait prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.

Dalam sebuah forum diskusi kebijakan, Rachmat menyebut bahwa MBG dinilai lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, meskipun keduanya tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat merespons pertanyaan peserta diskusi mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait gizi, harus ditempatkan sebagai fondasi utama sebelum membahas persoalan pembangunan lain yang bersifat struktural.

“Ketika saya ditanya apakah MBG penting, saya jawab sangat penting. Lalu ditanya apakah MBG lebih penting dibandingkan lapangan kerja, saya katakan MBG lebih mendesak,” ujar Rachmat dalam forum tersebut.

Menurut Rachmat, program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu

Ia menilai kecukupan gizi menjadi prasyarat utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi saat ini, kata dia, berisiko menghadapi masalah kesehatan dan produktivitas di masa depan.

Meski demikian, Rachmat menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tetap menjadi fokus pemerintah.

Namun, dampak program ketenagakerjaan umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, MBG dinilai memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat setiap hari, terutama dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Ia juga menekankan bahwa persoalan makan tidak bisa ditunda.

Menurutnya, masyarakat yang lapar atau kekurangan gizi akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi, sebaik apa pun lapangan kerja yang tersedia.

Lebih jauh, Rachmat menilai program MBG bukan sekadar bantuan sosial.

Program ini dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja di dapur umum, keterlibatan petani dan peternak lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

Di akhir pemaparannya, Rachmat mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai pembangunan fisik.

Ia menekankan pentingnya pembangunan manusia dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

“Makan bergizi adalah bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan. Infrastruktur itu bukan hanya jalan dan gedung, tapi juga infrastruktur sosial yang menyentuh persoalan dasar masyarakat,” pungkas Rachmat.

Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik. Sebagian pihak mempertanyakan prioritas yang disampaikan, sementara lainnya menilai pandangan Rachmat relevan dengan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang masih dihadapi Indonesia.(*)




Pastikan Aman dan Bergizi, BPOM Jambi Kawal Program MBG hingga Dapur

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi mengambil peran aktif dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Keterlibatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Kepala BPOM Provinsi Jambi, Musthofa Anwari, menyampaikan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis, khususnya pada pelaksanaan di tingkat daerah.

BPOM turut bergabung dalam struktur koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Program MBG di Provinsi Jambi dijalankan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tim percepatan MBG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

“BPOM menjadi bagian dari struktur tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Musthofa.

Salah satu tugas utama BPOM Jambi dalam program ini adalah memberikan pelatihan kepada relawan yang bertugas memasak di dapur MBG.

Pelatihan tersebut meliputi aspek keamanan pangan, penanganan bahan makanan yang benar, serta upaya pencegahan risiko keracunan makanan.

“Selain pelatihan, BPOM Jambi juga melakukan pengawasan rutin dan pengambilan sampel terhadap makanan yang digunakan dalam program MBG,” sebutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Di Kota Jambi sendiri, hingga tahun 2026 ditargetkan terbentuk sebanyak 74 dapur SPPG. Seluruh dapur tersebut akan menjadi sasaran pembinaan dan pelatihan relawan masak oleh BPOM Jambi secara bertahap.

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia produk pendukung.

Produk UMKM yang dapat digunakan dalam program ini adalah produk yang telah memiliki izin edar dari BPOM, sehingga keamanan pangannya lebih terjamin.

Musthofa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi saat ini sudah berjalan.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam memilih makanan yang aman dan berkualitas.

Dalam pengawasan obat dan makanan, terdapat tiga pilar utama, yakni industri, pemerintah, dan konsumen.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa guna menghindari risiko makanan yang dapat membahayakan kesehatan.(*)




Waduh! Menkes Ungkap 28 Juta Warga Indonesia Alami Gangguan Kesehatan Jiwa

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sekitar 28 juta warga Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Angka ini diperoleh berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, data ini hanya merupakan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus gangguan mental di Indonesia belum tercatat secara resmi akibat keterbatasan skrining kesehatan mental.

