JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa masyarakat tidak dilarang mengunggah menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Justru, ia menyambut baik partisipasi publik dalam mendokumentasikan menu makanan yang diterima.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu yang sempat beredar, yang menyebut BGN akan menindak atau mempidanakan pihak yang membagikan menu MBG di platform digital.

Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar dan bukan kebijakan BGN.

“Saya malah senang setiap orang memposting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” ujar Dadan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Menurut Dadan, partisipasi masyarakat justru membantu BGN dalam memantau kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.

Unggahan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi langsung bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai kualitas makanan yang disalurkan.

“Unggahan masyarakat memudahkan kami di BGN pusat untuk melihat kualitas layanan SPPG. Itu menjadi masukan langsung bagi kami untuk evaluasi,” tambahnya.

Selain itu, transparansi melalui dokumentasi publik menjadi kunci menjaga mutu program MBG, yang menargetkan kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan informasi dari masyarakat, BGN bisa mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan distribusi makanan.

Dadan menegaskan kembali bahwa tidak ada ancaman atau larangan dari pihak BGN terkait pengunggahan menu MBG.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak jelas sumbernya, agar program berjalan optimal dan penerima manfaat tidak dirugikan.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan BGN bekerja sama bersama pihak daerah untuk memastikan distribusi dan mutu makanan sesuai standar yang berlaku.

Dengan keterbukaan terhadap unggahan publik, BGN berharap pengawasan program MBG berjalan secara partisipatif, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy terkait prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.

Dalam sebuah forum diskusi kebijakan, Rachmat menyebut bahwa MBG dinilai lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja, meskipun keduanya tetap menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat merespons pertanyaan peserta diskusi mengenai arah prioritas pembangunan pemerintah.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya terkait gizi, harus ditempatkan sebagai fondasi utama sebelum membahas persoalan pembangunan lain yang bersifat struktural.

“Ketika saya ditanya apakah MBG penting, saya jawab sangat penting. Lalu ditanya apakah MBG lebih penting dibandingkan lapangan kerja, saya katakan MBG lebih mendesak,” ujar Rachmat dalam forum tersebut.

Menurut Rachmat, program Makan Bergizi Gratis menyasar kelompok paling rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan keluarga kurang mampu

Ia menilai kecukupan gizi menjadi prasyarat utama dalam pembangunan sumber daya manusia.

Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi saat ini, kata dia, berisiko menghadapi masalah kesehatan dan produktivitas di masa depan.

Meski demikian, Rachmat menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja tetap menjadi fokus pemerintah.

Namun, dampak program ketenagakerjaan umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, MBG dinilai memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat setiap hari, terutama dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.

Ia juga menekankan bahwa persoalan makan tidak bisa ditunda.

Menurutnya, masyarakat yang lapar atau kekurangan gizi akan kesulitan memanfaatkan peluang ekonomi, sebaik apa pun lapangan kerja yang tersedia.

Lebih jauh, Rachmat menilai program MBG bukan sekadar bantuan sosial.

Program ini dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja di dapur umum, keterlibatan petani dan peternak lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.

Di akhir pemaparannya, Rachmat mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai pembangunan fisik.

Ia menekankan pentingnya pembangunan manusia dan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

“Makan bergizi adalah bagian dari pembangunan yang harus diselesaikan. Infrastruktur itu bukan hanya jalan dan gedung, tapi juga infrastruktur sosial yang menyentuh persoalan dasar masyarakat,” pungkas Rachmat.

Pernyataan tersebut memicu diskusi luas di ruang publik. Sebagian pihak mempertanyakan prioritas yang disampaikan, sementara lainnya menilai pandangan Rachmat relevan dengan tantangan pembangunan sumber daya manusia yang masih dihadapi Indonesia.(*)

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Jambi mengambil peran aktif dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Keterlibatan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan mutu pangan.

Kepala BPOM Provinsi Jambi, Musthofa Anwari, menyampaikan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kualitas makanan bergizi gratis, khususnya pada pelaksanaan di tingkat daerah.

