BGN Keluarkan 1.637 Sekolah dari Program MBG, Ini Alasan Sudaryono

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Kebijakan ini menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memastikan bantuan pangan bergizi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, sebagian sekolah yang dikeluarkan dari program tersebut merupakan institusi pendidikan dengan kemampuan ekonomi relatif tinggi, termasuk sekolah yang mematok biaya pendidikan mahal.
Penjelasan itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat 20 November 2026.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” kata Sudaryono.
Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran program agar anggaran negara tidak terserap untuk kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
BGN Temukan Dugaan Dapur Memaksakan Penyaluran MBG
Sudaryono juga menyoroti persoalan dalam pelaksanaan MBG pada tahap awal.
Ia menyebut terdapat kondisi ketika pengelola dapur berupaya memperluas penerima manfaat hingga menjangkau sekolah yang tidak termasuk kelompok prioritas.
Persoalan itu berkaitan dengan ketentuan awal operasional dapur yang mensyaratkan adanya penerima manfaat.
Situasi tersebut, menurut Sudaryono, membuat sebagian pengelola dapur berupaya mendapatkan sekolah sebagai penerima MBG agar kegiatan operasional mereka dapat berjalan.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua,” jelasnya.
BGN kini mengevaluasi pola penyaluran tersebut agar kepentingan operasional dapur tidak menggeser tujuan utama program, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang menjadi sasaran prioritas.
Sekolah yang Mampu Bukan Prioritas Penerima MBG
Selain mengeluarkan sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, BGN juga menemukan sejumlah sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan program MBG.
Dalam kasus lainnya, BGN melakukan komunikasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi kelanjutan pemberian bantuan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah menata kembali distribusi manfaat MBG berdasarkan kebutuhan penerima, bukan semata-mata ketersediaan dapur atau kemudahan penyaluran.
Namun, kebijakan pencoretan tersebut juga menempatkan ketepatan kriteria sebagai hal penting.
Penilaian kemampuan ekonomi sekolah perlu mempertimbangkan kondisi peserta didik agar siswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan tidak kehilangan akses hanya karena status atau kategori sekolahnya.
BGN Tegaskan Penertiban Dapur MBG
Tidak hanya mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga melakukan pemeriksaan terhadap dapur yang diduga melanggar ketentuan penyaluran program.
Sudaryono mengungkapkan, sejumlah dapur yang dinilai melakukan pelanggaran telah mendapatkan tindakan tegas, termasuk penutupan operasional.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkasnya.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya BGN membenahi pelaksanaan MBG agar lebih transparan, tertib, dan sesuai tujuan kebijakan.
Dengan dikeluarkannya 1.637 sekolah dari daftar penerima, tantangan berikutnya adalah memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta memberikan ruang pengawasan terhadap kemungkinan kesalahan penetapan sasaran.
Sebab, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari ketepatan penerima dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat yang membutuhkan.(*)