“WHO menyebut satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang memiliki masalah kesehatan jiwa. Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta, minimal 28 juta orang terdampak. Ini baru estimasi, belum termasuk kasus yang belum terdeteksi,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Spektrum Gangguan Kesehatan Jiwa

Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, kecemasan, hingga skizofrenia dan gangguan bipolar.

Kondisi lain seperti gangguan konsentrasi, hiperaktivitas (ADHD), dan trauma psikologis juga termasuk kategori yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan sistem layanan kesehatan.

Selama ini, perhatian terhadap kesehatan jiwa masih kalah dibanding kesehatan fisik.

Padahal, gangguan mental tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Strategi Penanganan dari Pemerintah

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan awal, sehingga masyarakat tidak harus langsung mengakses rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, skrining kesehatan mental kini mulai dimasukkan dalam sejumlah program pemeriksaan kesehatan pemerintah.

Budi berharap dengan pendekatan ini, kesenjangan antara kasus yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan dapat diperkecil.

“Gangguan kesehatan jiwa bukan hal yang perlu ditakuti atau distigmatisasi. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, kondisi ini bisa ditangani,” tegas Menkes.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan mental, memahami gejala awal, serta mendorong akses ke layanan profesional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.(*)




Catat! Program MBG Tetap Jalan Meski Libur, Pemerintah Siapkan Delivery ke Rumah

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan.

Pemerintah menegaskan pemenuhan gizi anak tidak boleh terpengaruh kalender akademik, terutama bagi kelompok anak yang sangat bergantung pada program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pada awal masa libur, pemerintah menyiapkan makanan siap santap selama maksimal empat hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng.

“Setelah masa awal libur, mekanisme penyaluran MBG lebih fleksibel. Siswa yang bersedia datang ke sekolah tetap bisa mengambil makanan,” kata dia.

“Sementara bagi yang tidak hadir, pemerintah menyiapkan alternatif distribusi, termasuk delivery ke rumah atau pengambilan di SPPG,” jelas Dadan.

Selain siswa, program MBG juga terus diberikan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa perubahan jadwal, karena kebutuhan gizi kelompok ini bersifat mendesak dan berkelanjutan.

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, untuk memastikan distribusi makanan tetap tepat sasaran dan efektif selama masa libur.

Kebijakan ini mendapat dukungan legislatif sebagai upaya strategis menjaga kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko kekurangan gizi maupun stunting.

Dengan skema adaptif ini, pemerintah berharap program MBG tetap memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.(*)




Sudah Dibuka! Ini Cara Daftar Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Kemenhub, Jangan Lupa Cek Syarat dan Rutenya

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI,ID – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi membuka Program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Program tahunan ini ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat yang akan pulang kampung pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan serta kepadatan lalu lintas.

Tahun ini, layanan mudik gratis mencakup tiga moda transportasi: darat, laut, dan kereta api.

Untuk moda darat, puluhan bus disiapkan dan akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta, menuju sejumlah kota di Pulau Jawa.

Bagi pemudik yang menggunakan motor, Kemenhub kembali membuka program Motor Gratis (Motis) melalui angkutan kereta api dengan kuota yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Moda laut juga disediakan untuk masyarakat di wilayah kepulauan sebagai bentuk perluasan layanan mudik nasional.

Jadwal dan Rute Mudik Gratis Nataru 2025/2026 (Motis KAI)

Pendaftaran: 1–29 Desember 2025

Tanggal Pengangkutan Motor: 23–30 Desember 2025

Rute Pendaftaran Penumpang

  • Jakarta Gudang – Pasar Senen

  • Bekasi – Cirebon Prujakan

  • Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang

Rute Pengangkutan Motor

  • Jakarta Gudang – Pasar Senen

  • Bekasi – Cirebon Prujakan

  • Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo

  • Lempuyangan – Purwosari

Rincian Rute Mudik Gratis Nataru 2025/2026

1. Lintas Utara

Berangkat dari: Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi

Dilanjutkan ke: Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang

Rute ini diperuntukkan bagi pemudik menuju kawasan pesisir utara Jawa Tengah dan sekitarnya.