BPOM turut bergabung dalam struktur koordinasi bersama pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Program MBG di Provinsi Jambi dijalankan melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta tim percepatan MBG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota.

“BPOM menjadi bagian dari struktur tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” kata Musthofa.

Salah satu tugas utama BPOM Jambi dalam program ini adalah memberikan pelatihan kepada relawan yang bertugas memasak di dapur MBG.

Pelatihan tersebut meliputi aspek keamanan pangan, penanganan bahan makanan yang benar, serta upaya pencegahan risiko keracunan makanan.

“Selain pelatihan, BPOM Jambi juga melakukan pengawasan rutin dan pengambilan sampel terhadap makanan yang digunakan dalam program MBG,” sebutnya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Di Kota Jambi sendiri, hingga tahun 2026 ditargetkan terbentuk sebanyak 74 dapur SPPG. Seluruh dapur tersebut akan menjadi sasaran pembinaan dan pelatihan relawan masak oleh BPOM Jambi secara bertahap.

Program MBG juga melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia produk pendukung.

Produk UMKM yang dapat digunakan dalam program ini adalah produk yang telah memiliki izin edar dari BPOM, sehingga keamanan pangannya lebih terjamin.

Musthofa menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi saat ini sudah berjalan.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam memilih makanan yang aman dan berkualitas.

Dalam pengawasan obat dan makanan, terdapat tiga pilar utama, yakni industri, pemerintah, dan konsumen.

Masyarakat diimbau untuk selalu menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa guna menghindari risiko makanan yang dapat membahayakan kesehatan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan sekitar 28 juta warga Indonesia diperkirakan mengalami gangguan kesehatan jiwa.

Angka ini diperoleh berdasarkan estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyebutkan bahwa satu dari delapan hingga satu dari sepuluh orang di dunia hidup dengan masalah kesehatan mental.

Pernyataan itu disampaikan Budi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurutnya, data ini hanya merupakan “puncak gunung es”, karena sebagian besar kasus gangguan mental di Indonesia belum tercatat secara resmi akibat keterbatasan skrining kesehatan mental.

“WHO menyebut satu dari delapan sampai satu dari sepuluh orang memiliki masalah kesehatan jiwa. Dengan populasi Indonesia sekitar 280 juta, minimal 28 juta orang terdampak. Ini baru estimasi, belum termasuk kasus yang belum terdeteksi,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Spektrum Gangguan Kesehatan Jiwa

Budi menjelaskan, gangguan kesehatan jiwa mencakup berbagai kondisi, mulai dari depresi, kecemasan, hingga skizofrenia dan gangguan bipolar.

Kondisi lain seperti gangguan konsentrasi, hiperaktivitas (ADHD), dan trauma psikologis juga termasuk kategori yang kerap luput dari perhatian masyarakat dan sistem layanan kesehatan.

Selama ini, perhatian terhadap kesehatan jiwa masih kalah dibanding kesehatan fisik.

Padahal, gangguan mental tidak hanya memengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak pada produktivitas, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat secara luas.

Strategi Penanganan dari Pemerintah

Sebagai langkah konkret, Kementerian Kesehatan telah mulai mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa ke fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.

Hal ini memungkinkan deteksi dini dan penanganan awal, sehingga masyarakat tidak harus langsung mengakses rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan.

Selain itu, skrining kesehatan mental kini mulai dimasukkan dalam sejumlah program pemeriksaan kesehatan pemerintah.

Budi berharap dengan pendekatan ini, kesenjangan antara kasus yang tercatat dengan kondisi riil di lapangan dapat diperkecil.

“Gangguan kesehatan jiwa bukan hal yang perlu ditakuti atau distigmatisasi. Dengan deteksi dini dan pendampingan yang tepat, kondisi ini bisa ditangani,” tegas Menkes.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih terbuka dalam membicarakan masalah kesehatan mental, memahami gejala awal, serta mendorong akses ke layanan profesional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sekaligus memperkuat upaya nasional dalam menekan angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meskipun kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan.

Pemerintah menegaskan pemenuhan gizi anak tidak boleh terpengaruh kalender akademik, terutama bagi kelompok anak yang sangat bergantung pada program ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pada awal masa libur, pemerintah menyiapkan makanan siap santap selama maksimal empat hari dengan menu berkualitas seperti telur, buah, susu, abon, atau dendeng.

“Setelah masa awal libur, mekanisme penyaluran MBG lebih fleksibel. Siswa yang bersedia datang ke sekolah tetap bisa mengambil makanan,” kata dia.

“Sementara bagi yang tidak hadir, pemerintah menyiapkan alternatif distribusi, termasuk delivery ke rumah atau pengambilan di SPPG,” jelas Dadan.

Selain siswa, program MBG juga terus diberikan kepada balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa perubahan jadwal, karena kebutuhan gizi kelompok ini bersifat mendesak dan berkelanjutan.

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, untuk memastikan distribusi makanan tetap tepat sasaran dan efektif selama masa libur.

Kebijakan ini mendapat dukungan legislatif sebagai upaya strategis menjaga kualitas sumber daya manusia dan menekan risiko kekurangan gizi maupun stunting.

Dengan skema adaptif ini, pemerintah berharap program MBG tetap memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI,ID – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi membuka Program Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Program tahunan ini ditujukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat yang akan pulang kampung pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sekaligus mengurangi beban biaya perjalanan serta kepadatan lalu lintas.

Tahun ini, layanan mudik gratis mencakup tiga moda transportasi: darat, laut, dan kereta api.

Untuk moda darat, puluhan bus disiapkan dan akan berangkat dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta, menuju sejumlah kota di Pulau Jawa.

Bagi pemudik yang menggunakan motor, Kemenhub kembali membuka program Motor Gratis (Motis) melalui angkutan kereta api dengan kuota yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Moda laut juga disediakan untuk masyarakat di wilayah kepulauan sebagai bentuk perluasan layanan mudik nasional.

Jadwal dan Rute Mudik Gratis Nataru 2025/2026 (Motis KAI)

Pendaftaran: 1–29 Desember 2025

Tanggal Pengangkutan Motor: 23–30 Desember 2025

Rute Pendaftaran Penumpang

• Jakarta Gudang – Pasar Senen

• Bekasi – Cirebon Prujakan

• Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang

Rute Pengangkutan Motor

• Jakarta Gudang – Pasar Senen

• Bekasi – Cirebon Prujakan

• Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo

• Lempuyangan – Purwosari

Rincian Rute Mudik Gratis Nataru 2025/2026

1. Lintas Utara

Berangkat dari: Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi

Dilanjutkan ke: Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang

Rute ini diperuntukkan bagi pemudik menuju kawasan pesisir utara Jawa Tengah dan sekitarnya.

2. Lintas Tengah

Berangkat dari: Jakarta Gudang – Pasar Senen – Bekasi

Dilanjutkan ke: Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan – Purwosari

Rute ini ditujukan untuk pemudik menuju Jawa Tengah bagian tengah serta wilayah Yogyakarta.

Syarat Pendaftaran Program Motis Nataru 2025/2026

Ketentuan Umum

• Pendaftaran dilakukan secara online atau melalui posko resmi yang ditunjuk Kemenhub.

• Peserta tidak boleh mengikuti program mudik gratis lain.

• Peserta wajib mengikuti program setelah terdaftar. Jika membatalkan, tidak dapat mengikuti program serupa tahun berikutnya.

Persyaratan Dokumen Peserta

• KTP

• Kartu Keluarga

• SIM C

Syarat Kendaraan

• Kapasitas motor maksimal 200 cc.

• Satu motor berhak mendapatkan dua tiket penumpang dan satu tiket infant (di bawah 3 tahun).