2. Lintas Tengah

Berangkat dari: Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi

Dilanjutkan ke: Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan – Purwosari

Rute ini ditujukan untuk pemudik menuju Jawa Tengah bagian tengah serta wilayah Yogyakarta.

Syarat Pendaftaran Program Motis Nataru 2025/2026

Ketentuan Umum

  • Pendaftaran dilakukan secara online atau melalui posko resmi yang ditunjuk Kemenhub.

  • Peserta tidak boleh mengikuti program mudik gratis lain.

  • Peserta wajib mengikuti program setelah terdaftar. Jika membatalkan, tidak dapat mengikuti program serupa tahun berikutnya.

Persyaratan Dokumen Peserta

  • KTP

  • Kartu Keluarga

  • SIM C

Syarat Kendaraan

  • Kapasitas motor maksimal 200 cc.

  • Satu motor berhak mendapatkan dua tiket penumpang dan satu tiket infant (di bawah 3 tahun).

Ketentuan Tiket Penumpang

  1. Tiket kereta harus dibeli sesuai nama peserta Motis.

  2. Penumpang kedua harus tercantum dalam Kartu Keluarga.

  3. Tiket tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diubah jadwal, dan tidak dapat diganti nama.

Peserta yang telah mendaftar online wajib melakukan verifikasi di posko pada jadwal yang dipilih untuk mencegah pembatalan otomatis.

Peserta yang hanya mengirim motor tanpa membeli tiket penumpang wajib menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki transportasi lain untuk perjalanan mudik.

Dengan dibukanya pendaftaran Mudik Gratis Nataru 2025/2026, Kemenhub berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan pulang kampung dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama libur akhir tahun.(*)




Cara Daftar Magang Hub Kemnaker Batch 3, Terbuka untuk Lulusan D3–S1

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Magang Nasional Batch 3 pada Desember 2025.

Program ini ditujukan bagi fresh graduate untuk memberikan pengalaman kerja nyata, memperluas jaringan profesional, serta menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.

Peluncuran Batch 3 dilakukan setelah capaian peserta Batch 1 dan 2 baru mencapai sekitar 62.000 orang, atau masih kurang dari target nasional 100.000 peserta.

Pemerintah berharap batch terbaru dapat menyerap lebih banyak lulusan dari seluruh daerah Indonesia.

Tahapan pendaftaran dibagi dua kelompok. Pendaftaran mitra penyelenggara perusahaan maupun instansi pemerintah dibuka lebih dulu pada 24 November–3 Desember 2025.

Sementara itu, pendaftaran peserta magang dibuka pada 4–7 Desember 2025 melalui portal resmi MagangHub Kemnaker.

Proses seleksi berlangsung efektif, dengan pengumuman hasil pada 8–11 Desember, dan program magang dijadwalkan mulai 16 Desember 2025.

Masa magang berlangsung hingga pertengahan 2026, sesuai kebijakan masing-masing mitra.

Program Magang Nasional Batch 3 terbuka untuk lulusan D3 dan S1 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Peserta wajib merupakan Warga Negara Indonesia dan berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar.

Pada batch ini, Kemnaker menegaskan program bersifat inklusif, membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi.

Melalui program ini, Kemnaker mendorong lebih banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah menjadi mitra penyelenggara.

Sehingga semakin banyak lulusan bisa mendapatkan pengalaman profesional yang relevan dengan dunia kerja.

Pemerintah menilai program magang nasional berperan penting dalam meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi kompetisi kerja.

Selain memperoleh keterampilan praktis, peserta magang juga berkesempatan membangun jejaring industri yang dapat menunjang karier masa depan.

Dengan cakupan nasional, program ini dirancang agar berdampak pada lulusan dari berbagai wilayah, termasuk daerah yang minim akses kesempatan kerja.

Bagi para lulusan baru yang ingin memperkuat CV dan meningkatkan peluang diterima kerja, Magang Kemnaker Batch 3 menjadi kesempatan yang layak dipertimbangkan.

Calon peserta disarankan menyiapkan dokumen seperti ijazah, identitas diri, serta membuat akun di portal SIAPKerja sebelum melakukan pendaftaran.(*)