Ketentuan Tiket Penumpang

1. Tiket kereta harus dibeli sesuai nama peserta Motis.

2. Penumpang kedua harus tercantum dalam Kartu Keluarga.

3. Tiket tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diubah jadwal, dan tidak dapat diganti nama.

Peserta yang telah mendaftar online wajib melakukan verifikasi di posko pada jadwal yang dipilih untuk mencegah pembatalan otomatis.

Peserta yang hanya mengirim motor tanpa membeli tiket penumpang wajib menunjukkan bukti bahwa mereka memiliki transportasi lain untuk perjalanan mudik.

Dengan dibukanya pendaftaran Mudik Gratis Nataru 2025/2026, Kemenhub berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan pulang kampung dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas selama libur akhir tahun.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Magang Nasional Batch 3 pada Desember 2025.

Program ini ditujukan bagi fresh graduate untuk memberikan pengalaman kerja nyata, memperluas jaringan profesional, serta menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.

Peluncuran Batch 3 dilakukan setelah capaian peserta Batch 1 dan 2 baru mencapai sekitar 62.000 orang, atau masih kurang dari target nasional 100.000 peserta.

Pemerintah berharap batch terbaru dapat menyerap lebih banyak lulusan dari seluruh daerah Indonesia.

Tahapan pendaftaran dibagi dua kelompok. Pendaftaran mitra penyelenggara perusahaan maupun instansi pemerintah dibuka lebih dulu pada 24 November–3 Desember 2025.

Sementara itu, pendaftaran peserta magang dibuka pada 4–7 Desember 2025 melalui portal resmi MagangHub Kemnaker.

Proses seleksi berlangsung efektif, dengan pengumuman hasil pada 8–11 Desember, dan program magang dijadwalkan mulai 16 Desember 2025.

Masa magang berlangsung hingga pertengahan 2026, sesuai kebijakan masing-masing mitra.

Program Magang Nasional Batch 3 terbuka untuk lulusan D3 dan S1 dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Peserta wajib merupakan Warga Negara Indonesia dan berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar.

Pada batch ini, Kemnaker menegaskan program bersifat inklusif, membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi.

Melalui program ini, Kemnaker mendorong lebih banyak perusahaan swasta dan instansi pemerintah menjadi mitra penyelenggara.

Sehingga semakin banyak lulusan bisa mendapatkan pengalaman profesional yang relevan dengan dunia kerja.

Pemerintah menilai program magang nasional berperan penting dalam meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi kompetisi kerja.

Selain memperoleh keterampilan praktis, peserta magang juga berkesempatan membangun jejaring industri yang dapat menunjang karier masa depan.

Dengan cakupan nasional, program ini dirancang agar berdampak pada lulusan dari berbagai wilayah, termasuk daerah yang minim akses kesempatan kerja.

Bagi para lulusan baru yang ingin memperkuat CV dan meningkatkan peluang diterima kerja, Magang Kemnaker Batch 3 menjadi kesempatan yang layak dipertimbangkan.

Calon peserta disarankan menyiapkan dokumen seperti ijazah, identitas diri, serta membuat akun di portal SIAPKerja sebelum melakukan pendaftaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Program Lapor Mas Wapres, kanal pengaduan masyarakat yang digagas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah genap berjalan satu tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 11 November 2024.

Dalam kurun waktu tersebut, program ini menerima total 16.505 laporan dari seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya antusiasme publik untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun permintaan solusi terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dari seluruh laporan yang diterima, sekitar 66–72 persen disampaikan melalui WhatsApp, menjadikan aplikasi pesan instan tersebut sebagai jalur komunikasi utama masyarakat.

Selebihnya disampaikan melalui tatap muka, setelah masyarakat mendaftar melalui laman resmi Lapor Mas Wapres.

Isu yang masuk sangat beragam, mulai dari urusan pendidikan, bantuan sosial, lingkungan hidup, kesehatan, hingga problem pertanahan.

Beberapa laporan bahkan sudah diselesaikan melalui koordinasi lintas lembaga.

Di antara laporan yang ditindaklanjuti, terdapat kasus mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah dan kemudian menerima bantuan setelah proses verifikasi realitas di lapangan.

Sengketa pertanahan di beberapa daerah juga berhasil diselesaikan hingga penerbitan sertifikat tanah resmi.

Tidak hanya permasalahan individual, beberapa aduan dari lembaga pendidikan swasta terkait akreditasi program studi juga menjadi perhatian pemerintah.

Isu-isu tersebut dibahas lintas kementerian untuk menemukan solusi bersama, membuktikan bahwa Lapor Mas Wapres menjangkau berbagai kelompok, bukan sekadar perorangan.

Wakil Presiden Gibran menegaskan bahwa kanal ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah menerima laporan.

Lebih dari itu, Lapor Mas Wapres harus menjadi fondasi pembentukan kebijakan nasional.

“Kanal ini harus terus dikembangkan, agar aduan rakyat bisa dijadikan peta jalan bagi pembentukan kebijakan nasional,” ujar Gibran.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sistem penanganan aduan agar proses pemeriksaan, verifikasi, hingga tindak lanjut dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Meski banyak laporan berhasil ditindaklanjuti, Wapres mengakui masih ada sejumlah tantangan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah, verifikasi data pelapor, serta kecepatan respons menjadi perhatian utama.

Seiring bertambahnya jumlah laporan, sistem penyaringan dan penentuan prioritas penanganan menjadi kunci agar setiap aduan mendapatkan respons proporsional.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk mendapat perhatian serius dan solusi yang nyata, sehingga masyarakat merasa didengar,” tegas Gibran.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan layanan Lapor Mas Wapres.

Ke depan, kanal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kuat dalam pembentukan kebijakan sekaligus memperbaiki kualitas layanan publik.

Dengan kinerja yang terus berkembang, Lapor Mas Wapres kini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pemerintah mendekatkan diri kepada masyarakat melalui mekanisme digital yang lebih cepat, sederhana, dan mudah dijangkau.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penilaian Adipura bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, pada Kamis siang (7/8/2025).

Hal itu dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebijakan dan Pelaksanaan Program Adipura Tahun 2025.

Selain menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan merumuskan strategi teknis guna mempersiapkan Kota Jambi secara optimal dalam penilaian Adipura mendatang, rapat ini digelar untuk merespons langsung arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, beberapa waktu lalu.

Dalam rakor itu, turut dipaparkan beberapa langkah-langkah strategis dalam menghadapi penilaian Adipura tahun 2025.

Paparan disampaikan masing-masing oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Alhosha dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi Ardi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Grha Siginjai Kantor Wali Kota Jambi itu dihadiri sejumlah Kepala OPD, Camat hingga Lurah.

Program penilaian Adipura, kini mengusung pendekatan penilaian yang lebih holistik, transparan, dan akuntabel, dengan fokus pada penguatan tata kelola lingkungan dan peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di daerah.

Penilaiannya juga memiliki dimensi substansial, yakni mengukur sejauh mana daerah mampu mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Penghargaan Adipura Kencana hanya akan diberikan kepada Kabupaten/Kota yang telah menerapkan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill, sebagai standar ideal pengelolaan akhir sampah.

Usai memimpin rapat tersebut, kepada sejumlah awak media, Wali Kota Maulana menegaskan, bahwa persiapan menghadapi penilaian Adipura tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja.

“Kita harus mulai sekarang. Adipura bukan sekedar soal kebersihan, tapi cermin manajemen kota secara menyeluruh. Kita bicara soal pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan banyak hal teknis lainnya yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Wali Kota.

Wali Kota menambahkan, dua persyaratan utama yang menjadi syarat penghargaan konsep baru Adipura itu.

Katanya, Kota Jambi telah memenuhi syarat pertama yaitu penerapan sistem pengelolaan sampah yang berbasis sanitary landfill.

“Persyaratan pertama telah terpenuhi dan kita masuk kategori dinilai. Namun PR berat kita adalah TPS-TPS liar di wilayah kota Jambi. Maka dari itu, mulai hari ini dan selama penilaian berjalan hingga bulan Desember nanti kolaborasi bersama sangat penting antara Lurah, Camat dan OPD terkait bagaimana caranya supaya TPS liar tidak ada lagi selama penilaian, karena kalau ada kita langsung gugur dan langsung jadi predikat kota kotor,” ujarnya.

Maulana menyebut, saat ini ada 87 TPS liar di Kota Jambi. Oleh karena itu, masing-masing Kelurahan akan didorong bersama jajarannya termasuk trantib dan masyarakat agar memperketat sistem pembuangan sampah.

“Saya berharap nanti Dinas Lingkungan Hidup bisa mengakomodir. Dan menjadikan momentum penilaian Adipura ini bukan hanya sebatas untuk dinilai tetapi benar-benar kedepan ingin memberdayakan masyarakat untuk mengelola sampah, karena merupakan kewajiban setiap rumah tangga,” sebutnya.

Terkait dengan masih adanya 87 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di Kota Jambi, Wali Kota Maulana, menjelaskan bahwa penanganan kawasan tersebut akan diarahkan untuk bisa berkolaborasi dengan sistem pengelolaan sampah terpadu seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle), Bank Sampah, serta sistem pengelolaan lainnya yang lebih terstruktur dan ramah lingkungan.

“Hari ini kita sudah rapatkan secara khusus bagaimana menata ulang kawasan TPS liar ini. Ke depan, kita dorong agar sistem pengelolaan sampah dilakukan secara tertutup, langsung dari rumah warga melalui program Kampung Bahagia,” jelas Maulana.

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci, karena sistem pengangkutan sampah dari sumbernya (rumah tangga) akan mengurangi ketergantungan pada TPS terbuka yang selama ini menjadi sumber permasalahan lingkungan.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa program Adipura tidak boleh lagi dipandang sekadar untuk mengejar piala atau plakat semata, melainkan harus menjadi momentum perubahan yang lebih besar.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk melakukan transformasi sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Kita ingin menjadikan Kota Jambi sebagai kota tangguh yang memiliki sistem persampahan yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, penilaian Adipura tahun 2025 dengan konsep baru jauh lebih objektif dan komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena menekankan aspek tata kelola dan dampak nyata di lapangan.

Maulana juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat 343 kabupaten/kota di Indonesia yang kini berada dalam kategori kota kotor, dan telah diberikan sanksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Hal ini disebabkan karena mereka masih menggunakan sistem Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan pola open dumping, yang sudah tidak diakui lagi dalam sistem penilaian Adipura konsep baru. Kota Jambi tidak boleh masuk dalam kategori itu,” ujarnya menegaskan.

Dikesempatan itu, Maulana menyebut bahwa strategi penataan ini akan selaras dengan program unggulan Pemerintah Kota yakni Kampung Bahagia, yang salah satu aspeknya adalah penguatan sistem lingkungan berbasis komunitas, karena menerapkan sistem pengelolaan sampah dimulai dari sumbernya, yaitu mengambil sampah langsung dari Rumah Tangga.

“Pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Bahagia adalah solusi yang telah kita siapkan untuk mendukung zero TPS liar guna mengatasi permasalahan melalui sistem pengelolaan sampah tertutup yang sudah mulai diterapkan di sejumlah wilayah di Kota Jambi,” tuturnya.

“Program ini diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam membuang sampah secara tertib, sekaligus meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan secara menyeluruh. Kebijakan ini merupakan bagian dari salah satu program prioritas unggulan dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Pelaksanaannya akan didukung melalui penyediaan armada gerobak motor di setiap RT, serta pemberdayaan pemuda yang belum memiliki pekerjaan sebagai petugas pengangkut sampah,” tambahnya.

Partisipasi aktif Pemerintah Kota Jambi dalam penilaian Adipura ini merupakan bentuk komitmen kuat dalam mendukung upaya nasional mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kota Jambi sebagai Kota yang Bahagia dan Ramah Lingkungan.(*)